Showing posts with label 2018 at 12:39AM. Show all posts
Showing posts with label 2018 at 12:39AM. Show all posts

Monday, December 24, 2018

Daftar 13 Nama Korban Tsunami yang Teridentifikasi di Banten

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri saat ini sedang melakukan proses identifikasi korban meninggal tsunami Selat Sunda. Hingga Senin (24/12) pukul 16.00 WIB, dari 222 korban meninggal yang sudah ditemukan di wilayah Banten, tim DVI Polri sudah berhasil mengidentifikasi sebanyak 185 jenazah.

"Per pukul 16.00 WIB korban yang dapat kami temukan sebanyak 222 orang, yang sudah teridentifikasi sebanyak 185 orang," Kata Kepala Bidang Humas Polda Banten AKBP Edy Sumardi P dalam konferensi pers yang disiarkan CNN Indonesia TV.


Dari 185 korban meninggal yang sudah teridentifikasi itu, sebanyak 172 jenazah sudah diambil oleh pihak keluarga. Sementara 13 lainnya belum diambil pihak keluarga masih berada di Rumah Sakit Umum Pandeglang.

Adapun 13 korban yang sudah teridentifikasi namun belum diambil pihak keluarga itu adalah:

1. Puji Eka Siswanto, 45 tahun
2. Uur Mala, 48 tahun, asal Singkawang
3. Evi Laraswati, 29 tahun, Tangerang
4. Windu Andi Darmawan, 36 tahun, Yogyakarta
5. Helena Sridaryami, 68 tahun, Cimanggis, Depok
6. Siti Hamzah, 20 tahun, Tangerang
7. Ridwan Arifin, 36 tahun
8. Aris Yuwono, 29 tahun, Kedungwuluh Kidul, Banyumas
9. Susanti, 40 tahun, Pasar Kemis, Tangerang
10. Rahmi, 38 tahun, Indramayu
11. Asep Hidayat, 27 tahun, Cidadak
12. Yumar, 43 tahun, Pasar Kemis, Tangerang
13. Ragih, 34 tahun, Sawangan Depok.

"Bagi bapak/ibu yang merasa memiliki keluarga yang belum diambil dapat menghubungi Rumah Sakit Umum Pandeglang dengan nomor telepon 0253-202077," kata Edy.


Sementara itu, sebanyak 37 korban tsunami Selat Sunda lainnya belum berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Edy menyebut tim DVI kesulitan mengidentifikasi korban karena beberapa alasan seperti tidak menemukan kartu identitas berupa KTP atau SIM, sidik jari yang sudah rusak, dan data antemortem yang belum lengkap.

"Seperti tidak ada ciri-ciri khusus dari tubuh seperti bekas luka, tato, dan sebagainya," ucap Edy.

Terkait dengan keluarga korban yang belum teridentifikasi bisa menghubungi Kabid Dokkes Polda Banten AKBP Dokter Naryana dengan nomor ponsel 081222920669.

Posko bencana tsunami wilayah Banten juga dapat dihubungi melalui call center dengan nomor telepon 085211672686 dan 085211672708.

(ptj/DAL)

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2Taw9Fa
December 25, 2018 at 12:39AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2Taw9Fa
via IFTTT
Share:

Thursday, December 20, 2018

Rumah ASN, TNI, Polri dari Pemerintah Akan Berkonsep Rusunami

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan penyediaan rumah layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, akan berkonsep rumah susun hak milik (rusunami). 

Hal ini disampaikan JK usai rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri BPPN Bambang Brodjonegoro, dan sejumlah pejabat eselon I kementerian di kantor wakil presiden Jakarta, Kamis (20/12).   


"Kalau di kota besar harus vertikal, rusunami," ujar JK. 

JK menyebut, pemerintah bakal memanfaatkan barang milik negara dalam bentuk tanah menganggur untuk membangun rumah tersebut. Namun, detail teknis soal pemanfaatan tanah itu, kata JK, masih akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. 


