Exco PSSI Anggap Edy Rahmayadi Sulit Lengser di Kongres 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Gusti Randa mengatakan tak ada celah bagi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk lengser dari jabatan Ketua Umum dalam Kongres PSSI yang rencananya digelar di Bali pada 20 Januari 2019.

Pada akhir 2018, tekanan agar Edy turun dari kursi PSSI 1 sempat menguat seiring buruknya penampilan Timnas Indonesia di Piala AFF 2018. Timnas Indonesia gagal lolos ke babak semifinal sehingga pendukung Garuda kecewa.

"Mundur atau tidak, itu [diputuskan] bila melanggar regulasi sepak bola atau hukum positif negara. Sepanjang tidak melanggar, tidak bisa diputuskan. Mendagri [Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo] sudah menyampaikan tidak ada aturan yang dilanggar Ketua Umum [Edy]," kata Gusti kepada CNNIndonesia.com pada Senin (31/12).

Sebelumnya pada 25 September 2018, Mendagri RI Tjahjo Kumolo menilai tak mempermasalahkan kepala daerah yang melakukan rangkap jabatan asal tidak mengganggu tugasnya. Ia menerangkan tidak ada aturan dalam Kemendagri yang melarang kepala daerah rangkap jabatan.

Lebih lanjut Gusti mengatakan agak sulit untuk membuat agenda khusus mengenai potensi Edy mundur dari Ketum PSSI dalam kongres nanti.

Edy Rahmayadi terpilih menjadi Ketua Umum PSSI pada Kongres PSSI 2016. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

"Dari sisi yurisdiksi sendiri, Edy Rahmayadi tidak punya pelanggaran. Kecuali dia minta PSMS Medan berada di Liga 1, padahal kenyataannya adalah degradasi. Jadi tidak ada celah untuk melengserkan Edy Rahmayadi," ucap Gusti.

"Menurut saya pribadi, yang diramaikan itu meme Edy Rahmayadi: 'Timnas baik kalau wartawan baik', 'Apa urusan Anda menanyakan Itu?', dan lain-lain. Itu hal yang tidak melanggar regulasi, teriakan 'Edy Out' itu sebetulnya ekspresi kekecewaan. Hal-hal ini menjadi berita yang enak untuk digoreng," ucapnya menambahkan.

Selain itu, Gusti juga menyampaikan resolusi bagi PSSI untuk 2019. Ia menyoroti masyarakat pecinta sepak bola yang semakin mudah mendapatkan informasi dengan cepat serta kasus pengaturan skor yang menimpa Exco PSSI.

"PSSI tidak boleh lalai, abai, bermain-main dalam konteks skor. Kerja sama pemantauan pertandingan mesti ditingkatkan kembali," ujar dia. (nva/har)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AmIyPp
December 31, 2018 at 09:37PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2AmIyPp
via IFTTT

Read More

Kementerian PU Afghanistan Diserang Teroris, 43 Tewas

Jakarta, CNN Indonesia -- Aksi penembakan maut dan bom bunuh diri kembali mengguncang di Ibu Kota Kabul, Afghanistan. Hingga saat ini tercatat 43 orang tewas dan 10 lainnya terluka dalam kejadian itu.

Seperti dilansir AFP, Selasa (25/12), target serangan teror itu adalah gedung Kementerian Pekerjaan Umum Afghanistan. Kejadian ini dianggap menjadi yang paling mematikan pada tahun ini.

Menurut juru bicara Kementerian PU Afghanistan, Waheed Majroh, serangan itu terjadi pada Senin (24/12) kemarin di kantor dana pensiun dan tunjangan veteran perang. Kelompok bersenjata menyerang gedung itu selepas tengah hari setelah didahului dengan serangan bom mobil.

Beberapa pegawai terpaksa melompat dari gedung menghindari penembakan. Namun, sayangnya sebagian yang lain terjebak di dalam karena para militan dan pasukan Afghanistan baku tembak selama beberapa jam.

Setelah selesai, empat militan termasuk pelaku bom meninggal. Sedangkan 350 orang berhasil dibebaskan.

Presiden Ashraf Ghani mengklaim serangan teror itu bertujuan menyembunyikan kekalahan kelompok militan. Sedangkan Perdana Menteri Abdullah Abdullah menuding Taliban dalang serangan itu.

Hal ini menjadi tanda tanya akan ketajaman dan efektivitas operasi militer dipimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di negara itu. Sejak Amerika Serikat menyerbu Afghanistan 17 tahun lalu, perang gerilya masih berkobar di sana. Malah AS meragukan kemampuan tempur pasukan Afghanistan jika harus menghadapi Taliban, yang dianggap bersekongkol dengan kelompok teror Al Qaidah.

Apalagi menurut mereka wilayah kekuasaan Taliban justru meluas. Kini, Presiden AS Donald Trump juga berniat menarik setengah dari jumlah pasukannya di negara itu. Hal ini mengingatkan penyerbuan Uni Soviet ke Afghanistan yang berujung penarikan pasukan pada 1980-an. (ayp/ayp)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SlgjHy
December 25, 2018 at 09:37PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2SlgjHy
via IFTTT

Read More

Ngabalin Jamin Masukan Amnesti Nuril Disampaikan ke Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menjamin masukan dan pandangan Koalisi Save Ibu Nuril akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Koalisi Save Ibu Nuril meminta Jokowi memberikan amnesti kepada mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril.

"Saya percaya Presiden akan memberikan tanggapan terkait itu. Yang disampaikan kepada kami di KSP nanti diteruskan kepada Presiden," kata Ngabalin di Gedung Bina Graha, Senin (19/11).

Ngabalin tadi memang tidak ikut menemui Koalisi Save Ibu Nuril memberikan petisi yang telah didukung sekitar 80 ribu orang itu. Namun, ia menyatakan KSP terbuka untuk siapa pun dan menjadi penghubung masyarakat dengan pemerintah, terutama Presiden. 

Ia meminta semua pihak bisa bersabar dan memberi waktu kepada pemerintah guna membahas lebih lanjut mengenai hal ini. Presiden Jokowi, kata Ngabalin, saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timr.

"Saya pikir kawan-kawan bisa kasih waktu sejenak kepada para deputi yang menangani masalah hukum untuk membicarakan masalah hukum dan HAM," tutur Politikus Partai Golkar ini.

Terpisah, Direktur Eksekutif ICJR Anggara berharap Presiden Joko Widodo dapat memberikan amnesti kepada Nuril. Menurut dia, banyak rekayasa yang membuat Nuril malah divonis Mahkamah Agung hukuman penjara enam bulan dan denda Rp500 juta. 

"Kami anggap banyak rekayasa itu tidak adil kalau orang yang enggak melakukan kesalahan minta diampuni kesalahan," ucap Anggara.

Ia berharap KSP segera melaporkan kepada Presiden Jokowi sebab Rabu (21/11) Nuril sudah harus dieksekusi. Di sisi lain, pihaknya tak bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebab Nuril harus dieksekusi terlebih dahulu untuk menjalani hukuman. 

"Kami minta mempertimbangkan amnesti. PK eksekusi harus dilakukan. Artinya Bu Nuril harus dieksekusi ke lapas menjalani hukuman," tuturnya.

(chri/dea)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Q23i87
November 19, 2018 at 09:37PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Q23i87
via IFTTT

Read More