Dikunjungi 13 Juta Wisman, Pariwisata Tumbuh 11,9 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pariwisata Arief Yahya memaparkan strategi yang akan digunakan untuk memenangkan persaingan tahun depan.

Arief juga menjelaskan capaian angka sementara jumlah kunjungan wisman periode Januari-Oktober 2018 yang mencapai 13.240.827. Angka itu naik 11,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 11.830.738.

"Target 17 juta wisman tahun ini meleset, kemungkinan terbesar tercapai 16 juta wisman. Meski target wisman tak tercapai, namun untuk target devisa diproyeksikan mencapai US$17,6 miliar," kata Arief dalam keterangan tertulis, Jumat (21/12).

Arief mengaku sempat optimistis target tahun ini tercapai karena pada Juni-Juli 2018, angka kunjungan wisman sudah sampai 1,5 juta per bulan. Namun, gempa Palu dan Lombok serta kecelakaan pesawat Lion Air memiliki dampak kepada wisatawan.

"Gempa Lombok kedua pada 5 Agustus 2018 langsung terjadi pembatalan kunjungan wisatawan sebesar 70% pada keesokan harinya. Rata-rata kita kehilangan 1.000 kunjungan wisman atau 500.000 wisman selama 5 bulan," katanya.

Namun hal berbeda terjadi pada wisatawan nusantara yang kian tumbuh sebanyak 270 juta. Selain itu, Arief menyatakan bangga industri pariwisata dapat disejajarkan dengan minyak sawit karena sektor itu menjadi ekonomi utama.

Bukan itu saja, pariwisata Indonesia pun semakin diakui dunia. World Travel & Tourism Council (WTTC) misalnya menempatkan Indonesia di posisi ke-9 negara dengan pertumbuhan wisman tercepat di dunia nomor tiga di Asia dan nomor satu di Asia Tenggara. 

Pertumbuhan pariwisata Indonesia yang meroket juga sejalan dengan pertumbuhan investasi di sektor pariwisata. Hingga kuartal I/ 2018, nilai realisasi investasi pariwisata sudah mencapai 21,67 persen atau US$ 433,5 juta. 

"Untuk PMA masih didominasi oleh Singapura, China, dan Korea Selatan sebagai Top Three. Investasi terkonsentrasi di destinasi Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau," katanya.

Daerah Bangun Pariwisata

Bukan itu saja, daerah pun kini terus berlomba untuk membangun pariwisata di daerah mereka masing-masing. Ini terlihat dari usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pariwisata pada 2019 yang naik 100 kali lipat dibandingkan dengan usulan tahun lalu.

Usulan daerah untuk DAK Pariwisata tahun 2019 sebanyak 487 daerah, terdiri dari 27 Provinsi, 460 Kabupaten/Kota. Semua mengusulkan DAK Reguler dengan total nilai Rp36,63 triliun. Selain itu 61 daerah yang terdiri dari sembilan Provinsi serta 52 Kabupaten/Kota mengusulkan DAK Penugasan total senilai Rp827,61 miliar.

Namun, karena keterbatasan anggaran pemerintah hanya mengalokasikan sebesar Rp1.003 triliun. Alokasi ini terdiri atas DAK Reguler sebesar Rp700 juta dan DAK Penugasan Rp303,44 miliar. 

Selain itu, ada pula Gerakan Sadar Wisata di destinasi wisata dan sekitarnya sebanyak 4.360 orang. Sementara di kalangan industri pariwisata dilakukan Sertifkasi Usaha Pariwisata Standar ISO, ASEAN, dan SNI.

"Kemenpar tahun ini melakukan tiga program strategis dalam meningkatkan kualitas SDM, masyarakat, dan industri pariwisata. Semuanya kita gunakan standar global," kata Arief.

Untuk 5 tahun mendatang, sektor pariwisata membutuhkan investasi sebesar Rp500 triliun untuk pengembangan 10 Destinasi Prioritas Pariwisata atau yang dikenal 'Bali Baru'.

"Selama periode 2019 - 2024 investasi sektor pariwisata antara lain untuk membangun 120 ribu hotel rooms, 15 ribu restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 100.000 homestay dengan melibatkan peran serta dunia usaha dan UKM pariwisata," katanya. (mle/egp)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Lul13c
December 22, 2018 at 05:19AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2Lul13c
via IFTTT

Read More

KPK Panggil Deddy Mizwar dalam Kasus Meikarta Besok

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat panggilan kepada mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Rencananya Deddy bakal diperiksa besok, Rabu (12/12).

"Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Deddy Mizwar) akan diperiksa untuk kasus ini besok dalam proses penyidikan dugaan suap terkait proyek Meikarta," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/12).

Namun, belum diketahui Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu bakal diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan siapa. Dalam kasus dugaan suap Meikarta, terdapat sembilan tersangka, dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Selain Deddy, kata Febri penyidik KPK juga akan memanggil sejumlah saksi lainnya, baik lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, maupun pihak swasta. Namun, Febri tak menyebut identitas para saksi lainnya.

Febri melanjutkan pihaknya telah memeriksa tiga pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, yakni Sunandar selaku Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, serta Daris dan Mustakim selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

Menurut Febri, pihaknya mendalami dugaan aliran uang dalam pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031.

"Perubahan atau pengaturan tata ruang melalui Perda tersebut kami duga dilakukan atas kepentingan agar proyek Meikarta bisa dibangun sampai dengan luas sekitar 500 hektare di Bekasi," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Sementara tujuh orang lainnya berasal dari Pemkab Bekasi dan pejabat Lippo Group.

Neneng dan anak buahnya diduga menerima Rp7 miliar secara bertahap lewat Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

Neneng sendiri telah mengembalikan uang sekitar Rp4,9 miliar kepada penyidik KPK. Dia mengakui uang yang dikembalikan itu adalah bagian dari yang pernah dirinya terima terkait pengurusan izin proyek Meikarta.

Dia mengaku bakal menyerahkan kembali uang yang pernah diterima secara bertahap. Perempuan yang tengah mengandung itu juga telah mengajukan permohonan menjadi justice collaborator (JC). (fra/age)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QpGArp
December 12, 2018 at 05:19AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2QpGArp
via IFTTT

Read More

Demokrat: Kenaikan Gaji PNS Cair April buat Dongkrak Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat menuding kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 5 persen yang pencairannya dirapel pada April 2019 dilakukan semata-mata untuk mendongkrak elektabilitas Presiden Joko Widodo selaku petahana pada Pilpres 2019.

"Pemberian (PNS) gaji dirapel April itu terlalu politis. Tampak jelas bahwa ini politis demi kepentingan politik elektabilitas jelang pemilu," kata Ketua Divisi Hukum dan Advokasi DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada CNNIndonesia.com, Jumat (7/12).

Ferdinand mengatakan Jokowi sedang berupaya keras untuk mempertahankan kekuasaanya. Bahkan, Jokowi melakukannya dengan memperalat kekuasaan dan kebijakan saat proses pesta demokrasi lima tahunan berlangsung.

Meskipun demikian, Ferdinand menyebut PNS sudah cerdas dalam merespons kebijakan yang dikeluarkan Jokowi. Menurut Ferdinand, upaya Jokowi yang kali ini menggandeng mantan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin akan sia-sia.

"Kami percaya PNS akan memilih secara cerdas capres yang usung perubahan," ujarnya.

Di sisi lain, Ferdinand menyatakan gelombang Reuni Aksi 212 yang kemarin terlaksana dengan damai ikut menjatuhkan moral Jokowi. Sehingga penting bagi Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas menjelang pemungutan suara pada 17 April 2019.

Demokrat menjadi salah satu partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengusung Prabowo-Sandi bersama Gerindra, PKS, dan PAN, serta Partai Berkarya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen baru akan terealisasi pada April tahun depan. Hal ini lantaran payung hukum yang mengatur hal tersebut diperkirakan tak bisa terbit di akhir tahun ini.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) baru akan membahas Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kenaikan gaji mulai Januari mendatang. Dengan demikian, menurut dia, PP tersebut kemungkinan baru bisa terbit pada Maret 2019.

Askolani menyebut kenaikan gaji abdi negara tahun depan seharusnya sudah dimulai sejak 1 Januari 2019. Setelah PP itu terbit, kenaikan gaji yang seharusnya diterima PNS antara Januari hingga Maret akan dibayar sekaligus pada April. (fra/osc)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zMhLM5
December 08, 2018 at 05:19AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2zMhLM5
via IFTTT

Read More

Wiranto Minta DPR Segera Mengesahkan RUU Penyiaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran harus segera direvisi. Ia pun mendorong DPR untuk mempercepat proses pembahasan RUU tersebut dan segera mengesahkannya.

"Saya mendorong teman-teman DPR agar memperhatikan masalah ini agar segera bisa menyusun atau menyiarkan, mengesahkan undang-undang yang baru," kata Wiranto dalam pidatonya membuka acara Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Senin (26/11).

Menurutnya, undang-undang penyiaran harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang berubah dengan cepat.

"Sekarang perubahan cepat sekali. Maka ingat undang-undang harus direvisi. Nomor 32 tahun 2002 harus diubah," kata Wiranto.

Ia pun mengingatkan undang-undang seharusnya tidak dipandang sebagai peraturan yang dogmatis dan tidak bisa diubah. Menurutnya, undang-undang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai situasi.

"Undang-undang jangan sampai menjadi sesuatu yang sakral, dogmatis, seakan-akan tidak bisa diubah itu," katanya.

Wiranto pun menyindir proses revisi undang-undang terorisme yang dinilai lambat ditindaklanjuti oleh DPR. Ia mengeluhkan proses yang lambat itu menyebabkan aparat dibatasi undang-undang dalam memberantas teroris.

"Kalau teman-teman DPR agak lelet, kita sadarkan, loh. Saya kan, punya pengalaman undang-undang terorisme. Saya berjuang dua tahun undang-undang terorisme itu," keluhnya.

Beberapa waktu sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan pemerintah dan parlemen sudah sepakat mengambil jalan tengah terkait model penguasaan frekuensi siaran televisi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran (RUU Penyiaran).

Jalan tengah itu adalah dengan menggunakan sistem hybrid multiplex yang merupakan kombinasi single mux, di mana penyiaran dikuasai negara dan multi mux yaitu penguasaan siaran yang dapat dikuasai banyak pihak.

(ani/pmg)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RgHuCP
November 27, 2018 at 05:19AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2RgHuCP
via IFTTT

Read More

Penuntut Baiq Nuril Bersikukuh Tempuh Jalur Hukum

Mataram, CNN Indonesia -- Upaya mediasi antara Baiq Nuril dengan Muslim, mantan kepala sekolah SMAN 7 Mataram, Lombok, sempat dilakukan. Hal ini diungkap oleh suami Baiq Nuril, Lalu M Isnaini. Menurut Isnaini, ia sempat beberapa kali menyambangi kediaman Muslim untuk bertemu.

Tujuannya, meminta Muslim mencabut laporan terhadap Nuril yang disampaikan ke Polres Mataram beberapa tahun silam.Namun, Muslim bersikukuh membawa persoalan ke jalur hukum.

"Tapi kata dia, 'sampai ujung langit saya akan kejar Nuril'," kata Isnaini meniru ucapan Muslim, saat ditemui di Polda NTB, Senin (19/11).

Baiq Nuril terjerat pasal pasal 27 ayat (1) junto Pasal 45 UU ITE dengan tuduhan melakukan distribusi konten bermuatan asusila tanpa hak. Pihak pelapor adalah Muslim, mantan atasannya di SMAN 7 Mataram.

Padahal menurut pengakuan Nuril bukan dirinya yang menyebarluaskan konten tersebut. Selain itu, perekaman dilakukan untuk membuktikan dirinya tak melakukan perselingkuhan dan atasannya itulah yang melakukan pelecehan seksual secara verbal.

Lebih lanjut, menurut Isnaini, pihak sekolah juga sudah berupaya memediasi dan memberitahu bahwa proses hukum akan menghabiskan banyak biaya. Namun, Muslim justru berkata masih memiliki sejumlah harta seperti mobil dan rumah yang bisa digunakan untuk membiayai proses hukum tersebut.

"Saya masih punya mobil, punya rumah (untuk dijual)," ucap Isnaini kembali meniru Muslim kala itu.

Isnaini mengatakan bahwa Muslim saat itu memberikan pilihan kepada Nuril jika ingin laporan dicabut. Nuril diminta untuk mengembalikan nama baiknya dengan cara mengumumkan kepada publik bahwa Nuril mengakui perbincangan itu hanyalah bercanda. Jika nama baiknya dipulihkan, maka Muslim berpeluang kembali menjabat sebagai kepala SMAN 7.

"Dia (Muslim) maunya cabut laporan kalau nama baik dikembalikan. Kami harus buat spanduk besar bahwa omongan dia hanya guyonan," kata dia.

Namun, kata Isnaini, pihaknya tak bisa memenuhi tawaran Muslim. Pasalnya, mantan kepala sekolah tersebut memang sengaja dan serius membicarakan hal tak senonoh kepada istrinya. Terlebih omongan serupa bukan hanya sekali disampaikan Muslim kenapa Nuril.

"Kenyataannya dia ngomong itu serius. Enggak sekali saja, tapi sering," ujarnya.

Nuril menjadi sorotan publik setelah rekaman pembicaraan tak senonoh Muslim beberapa tahun silam beredar. Nuril membantah jika dirinya menyebarkan rekaman itu. Namun ia bicara kepada Imam Mudawin, rekan kerjanya perihal perilaku Muslim dan rekaman tersebut.

Beberapa waktu kemudian Imam mendesaknya Nuril agar diperbolehkan menyalin rekaman. Setelah itu, rekaman tersebar ke pegawai di sekolah.

Kemudian, Muslim dimutasi dari SMAN 7. Ia juga melaporkan Nuril ke Polres Mataram atas dugaan melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pengadilan Negeri Mataram memutuskan Nuril tidak bersalah karena tidak terbukti mendistribusikan mentransmisikan atau membuat dapat rekaman tersebut diakses publik.

Namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Lembaga pengadilan tertinggi ini justru memutuskan bahwa Nuril bersalah dan menjatuhkan vonis enam bulan penjara dan denda sebesar Rp500 juta. (fhr/eks)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Ts1uEm
November 20, 2018 at 05:19AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Ts1uEm
via IFTTT

Read More

Baiq Nuril Dorong Perempuan Korban Berani Ungkap Kebenaran

Lombok Barat, CNN Indonesia -- Mantan guru honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nuril Maknun, berharap tak ada perempuan lain yang bernasib sama dengan dirinya yang divonis bersalah meski merupakan korban pelecehan. Ia mendorong perempuan tak gentar untuk mengungkap kebenaran.

Ia berharap kasus yang mendera dirinya tidak dialami perempuan lain. Sebab, menurutnya, sangat berat berada dalam posisi seperti dirinya saat ini.

"Saya harus memberi contoh, biar tidak ada Nuril lainnya. Kalaupun seandainya ada yang seperti saya, maka harus berani mengungkap kebenaran," ucap Nuril, saat ditemui di kediamannya, di Labuapi, Lombok Barat, NTB, kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/11).

Baiq Nuril menyebut Muslim, mantan kepala sekolah SMAN 7 Mataram, kerap menceritakan hal-hal tak senonoh kepada dirinya.

"Iya, sering cerita di telefon maupun ngobrol," aku dia.

Sebelumnya, Nuril menjadi sorotan publik setelah rekaman pembicaraan tak senonoh Muslim beberapa tahun silam beredar. Nuril membantah tudingan bahwa dirinya lah yang menyebarkan rekaman itu. Ia hanya bicara kepada Imam Mudawin, rekan kerjanya perihal perilaku Muslim dan rekaman tersebut.

Peserta aksi menunjukkan poster dan kotak donasi pada aksi Tolak Eksekusi Baiq Nuril Maknun di Taman Kamabang Iwak Palembang, Minggu (18/11). (ANTARA FOTO/Feny Selly)

Beberapa waktu kemudian Imam mendesaknya Nuril agar diperbolehkan menyalin rekaman. Setelah itu, rekaman tersebar ke pegawai di sekolah.

Muslim kemudian melaporkan Nuril ke Polres Mataram atas dugaan melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pengadilan Negeri Mataram memutuskan Nuril tidak bersalah karena tidak terbukti mendistribusikan mentransmisikan atau membuat dapat rekaman tersebut diakses publik.

Namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Lembaga pengadilan tertnggi ini justru memutuskan bahwa Nuril bersalah.

Pasca putusan tersebut, aksi solidaritas bermunculan, terutama di dunia maya. Mulai dari petisi online hingga penggalangan dana untuk membayar denda Rp500 juta yang dibebankan kepada Baiq Nuril.

Di situs penggalangan dana kitabisa.com, ada dua kampanye galang dana terkait kasus Baiq Nuril. Satu kampanye berjudul 'Bantu Ibu Baiq Nuril Maknun 500 Juta' diinisiasi oleh warga Yogyakarta bernama Budi Hermanto dan satu lagi berjudul 'Bantu Ibu Nuril Membayar Denda Rp 500 Juta' dibuat oleh Anindya Joediono . Kedua kampanye dibuat pada 14 November 2018.

Pengacara Hotman Paris Hutapea (tengah). (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama)

Belakangan, petisi agar presiden memberikan amnesti kepada Nuril juga muncul. Ribuan warga menyatakan dukungannya akan hal itu.

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga ikut menanggapi masalah ini. Ia bahkan menyatakan siap membantu Nuril.

Atas dukungan berbagai pihak, Nuril berterima kasih. Karena baginya dukungan itu seperti penyamangat dirinya tatkala merasa rapuh dan khawatir atas masalah ini.

"Dukungan dari masyarakat luar biasa. Itu yang bikin saya terharu. Itu yang bikin saya semangat," ucapnya.

Secara khusus, Nuril mempersilakan Hotman jika ingin membantu. "Silakan kalau mau gabung dengan teman-teman tim pengacara saya di sini. Saya berterima kasih kalau dia mau dukung," kata Nuril.

(FHR/arh)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Bf2pR6
November 19, 2018 at 05:19AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Bf2pR6
via IFTTT

Read More