[unable to retrieve full-text content]
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengingatkan para pekerja agar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Hal ini disampaikan kuasa hukum yang juga Ketua Bidang Hukum Partai Hanura Dodi S Abdulkadir menanggapi KPU yang tak mau memasukan nama OSO ke dalam DCT, jika tidak mundur dari parpolnya. KPU memberikan batas waktu hingga pukul 23.59 WIB, Jumat (21/12).
"Karena tidak ada putusan yang meminta dia untuk mundur. (OSO) Harus dimasukkan (ke DCT)," ujar Dodi saat dihubungi, Jumat (21/12).Menurut Dodi putusan pengadilan, baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak ada yang memerintahkan OSO mundur dari Hanura jika ingin jadi caleg DPD.
Justru, kata Dodi, putusan MA dan PTUN itu memerintahkan KPU segera memasukan nama OSO ke jajaran caleg DPD Pemilu 2019.
"Kami menunggu apakah KPU akan patuh. Jadi kami harapkan KPU tidak bersilat lidah. Kami harap KPU patuh, bukan menginterpretasi putusan," kata Dodi.KPU memberikan batas waktu bagi OSO hingga tengah malam hari ini untuk menyerahkan salinan surat pengunduran diri dari partainya. Jika tidak diserahkan, maka daftar calon tetap DPD Pemilu 2019 tidak berubah, tanpa ada nama OSO di dalamnya. Dengan kata lain, OSO tidak menjadi caleg.
"Masih ditunggu sampai beberapa jam ke depan," ujar Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang (21/12).
(fhr/wis)
Pasalnya, lokasi sentra jagung dan industri pakan yang berjauhan disebut menjadi biang keladi tersendatnya proses distribusi dan tingginya biaya logistik.
Berdasarkan data produksi dan konsumsi jagung yang dirilis Kementerian Pertanian, 70 persen industri pakan terletak di Jawa, 18,75 persen di Sumatera, 7,5 persen di Sulawesi, dan 3,75 persen di Kalimantan.
"BUMDes harus ikut kolaborasi dengan berbagai stakeholder, jadi penanganannya menyeluruh. Jangan terkotak-kotak, intinya kolaborasi," ujar Moeldoko di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/12).
BUMDes, Moeldoko mengungkapkan perlu mengambil peran lantaran fungsinya untuk memaksimalkan potensi desa. Di samping itu, BUMDes ada di masing-masing desa, sehingga pemerintah tak perlu lagi menunjuk distributor.
Misalnya, mengoptimalkan tol laut dengan Kementerian Perhubungan. "Jadi, ini akan dibicarakan, KSP nanti kumpulkan stakeholder dan pikirkan," katanya.
Selain itu, KSP juga mengusung ide pembangunan industri pakan di dekat sentra jagung bersama Kementerian Perindustrian.
(uli/bir)
"Semua pemimpin wajib berjuang melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kaum disabilitas harus mendapat hak hidup layak dan terhormat di Indonesia," kata Prabowo saat menyampaikan pidato di hadapan ratusan anggota komunitas disabilitas Indonesia, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (5/12).
Selama berpidato, Prabowo menyebut dia dan partainya selalu berjuang untuk rakyat Indonesia, termasuk kaum disabilitas untuk mendapat hak hidup yang sama dengan warga lainnya.
Hal ini pun, Prabowo melanjutkan, dilakukan sesuai amanat kemerdekaan yang dituangkan dalam pembukan UUD 1945, yakni, kata dia soal tujuan negara merdeka adalah agar seluruh rakyatnya hidup berdaulat.
"Tujuannya adalah melindungi segenap tumpah darah indonesia. Melindungi artinya bekerja keras berjuang agar seluruh rakyat indonesia aman dari ancaman, setiap warga negara Indonesia dapat hak untuk hidup dengan layak di republik ini," kata dia. (tst/ain)
Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika Serikat, John Bolton, mengatakan Amerika Serikat mendukung penuh segala tindakan Israel yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatannya.
"Aksi tersebut merupakan ancaman yang tidak dapat diterima oleh keamanan Israel dan kawasan sekitarnya."
Pernyataan mengejutkan itu muncul beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, di Brussels mengenai bahaya regional. Keduanya saling mengingatkan tentang kegiatan Iran.
Netanyahu mengatakan ia membahas operasi tersebut dengan Pompeo, dan menyebut terowongan itu sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB yang bertujuan mengakhiri perang tahun 2006 antara Israel dan kelompok militan Syiah, Hizbullah.
Belum jelas berapa banyak terowongan yang ada, atau apa yang akan dilakukan oleh militer Israel untuk menghancurkannya. (agr)
