Bawaslu Keluarkan Putusan Pendahuluan soal OSO Pekan Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan mengeluarkan putusan pendahuluan atas laporan yang disampaikan pihak Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pekan depan.

Jika syarat terpenuhi, pihaknya akan melanjutkan kasus itu ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Kami akan mengagendakan untuk putusan pendahuluan ini sekitar tanggal 26 Desember 2018," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan di kantornya, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (20/12).

Abhan mengatakan bahwa ada dua laporan yang diajukan pihak kuasa hukum OSO terhadap Komisioner KPU RI Dodi S Abdul Qadir dan Firman Kadir, 18 Desember 2018.

Terkait laporan yang disampaikan melalui Dody, pihak OSO menilai ada pelanggaran administratif yang dilakukan komisioner KPU lantaran mengirimkan surat, pada 8 Desember, agar Ketua Umum Partai Hanura itu mundur dari jabatannya jika ingin ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPD di Pemilu 2019.

Bagi KPU, surat tersebut merupakan tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Namun, pihak OSO menilainya sebagai pelanggaran administrasi pemilu karena bertentangan dengan putusan MA, 25 Oktober, dan putusan PTUN Jakarta, 14 November. Dua putusan tersebut memerintahkan KPU segera memasukkan nama OSO, yang juga merupakan Ketua DPD, ke dalam jajaran caleg DPD.

Untuk laporan kedua yang disampailkan Firman, pihak OSO menilai Komisioner KPU melakukan pelanggaran pidana pemilu karena melanggar Pasal 518 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebab, KPU dinilai tidak menindaklanjuti putusan MA dan PTUN itu.

Terkait dugaan pelanggaaran pidana pemilu, Abhan melanjutkan pihaknya akan membahas hal itu bersama kepolisian dan kejaksaan yang ada di dalam Sentra Gakkumdu.

"Bawaslu akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan sentra Gakkumdu, Polisi dan Jaksa," kata Abhan.

Terkait putusan pendahuluan ini, Abhan menilai dugaan pelanggaran pidana akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Sentra Gakkumdu jika syarat formil dan materil laporan telah lengkap atau terpenuhi. Sedangkan untuk dugaan pelanggaran administrasi ditindaklanjuti dengan sidang ajudikasi.

Tenggat waktu penyelesaian dua perkara tersebut, yakni 14 hari. Nantinya para pihak akan dimintai keterangan oleh Bawaslu atau Gakkumdu untuk membuktikan laporan tersebut.

(FHR/arh)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2R6TR7P
December 21, 2018 at 04:17AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2R6TR7P
via IFTTT

Read More

Bus Transjakarta Disiapkan untuk Pawai Persija Juara

Jakarta, CNN Indonesia -- Persija Jakarta bakal menggelar pawai juara menggunakan bus khusus dari Transjakarta yang dimulai dari depan Patung Panahan Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta, Sabtu (15/12).

Bus khusus yang digunakan untuk pawai disebut Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Agung Wicaksono merupakan satu-satunya bus tingkat dengan atap terbuka yang dimiliki saat ini. Sebelumnya, bus tersebut juga digunakan saat torch relay Asian Games, Agustus lalu.

Agung menyebut pihaknya sudah menerima surat dari Persija terkait permohonan menggunakan bus tingkat. Pihak Transjakarta saat ini sudah melaporkan permohonan tersebut ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan tinggal menunggu surat jalan.

"Akan ada pawai penyerahan trofi juara Persija ke Pak Gubernur. Kami, Transjakarta juga ikut bahagia dan bangga dengan kemenangan ini."

"Bus ini baru keluar kandang lagi [sejak torch relay Asian Games] dan sekarang untuk kemenangan Persija," kata Agung kepada wartawan di Kantor Pusat Transjakarta di Cawang, Halim, Kamis (13/12).

Bus Transjakarta beratap terbuka akan digunakan untuk pawai Persija juara Liga 1 2018. (Foto: CNN Indonesia/Harvey Darian)

Sebelum digunakan, bus tingkat berwarna mayoritas merah dan putih itu terlebih dulu akan dibersihkan. Itu dilakukan untuk memberitahu masyarakat bahwa bus yang digunakan merupakan bus istimewa.

"Ini barang disayang-sayang banget sama kita. Kalau enggak karena Persija juara, enggak keluar kandang bus ini," ungkap Agung.

Lebih lanjut, Direktur Operasional PT. Transportasi Indonesia Daud Joseph menambahkan kapasitas bus ini cukup untuk menampung sekitar 40 orang. Untuk bagian atas bus dengan atap yang terbuka disebut mampu menampung 15 orang di dalamnya.

"Kapasitas tempat duduk di atas ada 34 orang. Tapi bus ini bukan untuk duduknya tapi untuk arak-arakan. Jadi pusat perhatiannya di bagian depan. Atap terbukanya bisa menampung sampai 10-15 orang yang bawa trofi," tutur Daud. (TTF/bac)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CbFLK5
December 14, 2018 at 04:17AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2CbFLK5
via IFTTT

Read More

Music at Newsroom: TDS - '21st Century Boy'

Back to top

© 2018 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2018 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company.
All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2C9jKf0
December 14, 2018 at 04:17AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2C9jKf0
via IFTTT

Read More

Wapres JK Persilakan DPR Ikut Selidiki e-KTP Tercecer

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mempersilakan DPR untuk ikut serta menyelidiki kasus tercecernya e-KTP. Namun, ia meminta pengecekan lebih dahulu soal bobot kasus tersebut.

Hal itu dikatakannya mengenai dugaan politis dalam tercecernya ribuan e-KTP di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu (8/12).

"Ya makanya harus diteliti dulu. Kalau DPR mau ikut serta ya harus menyelidiki juga, panggil orang untuk memberi keterangan," ujar JK di istana wakil presiden, Jakarta, Selasa (11/12).

"Silakan saja, itu memang penting. Walaupun harus dicek lagi apakah peristiwa itu berat sekali atau apa, karena saya lihat di TV ada yang tidak tahu KTP-nya di situ," ia menambahkan.

Menurut JK, kasus e-KTP tercecer harus diteliti lebih lanjut oleh pihak kepolisian maupun Kementerian Dalam Negeri. Terlebih, ada bahaya besar dalam kasus tercecernya e-KTP itu. Pasalnya, e-KTP bisa disalahgunakan untuk menipu atau bahkan membuat rekening bank.

"Itu berbahaya karena bisa untuk nipu orang. Harus hati-hati itu," ujar dia.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

DPR sebelumnya telah mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk menginvestigasi tercecernya e-KTP. Pembentukan pansus ini dianggap perlu untuk meminta penjelasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mengetahui penyebabnya.

"Mendorong Komisi II DPR RI memanggil Kemendagri dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meminta penjelasan mengenai standar operasional prosedur (SOP) mulai dari perekaman, penyimpanan hingga penanganan e-KTP yang rusak/cacat, serta penjelasan mengenai terjadinya kembali kasus e-KTP yang tercecer, mengingat e-KTP rawan untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tutur Ketua DPR Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (11/12).

Distribusi

Bambang juga menyoroti soal pengawasan oleh pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri dalam hal distribusi e-KTP ke warga, pengecekan jumlah blanko yang tersedia, serta pemusnahan blanko yang rusak atau cacat produksi.

"Mendorong Kemendagri untuk melakukan evaluasi dan audit internal terkait sejumlah kasus mengenai e-KTP untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian dan sabotase dalam pendistribusian e-KTP," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Dhany Sukma mengatakan pihaknya akan memperketat proses pendistribusian e-KTP.

Ribuan lembar KTP yang tercecer di Kampung Banjarsari, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, beberapa waktu lalu. (Yandhi Deslatama)

"Yang pasti kita harus lebih berhati-hati dalam kaitan dengan KTP elektronik, penyimpanannya, pendokumentasiannya, kemudian pendistribusiannya itu harus jelas," ujar Dhany saat dihubungi wartawan, Selasa (11/12).

Dhany menyampaikan seharusnya pendistribusian e-KTP tersebut langsung diberikan kepada pemiliknya, dan tidak diserahkan melalui perantara atau orang lain.

"Orang yang harus menerima [e-KTP] ya harus dia, enggak boleh melalui perantara, harus yang bersangkutan," ujarnya.

Menurut Dhany, pusat data sudah mencatat proses perekaman hingga pendistribusian e-KTP itu. Dengan begitu, seluruh prosesnya bisa terpantau dan terlacak dengan baik.

"Jadi kita bisa pantau layanan kependudukan, pengawasan melalui sistem, bukannya manual," ucap Dhany.

Sebelumnya, sejumlah anak menemukan kepingan-kepingan e-KTP yang berserakan di daerah Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (8/12). Sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki motif dari kejadian tersebut.

(psp/dis)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ROXV9V
December 12, 2018 at 04:17AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2ROXV9V
via IFTTT

Read More

PSI Yakin Jokowi Bisa Lebih Tegas soal Isu Minoritas

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli mengakui bahwa isu minoritas masih menjadi pekerjaan rumah bagi Presiden Joko Widodo. Guntur sepakat jika dalam empat tahun pemerintahan Jokowi, muncul kesan Jokowi tidak tegas untuk urusan toleransi.

Namun demikian, dengan keberadaan Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya, Romli yakin Jokowi akan bisa lebih tegas di periode berikutnya. "Ke depan Pak Jokowi yang punya wakil seorang ulama, maka tidak ada alasan lagi anti Islam atau anti ulama. Maka harus lebih tegas dan berani dari sebelumnya," kata Guntur Romli di Cikini, Jumat (16/11). 

Muncul kesan tidak tegas dari Jokowi soal intoleransi, kata Romli, bukan tanpa alasan. Romi menyebut Jokowi mengalami tekanan lain. Salah satunya, tekanan tentang serangan isu anti-Islam, PKI, dan sebagainya.

"Sehingga banyak agenda toleransi yang seharusnya Pak Jokowi miliki ketegasan akhirnya dipakai alat politik bagi lawan akhirnya itu terkesan kurang tegas," kata Romli.

Akan tetapi, Romli tetap yakin ke depan Jokowi bisa lebih berkomitmen membela kaum minoritas dan menjadikan hal itu PR yang akan dikerjakan pada masa kepemimpinannya ke depan. Bahkan janji itu pun disebut Romli sudah masuk dalam visi-misi pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Sementara itu, di kubu Prabowo, isu pembelaan terhadap minoritas menguat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini memastikan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen akan menyelesaikan kasus-kasus terkait HAM dan memberi perlindungan terhadap kaum minoritas.

Hal ini pun terbukti dengan banyaknya minoritas yang tergabung dalam tim pemenangan Prabowo-Sandi. "Bisa dilihat lah di timnya Prabowo-Sandiaga, banyak teman-teman minoritas," kata Faldo di tempat yang sama.

Meski begitu, Faldo pun membenarkan bahwa soal perlindungan minoritas dan penyelesaian kasus HAM ini tak tercantum dalam visi-misi Prabowo-Sandi. Tetapi yang terpenting kata dia adalah semangat dan bukti untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM ini telah ditunjukkan oleh Prabowo.

Faldo Maldini. Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino

Meski begitu, Faldo tak mau membeberkan bukti terkait program nyata Prabowo soal perlindungan minoritas. Sebab kata dia bukan program yang akan dikerjakan, melainkan solusi penyelesaian konflik HAM dan minoritas itu adalah diskusi.

"Yang paling penting kita selalu membuka ruang dialog, ruang bicara. Instrumen seperti itu tentu perlu kita analisis mana yang lebih tepat," kata dia.

Menurut Faldo, semua pihak bisa saja berjanji manis ingin menegakkan HAM dan toleransi, namun yang terpenting saat ini adalah pelaksanaan dari janji itu sendiri. "Semua bisa janji manis, apalagi momen kayak sekarang, tapi yang paling penting apakah itu bisa kita laksanakan," kata dia. (tst/ain)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2qPgBKE
November 17, 2018 at 04:17AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2qPgBKE
via IFTTT

Read More