Showing posts with label 2018 at 01:39AM. Show all posts
Showing posts with label 2018 at 01:39AM. Show all posts

Wednesday, December 26, 2018

Hasil Lelang Blok Migas Tahap III Diumumkan Pekan Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan hasil lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi (WK Migas) tahap III diumumkan pekan ini.

"(Pemasukan dokumen) sudah ditutup. Pengumuman pemenang lelang selambat-lambatnya Jumat ini," ujar Arcandra di kantor Kementerian ESDM, Rabu (26/12).

Sebelumnya, terdapat empat WK yang ditawarkan pemerintah pada lelang tahap III yaitu WK South Andaman di lepas pantai Laut Andaman di Aceh, WK South Saka Kemang di Sumatra Selatan, WK Anambas di lepas pantai Kepulauan Riau, dan WK Maratua di darat dan lepas pantai Kalimatan Utara dan Kalimantan Timur.


Blok tersebut ditawarkan dengan mekanisme penawaran langsung mengingat keempat WK tersebut merupakan blok migas hasil studi bersama (joint study).

Arcandra mengungkapkan tim lelang mulai membuka dokumen lelang hari ini. Disebutkan Arcandra, terdapat tiga perusahaan yang memasukkan dokumen lelang.

Pertama, Pertamina untuk WK Maratua. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM No 35 Tahun 2008, WK Maratua khusus partisipasi dari Pertamina dan tidak dibuka untuk perusahaan lainnya.

Dua perusahaan lainnya merupakan perusahaan internasional. Sayangnya, Arcandra tidak menyebutkan WK yang diminati oleh kedua perusahaan tersebut.


Jika dirinci untuk Blok Maratua, pemerintah mencantumkan syarat dan ketentuan berupa bonus tanda tangan yang ditawarkan calon investor minimal US$2 juta dengan komitmen kerja pasti (KKP) untuk lima tahun mencakup survei geologi dan geofisika (G&G) dan survei seismik tiga dimensi (3D) seluas 500 kilometer (km) persegi.

Kemudian, untuk Blok South Andaman, pemerintah mensyaratkan minimal bonus tanda tangan sebesar US$2 juta dan minimal KKP lima tahun mencakup survei G&G dan survei seismik 3D seluas 500 km persegi.

Di Blok Anambas, minimal bonus tanda tangan dari calon investor US2 juta dan KKP mencakup kegiatan G&G dan pengeboran satu sumur eksplorasi.

Terakhir, Blok South Sakakemang, minimal bonus tanda tangan yang diberikan calon investor sebesar US$2 juta. Kemudian, kegiatan KKP mencakup survei G&G dan survei seismik dua dimensi sepanjang 250 km.


Sebagai informasi, pada lelang tahap I 2018, pemerintah menetapkan empat pemenang lelang migas konvensional yaitu; Blok Southeast Jambi, Blok East Seram, Blok Citarum, dan Blok East Ganal. Sementara, pada lelang tahap II 2018, dari enam blok migas yang ditawarkan, pemerintah menetapkan dua pemenang lelang untuk Blok South Jambi B dan Blok Banyumas. (sfr/lav)

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2Th7yi7
December 27, 2018 at 01:39AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2Th7yi7
via IFTTT
Share:

Friday, December 7, 2018

Keluarga Korban Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Kasus Paniai

Jakarta, CNN Indonesia -- Keluarga korban kasus 'Paniai Berdarah' kembali menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan kasus penembakan yang mengakibatkan sebanyak lima orang tewas pada 8 Desember 2014.

Obet Gobai, salah satu orang tua korban, mengaku masih menunggu langkah nyata pemerintahan Jokowi menangkap pelaku penembakan dan menuntaskan kasus Paniai Berdarah.

"Saya tidak bicara banyak, saya tunggu pemerintah kapan selesaikan kasus ini. Itu lima orang ditembak, saya tunggu pemerintah pengungkapan pelaku," kata Obet dalam sebuah diskusi di kantor Amnesty International, kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (7/12).

Dia mempertanyakan motif penembakan yang menewaskan putranya, Apius Gobai (16). Menurutnya, Apius dan rekan-rekannya merupakan aset bagi masa depan bangsa yang tidak melakukan kesalahan apapun ketika itu.

"Apakah mereka itu mencuri, membawa istri orang atau uang di bank? Tidak, karena mereka tidak mencuri itu maka saya datang di tempat ini," ujarnya.

Sementara itu, pendamping Obet, Yones Dou, mengatakan pihaknya akan terus mendesak pemerintah untuk memenuhi janji penuntasan kasus Paniai Berdarah.