"Ya di tanah pemerintah. Kriterianya nanti (akan dibahas) berikutnya," kata dia. 

Selain bangunan, lanjut JK, pihaknya juga membahas sistem perkreditan untuk pembiayaan rumah tersebut. Ia tak menjelaskan lebih jauh rincian mekanisme pembiayaan. Namun ia memastikan pemerintah akan memberikan subsidi uang muka beserta bunganya. 

"Konsepnya dibuat, kita siapkan banknya, sistemnya. Untuk subsidi kan ada anggarannya. Bulan depan kita rampungkan konsepnya," ucap JK. 

Pemerintah berencana agar TNI, ASN, dan Polri bisa memperoleh rumah murah mengingat masih ada 945 ribu ASN, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri yang belum mendapat hunian layak. 


Rencananya, mereka bisa mendapatkan rumah murah dengan skema pembiayaan uang muka nol persen dan bisa memanfaatkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). (psp/dea)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2ExjdFb
December 21, 2018 at 12:39AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2ExjdFb
via IFTTT
Share:

Monday, December 10, 2018

Baru Kantongi IMB, Rusun Tanjung Barat Mulai Dibangun 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Pembangunan hunian berbentuk rumah susun terintegrasi dengan sarana transportasi atau biasa disebut Transit Oriented Development (TOD) di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, diharapkan bisa terealisasi pada Januari 2019 mendatang. 

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) TOD Stasiun Tanjung Barat pada 15 Agustus 2017. Namun hingga kini belum juga dibangun.

Direktur Korporasi dan Pengembangan Bisnis Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas) Galih Prahananto mengatakan pembangunan akhirnya bisa dilakukan setelah perusahaan mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pondasi beberapa saat lalu.


Selama ini, pembangunan rusun tak juga terealisasi karena sebagian aturan yang dibutuhkan perusahaan belum diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. TOD dianggap konsep baru yang masih asing.

"Januari 2019 kami harap bisa mulai, karena IMB pondasi sudah ada, maka kami bisa mengerjakan pembangunan sisi atas," jelas Galih di Stasiun Rawa Buntu, Senin (10/12).

Menurut Galih, jadwal pembangunan yang terus mundur tak selalu berdampak buruk. Rencananya, proyek ini bisa terealisasi 2020 dan bersamaan dengan proyek TOD Perumnas lain di Pondok Cina, Depok. Saat ini, progres pembangunan TOD Pondok Cina sudah memasuki masa konstruksi karena IMB sudah didapat perusahaan Agustus lalu.


"Sehingga antara satu proyek dengan yang lain tak akan overlap, selesai semuanya," jelas dia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno memimpin groundbreaking TOD Stasiun Tanjung Barat tersebut pada 15 Agustus 2017. Dalam acara saat itu hadir pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Sekadar informasi, proyek TOD Tanjung Barat merupakan hasil kerja sama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemilik lahan dan Perum Perumnas sebagai pengelola pembangunan.


Investasi tiga menara TOD Tanjung Barat seluas 1,5 hektare itu tercatat mencapai Rp705 miliar. Sayang, hingga setahun setelah groundbreaking, pembangunan belum terlihat di Tanjung Barat.

Selain dua TOD tersebut, Perumnas juga akan meluncurkan satu kompleks perumahan seluas 212 hektare (ha) yang dibangun di dekat stasiun baru di lokasi Parung Panjang. Saat ini, hunian tersebut sudah terbangun 10.800 unit dan akan diresmikan pada Januari 2019 mendatang.

Setelah ini, ia berharap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat mengatur agar commuter line bisa berhenti di stasiun yang baru tersebut. Bahkan, ia berharap nama stasiun baru itu bisa diberi nama Perumnas Parungpanjang.


