Showing posts with label 2018 at 12:12AM. Show all posts
Showing posts with label 2018 at 12:12AM. Show all posts

Sunday, December 30, 2018

Tim Jokowi Ragukan Bambang Widjojanto, Minta KPU Netral

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris TKN Joko Widodo-Maruf Amin, Hasto Kristiyanto berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendengar aspirasi publik yang meragukan netralitas mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Wijdjojanto (BW) untuk menjadi panelis di debat capres-cawapres Pilpres 2019.

Menurut Sekjen PDIP itu, netralitas panelis dalam debat merupakan hal yang sangat penting.

"KPU harus menggunakan seluruh instrumen publiknya untuk menangkap aspirasi. Karena syarat panelis netral itu sangat penting," ujar Hasto di Rumah Cemara, Jakarta, Minggu (30/12).

Hasto memaklumi masyarakat meragukan netralitas BW sebagai panelis debat. Sebab, ia menyebut BW menjadi tim sukses bagi Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno saat menjadi cawagub DKI berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.


Posisi sebagai timses itu, kata dia, membuat netralitas BW diragukan jika menjadi panelis debat antara Jokowi-Ma'ruf dengan Prabowo Subianto-Sandiaga.

Meski khawatir keberadaan BW sebagai panelis, Hasto mengaku pihaknya menghormati keputusan KPU. Ia hanya berpesan KPU untuk menunjukkan independensi, netralitas dan menjaga jarak dengan penguasa untuk menjaga jalannya kualitas demokrasi.

"KPU ini oleh konstitusi menjadi komisi penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri, independen, dan di luar intervensi pemerintah. Siapa yang bisa mengintervensi? Rakyat," ujarnya.

Tampilkan Hal Positif Dalam Debat

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Ma'ruf Amin mengklaim dirinya dan Jokowi tidak akan menjatuhkan atau menjelekkan pasangan Prabowo-Sandiaga dalam debat capres dan cawapres di Pilpres 2019.

Ma'ruf mengatakan ia dan Jokowi bakal mengisi debat dengan hal-hal positif.

Tim Jokowi Minta KPU Dengarkan Aspirasi Keraguan BW Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto. (Adhi Wicaksono)
"Kami akan mencoba bagaimana mengisi debat itu dengan hal-hal yang positif," ujar Ma'ruf di kediamannya di Jakarta, Minggu (30/12).

Ma'ruf membeberkan hal positif yang dilakukan dalam debat adalah lewat pemaparan program dan gagasan dalam rangka menghadapi tantangan bangsa ke depan.

Program dan gagasan itu, kata dia, telah tertuang dalam Nawacita Plus yang digagas oleh pihaknya. Nawacita Plus, kata dia berisi program dan gagasan yang lebih menjangkau serta mencakup masyarakat yang lebih luas.

"Jadi kita mencoba untuk menghindari menjelekkan orang untuk menyudutkan orang," ujarnya.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan delapan panelis dalam debat perdana capres dan cawapres pada 17 Januari 2019. Salah satu dari delapan panelis yang ditetapkan KPU adalah mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto.

(pjs/DAL)

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2AptAYG
December 31, 2018 at 12:12AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2AptAYG
via IFTTT
Share:

Saturday, December 22, 2018

Soal BP Batam, Ombudsman Sebut Jokowi Bisa Langgar UU

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Ombudsman RI Laode Ida mengingatkan Presiden Joko Widodo berpotensi menabrak banyak aturan perundang-undangan saat merombak kepengurusan Badan Pengurusan Batam (BP Batam).

Jokowi sebelumnya memutuskan untuk menyerahkan posisi Kepala BP Batam dijabat Wali Kota Batam secara rangkap jabatan atau ex officio.

"Harus dikaji dampaknya dulu, lalu dilempar ke masyarakat. Kalau mau diambil alih Wali Kota Batam sebagai Kepala BP Batam, minimal dua undang-undang yang dilanggar," kata Laode pada sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (22/12).


