KPK Sebut Pergantian Taaufik Kurniawan Urusan DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak memiliki hubungan dengan proses pergantian Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan alias Takur, yang telah berstatus tersangka suap. Lembaga antirasuah itu menyerahkan sepenuhnya kepada DPR terkait proses pergantian Taufik.

"Pekerjaan kami di KPK itu menyelidik dan menyidik kasus korupsi. Kami tidak ada hubungannya dengan menghambat jabatan seseorang," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12).

"Sekarang dia tersangka, karena dia tersangka tergantung DPR, apa yang akan mereka lakukan. Kami hanya mengurus tindak pidana korupsinya," imbuhnya.

Diketahui, pemberhentian pimpinan DPR diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), khususnya Pasal 87 ayat (1), yakni bila meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan. Kemudian Pasal 87 ayat (2) mengatur proses diberhentikannya pimpinan DPR.

Syarif melanjutkan bahwa pihaknya tak bisa mempercepat proses penyidikan dan harus mengikuti ketentuan proses hukum yang berlaku. Terlebih, kata Syarif, kondisi kesehatan Taufik menurun dan sempat dibawa ke rumah sakit beberapa hari lalu.

"Kalau tersangkanya sedang sakit, proses penyidikannya tidak bisa juga dipercepat. Kasus di KPK itu banyak. Tidak bisa juga karena kasus wakil ketua DPR jadi harus didahulukan," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan lambannya proses pemeriksaan Taufik menjadi alasan terhambatnya proses pergantian posisi wakil ketua DPR. Hingga sekarang, belum ada kepastian mengenai pengisian posisi Taufik, yang telah menjadi tersangka.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan belum menyerahkan surat pergantian Taufik. Zulhas menyebut terdapat syarat dalam Undang-Undang MD3 bila pimpinan DPR berhenti dari jabatannya, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan.

Khawatir syarat itu tak terpenuhi, Zulhas memilih tak mengirim surat pergantian Taufik.

"Oleh karena itu, saya akan bertemu resmi apakah besok atau lusa dengan ketua DPR, bisa enggak diproses itu," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyarankan agar Taufik mundur dari posisi wakil ketua DPR karena bisa lebih fokus menghadapi kasus yang menjeratnya. Taufik diduga menerima Rp3,65 miliar dari Bupati nonaktif Kebumen Muhamad Yahya Fuad.

Sejauh ini, PAN baru mengambil langkah untuk menonaktifkan Taufik sebagai Wakil Ketua Umum PAN. Langkah tersebut diambil usai penyidik KPK menahan Taufik.

(dir/fra)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Syp80B
December 06, 2018 at 07:03AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Syp80B
via IFTTT

Read More

Tekan Impor Migas, Jonan Ajak Warga Pakai Kendaraan Listrik

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mendorong pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, karena dapat membantu pemerintah menekan impor bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau mau mengurangi impor (minyak mentah) ke depannya harus impor listrik," ujar Jonan saat menghadiri International Business Summit 2018 IKA ITS di Hotel Indonesia Kempinski, Rabu (28/11).

Dengan penggunaan kendaraan listrik yang lebih masif, pemerintah bisa mensubstitusi bahan bakar minyak ke listrik. Terlebih, Indonesia memiliki banyak sumber energi listrik, mulai dari batu bara hingga energi baru terbarukan seperti panas bumi, air, dan bayu.

Lebih lanjut, Jonan juga mendorong produsen untuk berani memproduksi kendaraan listrik secara massal. Dengan demikian, biaya produksi per unit akan lebih murah dan lebih kompetitif.

"Kalau harganya masih Rp5 juta, Rp10 juta lebih mahal kendaraan yang menggunakan BBM, wah berat. Walaupun 5-10 tahun lagi mungkin bisa diterima oleh generasi muda," ujarnya.

Jonan menyebut kebutuhan konsumsi minyak dalam negeri lebih besar dari produksi. Sebagai gambaran, konsumsi minyak mentah termasuk produk bahan bakar ada di kisaran 1,3 juta hingga 1,4 juta barel per hari (bph). Namun, produksi minyak mentah dalam negeri hanya berkisar 775 ribu bph.

"Jadi,kira-kira impor 600 ribu bph. Kalau dibiarkan mungkin impornya tidak lagi 600 ribu barel, tetapi bisa 1 juta barel," ujarnya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas Oktober 2018 membengkak 31,78 persen secara tahunan menjadi US$2,9 miliar. Akibatnya, defisit migas membengkak hampir dua kali lipat dari US$718 juta pada Oktober 2017 menjadi US$1,43 miliar.

(sfr/lav)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2r9yGmV
November 29, 2018 at 07:03AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2r9yGmV
via IFTTT

Read More

Kebijakan Diskriminatif Berlandaskan Agama Sulitkan Perempuan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu mengatakan kebijakan diskriminatif berlandaskan agama yang dinilai merugikan perempuan memang ada.

Azriana mengatakan Komnas Perempuan sudah menyatakan pada Agustus lalu, dari 421 kebijakan diskriminatif dengan 56 persen diantaranya berbentuk Perda, 333 diantaranya menyasar pada perempuan. Sebagian dari 421 kebijakan tersebut juga berlandaskan agama.

"Terakhir juga sudah disampaikan pada Agustus, ada 421 kebijakan diskriminatif, bentuknya 56 persen Perda. Lainnya surat edaran, keputusan kepala daerah dari tingkat kelurahan sampai desa. 333 dari 421 itu menyasar perempuan," ujar Azriana di kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, usai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PSI Grace Natali, Senin(19/11).

Ia juga menjelaskan bentuk Perda diskriminatif terhadap perempuan itu beragam, diantaranya pembatasan jam malam, cara berbusana, prostitusi, dan pembatasan waria untuk bekerja.

Azriana juga menyayangkan peraturan terhadap jam malam yang menyulitkan perempuan yang memang beraktivitas di malam hari, khususnya perempuan yang mencari penghasilan.

"Baik karena dia bekerja di instansi pemerintah melayani publik 24 jam atau pedagang kecil misalnya di daerah yang dagang sirih itu dagang di malam hari," ujarnya.

Azriana juga menceritakan salah satu korban perda di Tangerang yang mengatur soal wilayah yang dicurigai merupakan tempat prostitusi. Perda tersebut menjerat orang yang sedang berada di wilayah prostitusi tanpa kejelasan batas wilayah yang dimaksud.

"Itu kan membuat setiap orang yang ada di wilayah yang dicurigai itu, batasannya apa? Akhirnya memakan korban, ada satu perempuan yg diciduk Satpol PP di wilayah itu sedang menunggu jemputan," jelasnya.

Azriana pun menjelaskan pada pertemuan tersebut dibahas beberapa temuan Komnas Perempuan terkait praktek diskriminatif terhadap masyarakat dan penyampaian tuduhan kepada PSI yang dianggap sebagai penistaan agama.

Sebelumnya, dalam sambutan di acara peringatan hari ulang tahun keempat PSI, Grace Natalie mengatakan partainya tidak akan pernah mendukung peraturan daerah (perda) yang berlandaskan agama.

Pernyataan itu, kata Grace, adalah salah satu dari tiga misi yang akan dijalankan PSI apabila terpilih untuk duduk di parlemen.

"PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah. Tidak boleh ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa," ujar Grace, di ICE BSD, Tangerang, Minggu (11/11) malam. (ain/eks)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2qVY8fw
November 20, 2018 at 07:03AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2qVY8fw
via IFTTT

Read More