Menurutnya, masyarakat Paniai tidak akan pernah melupakan janji Jokowi dan Menteria Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) walaupun insiden Paniai Berdarah telah empat tahun berlalu.

"Kami (masyarakat) Paniai dan keluarga korban merasa walau empat tahun lalu, budaya kami orang Papua. Itu perang bisa muncul kembali. Janji Menko Polhukam dan Jokowi kami tunggu," kata Yones.

Paniai Berdarah ialah insiden yang terjadi pada 8 Desember 2014 saat warga sipil melakukan aksi protes di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Paniai.

Empat pelajar tewas di tempat usai ditembak pasukan gabungan militer, sedangkan satu orang lagi tewas setelah menjalani perawatan di rumah sakit beberapa bulan. Sementara 17 orang lainnya luka-luka akibat peristiwa itu.

Amnesty International Indonesia mencatat bahwa kasus-kasus seperti peristiwa Paniai Berdarah kerap terjadi sejak era Reformasi pada 1998 silam. Amnesty International Indonesia pun mengaku kerap menerima laporan dugaan pembunuhan di luar proses hukum oleh aparat keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pembunuhan ini terjadi terutama dalam konteks penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan dalam menyikapi aksi protes warga.

Amnesty international Indonesia mencatat terjadi 69 kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum oleh aparat keamanan di Papua antara Januari 2010 sampai Februari 2018 yang memakan 95 korban jiwa.

Dari 69 insiden itu, tidak ada satu kasus pun yang diproses lewat suatu proses investigasi kriminal oleh institusi independen dari lembaga yang anggotanya diduga melakukan pembunuhan. Bahkan, Amnesty International Indonesia menemukan 25 kasus tidak memiliki investigasi sama sekali.

Amnesty International Indonesia mencatat bahwa pemerintahan Jokowi telah melakukan langkah-langkah awal untuk memajukan situasi HAM di Papua dan Papua Barat, misalnya dengan memberikan grasi pada lima orang aktivis politik Papua di Mei 2015 dan membebaskan Filep Karma dari tahanan pada November 2015.

Presiden Jokowi juga sudah menarik aturan yang melarang jurnalis asing mengunjungi Papua, meski dalam pelaksanaannya para jurnalis asing ini tetap memerlukan izin khusus dan terus diawasi.

Amnesty International Indonesia percaya bahwa untuk membawa kemajuan HAM di Papua, pemerintah lndonesia harus memutus kultur impunitas dan menyelesaikan dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM masa kini dan masa lampau yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan.

Amnesty International Indonesia pun meyakini investigasi menyeluruh atas kasus Paniai Berdarah dapat menunjukkan komitmen Jokowi untuk mengawali upaya mengakhiri iklim impunitas di lndonesia tersebut.

(ugo)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2QE2G8Z
December 08, 2018 at 01:39AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2QE2G8Z
via IFTTT
Share:

Friday, November 30, 2018

Ahmad Dhani Sebut Laporkan Persekusi karena 'Perintah' Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Musisi yang juga pentolan gerakan #2019GantiPresiden Ahmad Dhani Prasetyo menyebut-nyebut nama Jokowi atas kasus persekusi. Dhani menyebut, dia melapor polisi atas kasus persekusi yang dialaminya, sesuai amanat Jokowi dan Kapolri Tito Karnavian.

"Melaporkan persekusi itu perintah dari Pak Presiden dan Pak Kapolri. Menurut Pak Jokowi kalau kita membiarkan persekusi, kita seperti kembali ke jaman bar-bar," kata Dhani di Polrestabes Surabaya, Jumat (30/11).


Dhani berharap, pelaporannya juga akan menjadi pelajaran sehingga tidak ada kasus-kasus persekusi lain. Kapolri, menurut Dhani, juga telah menyerukan kepada jajarannya untuk segera menindak lanjuti tindakan persekusi.

Kuasa hukum Dhani, Aziz Fauzi mengatakan, kejadian yang dialami kliennya itu telah memenuhi unsur pidana, meski tak ada kontak fisik saat insiden tersebut terjadi.

"Persekusi itu di dalam KUHP ada pasal 53 menyangkut mengenai percobaan, tidak mesti ada kontak fisik sepanjang ada niat ada permulaan perbuatan, maka sudah terpenuhi unsur itu," kata dia.