Ia menyebut Jokowi bakal melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Dua undang-undang itu mengatur pejabat publik dilarang rangkap jabatan sebagai pucuk pimpinan organisasi usaha.

Laode juga mengatakan pengalihan tanggung jawab ke wali kota akan bertolak belakang dengan semangat awal pembentukan BP Batam. Dahulu, BP Batam dibentuk untuk pengelolaan secara otonom Batam sebagai kawasan industri khusus.

"Harus dilihat tujuan BP Batam baru dilihat lembaga mana yang pantas mengelola. Sekarang di bawah kepemimpinan wali kota, manajemen politik, risikonya ada," ucap Laode.


Di kesempatan yang sama, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk menyampaikan hal senada.
Soal BP Batam, Ombudsman Sebut Jokowi Bisa Langgar UUPresiden Joko Widodo. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Ia memprediksi bakal ada tumpang tindih konflik kepentingan. Lebih lanjut, bakal berdampak pada kemunduran kawasan industri Batam.

"Wali Kota Batam itu ex officio juga di Dewan Pengawasan Kawasan Perdagangan Bebas, tugasnya mengawasi. Bagaimana ex officio mengangkat ex offixio untuk mengawasi ex officio?" kata Jadi.

Ia menyampaikan sebenarnya kalangan pengusaha menyambut itikad baik Jokowi membenahi kawasan Batam yang makin terpuruk.

Namun Jadi menyarankan untuk melakukannya dengan cara lain, yakni membuat peraturan pemerintah yang mengatur tugas BP Batam dan Pemkot Batam. Agar tak lagi ada tumpang tindih kekuasaan.

"Kami menyarankan pembuatan PP hubungan antara BP Batam dan Pemkot. Arahnya BP Batam dibuat ke arah profesional, bukan dialihkan ke pejabat politik," kata dia.


Sebelumnya, usai rapat terbatas, Jokowi memutuskan akan merombak kepengurusan BP Batam. Demi menangani dualisme di daerah Batam, maka jabatan itu dialihkan ke Wali Kota Batam.

Pengambilalihan wewenang BP Batam ditargetkan selesai sebelum penutupan tahun ini. Namun, seluruh proses perizinan berusaha di Batam tetap bisa dilakukan seperti biasa.

BP Batam sendiri mulai beroperasi pada 2007 lalu setelah berubah bentuk dari Badan Otorita Batam. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. (dhf/pmg)

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2ECTCe4
December 23, 2018 at 12:12AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2ECTCe4
via IFTTT
Share:

Wednesday, December 12, 2018

KPU Beri Tenggat OSO Mundur dari Parpol Hingga 21 Desember

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi tenggat hingga pekan depan kepada Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), untuk mundur dari parpol jika ingin tetap menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat mengenai keputusan KPU dalam menindaklanjuti tiga putusan lembaga pengadilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, kepada OSO.

Surat itu berisi pemberitahuan agar OSO mundur dari partai politik yang dipimpinnya jika ingin dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD di Pemilu 2019. Surat tersebut dikirmkan pada 8 Desember 2018.

"Isinya berkaitan tentang pengunduran diri dari pengurus parpol. Kami kirimkan kepada Pak Oesman Sapta, Ketua Umum Partai Hanura," kata Evi di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/12).

Dalam surat itu, kata Evi, KPU memberikan batas waktu bagi OSO melampirkan surat pengunduran diri dari Hanura. "Kami minta pengunduran diri itu sudah disampaikan kepada kami. Kami tunggu sampai 21 Desember," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI, Arief Budiman, mengatakan bahwa sikap KPU terkait pencalonan OSO pada intinya menjalankan amanat konstitusi.

"Iya kami melaksanakan konstitusi. Sehingga kalau orang bertanya, apakah KPU menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi? Kami menjalankan. Sebab, PKPU Nomor 26 Tahun 2018 [tentang syarat pencalonan anggota DPD] tidak pernah dibatalkan," tegasnya.

