Bendera Tauhid Warna-warni Bertebaran di Reuni Aksi 212

Jakarta, CNN Indonesia -- Reuni 212, yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), dihiasi dengan bendera berwarna-warni bertuliskan kalimat tauhid. Tidak hanya bendera berwarna hitam dan putih.

Pantauan CNNIndonesia.com, nampak bendera berwarna merah, merah muda, biru, kuning, dan hijau. Semua bendera itu bertuliskan kalimat tauhid berwarna putih.

Bendera-bendera tersebut terdiri dari beberapa ukuran. Ada yang relatif besar, ada pula yang berukuran sedang.

Bendera tauhid yang berwarna-warni memang nampak dibawa oleh massa reuni 212 kali ini. Akan tetapi, jumlah bendera tauhid yang berwarna hitam dan putih masih mendominasi.

Sebelumnya, Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif menyebut akan mengibarkan satu juta bendera dengan kalimat tauhid pada Reuni 212 di Monas Jakarta, Minggu (2/12). Dia mengatakan bendera berkalimat tauhid yang dikibarkan juga berwarna-warni.

"Ayo jadi salah satu pembela kalimat tauhid, jadilah bagian peristiwa bangsa Indonesia. Kibarkan bendera satu juta bendera merah putih, dan satu juta bendera tauhid warna-warni," kata Slamet dalam jumpa pers di Gedung DDII, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Steering Commitee Reuni Akbar Mujahid 212 Muhammad Al-Khaththath mengatakan, pengibaran bendera ini sebagai pernyataan bahwa bendera berkalimat tauhid bukan bendera ormas terlarang.

Al-Khaththath juga mengatakan pengibaran ini sebagai langkah menyindir pihak-pihak yang mengecilkan makna bendera tauhid dengan membakarnya. Pengibaran bendera tauhid warna-warni, kata dia, juga sebagai simbol kesatuan alumni 212 di bawah komando imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Yang paling penting, kita fokus pada selebrasi bendera tauhid yang insyaAllah kita buat seindah mungkin untuk memberikan gambaran kepada dunia," tutur dia.

(bmw/DAL)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Pd1ZOV
December 02, 2018 at 02:52PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Pd1ZOV
via IFTTT

Read More

Luhut Sebut Pelebaran Pintu Investor Asing Libatkan Pengusaha

"Komunikasi sudah berjalan kok, semua jalan," kata Luhut, Rabu (21/11).

Menurut Luhut, sejumlah pernyataan pengusaha yang mengklaim tak ada obrolan terkait DNI merasa penjelasan dari pemerintah kurang jelas. Ia menekankan komitmen pemerintah tak akan merugikan masyarakat, termasuk kalangan pengusaha.

"Jangan berpikir pemerintah mau menyulitkan rakyat sendiri, pemerintah juga tidak bodoh," tutur Luhut.

Walaupun begitu, Luhut menyebut tak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk kembali merevisi DNI jika memang diperlukan ke depannya. "Tapi untuk yang sekarang sudah putus," imbuh dia.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengaku masih kebingungan dengan revisi DNI yang diberlakukan pemerintah saat ini. Ia meminta pemerintah menunda implementasi DNI untuk sementara waktu, sembari berdiskusi dengan pengusaha.

"Jangan laksanakan sebelum kami tahu bahwa isinya benar. Baik pengusaha lokal dan asing ingin tahu ini apa," papar Shinta.

(CNN Indonesia/Prima Gumilang)

Ia khawatir revisi DNI ini akan berdampak negatif bagi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pasalnya, sebanyak 25 dari 52 bidang usaha bisa dikuasai oleh investor asing 100 persen.

"Bingung dengan isinya, katanya tidak pengaruh dengan UMKM. Kemudian pola kemitraannya, itu perlu diperjelas pola kemitraannya," jelas Shinta.

Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani menilai revisi kebijakan DNI masih simpang siur. Untuk itu,  Rosan berharap pemerintah mengkaji kembali untuk menunda kebijakan tersebut.

"Kami minta ini ditunda sampai kami jelas dengan kebijakan ini. Meski saya tahu, pemerintah pasti punya alasan kuat untuk merelaksasi DNI," ucap Rosan.

Rosan menyoroti kemungkinan investor asing yang akan membanjiri bidang usaha di Indonesia akibat pelonggaran yang dilakukan pemerintah. Ketika banjir investasi tersebut terjadi, bukan tak mungkin kompetisi harga jual produk terjadi.

Banjir investasi bisa menimbulkan masalah. Untuk barang yang dijual oleh pengusaha China nantinya bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri.

Kadin kata Rosan akan membuat usulan kepada pemerintah terkait kebijakan DNI dari sisi pelaku usaha. Rosan juga akan mengajak sejumlah asosiasi lainnya untuk rapat nasional di Solo.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2KnM1kl
November 22, 2018 at 02:52PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2KnM1kl
via IFTTT

Read More