Menhub Bela Maskapai soal Kenaikan Harga Tiket Domestik

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai kenaikan tarif pesawat domestik yang terjadi belakangan ini masih dalam tahap wajar meski dikeluhkan sebagian masyarakat. Menurut Budi, harga tiket penerbangan saat ini justru merupakan harga normal.

"Secara umum apa yang dilakukan itu masih di bawah tarif batas atas. Memang selama ini mereka perang tarif, begitu harganya normal seolah-olah tinggi," ujar Budi saat ditemui di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (12/1).

Budi menuturkan berdasarkan evaluasi empat tahun lalu, tarif penerbangan domestik yang berlaku sekarang sebenarnya sudah ditetapkan. Namun, ia mengaku menahan hasil evaluasi tersebut sehingga dalam empat tahun terakhir cenderung tak ada kenaikan harga.

"Jadi kami justru tadinya ada usulan menaikkan batas atas, tapi saya enggak berikan," imbuh Budi.

Mantan Direktur Angkasa Pura II itu mengatakan selama ini para maskapai penerbangan terlibat dalam perang tarif. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, ia khawatir industri penerbangan akan mengalami kesulitan.

Budi pun mengingatkan di luar negeri, kondisi perang tarif seperti itu sudah menyebabkan maskapai bangkrut. Ia meminta publik memberi sedikit toleransi kepada maskapai untuk menaikkan ongkos penerbangan domestik.

"Kita ini mesti take and give ya. Industri airlines ini juga harus dilindungi, artinya mereka pada titik tertentu supaya mereka juga survive," sambungnya.

Budi melihat lonjakan tarif penerbangan saat ini masih sesuai dengan daya beli masyarakat sehingga menurutnya harga tiket saat ini masih dapat dijangkau khalayak luas. Tak lupa, ia mewanti industri agar dapat lebih bijak dalam mengerek kenaikan tiket.

"Namun demikian, saya memang ajak mereka untuk secara bijaksana melalukan kenaikan itu secara bertahap," pungkas Budi.

Kenaikan tarif tiket penerbangan domestik menjadi sorotan publik beberapa hari terakhir. Sebuah petisi di Change.org bahkan sudah dibuat untuk memprotes kenaikan harga tiket pesawat.

Petisi pertama berjudul 'Turunkan Harga Tiket Domestik' yang dimulai oleh Nadya Wulandari ditulis berdasarkan rasa kagetnya melihat harga tiket Jakarta-Pontianak yang tadinya berharga sekitar Rp300-400 ribuan kini menjadi sekitar Rp800 ribuan.

Lalu petisi kedua berjudul 'Turunkan Harga Tiket Pesawat Domestik Indonesia' yang dimulai oleh Iskandar Zulkarnain ditulis berdasarkan pengalamannya melihat mahalnya harga tiket antar daerah kepulauan di Indonesia, yang notabene digalakkan menjadi destinasi wisata unggulan oleh pemerintah. (bin/agi)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2D6VZot
January 13, 2019 at 01:32AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2D6VZot
via IFTTT

Read More

YLKI: Bagasi Berbayar Bentuk kenaikan Harga Tiket Terselubung

Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai penetapan tarif bagasi berbayar oleh sejumlah maskapai penerbangan adalah upaya perusahaan untuk kenaikan harga tiket pesawat secara terselubung.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menuturkan kebijakan itu membuat masyarakat harus mengeluarkan kocek lebih dalam untuk menikmati transportasi udara.

Menurut dia, penetapan tarif bagasi berbayar berpotensi membuat perusahaan melanggar ketentuan harga batas atas tiket pesawat.

Saat ini, aturan harga tiket pesawat termaktub dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga berjadwal Dalam Negeri.

"Seharusnya Kementerian Perhubungan bukan hanya meminta pihak maskapai untuk menunda pemberlakuan bagasi berbayar, tetapi juga mengatur besaran dan mengawasi pelaksanaan bagasi berbayar tersebut," papar Tulus dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (11/1).

Diketahui, Lion Air dan Citilink Indonesia berencana menerapkan bagasi berbayar kepada konsumen. Hanya saja, keduanya belum berbicara gamblang kapan tepatnya kebijakan baru itu akan dilakukan.

Tulus meminta pemerintah menetapkan harga standar untuk bagasi berbayar. Jika tidak, perusahaan bisa saja menetapkan tarif tak wajar, bahkan bisa melampaui harga tiket pesawat maskapai penyedia jasa layanan full service.

Sementara itu, Lion Air dan Citilink Indonesia berbasis low cost carrier (LCC) atau maskapai dengan biaya hemat. Kedua maskapai tersebut juga masuk dalam kelas standar minimum atau no frills service.

"Kalau bagasi berbayar diterapkan tanpa standar harga yang jelas, lalu apa gunanya kebijakan tarif batas atas dan batas bawah pada pesawat," kata Tulus.

Bila belum ada kebijakan standar tarif bagasi, YLKI meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membatalkan rencana Lion Air dan Citilink Indonesia untuk memungut biaya bagasi kepada konsumen. Ia khawatir penumpang membayar mahal untuk naik pesawat kategori LCC.