KPU Beri Tenggat OSO Mundur dari Parpol Hingga 21 DesemberKomisioner KPU Evi Novida Ginting (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Di lain waktu, Arief juga mengatakan bahwa tenggat waktu perlu ditetapkan bagi OSO agar tidak menggangu rangkaian jadwal pelaksanaan pemilu. Misalnya, OSO baru mengundurkan setelah dilakukan pencetakan surat suara. "Kemudian kalau tidak bisa, terlambat dimasukkan ketika dalam tahap pencetakan surat suara kan enggak mungkin," kata Arief.

Arief juga menyampaikan jika OSO memenuhi persyaratan mundur dari parpolnya, maka KPU akan segera mengubah daftar caleg DPD dengan menambahkan nama OSO di dalamnya.

Diketahui, putusan MK mengharuskan OSO undur diri dari parpol jika ingin jadi caleg DPD. Sebaliknya, putusan MA dan PTUN memberi kesempatan OSO jadi caleg DPD sekaligus merangkap kader parpol.

(fhr/arh)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2GcKi35
December 13, 2018 at 12:12AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2GcKi35
via IFTTT
Share:

Monday, December 10, 2018

Menhub Belum Hitung Potensi PNBP Ruang Udara Batam-Natuna

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pengambialihan ruang udara Batam dan Kepulauan Natuna dari Singapura bisa terlaksana di akhir 2019 mendatang. Saat ini proses negosiasi dengan otoritas Singapura tengah berlangsung.

Kendati demikian, ia mengaku belum menghitung potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang didapatkan dari penguasaan ruang udara tersebut. Namun, ia mengaku sebagian PNBP sebenarnya sudah diterima oleh Indonesia dari penerbangan yang melintasi ruang udara tersebut.

Penguasaan ruang udara berpotensi menjadi potensi PNBP bagi Indonesia. Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016, di mana pemerintah berhak memungut tarif pelayanan jasa navigasi pesawat domestik maupun internasional.


"Kami memang sedang dalam proses dan akhir 2019 insyallah. Tapi kami belum hitung penerimaan yang akan diperoleh," jelas Budi di Stasiun Rawa Buntu, Senin (10/12).

Ia menambahkan, ada potensi PNBP dari wilayah itu yang cukup menguntungkan. "Dan memang secara teknis sedang kami siapkan pengaturan ruang udara itu," papar dia.

Ruang udara di Batam dan Natuna adalah bagian dari Flight Information Region A yang saat ini masih dikendalikan Singapura. Selain blok A, terdapat pula blok B dan C yang juga berada di atas perairan Natuna.


Pengelolaan ruang udara di blok ABC perlu dilakukan mengingat perairan Natuna adalah wilayah Indonesia secara de facto maupun de jure. Apalagi, pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2009 menyebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.

Selama ini, ruang udara di kepulauan Natuna dikelola oleh Malaysia dan Singapura. Hal ini terjadi bukan karena salah Indonesia, tetapi karena penetapan kavling-kavling pelayanan navigasi udara sudah terbentuk sebelum Indonesia merdeka di tahun 1945.

Dalam hal ini, pengelolaan ruang udara di blok ABC oleh Malaysia dan Singapura sudah dilakukan sejak tahun 1944, di mana kedua negara itu masih bagian dari Inggris. Mengingat kini Natuna sudah menjadi bagian dari Indonesia, maka proses pengambilalihan navigasi ruang udara harus selesai sesegera mungkin. (glh/agi)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Uv9ox3
December 11, 2018 at 12:12AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Uv9ox3
via IFTTT
Share:

Thursday, November 29, 2018

Tandang ke Markas Persela, Persib Bawa Febri Hariyadi

Jakarta, CNN Indonesia -- Persib Bandung siap melakoni laga pekan ke-33 Liga 1 2018 menghadapi Persela Lamongan, Sabtu (1/12). Pelatih Roberto Carlos Mario Gomez bakal membawa Febri Hariyadi ke laga tersebut.

