Sebelum Kecelakaan Lion Air, Boeing 737 Sudah Bermasalah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pesawat Boeing 737 MAX-8 ternyata sudah memiliki masalah sebelum pesawat dan dioperasikan Lion Air jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, beberapa waktu.

Saat melakukan uji terbang, sejumlah pilot Boeing 737 MAX-8 menemukan masalah yang membuat pesawat sulit untuk ditangani ketika kecepatannya turun ke titik yang memicu bahaya kegagalan aerodinamis, dan hilangnya kontrol yang bisa menyebabkan kecelakaan. Hal ini ungkapkan oleh Aviation Week dalam laporannya, dikutip dari Antara, Minggu (25/11).

Berdasar laporan tersebut, Boeing memperkenalkan sistem baru untuk kontrol penerbangan yang disebut Manuevering Characteristics Augmentation System (MCAS). Kontrol baru inilah yang saat ini menjadi pusat penyelidikan kecelakaan Lion AIr JT 610 yang menewaskan 189 penumpangnya.

Seorang pilot dengan pengalaman 200 jam terbang dengans MAX-8 mengaku tak tahu jika ada penambahan pemasangan MCAS. Dia juga mengaku tak pernah diinstruksikan tentang cara penggunaannya.

Laporan juga mengungkapkan bahwa pilot Lion Air juga tidak menyadari mengapa Boeing memutuskan untuk menambah MCAS.

Masalah yang terungkap lainnya adalah soal adposi mesin baru untuk MAX 737, yaitu menjadi lebih besar, berat, dan kuat dibanding model jet sebelumnya.

Meskipun Boeing memperkenalkan sayap baru, permukaan ekor dan banyak peningkatan lainnya, pesawat dan landing gear tetap tidak berubah selama beberapa dekade.

Hal lain yang tidak diantisipasi adalah adanya adalah kemungkinan bahwa pesan yang salah dari sistem lain, sensor angle of attack (nada dari sayap), dapat memulai tindakan oleh MCAS, yang tidak diketahui oleh pilot.

Keputusan ini menjadi inti dari perdebatan yang terus berlanjut di antara pilot dan ahli keamanan tentang seberapa jauh otomatisasi kokpit harus ada campur tangan pilot untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah tersebut. Hal ini akan secara langsung berkaitan dengan mempertahankan kontrol dalam situasi berbahaya.

"Hilangnya kontrol" sekarang adalah penyebab terakhir yang konsisten dari kasus-kasus kecelakaan. Kejadian fatal lainnya seperti terbang ke medan yang tidak terlihat atau angin yang tidak terdeteksi pada pendekatan pendaratan hampir dieliminasi oleh teknologi yang secara otomatis memberi pesawat dan pilot kewaspadaan situasional. (Antara/chs)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Ql7NdU
November 25, 2018 at 08:05PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Ql7NdU
via IFTTT

Read More

Survei Integritas KPK: Polri Dapat Nilai Terendah Kedua

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survei penilaian integritas 2017 terhadap 36 kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah, yakni 6 kementerian/lembaga, 15 pemerintah provinsi, dan 15 pemerintah kabupaten/kota.

Survei penilaian integritas ini meliputi budaya antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, dan sistem antikorupsi. Dari hasil survei tersebut Polri mendapat nilai terendah kedua yakni 54,01, dengan catatan.

"Kepolisian 54,01 tapi masih bintang. Sampai hari terakhir responden kepolisian internal belum memberikan respons, hanya dari luar," kata Direktur Penelitian dan Pengembangan pada Kedeputian Pencegahan KPK, Wawan Wardiana, saat memaparkan hasil survei, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11).

Wawan menyebut instansi yang mendapat nilai tertinggi adalah Pemerintah Kota Banda Aceh dengan 77,39 poin, disusul Pemerintah Kabupaten Badung 77,11, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan 76,54, Kementerian Kesehatan 74,93.

Kemudian lima instansi selanjutnya, yakni Pemerintah Kota Madiun 74,15 poin, Kementerian Perhubungan 73,4, Pemerintah Kota Tangerang 72,87, Pemerintah Kota Banjarmasin 71,73, dan Pemerintah Kota Makassar 70,7.

Sementara itu, lima instansi yang mendapat nilai integritas terendah di antaranya, Pemerintah Kota Bengkulu dengan 58,58 poin, Pemerintah Provinsi Banten 57,64, Pemerintah Provinsi Maluku Utara 55,29, Polri 54,01, dan Pemerintah Provinsi Papua 52,91.

Wawan menjelaskan nilai indeks mendekati 100 poin menunjukkan risiko korupsi rendah serta adanya kemampuan sistem untuk merespons kejadian korupsi dan pencegahannya secara lebih baik. Namun, nilai tinggi tak berarti kejadian korupsi tidak akan terjadi.

"Sekali lagi nilai mendekati 100 itu bagus, tapi bukan jaminan, 100 tidak korupsi," ujarnya.

Wawan mengatakan survei yang dilakukan pihaknya melibatkan responden dari pihak-pihak internal instansi sebanyak 2.084 orang, masyarakat atau pengguna layanan sebanyak 2.142 orang, dan ahli sebanyak 204 orang .

Masing-masing responden diminta menjawab pertanyaan dari empat penilaian integritas yang disusun KPK.

Menurut Wawan, kesimpulan atas hasil survei ini, indeks integritas tahun 2017 berkisar antara 52,91 hingga 77,39 poin. Permasalahan integritas internal yang masih sering ditemui adalah nepotisme dalam penerimaan pegawai 20,11 persen dan keberadaan calo 17,61 persen.

Selain itu, kata Wawan, permasalahan integritas eksternal yang masih sering ditemui adalah pemerasan pegawai yang meminta uang di luar ketentuan saat mengakses layanan 6,77 persen dan masih ada responden yang memberikan sesuatu kepada petugas untuk mempermudah pelayanan 5,60 persen.

"Ini tahap uji coba alat ukur yang dikembangkan. 2018 alat sudah jadi. 2019 alat bisa digunakan secara masif," ujar Wawan.

(fra/DAL)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FwNTbC
November 21, 2018 at 08:05PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2FwNTbC
via IFTTT

Read More