Bertemu Ketum Parpol Koalisi, Jokowi Bahas Debat Pilpres

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, mengatakan bahwa persiapan debat menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan sejumlah petinggi partai koalisi pendukungnya di pemilihan presiden 2019 pada Selasa (15/1).

"Persiapan debat pertama juga dibahas," kata politikus yang akrab disapa Romi itu saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.

Romi menyatakan pertemuan malam ini juga membahas sejumlah persoalan bangsa. Saat ini, kata Romi pertemuan antara Jokowi dengan petinggi partai koalisi masih berlangsung di Restoran Seribu Rasa, Jakarta.

"Kami membahas sejumlah persoalan bangsa, terutama upaya untuk lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Sejumlah petinggi partai yang turut bertemu Jokowi di antaranya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Hadir pula Ketua Umum Hanura Oesama Sapta Odang, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, Ketua Umum PSI Grace Natalie, dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq menyatakan pertemuan antara Jokowi dengan petinggi partai koalisi berlangsung santai. Pertemuan yang juga sekaligus makan malam bersama ini turut diselingi canda tawa.

"Pak Jokowi juga sangat menikmati santap malam bersama para ketum parpol," kata Rofiq saat dikonfirmasi terpisah.

Rofiq mengatakan menu nusantara menjadi hidangan santap malam Jokowi dengan para petinggi partai koalisi. "Tempe mendoan, ayam goreng, cumi bakar dan kopi khas Indonesia," katanya. (fra/has)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2M9RHPZ
January 16, 2019 at 05:21AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2M9RHPZ
via IFTTT

Read More

JK Bantah PNS dan Pegawai BUMN Banyak Dukung Negara Khilafah

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah pandangan yang menyebutkan bahwa ada banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung berdirinya negara khilafah. Menurut JK, pandangan itu belum terbukti sama sekali.

Sebelumnya, pandangan ini diutarakan oleh Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas. Menurut Gus Yaqut, ada banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung berdirinya negara khilafah.

"Kami tidak mengetahui tentang survei itu, tapi saya kira agak berlebihan kalau dianggap bahwa terlalu besar, buktinya tidak," ucap JK di sela Pertemuan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jumat (11/1).

Di sisi lain, orang nomor dua di Indonesia itu berpandangan, sekalipun ada abdi negara yang mendukung lahirnya negara khilafah, itu hanya sekedar gejolak yang terjadi dalam cara pandang.

"Ya itu biasa dinamika masyarakat saja," imbuhnya singkat.

Sementara dalam pandangan GP Ansor, ASN yang mendukung khilafah bahkan ingin ada negara lain selain Indonesia yang masuk menjadi khilafah.

Sayangnya, Gus Yaqut tidak merinci ASN mana saja yang bergabung ke kelompok pengusung khilafah. Dia juga tak menyebut kelompok-kelompok yang disebutnya mengusung ideologi khilafah.

Meski begitu, GP Ansor menginginkan pemerintah segera mengambil tindakan sekalipun tidak bisa secara langsung memecat maupun melakukan mutasi terhadap ASN tersebut. "Kami minta ketegasan Presiden untuk menindak orang-orang itu," tuturnya.

Namun GP Ansor tetap meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN selepas Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

"Hal ini agar memberikan ruang gerak yang cukup menindak orang-orang yang atau kelompok seperti ini, yang sekarang di institusi pemerintah," jelasnya.

Tak ketinggalan, ia menyatakan GP Ansor siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam melawan kelompok radikal yang mengusung berdirinya negara khilafah atau minimal memperjuangkan NKRI Bersyariah.

(uli/agt)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2TLRtBd
January 12, 2019 at 05:21AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2TLRtBd
via IFTTT

Read More