Gomez mengatakan, gelandang sayap Febri Hariyadi termasuk dalam daftar pemain yang ikut dalam rombongan tersebut.

"Ya, kita membawa 18 pemain ke Lamongan termasuk Febri," kata Gomez usai memimpin sesi latihan di Stadion Arcamanik Bandung, Kamis (29/11).

Febri absen dalam empat pertandingan terakhir bersama Persib karena harus memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF.

Tanpa diperkuat Bow, sapaan akrab Febri, Pangeran Biru hanya meraih satu kemenangan saat mengalahkan Bhayangkara FC 2-1, sekali imbang 2-2 dengan Perseru Serui dan dua kali kalah dari PSMS Medan (0-1) dan PSIS Semarang (0-3).

Febri Hariyadi harus absen membela Persib lantaran dipanggil memperkuat Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2018. Febri Hariyadi harus absen membela Persib lantaran dipanggil memperkuat Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2018. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Rencananya, skuat Maung Bandung akan bertolak ke Lamongan sore nanti. Rombongan akan berangkat dari Bandara Husein Sastranegara pukul 16.00 WIB sore nanti.

"Semua pemain lengkap dan hanya Supardi yang tidak bisa ikut karena ada cedera di betisnya sehingga dia harus istirahat sampai gim selanjutnya. Dedi juga tentu dia masih harus istirahat. Tapi pemain lain tidak masalah, kita lengkap," ujarnya.

"Supardi masih merasakan sedikit sakit pada betisnya. Kami tidak mau ambil risiko jika harus memaksakan Supardi bermain. Saya rasa dia akan lebih fresh dan siap untuk bermain di pertandingan selanjutnya melawan Barito Putera," kata Gomez.

Gomez menyebut ada beberapa pemain yang bisa mengisi posisi yang ditinggalkan Supardi saat dijamu Persela nanti.

"Ada Henhen atau Ardi Idrus sebagai opsi lain," kata Gomez. (hyg/ptr)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2ShAWUU
November 30, 2018 at 12:12AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2ShAWUU
via IFTTT
Share:

Tuesday, November 27, 2018

Polri Antisipasi Terorisme Saat Natal-Tahun Baru di 3 Pulau

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan perhatian khusus terkait potensi serangan terorisme saat perayaan Hari Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di tiga pulau, yakni Sumatera, Jawa, dan Bali.

"Prioritas antisipasi terorisme Jawa kemudian ada beberapa wilayah di Sumatera, dan Bali juga termasuk salah satu prioritas kami," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Selasa (27/11).

Selain terorisme, kata Dedi, pihaknya telah memetakan seluruh potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang berpotensi terjadi jelang perayaan Hari Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.


Dedi mengatakan polisi juga telah memetakan wilayah-wilayah yang akan dipadati oleh masyarakat dalam libur Hari Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Hasil analisa itu pun telah disusun dan akan dijalankan lewat Operasi Lilin 2018. Dalam operasi kali ini, lanjutnya, Polri mengelompokkan 34 provinsi di Indonesia ke dalam dua kategori prioritas, di mana 13 provinsi masuk dalam kategori prioritas satu.

Provinsi yang masuk dalam kategori prioritas satu itu ialah Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.

Menurut dia, 13 provinsi itu masuk dalam prioritas satu karena banyak dihuni oleh masyarakat beragama Kristen.

"Ini polda yang punya jumlah umat Kristiani cukup banyak, jumlah gereja cukup banyak ini adalah prioritas utama," ucap mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu.

Polri Antisipasi Terorisme Saat Natal-Tahun Baru di 3 PulauKepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)
Dedi menerangkan sebanyak 94.946 personel akan diterjunkan dalam pengamanan Operasi Lilin 2018. Kata dia, sebanyak 69.080 personel di antaranya akan diturunkan untuk pengamanan di provinsi yang masuk dalam kategori prioritas satu.