"Perumahan kami di Parungpanjang sudah terpasar dengan baik, dan kami minta izin agar kereta bisa berhenti di stasiun baru itu. Sudah ada stasiun baru, namun sayang tidak ada kereta yang berhenti," paparnya. (glh/lav)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2L9F1YL
December 11, 2018 at 12:39AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2L9F1YL
via IFTTT
Share:

Wednesday, November 28, 2018

Calon Ketum Pemuda Muhammadiyah Resmi Tinggal Tiga Nama

Jakarta, CNN Indonesia -- Muktamar PP Pemuda Muhammadiyah XVII di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, memasuki tahap akhir, pemilihan ketua umum dan formatur 2018-2022. Panitia pemilihan, Irfanusir Rasman mengatakan, tersisa tiga calon yang bersaing menggantikan posisi Dahnil Anzar Simanjuntak tersebut.

"Ahmad Fanani, Ahmad Labib, dan Sunanto," kata Irfan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/11).

Irfan menjelaskan, pada awalnya ada enam calon, tiga kandidat lain yakni Andi Fajar Asti, Faisal, dan Muhammad Sukron. Kendati demikian, dinamika koalisi terjadi jelang paparan visi-misi masing-masing kandidat.

"Fajar dan Faisal mundur, mengarahkan dukungan ke Fanani. Sedangkan Sukron berkoalisi untuk majukan Sunanto," kata Irfan.

Hingga berita ini diturunkan, panitia pemilihan tengah melakukan penghitungan suara untuk posisi 12 formatur dari 64 orang yang dicalonkan. Sedangkan proses penghitungan suara untuk ketua umum, diprediksi baru akan selasai malam hari nanti.

"Proses voting dan hitung ini kita lakukan manual, terhitung dalam dua jam, baru 200 suara tercatat," kata Irfan.

Terpisah, calon ketum Pemuda Muhammadiyah, optimistis proses penghitungan suara berjalan lancar. "Kami mohon doa, semoga hasilnya baik. Proses demokrasi ini mari kita kawal," ujarnya. (ain/ain)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2SiFiL9
November 29, 2018 at 12:39AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2SiFiL9
via IFTTT
Share:

Sunday, November 25, 2018

Anies Masih Perlu Kaji Wacana PKS Hapus Pajak Motor

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku masih perlu mengkaji wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup bila menang dalam Pemilu 2019.

"Belum, masih dikaji lebih dahulu," kata Anies di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (25/11).

Anies yang diusung oleh PKS dalam Pilgub 2017 ini belum bisa menjawab tegas apakah Pemprov DKI Jakarta bakal setuju atau menolak wacana tersebut. Wacana ini pertama kali disampaikan Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf.

"Dikaji dulu dong. Dikaji dulu," tegasnya.


Meskipun demikian, kata Anies, saat ini terdapat sekitar 700 kendaraan roda empat dan 4 juta kendaraan roda dua yang belum membayar pajak. Sebanyak 700 roda empat menunggak pajak sekitar Rp1,2 triliun, sedangkan 4 juta kendaraan roda dua sekitar Rp855 miliar.

Pernyataan Anies kurang tegas dibanding Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso yang menolak program PKS bila menang pada Pemilu mendatang. Santoso menyatakan pajak kendaraan bermotor, termasuk motor sampai saat ini masih menjadi andalan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

Santoso mengatakan pajak kendaraan bermotor menyumbang jumlah yang signifikan bagi PAD DKI.

Dari data realiasi penerimaan pajak daerah DKI per 15 November 2018, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp7,2 triliun.

Kemudian penerimaan dari pajak Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp4,695 triliun. Lalu untuk penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai Rp1,022 triliun.


Data itu tak secara rinci menjelaskan soal berapa penerimaan pajak dari sepeda motor dan berapa penerimaan pajak dari mobil.

Sorotan terhadap program PKS menghapus pajak motor juga datang dari Mabes Polri.

Polri menilai wacana penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup memerlukan kajian akademis yang komprehensif dan tidak bisa diputuskan secara sepihak.

"Perlu kajian akademis yang komprehensif dan pembahasan para pihak dulu. Tidak bisa hanya diputuskan secara sepihak," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/11). (fra/agi)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2RbUdXH
November 26, 2018 at 12:39AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2RbUdXH
via IFTTT
Share: