Survei: Ma'ruf Amin Cuma Sumbang 0,2 Persen Suara ke Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Charta Politika Indonesia menyebut kontribusi sosok calon wakil presiden (cawapres) Ma'ruf Amin terhadap tingkat keterpilihan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019 terbilang kecil.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan berdasarkan survei lembaganya, hanya 0,2 persen responden yang memilih pasangan calon nomor urut 01 itu karena suka terhadap figur Ma'ruf Amin.

"Masih kecil sekali bagaimana faktor Ma'ruf sebagai cawapres menjadi insentif elektoral. Dari keseluruhan pemilih Jokowi-Ma'ruf hanya 0,2 persen yang katakan karena suka Kiai Ma'ruf," ujar dia di kantornya, Jakarta, Rabu (16/1).

Penyebabnya, kata Yunarto, ialah karena posisi Ma'ruf yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, sebagai penjaga Jokowi dari terpaan isu anti-Islam dan bukan sebagai pendongkrak suara.

"Kedua, ada faktor Jokowi unggul [dari lawannnya], jadi tidak perlu lagi memaksakan faktor baru sebagai pendongkrak, termasuk memaksakan faktor wakil sebagai pendongkrak," ucap dia.

Di pihak lain, lanjut Yunarto, dampak elektoral Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto masih lebih tinggi ketimbang Ma'ruf terhadap Jokowi. Sebanyak 2,5 persen mengaku memilih pasangan calon nomor urut 02 karena suka terhadap figur Sandiaga.

"Angkanya masih sedikit lebih besar dibandingkan dengan Kiai Ma'ruf ketika kita uji dalam insentif elektoral," ujar dia.

Lebih lanjut, Yunarto mengatakan alasan responden memilih kedua pasang calon adalah karena sosok sang capres. Alasan yang paling banyak disebutkan pemilih Jokowi-Ma'ruf adalah karena kinerja Jokowi selama menjadi presiden dinilai bagus dan berpengalaman.

Sementara itu, tidak terlihat alasan dominan masyarakat di dalam menjatuhkan pilihannya terhadap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, faktor karakter kepemimpinan yang tegas, berjiwa sosial tinggi, dan kesukaan terhadap Prabowo menjadi tiga alasan utama pemilih pasangan calon nomor urut 02 itu.

Dalam survei Charta Politika itu juga disebutkan bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul dengan perolehan suara 53,2 persen, sementara pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh suara 34,1 persen.

Diketahui, survei yang dilakukan yang dilakukan pada 22 Desember 2018-2 Januari 2019 itu menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan jumlah sampel 2.000 responden dan margin of error plus minus 2,9 persen serta pada tingkat kepercayaan 95 persen.

(SAH/arh)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QOX47X
January 17, 2019 at 12:27AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2QOX47X
via IFTTT

Read More

Habiburokhman: Debat Perdana Akan Berat untuk Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Direktorat Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman menyatakan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin bakal kewalahan menghadapi debat pertama yang dilangsungkan pada 17 Januari 2019 mendatang.

Hal itu lantaran capaian kinerja petahana di bidang hukum, Hak Asasi Manusia, pemberantasan korupsi, dan terorisme dinilai masih belum memuaskan. Diketahui debat capres cawapres bakal mengangkat empat tema tersebut.

"Hukum dan HAM tidak hanya bicara tentang visi-misi tapi apa yang sudah dilakukan petahana selama berkuasa itu yang menurut saya berat," ujar Habiburokhman dalam diskusi Pembahasan Materi Debat Pertama, HAM, Terorisme, Korupsi, dan Hukum, di Media Center BPN Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (8/1).

Habiburokhman mengatakan dari sisi hukum, selama masa pemerintahan Jokowi kesetaraan di mata hukum banyak dilanggar. Ia mencontohkan kasus Asma Dewi dan Politikus NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat.

Prabowo dan Jokowi akan berhadapan di debat perdana Pilpres 2019. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Menurut dia proses hukum kedua kasus tersebut tidak adil. Satu sisi Asma Dewi yang melayangkan kritik malah divonis lima bulan 15 hari terkait kasus ujaran kebencian bernuansa SARA.

Di sisi lain Viktor saat ini tidak jelas proses hukumnya. Padahal, dia dilaporkan sejumlah partai politik ke Bareskrim lantaran dirinya mengaitkan PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS sebagai pendukung negara khilafah, dalam pidatonya di Kupang, pada Agustus 2018 lalu.

"Asma Dewi dibilang mentransfer uang ke Saracen tapi di surat dakwaan itu tidak ada. Kemudian vonis dipaksakan melakukan tindak pidana ujaran kebencian padahal dia hanya mengkritik tindakan mengimpor jeroan melalui akun facebook dia," ujar Habib.

"Sementara di sisi lain Viktor Laiskodat dilaporkan teman-teman parpol sampai sekarang tidak terlihat prosesnya, itu yang jadi pertanyaan kesetaraan dihadapan hukum. Pertanyaannya hukum tumpul terhadap pendukung kekuasaan," ujarnya.

Sementara itu dari sisi HAM, ia mengatakan selama memerintah Jokowi gagal menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti yang dijanjikannya pada Pilpres 2014. Bahkan, muncul kasus pelanggaran HAM baru, penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, yang tak jelas rimbanya.

"Di konteks HAM pemerintah tidak selesaikan kasus masa lalu, ada kasus macam-macam, ada kasus baru juga, seperti Novel Baswedan," ucapnya.

Polisi tak kunjung mengungkap dalang kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Dari sisi pemberantasan korupsi, pemerintahan Jokowi pun memiliki rapor merah. Hal itu terlihat dari banyaknya pejabat kementerian dan lembaga yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Bahkan, kata dia, lembaga pemasyarakatan masyarakat yang seharusnya menjadi tempat pembinaan para narapidana untuk jadi lebih baik, justru menjadi tempat korupsi.

"Kementerian beruntun kena OTT, Kemenpora dan PUPR. Belum lagi baca nawacita itu ada isinya tentang sistem birokrasi yang bersih, tapi dalam inti sistem hukum ada OTT di Lapas Sukamiskin," kata dia.

"Dalam peradilan pidana, pemasyarakatan itu proses akhirnya bagaimana warga binaan supaya menyadari kesalahan sampai bergabung ke masyarakat. Tapi di tahapan itu ada tindak pidana korupsi penyuapan," papar dia.

Sementara terkait terorisme, politikus PAN, Yahdil Abdi Harahap lebih menyoroti masalah Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Menurut dia tindakan KKB yang melakukan pembunuhan dan penculikan pekerja PT Istaka Karya adalah wujud tindak pidana terorisme.

Namun, sampai saat ini pemerintah tak kunjung mengecap mereka sebagai teroris.

"Ada perbuatan terorisme yang tidak pernah distigma sebagai gerakan teroris. Di Papua sana, ini kan suatu kerancuan dalam pemberantasan tindak pidana teroris," kata Yahdil.

"Memang terjadi di sana belakangan ini kan terjadi penculikan, pembunuhan, teror kepada masyarakat sipil, terhadap pekerja. Ini kan seharusnya tidak boleh terjadi," ujar dia. (sah/osc)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FaNjiQ
January 09, 2019 at 12:27AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2FaNjiQ
via IFTTT

Read More