CNN Indonesia | Minggu, 16/12/2018 10:57 WIB
(pris/ard)
Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto berharap sistem tilang elektronik mampu mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.
Menurut Ari, sistem tilang elektronik ini menggunakan teknologi kamera Automatic Number Plate Recognition (ANPR) yang terpasang di sejumlah titik jalan Jakarta.
Hadir dalam peluncuran ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Refdi Andri.
Kemudian Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Joni Supriyanto, dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf
Ari menyatakan perilaku masyarakat dalam berkendara di jalan dapat berubah, seiring penempatan kamera pengawas yang diperluas di sejumlah ruas jalan ibu kota. Dia menyebut masyarakat ketika akan keluar rumah sudah memahami bahwa terdapat kamera yang mengawasi di jalan.
Jenderal bintang tiga itu berkata kesadaran masyarakat Indonesia dalam berlalu lintas masih terus ditingkatkan. Meskipun demikian, Ari mengakui kesadaran warga Jakarta dalam berlalu lintas lebih baik ketimbang warga di sekitar wilayah Jakarta.
"Sehingga kita masih mau berbuat itu, kesadaran pribadi kita itu masih perlu ditingkatkan lah," kata dia.
Ari pun berharap Anies agar Pemprov DKI Jakarta membantu pemasangan kamera pengintai untuk tilang elektronik ini di seluruh sudat jalan. Menurutnya, sistem tilang elektronik ini nantinya benar-benar bisa menekan angka pelanggaran lalu lintas.
"Tadi Pak Anies sudah bisik-bisik, mudah-mudahan segera dipasang semua ya pak. Tentunya harapannya masyarakat kita sudah lebih sadar," ujarnya.
Bambang mengatakan Indonesia pernah disebut sebagai negara industri karena porsi manufaktur dalam PDB mencapai 30 persen. Namun, kontribusi industri tersebut kini kian menyusut.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal III 2018 bahkan menunjukkan porsi industri manufaktur tercatat sebesar 19,66 persen terhadap PDB. Pertumbuhan industri manufaktur hanya 4,33 persen, atau lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi 5,17 persen.
"Indonesia belum berhasil reindustrialisasi, tapi yang terjadi adalah deindustrialisasi prematur. Dulu sempat kontribusi industri mencapai 30 persen terhadap PDB, tapi kini tercatat 20 persen saja meski memang porsinya masih paling besar," jelas Bambang, Kamis (22/11).
Sebelum krisis 1998, Indonesia sempat menjadi negara tujuan investasi manufaktur berbasis sumber daya manusia (labor intensive) karena upah buruh yang cenderung lebih murah. Namun, krisis ekonomi ternyata menyerang sektor manufaktur lantaran banyak yang memiliki utang dalam denominasi dolar AS.
Akhirnya, banyak pelaku usaha yang beralih untuk mengembangkan bisnis di sektor komoditas, utamanya minyak kelapa sawit (CPO) dan batu bara. Permasalahannya, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh komoditas tidak sinambung. Sebab, industri berbasis komoditas sangat tergantung dengan harga dunia.
"Makanya Indonesia pernah punya ekonomi bagus karena harga komoditas lagi booming. Tapi begitu harganya turun, ya pertumbuhan ekonomi ikut melesu. Padahal, harga-harga yang stabil adalah harga manufaktur, bukan harga komoditas," imbuh dia.
"Dan memang di hitungan kami, pertumbuhan ekonomi potensial sejauh ini adalah 5,3 persen. Dengan angka sejauh ini, artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan tidak mencapai titik potensialnya. Kuncinya memang dua, industrialisasi dan juga jasa modern," pungkas dia.
Data BPS pada kuartal III 2018 menunjukkan industri pengolahan yang tumbuh 4,33 persen terutama didorong pertumbuhan industri nonmigas sebesar 5,01 persen. Dari seluruh sektor industri nonmigas, industri tekstil dan pakaian jadi memimpin pertumbuhan dengan angka 10,17 persen.
Sementara industri batu bara dan pengilangan migas mengalami pelemahan dan hanya tumbuh 1,63 persen.
(glh/agi)
