Eks Pejabat BPJS TK Polisikan Rizky Amelia dan Ade Armando

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS TK Syafri Adnan Baharudin melaporkan Rizky Amelia (RA) --yang sebelumnya melapor sebagai korban pelecehan seksual-- dan Ade Armando (AA), pengajar di Universitas Indonesia (UI) terkait dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Mabes Polri, Senin siang (7/1).

"RA kita laporkan ke polisi, yang bersangkutan patut diduga telah mencemarkan nama baik klien kami kemudian secara elektronik memposting baik di Whatsapp statusnya maupun di facebook," ujar Kuasa Hukum Syafri, Memed Adiwinata, di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (7/1).

Menurut Memed, keterlibatan AA dalam kasus ini sama seperti RA, yakni mengunggah status di Whatsapp dan laman media sosial miliknya terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Syafri.

Lebih lanjut, kata Memed, RA dan AA dilaporkan dengan pasal 310 dan 311 KUHP, pasal 27 jo 36 jo 45 jo 51 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman 4 tahun dan 12 tahun penjara.

Sebelumnya, pada Rabu (2/1) lalu, staf ahli BPJS Ketenagakerjaan berinisial RA bersama kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan Syafri soal dugaan pelecehan seksual yang ia terima.

Kuasa hukum RA, Haribertus, mengatakan pihaknya melaporkan Syafri atas perbuatan cabul dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 294 Ayat 2 tentang perbuatan cabul di lingkungan kerja atau institusi.

Kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat mantan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syarif Adnan Baharudin ini mencuat saat RA menyelenggarakan konferensi pers di kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 28 Desember 2018.

RA membeberkan pelecehan seksual yang ia terima dari SAB sudah berlangsung selama 2 tahun. Tak hanya mendapatkan pelecehan seksual di dalam kantor, RA mengaku juga diperlakukan tidak senonoh di luar kantor.

"Di luar itu saya juga mengalami berungkali tindakan pelecehan seksual, baik di dalam maupun di luar kantor," tutur RA.

Dua hari pasca pernyataan RA tepatnya pada 30 Desember 2018 silam, Syafri didampingi kuasa hukumnya Memed Adiwinata dan Dewan Pengawas BPJS TK lainnya Poempida Hidayatullah menyelenggarakan konferensi pers merespon pernyataan RA.

Ia juga menyatakan mundur dari jabatannya sebagai salah satu Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

"Saya menyatakan mundur, agar saya dapat fokus dalam upaya menegakkan keadilan melalui jalur hukum," ujar Syafri di Hotel Hermitage, Jakarta Pusat.

(dni/arh)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2C80DR6
January 08, 2019 at 12:10AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2C80DR6
via IFTTT

Read More

Komisi V Usul Pemerintah Gelontorkan Rp20 Triliun untuk BMKG

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamadjido menyarankan agar pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp20 triliun kepada Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Untuk BMKG saja Rp20 triliun, BMKG," ujar Rendy, di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (3/1).

Rendy menilai angka tersebut ideal untuk BMKG dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama terkait peringatan dini bencana saat terjadi fenomena alam.

"Kan yang potensi, potensi untuk memberitahu keadaan (saat terjadi bencana) ini termasuk dengan teman-teman geofisika," ujarnya.

Rendy mengatakan negara-negara di dunia memberikan anggaran yang besar kepada badan sejenis BMKG.

"Sebenarnya di luar negeri itu dua sampai tiga persen dari APBN mereka," ujarnya.

Berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BMKG adalah Rp1,75 triliun. Angka itu naik 9,37 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kendati mengalami kenaikan anggaran, angka itu disebutkan masih terbilang kecil untuk BMKG. Menurut Rendy, BMKG bisa mendapatkan anggaran yang lebih besar dari itu.

"Itu sebenarnya (anggarannya kecil) karena mereka telat memberitahu kepada kita," kata Rendy.

Sementara itu, Kepala Deputi Geofisika BMKG Muhammad Sadly mengatakan usulan komisi V terkait jumlah anggaran untuk BMKG terlalu besar. Berbeda dengan pendapat Rendy, menurut Sadly kebutuhan lembaganya tidak mencapai Rp20 triliun.

"Rp20 triliun itu mungkin untuk semua, kalau untuk BMKG terlalu besar mungkin itu untuk institusi lain karena kami enggak jalan sendiri saja," ucap Sadly.

"Yang kami ajukan Rp7 triliun itu tidak fix karena itu kita ajukan lagi bisa saja bertambah lagi karena kebutuhan untuk sosialisasi lagi karena itu belum tentu," ujarnya.

(sah/kid)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VrugG7
January 04, 2019 at 12:10AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2VrugG7
via IFTTT

Read More