Aziz mengatakan, kedatangan Dhani ini dalam rangka memenuhi panggilan penyidik Polrestabes Surabaya. Total ada dua saksi yang diperiksa yang dibawa, satu di antaranya adalah Dhani sendiri sebagai saksi pelapor.


Kasus ini, kata dia, sebenarnya sudah dilaporkan kliennya di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Pusat, Jumat (19/10) lalu. Dhani juga telah melaporkan seorang berinisial EF ke Bareskrim Polri atas dugaan persekusi.

"Laporan kami buat di Mabes Polri, tapi dilimpahkan kepada Polda Jatim, kemudian Polda melimpahkan ke Polrestabes Surabaya," kata dia.


Laporan itu dibuat, karena Kader Partai Gerindra ini merasa menjadi korban persekusi saat dia ditahan sekelompok orang di Hotel Majapahit Surabaya, 26 Agustus lalu. Akibatnya, Dhani gagal mengikuti deklarasi #2019GantiPresiden di kawasan Tugu Pahlawan Surabaya, yang sedianya bakal ia hadiri.

EF sendiri disebut-sebut adalah koordinator Koalisi Bela NKRI yang saat itu menahan Dhani keluar hotel.

(frd/ain)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2E6WPD0
December 01, 2018 at 01:39AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2E6WPD0
via IFTTT
Share:

Wednesday, November 28, 2018

Tujuh Anggota DPRD Sumut Didakwa Terima Suap Gatot Pujo

Jakarta, CNN Indonesia -- Tujuh anggota DPRD Sumatera Utara didakwa menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho.

Ketujuh anggota DPRD Sumut itu adalah Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sofar Siburian, dan Analisman Zalukhu.

Helmiati didakwa menerima suap sebesar Rp495 juta, Muslim sebesar Rp615 juta, Sonny sebesar Rp495 juta. Kemudian Arifin sebesar Rp560 juta, Mustofawiyah dan Sofar masing-masing sebesar Rp480 juta serta Analisman sebesar Rp970 juta.


"Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubunganya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji," kata jaksa penuntut umum KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (28/11).

Pemberian uang kepada Helmi, Muslim dan Sonny diduga untuk melancarkan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemprov (LPJP) Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, pengesahan Perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2013.

Selain itu terkait dengan pengesahan APBD Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2014, pengesahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2015 dan penolakan hak interpelasi pada 2015.

Sementara uang kepada Arifin, Mustofawiyah, Sofar dan Analisman diduga untuk memperlancar LPJP APBD Tahun Anggaran 2012, P-APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013, serta pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015.


Jaksa KPK mengatakan uang dari Gatot itu diserahkan beberapa tahap dan melalui beberapa orang.

Tujuh anggota DPRD Sumut itu didakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Tiaisah Ritonga, Rijal Sirait, Fadly Nurzal, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Rahmania Delima Pulungan, DTM Abdul Hasan.

Ada pula Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut, Syafrida Fitrie, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo.

Kemudian Ferry Suando, Tunggul Siagan, Fahru Rozi, Taufan Agung, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan.


Selain itu, Saleh Bangun, Chaidir Rionga, Kamaluddin Harahap, Sigit Pramono Asri, Ajib Shah, Budiman Pardamean Nadapdap, M Afan, Zulkifli Effendi Siregar, Guntut Manurung, Zulkifli Husein, Parlujutan Siregar dan Bustami.

Sementara Saleh Bangun, Chaidir Rionga, Kamaluddin Harahap, Sigit Pramono Asri, Ajib Shah, Budiman, M Afan, Zulkifli Effendi Siregar, Guntur Manurung, Zulkifli Husein, Parluhutan Siregar dan Bustami telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Ketujuh anggota DPRD Sumut itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selepas mendengarkan dakwaan jaksa KPK, tujuh anggota DPRD Sumut itu mengaku tak mengajukan eksepsi. (fra/pmg)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2SfqXzb
November 29, 2018 at 01:39AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2SfqXzb
via IFTTT
Share:

Thursday, November 22, 2018

DKI Masih Uji Coba Sistem Drainase Vertikal Guna Cegah Banjir

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini masih melalukan uji coba penerapan sistem drainase vertikal atau sumur resapan guna mengantisipasi banjir. Uji coba sistem tersebut dilakukan di sejumlah tempat yang sebelumnya pernah terendam banjir cukup tinggi.

"Di daerah yang kami bangun itu pernah tergenang cukup tinggi, sekarang sudah selesai kami bangun, tapi kami menunggu kalau hujan bisa benar-benar diserap atau nggak," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Ricki Marjohan saat dihubungi, Kamis (22/11).

Namun, Ricki enggan membeberkan di mana saja lokasi uji coba drainase vertikal tersebut. Ia menyebut lokasi drainase vertikal yang diuji coba itu akan disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam uji coba itu, kata Ricki, pihaknya akan fokus untuk melihat seberapa efektif sistem tersebut untuk mencegah terjadinya genangan air ataupun banjir.

"Karena memang bisa (kurangi banjir) tapi membuktikan dulu nih secara riil di lapangan bahwa itu benar atau nggak, nah setelah itu baru kick off. Nanti kalau kick off kami sampaikan melalui pak gubernur," ujar Ricki.

Ricki menjelaskan nantinya drainase vertikal tersebut akan diterapkan di kawasan padat yang tidak mempunyai drainase di semua wilayah, kecuali Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Rencananya, akan ada sekitar 1.300 sumur resapan dangkal dari total 1.333 drainase vertikal yang dibangun di tahun 2019 mendatang.

"Itu 1.300 itu untuk sumur dangkal, yaitu untuk menghilangkan genangan dan konservasi air, kemudian ada sumur yang sedang juga. Selain konservasi air, itu nanti memasukkan air ke dalam gorong-gorong untuk mencegah penurunan muka tanah," tutur Ricki.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan program drainase vertikal itu akan diluncurkan pada akhir November ini.

Drainase vertikal tersebut merupakan salah satu janji kampanye Anies pada warga Jakarta pada kampanye Pilkada DKI 2017 silam.

"Sekarang ada beberapa tempat, kita nanti akan umumkan. Mudah-mudahan akhir November ini kita bisa tunjukan hasilnya, sekarang sedang dalam proses," kata Anies, Senin (12/11).

(osc)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2OXOTFs
November 23, 2018 at 01:39AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2OXOTFs
via IFTTT
Share:

Tuesday, November 20, 2018

Ziarah Kubur, Upaya Sandi Mendulang Suara

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno langsung memulai kunjungannya dengan menziarahi kuburan massal tsunami Aceh di Desa Siron, Kabupaten Aceh Besar, Aceh pada Selasa (20/11).

Di sana Sandi menabur bunga sekaligus berdoa bagi puluhan ribu lebih korban tsunami yang dimakamkan di lokasi itu.

Usai berziarah di kuburan massal, Sandi mengunjungi makam Sultan Iskandar Muda di Kota Banda Aceh. Bahkan, Sandi disambut dengan prosesi adat di kompleks makam sultan yang berkuasa tahun 1607 sampai 1636 tersebut.

Berziarah ke makam, bukan kali pertama dilakukan mantan Wakil Gubernur DKI itu. Sejak masa kampanye dibuka, Sandi kerap mengunjungi makam.

Sandi pernah berkata, ziarah ke makam-makam diprakarsai oleh istrinya, Nur Asia Uno. Pernah suatu ketika, kata Sandi, dia diingatkan oleh istrinya agar berziarah ke makam seorang habib.

"Kebetulan saya hari ini di Jakarta, jadi Mak Nur ingetin, kamu di daerah sudah ziarah ke mana-mana tapi ke keluarga di Jakarta belum, jadi hari ini lah Habib terima untuk berziarah," kata Sandiaga Uno usai melaksanakan ziarah ke makam Habib Ali di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Kamis (15/11).

Sandi mengaku mendapatkan banyak inspirasi ketika berziarah. Selain soal urusan spiritualitas, Sandi juga memandang bahwa aktivitas berziarah sebagai salah satu kegiatan wisata religi yang bisa menumbuhkan perekonomian.

"Wisata religi, karena tiap hari Minggu pagi seluruh jamaah Indonesia kumpul jadi hidup UKM, penjual tasbih, perangkat salat dan makanan nah ini salah satu keberkahan yang kita lihat dari wisata religi lalu menumbuhkan ekonomi umat ekonomi rakyat," kata Sandi.

Itulah sebabnya, kata Sandi, para habib dan ulama menganjurkan untuk berziarah.

Tapi, soal ziarah, Sandi juga pernah 'tersandung'. Saat berziarah ke makam pendiri NU KH Bisri Syansuri, di Jombang, Jawa Tengah. Kala itu, sebuah video viral beredar saat Sandi melangkahi makam yang baru saja dia taburi bunga sebagai salah satu bentuk ziarah yang biasa dilakukan masyarakat selain berdoa di samping kuburan. Sandi pun menyampaikan permohonan maaf.

