Prabowo Belum Mau Tanggapi Capaian Pemerintah Kuasai Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto belum mau berkomentar banyak soal langkah pemerintah menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Pemerintah lewat PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) resmi menggenggam 51,23 persen saham perusahaan tambang yang beroperasi di Papua itu.

Prabowo mengaku ingin mempelajari terlebih dahulu capaian yang diklaim salah satu capaian pemerintah Joko Widodo.

"Saya pelajari dulu, saya pelajari dulu," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di kediaman SBY, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (21/12).

Prabowo langsung masuk ke dalam mobil Toyota Alphard berwarna hitam dengan nomor polisi B 2689 RFP. Setelah itu Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso menyusul naik ke mobil tersebut.

Sementara itu Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menolak berkomentar soal penguasaan mayoritas saham Freeport itu. 
"Kita enggak bicara itu tadi. Nanti saja," kata Dahnil di rumah SBY.

Presiden Joko Widodo hari ini menerima laporan sekitar 51,23 persen telah dikuasai pemerintah lewat PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Penguasaan tersebut dilakukan dengan membayarkan US$3,85 miliar atau sekitar Rp56 triliun (kurs Rp14.500 per Dolar AS).

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri terkait, dirut PT Inalum dan CEO Freport Mc Moran, sampaikan bahwa saham PT Freeport Indonesia 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar hari ini," ujar Jokowi di Istana Negara.

Jokowi menyebut pengambilalihan saham ini merupakan momen bersejarah sejak PT Freeport Indonesia pertama kali beroperasi di Indonesia pada 1973. Selama bertahun-tahun, Indonesia hanya mengempit sekitar 9,36 persen saham Freeport Indonesia.

Kesepakatan divestasi saham PT Freeprot. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Ia menyebut kepemilikan mayoritas Freeport akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Nantinya pendapatan pajak dan nonpajak semua tentu akan lebih besar dan lebih baik," jelas dia.

Jokowi juga memastikan seluruh permasalahan lingkungan dan smelter yang sempat menjadi ganjalan telah disepakati. "Artinya semua sudah komplet dan tinggal bekerja saja," kata calon presiden nomor 01. (fra/ain)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2R8VCS6
December 22, 2018 at 06:52AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2R8VCS6
via IFTTT

Read More

KPK: Banyak Pelindung Tambang Ilegal Petinggi Bersenjata

Jakarta, CNN Indonesia -- ARTIKEL INI MENUNGGU TANGGAPAN DARI TNI/POLRI YANG DIKIRIM AJI. JIKA SAMPAI BESOK PAGI GAK ADA JAWABAN, SILAKAN NAIK DENGAN MENYERTAKAN DISCLAIMER.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menyebut para petinggi bersenjata kerap melindungi usaha tambang ilegal. Tambang itu dibiarkan beroperasi meski izinnya bermasalah.

"Banyak sekali pelindung usaha-usaha tambang ilegal dan kebun ilegal, dan kebanyakan petinggi-petinggi yang bersenjata," kata Laode saat konferensi internasional integritas bisnis di Gedung Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12).

KPK mencatat dari 10 ribu izin tambang, 5.000 di antaranya tidak lengkap dan tidak jelas izinnya. Namun tambang itu tetap beroperasi meski tak memiliki izin yang lengkap.

Laode menambahkan ada pula tambang yang memiliki izin namun tidak ada nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sejumlah tambang, menurutnya tidak mencantumkan jumlah hasil pengerukannya.

"Ada jumlah yang ada di bea cukai yang dikirim dengan pelabuhan tempat negara diekspor berbeda jumlahnya. Jadi dari segi pendapatan negara kita sangat-sangat rugi, dan bahkan piutang yang beberapa lebih puluhan triliun itu sampai saat ini belum bisa diminta Kementerian Keuangan," ujarnya.

Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki wewenang untuk menutup tambang ilegal yang tidak memiliki izin, tapi pada kenyataannya hal itu masih dibiarkan.

Begitu pula dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan izin lahan perkebunan meskipun berseberangan dengan hutan lindung dan kawasan gambut, padahal dilarang sesuai aturan yang berlaku.

"Kementerian kehutanan yang ada pemberian izin lahan perkebunan tetapi diberikan berseberangan misalnya dengan hutan lindung atau dalam kawasan gambut yang tebal yang oleh peraturan dilarang," lanjut dia.

Lebih lanjut, kata Laode, bukan tidak mungkin ada praktik korupsi pada usaha tambang dan perkebunan ilegal. Kendati begitu KPK tidak bisa langsung menindaknya lantaran butuh pembuktian apakah masalah ini sengaja dibiarkan oleh regulator.

"Sekarang kenapa bisa terjadi, apa ada korupsi atau tidak? Pasti ada, tapi apa KPK bisa langsung menindaknya? Agak susah, kenapa? Karena saya harus lihat apa betul si pemberi izin atau regulator itu dia membiarkan itu sehingga tidak ditindak. kalau tidak, ya saya agak susah," tuturnya.

(sah/pmg)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SrlPIo
December 05, 2018 at 06:52AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2SrlPIo
via IFTTT

Read More