"Sebanyak 69.080 personel di 13 polda prioritas satu dan 25.866 personel di 21 polda prioritas dua," ujar dia.


Jenderal bintang satu itu menerangkan, sebanyak 57.946 objek akan menjadi sasaran pengamanan dalam Operasi Lilin 2018. Objek itu terdiri dari 856 terminal bus, 260 stasiun kereta api, 530 pelabuhan, 207 bandara, 2.684 pusat perbelanjaan, dan 2.705 objek wisata.

Sementara itu, Dedi mengatakan sebanyak 48.796 bangunan gereja akan menjadi fokus pengamanan dalam operasi tahun ini. Polri pun memfokuskan diri pada 1.904 objek yang diprediksi akan dibanjiri masyarkat pada malam pergantian tahun.

Dedi menambahkan, dalam pengamanan objek-objek ini, polisi akan mengajak peran serta masyarakat.

"Seperti tahun sebelumnya dari masyarakat Muslim akan bantu pengamanan polisi di gereja, pecalang, unsur agama Hindu, dan komponen masyarakat lainnya," kata dia.

(mts/pmg)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2DJicJT
November 28, 2018 at 12:12AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2DJicJT
via IFTTT
Share:

Saturday, November 17, 2018

Meski Ada Zero Dollar Tour, China Masih Rekomendasikan Bali

Jakarta, CNN Indonesia -- Polemik Zero Dollar Tour di Bali beberapa waktu lalu tak menyurutkan langkah Wakil Menteri Pariwisata dan Kebudayaan China dalam merekomendasikan Pulau Dewata sebagai tujuan wisata bagi warganya.

"Kami masih tetap akan menganjurkan masyarakat untuk berwisata ke Bali, Indonesia," ucap Yu Qun seperti dikutip keterangan tertulis, Sabtu (17/11).

Qu Yun bertemu dengan Menteri Pariwisata Indonesia, Arief Yahya usai membuka China International Travel Mart 2018, di Shanghai, pada Jumat (16/11) kemarin.


Arief Yahya menyambut positif pernyataan Qu Yun yang mengatakan bahwa saran pemerintah berpengaruh bagi warga China. Dia pun mengingat kembali saat terjadi erupsi Gunung Agung di Bali beberapa waktu lalu.

"Saya kira jawaban Wakil Menteri Pariwisata dan Kebudayaan China tadi sudah implisit, bahwa pemerintah China cukup akomodatif. Wisman China itu sangat patuh dengan pemerintahnya. Saat erupsi Gunung Agung September 2017, pemerintah China mengeluarkan Travel Advice ke Bali, hingga pertengahan Januari 2018. Apa yang terjadi Wisman China langsung drop drastis dan butuh 6 bulan untuk recovery," jelas Arief.


Arief bercerita saat Bali mendapatkan Travel Advice dirinya terbang ke Beijing untuk melobi dan menjelaskan bahwa Bali aman. Ia mengumpulkan sekitar 400-an pelaku industri pariwisata China, tour agent, tour operator, business gathering, untuk kembali menjual paket wisata ke Bali.

Tidak hanya itu, Arief juga melobi dan meyakinkan China National Tourism Administration (CNTA) bahwa Bali dalam keadaan aman.

"Saat itu saya langsung terbang dari Beijing ke Kunming, lanjut ke Chiang Mai, dan merancang pertemuan khusus dengan CNTA di sela-sela ATF 2018, pertemuan antar menteri Pariwisata se-ASEAN. Saya masih ingat, di situlah bertemu Mr Du Jiang, Vice Chairman of CNTA, tanggal 25 Januari 2018," paparnya.

Dalam pertemuan dengan CNTA, ia mengusulkan kedua negara membentuk tim Task Force, agar ada rekan kerja antar kedua negara. Tujuannya agar setiap persoalan yang menyangkut industri di kedua negara bisa diselesaikan dengan baik. "Beliau setuju, dan sejak itu wisman dari China berdatangan lagi," ungkapnya.