Ziarah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kunjungan ke makam keramat atau ke tempat yang dianggap mulia (makam dan sebagainya). Kegiatan ziarah sendiri sebenarnya sangat lazim dilakukan masyarakat. Terlebih Jawa, ziarah adalah salah satu aktivitas tahunan yang hukumnya fardu digelar setiap kali Idulfitri datang.

Namun, seiring berjalannya waktu, kegiatan ziarah ini seolah menjadi agenda rutin yang dilakukan para politikus yang sedang mendulang suara, berbagai makam didatangi, bukan untuk minta wangsit tentunya, tetapi kebanyakan untuk mendapat simpati masyarakat.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak menyebut dewasa ini aktivitas ziarah telah bergeser dari yang semula kepentingan agama berubah jadi kepentingan pencitraan.


"Ziarah wajar, tapi mungkin saat ini berubah niatnya," kata Zaki saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Selasa (20/11).

Ziarah menurut Zaki wajar dilakukan masyarakat untuk mendoakan kerabat atau leluhurnya yang telah wafat. Namun, akan berbeda jika politikus yang melakukan kegiatan ini.

Sebab kata dia, yang didatangi bukanlah kerabat dekat yang telah wafat, melainkan makam-makam tokoh besar yang bisa menambah pengaruh suara bagi dirinya dalam pemilihan mendatang.

"Jadi asa kepentingannya sudah berubah haluan, semula ini sebagai kegiatan beragama, tapi kemudian akan berubah karena yang didatangi bukan makam keluarga. Tapi siapa? Tokoh besar, untuk apa? Dulang suara, raup dukungan," kata dia.

Meski begitu, Zaki mengaku tak bisa menyebut hal tersebut sebagai sesuatu yang salah dilakukan. Lagi pula berziarah adalah aktivitas yang lazim dilakukan masyarakat sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada yang sudah wafat.

Begitu juga dengan yang dilakukan Sandi, kata Zaki, jika pun ada niatan terselubung dari aktivitas ziarah ini tentu tak bisa dinilai dengan mata telanjang.

"Pasti ada niat lain. Tapi kan tak bisa dilarang, itu juga hal yang wajar dilakukan," kata dia.

(ibn/ugo)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2BmASNK
November 21, 2018 at 01:39AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2BmASNK
via IFTTT
Share:

Friday, November 16, 2018

Korut Deportasi Warga AS yang Masuk Secara Ilegal

Jakarta, CNN Indonesia -- Korea Utara akan mendeportasi seorang warga Amerika Serikat, Bruce Byron Lowrance, yang ditahan sejak Oktober lalu karena memasuki negara itu melalui China secara ilegal.

Kantor Berita Korut, KCNA, pada Jumat (16/11) melaporkan bahwa Lowrance ditahan 16 Oktober lalu. Ia mengaku memasuki Korut karena ada arahan dari Badan Intelijen Pusat AS (CIA).

Keputusan Korea Utara untuk membebaskan Lowrance disambut baik oleh Washington yang menganggapnya sebagai isyarat damai. Namun, KCNA tidak menyebutkan kapan Lowrance akan dideportasi.

Sebelumnya, pada November 2017, satu warga AS dengan nama yang sama juga ditahan oleh tentara Korea Selatan karena kedapatan mendekati perbatasan dengan Korea Utara.

Pejabat Korsel mengatakan bahwa orang itu memberikan pernyataan yang membingungkan mengenai keinginannya untuk membantu menyelesaikan sengketa nuklir antara Korea Utara dengan AS. Tak lama kemudian, orang itu dideportasi ke AS.

Korut sudah beberapa kali menahan orang AS. Dalam beberapa kasus, Korut membebaskan mereka setelah tokoh-tokoh penting dari AS datang ke Pyongyang untuk memohon pembebasan.

Pada Mei lalu, misalnya, Korut membebaskan tiga warga AS setelah Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, mengunjungi Pyongyang untuk menjemput mereka.

Korut disebut membebaskan ketiga warga AS itu untuk menunjukkan niat baik menjelang pertemuan puncak Kim Jong-Un dengan Presiden Donald Trump di Singapura pada Juni lalu.

Namun, tidak semua tahanan AS beruntung. Pada 2017, seorang mahasiswa AS, Otto Warmbier, dihukum 17 bulan penjara karena mencoba mencuri poster propaganda. Ia tewas beberapa hari setelah dibebaskan Korut dalam keadaan koma. (cin/has)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2FzDQm6
November 17, 2018 at 01:39AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2FzDQm6
via IFTTT
Share: