Menteri Rini Yakin BUMN Tak Terlibat Kartel Tarif Pesawat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meyakini dugaan kartel atau persekongkolan pengaturan tarif pesawat untuk penerbangan domestik merupakan isu yang tidak benar. Terlebih dugaan tersebut sampai melibatkan maskapai pelat merah, seperti PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

"Tidak mungkin dong, karena semua itu ada regulatornya, yaitu Kementerian Perhubungan," ujar Rini kepada CNNIndonesia.com di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/1).

Menurut Rini, Kementerian Perhubungan sudah menjaga dan mengawasi persaingan di industri maskapai. Misalnya, dengan mengeluarkan kebijakan tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Kebijakan itu tertuang di Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 126 Tahun 2015 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

"Itu selalu kami jaga, selalu hitung, kenapa harganya bisa segitu? Mereka selalu perhatikan, 'Oh itu dasarnya dari mana sih, oh harga ini dan itu, begitu," terangnya.

Di sisi lain, Rini bilang pemerintah sudah turun tangan menjaga kestabilan tarif pesawat untuk penerbangan domestik. Hal ini dilakukan dengan meminta para pihak pengelola bandara, PT Angkasa Pura (Persero) Tbk untuk menurunkan biaya parkir pesawat dan sewa garbarata di bandara.

"Kemarin misalnya, Pak Menteri minta landing costnya diturunkan di bandara-bandara. Jadi dari Angkasa Pura kami sedang hitung untuk bisa diturunkan," jelasnya.

Sebelumnya, isu kartel tarif pesawat oleh para maskapai domestik muncul karena kenaikan tarif pesawat dilakukan secara bersamaan. Bahkan dengan kenaikan yang cukup tinggi.

Begitu pula ketika tarif pesawat itu mendapat protes dari masyarakat. Para maskapai kemudian secara bersama-sama menurunkan tarif dengan kisaran 20-60 persen.

Ketua Komisi Pengaws Persaingan Usaha (KPPU) Kurnia Toha mengaku juga sempat mengendus aroma kartel ketika naik-turun tarif pesawat dipersoalkan oleh publik.

Terkait isu ini, KPPU mengaku bakal segera berdiskusi bersama Kementerian Perhubungan, khususnya untuk mengetahui struktur dan perkembangan tarif pesawat dari waktu ke waktu. Tak ketinggalan, juga untuk mempelajari aturan tarif batas atas dan bawah. Selain itu, pendalaman bukti-bukti juga akan digali dengan memanggil para maskapai.

"Karena kami memang sudah memantau ini agak lama dengan melihat penawaran harga tiket yang mereka tawarkan. KPPU kan juga bisa memulai penyelidikan dengan inisiatif, tanpa laporan," ungkapnya. (uli/lav)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SVU9vP
January 17, 2019 at 02:21AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2SVU9vP
via IFTTT

Read More

FOTO: Kamboja Mengenang 40 Tahun Lepas Dari Khmer Merah

[unable to retrieve full-text content]

Rezim ultra-Maoist Khmer Merah yang dikenal brutal menguasai Kamboja pada 1975 sampai 1979. Kini mereka menatap masa depan, tanpa melupakan kenangan kelam.
http://bit.ly/2RCaCIf
January 08, 2019 at 02:21AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2RCaCIf
via IFTTT

Read More

Menkeu Terbaik, Ekonom Ingatkan Sri Mulyani soal Rasio Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lagi-lagi mendapat penghargaan sebagai menteri terbaik. Setelah mendapat penghargaan sebagai menteri terbaik dunia versi World Government Summit tahun lalu, Sri Mulyani kali ini dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik versi majalah The Banker.The Banker antara lain memuji kebijakan Sri Mulyani terkait perpajakan dan defisit anggaran pemerintah yang lebih kecil dari target.

Meski demikian, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai rasio pajak Indonesia yang masih berada dikisaran 11 persen saat ini sebenarnya masih rendah dibanding negara-negara tetangga. Singapura, misalnya, memiliki rasio pajak sebesar 14 persen, Malaysia sebesar 15,5 persen dan Thailand sebesar 17 persen.

"(Pekerjaan rumahnya) adalah menaikkan tax ratio sampai di atas 12 persen dan perluas basis pajak, jangan sampai berburu di kebun binatang," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/1).

Menurut Bhima, rendahnya rasio pajak menyebabkan penerimaan pajak selalu berada di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau biasa disebut shortfall. Shortfall merupakan penyakit menahun fiskal dalam 10 tahun terakhir.

Pada 2018, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.315,9 triliun atau hanya 92,4 persen dari targetnya Rp1.424 triliun. Realisasi ini sudah terbilang tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini tentu miris mengingat penerimaan pajak sangat penting untuk membayar utang pemerintah, di mana angka outsatnding-nya sudah mencapai Rp4.400 triliun hingga akhir tahun lalu. Penerimaan pajak seolah-olah masih kontras dengan realisasi penerimaan negara yang lebih besar 2,5 persen dari target APBN tahun lalu.

"Penerimaan negara 100 persen tercapai di 2018 karena harga minyak naik dan rupiah melemah. Tapi penerimaan pajak saja yang masih mengalami shortfall," terang dia.

Tak hanya soal pajak, Bhima juga mengkritisi realisasi defisit APBN tahun lalu sebesar 1,78 persen dari PDB yang berada di bawah target 2,19 persen dari PDB. Defisit yang rendah ini diapresiasi publik internasional.

Namun, Bhima menilai defisit APBN ini terbilang semu karena pemerintah membebani penugasan yang seharusnya diemban APBN kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai contoh, keputusan pemerintah untuk tidak menambah subsidi listrik di tengah kenaikan harga minyak dunia bikin kinerja keuangan PT PLN (Persero) menurun. Hingga kuartal III 2018, PLN sudah membukukan rugi Rp18,46 triliun gara-gara beban operasionalnya membengkak.

"Defisit APBN diklaim terendah sejak 2012, tapi belanja subsidi energi sebagian dibebankan ke Pertamina dan PLN dalam bentuk penugasan. Sehatnya APBN terbilang semu karena di sisi lain keuangan BUMN yang diberi penugasan mengalami distress," pungkas dia.

Sebelumnya, Sri Mulyani menerima predikat menteri keuangan terbaik dunia dari The Banker, sebuah publikasi mingguan yang juga anggota grup Financial Times Ltd. Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan terbaik di dunia.

Pertama, Sri Mulyani dipandang mampu membawa defisit APBN 2018 di bawah targetnya yakni 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit APBN sendiri tercatat 1,78 persen dari PDB sepanjang tahun lalu.

Kedua, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini dianggap berkomitmen mereformasi sistem perpajakan dengan harapan meningkatkan pertumbuhan kepatuhan pajak menjadi 82,5 persen di tahun depan. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain adalah memangkas Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari 1 persen menjadi 0,5 persen dan pajak digital hanya dibebankan bagi perusahaan perdagangan daring (e-commerce) yang berasal dari luar negeri.

Ketiga, Sri Mulyani juga dianggap memiliki ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai basis ekspor Asia. Untuk itu, kebijakan seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pelaku ekspor diapresiasi oleh The Banker.

"Perubahan di sistem perpajakan ini integral dengan keinginan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara sebanyak 12,9 persen menjadi US$146,5 miliar di 2019," tutup The Banker. (glh/agi)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2BWnejK
January 04, 2019 at 02:21AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2BWnejK
via IFTTT

Read More