"Saya masih ingat, mengapa saya harus ngotot ke Beijing awal tahun 2018 itu? Untuk mengejar peak season akhir Januari dan awal Februari, liburan Imlek. Dan akhirnya sukses, wisatawan China mengalir kembali ke Bali," imbuh dia.

Sementara soal Zero Dollar Tour, dia setuju kalau pelaku industri yang nakal seperti tidak memiliki izin, harus ditertibkan. Ia juga setuju membuat White List, antarkedua Negara, daftar pelaku industry yang diizinkan beroperasi yang dikeluarkan oleh kedua Negara.

Zero Dollar Tour merujuk pada kedatangan turis China ke Bali yang membeli paket wisata melalui agen perjalanan wisata di negara mereka dengan harga sangat murah.

Harga paketnya disinyalir hanya senilai biaya tiket perjalanan Denpasar-China. Sehingga, sekilas terlihat sangat menguntungkan wisatawan yang membeli paket. Tapi pada kenyataannya, selama di Bali, mereka diwajibkan mengikuti jadwal tur yang telah ditetapkan oleh agen wisata.

Agen wisata kemudian menerapkan praktek monopoli. Wisatawan dibawa berbelanja di tempat-tempat yang telah ditentukan, dan sudah terafiliasi dengan agen wisata yang menawarkan paket Zero Dollar Tour. Harga barang-barang yang ditawarkan jauh lebih tinggi dan dengan metode pembayaran nontunai. (mle)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2TjRHQs
November 18, 2018 at 12:12AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2TjRHQs
via IFTTT
Share:

Thursday, November 15, 2018

Kemenkeu Soal Merpati 'Terbang' Lagi : Bayar Utang Dulu

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan menanti sepak terjang PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) untuk melunasi utang-utang yang menumpuk kepada para kreditur selepas Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan proposal damai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mereka. Bahkan, pelunasan utang ini disebut lebih berarti ketimbang menghidupkan kembali operasional Merpati.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Isa Rachmatarwata meyakini harapan tersebut tak hanya terlontar dari Kemenkeu selaku salah satu kreditur Merpati, tetapi juga kreditur lain yang telah memberi kepercayaan kepada Merpati.

"Bagi Kemenkeu, kami tidak bicara mengenai dihidupkan kembali, yang penting utangnya dibayar saja," jelas Isa di kantornya, Kamis (15/11).


Lebih lanjut, ia berharap investor yang bekerja sama dengan Merpati bisa menyusun rencana kerja yang mudah direalisasikan. Sebelumnya, ia mengaku bahwa Merpati pernah menyerahkan proposal rencana bisnis ke Kemenkeu dan kreditur lainnya. Hanya saja, proposal yang diserahkan Merpati masih perlu dirancang lebih rinci.

Dalam kesempatan tersebut, Isa enggan menanggapi tentang kelayakan performa calon investor Merpati yang disebut siap menyuntik Rp6,4 triliun, yakni PT Intra Asia Corpora.

"Yang pasti dalam perjalanan nantinya, kami tidak bisa tinggalkan proses ini begitu saja. Kami akan assess (menilai) terus," pungkas dia.


Sebelumnya, Merpati berencana kembali beroperasi pada 2019. Manajemen perusahaan mengklaim akan mendapat kucuran dana segar dari Intra Asia Corpora sekitar Rp6,4 triliun untuk menghidupkan Merpati lagi.

Merpati merupakan salah satu maskapai pelat merah yang pernah mengudara cukup lama yakni sejak 1962, hingga akhirnya berhenti operasi pada 1 Februari 2014 karena masalah keuangan. Berdasarkan data terakhir sampai 2017, utang perusahaan menggelembung hingga Rp10,72 triliun. Sementara aset yang tersisa tinggal Rp1,21 triliun dan ekuitas minus Rp9,51 triliun.

(glh/lav)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2QQKXYw
November 16, 2018 at 12:12AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2QQKXYw
via IFTTT
Share: