Moody's Sebut Perlambatan Ekonomi China Tekan Ekspor RI 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Perlambatan ekonomi China yang berpotensi berlanjut diperkirakan menekan kinerja ekspor Indonesia pada 2019. Sebab, aktivitas ekonomi yang melambat akan menyusutkan permintaan impor China ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Hal itu diungkapkan dalam laporan Lembaga pemeringkat internasional Moody's Investor Service pada 10 Januari 2019.

Moody's memprediksi pertumbuhan China hanya akan berada di level 6 persen pada 2019, atau menurun tajam dibanding prediksi pertumbuhan 2018 yakni 6,6 persen. Ini merupakan imbas dari aktivitas perdagangan yang lesu akibat perang dagang dengan Amerika Serikat (AS), ditambah lagi pengetatan kredit yang berlangsung sejak 2018.

Goyahnya ekonomi akan berdampak pada lemahnya aktivitas impor komoditas ke Negeri Tirai Bambu itu, dan menghasilkan dampak langsung ke negara-negara pengekspor sektor ekstraktif seperti Indonesia. Tak hanya itu, kinerja perdagangan internasional juga akan terpukul oleh pelemahan harga komoditas.

"Australia, Indonesia, dan Malaysia terutama akan terkena dampak utama dari pelemahan permintaan China dan penurunan harga komoditas ini," ujar Moody's dikutip Jumat (11/1).

Dampak tersebut bisa semakin kentara karena China adalah mitra ekspor utama Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) antara Januari hingga November 2018 menunjukkan, ekspor ke China tercatat US$22,7 miliar atau mengambil 15,12 persen dari total pangsa pasar ekspor Indonesia.

Selain itu, Moody's juga mencatat nilai ekspor Indonesia ke China tercatat 2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Meski demikian, kinerja ekspor Indonesia diprediksi tidak akan separah Mongolia dan Kepulauan Solomon, di mana 80 persen dari kinerja ekspor mereka ditujukan ke China.

"Mereka terpapar parah karena menyuplai batu bara, tembaga, dan produk kayu-kayuan ke China," ungkap laporan tersebut.

Moody's menyebut aktivitas ekspor masih memiliki peluang karena adanya pengalihan permintaan impor AS dari China pasca perang dagang dimulai.

Hanya saja, peluang itu bisa muncul jika negara-negara Asia lain menyediakan produk ekspor yang selama ini sering diekspor China ke AS, seperti komponen elektronik, tekstil, mesin listrik, dan otomotif.

Hingga saat ini, Moody's menyebut Indonesia belum dapat menerima manfaat dari pengalihan permintaan AS, lantaran ekspor produk elektronik ke China hanya 0,1 persen terhadap PDB, bahkan 0 persen ke AS.

Kondisi ini justru akan dimanfaatkan oleh negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan untuk produk elektronik serta Vietnam dan Bangladesh untuk produk tekstil.

"Kemampuan manufaktur dan keunggulan kompetitif negara-negara tersebut terdapat di ongkos produksi yang murah serta efisiensi produksi," pungkas laporan tersebut. (glh/lav)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Fsrgnm
January 12, 2019 at 09:02AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2Fsrgnm
via IFTTT

Read More

Malaysia-Singapura Sepakat Redam Sengketa Udara dan Maritim

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Malaysia dan Singapura sepakat meredam sengketa wilayah udara dan maritim yang sempat membuat hubungan keduanya menghangat pada akhir 2018 lalu. Kesepakatan dicapai ketika Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah dan Menlu Singapura, Vivian Balakrishnan bertemu hari ini, Selasa (8/1), di Singapura.

Vivian dan Saifuddin mengaku pertemuan keduanya hari ini berjalan positif dan membangun.

"Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen masing-masing untuk menjaga dan meningkatkan hubungan yang vital antara kedua negara atas dasar kesetaraan dan rasa saling menghormati," ucap Vivian dan Saifuddin dalam pernyataan bersama mereka seperti dikutip Channel NewsAsia.

Kedua menteri juga setuju Malaysia dan Singapura akan menyelesaikan sengketa wilayah ini dengan cara dialog dan dalam situasi yang kondusif.

"Singapura-Malaysia adalah negara bertetangga yang sangat dekat. Kedua negara punya sejarah panjang dalam berhubungan baik. Hanya ada satu cara di masa depan yaitu untuk memperkuat hubungan kedua negara," ucap Syaifuddin.

Dalam pertemuan itu, Malaysia sepakat menangguhkan larangan melintas bagi pesawat sipil yang selama ini diterapkan pada wilayah udara di Pasir Gudang dalam waktu dekat. Sementara itu, Singapura sepakat menangguhkan penerapan prosedur Sistem Instrumen Pendaratan (ILS) yang berlaku di Bandara Seletar.

Penangguhan aturan masing-masing negara itu disebut akan berlaku selama satu bulan mulai hari ini.

Selama penangguhan, menteri transportasi kedua negara juga akan bertemu dalam waktu dekat untuk membicarakan sengketa wilayah udara Pasir Gudang dan prosedur ILS. Hal itu demi menjamin keamanan dan efisiensi penerbangan komersil di wilayah itu.

Pemerintah kedua negara juga sepakat membentuk kelompok bersama untuk mempelajari serta mendiskusikan masalah aturan dan operasional terkait sengketa perairan hingga akses pelabuhan.

Kelompok bersama tersebut dibentuk sebagai upaya mempermudah negosiasi antara kedua negara dalam penyelesaian sengketa.

Kelompok itu akan diketuai oleh Perwakilan Tetap Kemlu Singapura, Chee Wee Kiong dan Sekretaris Jenderal Kemlu Malaysia, Muhammad Shahrul Ikram Yaakob.

Kelompok bersama itu akan melaporkan hasil kerja mereka dalam dua bulan ke depan.

"Kedua Menteri Luar Negeri juga merasa senang dengan perkembangan yang dihasilkan dari pertemuan hari ini, dan menyambut langkah positif yang telah disepakati kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah dengan cara tenang dan konstruktif."

Sengketa udara dan perairan antara Malaysia-Singapura dipicu oleh rencana Negeri Jiran memperluas pelabuhannya di Johor pada 25 Oktober lalu.

Tak lama setelah pengumuman itu, Singapura menyampaikan protes keras terkait rencana tersebut, dan meminta Malaysia menahan diri untuk tidak melakukan tindakan sepihak lebih lanjut.

Selain itu, Malaysia juga menyebut berencana mengambil alih kendali ruang udara di Johor, yang sejak 1974 dikelola Singapura. (rds/ayp)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AD0LIn
January 09, 2019 at 09:02AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2AD0LIn
via IFTTT

Read More