Sebelumnya, Corporate Communications Strategic Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan tarif bagasi akan bervariasi tergantung jam dan rute penerbangannya. Dengan begitu, masyarakat perlu teliti sebelum membeli tiket dan membayar harga bagasi.

Danang mencontohkan penumpang dengan jam penerbangan rata-rata lebih dari tiga jam dengan barang bawaan 5 kilogram akan dikenakan biaya Rp155 ribu, 10 kg sebesar Rp310 ribu, 15 kg sebesar Rp465 ribu, 20 kg sebesar Rp620 ribu, 25 kg sebesar Rp755 ribu, dan 30 kg sebesar Rp930 ribu.

"Struktur harga tersebut adalah penerbangan dengan jam penerbangan lebih dari tiga jam seperti Jakarta-Gorontalo, Jakarta-Manado, dan Jakarta-Kupang," ucap Danang.

Ia menambahkan penumpang bisa membeli bagasi sebelum dan sesudah melakukan transaksi pembelian tiket. Konsumen bisa membelinya melalui agen perjalanan, website resmi Lion Air, dan kantor perwakilan Lion Air Group. (aud/lav)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2slHQNK
January 12, 2019 at 01:32AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2slHQNK
via IFTTT

Read More

Fadli Sebut Demokrasi RI Memalukan dan Kalah dari Timor Leste

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan terjadi ironi dalam perkembangan politik di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fadli menyebut demokrasi mengalami kemunduran yang memalukan di era Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu lewat akun twitter pribadinya, @fadlizon, Selasa (1/1).

"Ini ironi perkembangan politik di era pemerintahan @jokowi. Demokrasi Indonesia mengalami kemunduran memalukan, apalagi kini menjelang diselenggarakannya pemilu serentak 2019," kata Fadli.

Fadli membandingkan indeks demokrasi Indonesia dengan Timor Leste, negara yang merdeka usai melepaskan diri dari NKRI.

Fadli menyebut berdasarkan data The Economist Intelligence (EIU), peringkat demokrasi Indonesia 2018 berada di posisi 68 atau terjun bebas 20 peringkat dibandingkan dengan 2016 yang menempati posisi 48.
[Gambas:Twitter]
"Lebih menyedihkan lagi, peringkat demokrasi kita bahkan lebih buruk dari Timor Leste yg ada di urutan 43 secara global," ujar dia.

Menurut Fadli, berdasarkan data Freedom House, munculnya ancaman kebebasan sipil mendorong Indonesia turun status dari negara 'bebas' (free) menjadi negara 'bebas sebagian' (partly free) di 2018.

"Sementara itu, jika kita bandingkan dgn Timor Leste, situasinya berbalik. Timor Leste mengalami kenaikan status dari negara 'partly free' menjadi 'free'," kata Fadli.

Fadli yang juga anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu mengatakan indikator kemunduruan demokrasi bila dihadapkan dengan keluhan masyarakat bawah akan sangat berhubungan.

Keluhan masyarakat bawah di antaranya soal persekusi terhadap ulama yang kritis maupun keluhan adanya upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oposisi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon.(CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

"Semua itu telah membuat kita kembali mundur dalam berdemokrasi. Sehingga, jangan heran jika turunnya kebebasan sipil dam defisitnya demokrasi kita, akibat dari kontrol dan pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah. Itu semua fakta yang sulit disangka," ujar Fadli.

Manajemen Pemilu Amburadul

Lebih lanjut, Fadli menyebut di luar soal kebebasan sipil yang semakin menurun, demokrasi Indonesia juga dinodai praktik manajamen pemilu yang amburadul, terutama terkait buruknya administrasi kependudukan yang sangat mempengaruhi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019.

Menurut Fadli, sepanjang 2018 masyarakat disajikan dengan maraknya pelanggaran administrasi kependudukan. Mulai dari ditemukannya jual beli blanko e-KTP, tercecernya ribuan e-KTP di Bogor dan Jakarta, serta adanya isu 31 juta pemilih yang belum masuk dalam DPT.
[Gambas:Twitter]
"Ini semua tentu mengancam kredibilitas pelaksanaan Pemilu 2019. Kita tak ingin Pemilu 2019 yang menyedot anggaran sekitar 24 triliun rupiah ini, berjalan dengan kualitas data pemilih yang buruk," kata dia.

Fadli mengatakan melihat fakta yang terjadi sepanjang tahun lalu tak bisa terelakkan bahwa demokasi Indonesia mengalami kemunduran. Menurutnya, ikhtiar bangsa ini selama 20 tahun memupuk demokrasi terpaksa mengalami setback, layaknya negara baru merdeka.

Fadli pun meminta semua masalah tersebut harus segera dibenahi. Fadli khawatir bila tak ada perubahan kecurigaan publik terhadap proses pemilu yang manipulatif dan akan semakin meningkat.

"Dengan anggaran triliunan yang dikeluarkan, kita tidak mau Pemilu 2019 hanya sekedar menjemput  takdir demokrasi Indonesia yang lebih buruk," ujarnya. (fra/sur)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QgW4Jt
January 02, 2019 at 01:32AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2QgW4Jt
via IFTTT

Read More