Mengenal Gejala Bipolar Disorder saat Mania dan Depresi

Jakarta, CNN Indonesia -- Bipolar disorder merupakan gangguan mental yang berhubungan dengan perubahan suasana hati yang bergerak dengan cepat.

Sewaktu-waktu pengidap bipolar bakal merasakan suasana hati yang meningkat signifikan atau dikenal dengan mania. Namun, kemudian suasana hati itu bisa tiba-tiba terjun bebas ke posisi terendah atau depresif. Atau, perubahan suasana hati dapat bercampur di mana pengidap bipolar merasa gembira dan tertekan dalam waktu yang bersamaan.

Namun, sering kali bipolar disorder sulit terdeteksi karena gejala yang timbul kadang tak kentara. Data dari situs kesehatan WebMD bahkan menyebut rata-rata membutuhkan waktu 10 tahun untuk pengidap bipolar disorder mendapatkan perawatan sejak gejala pertama muncul. Rata-rata gejala ini muncul saat usia remaja akhir.

Meski sulit dideteksi, ada beberapa tanda dan gejala yang patut diwaspadai. Gejala bipolar disorder ini dibagi menjadi tanda saat sedang berada dalam kondisi mania dan juga kondisi depresi.

1. Gejala saat mania
Dikutip dari situs kesehatan Health Line, terdapat tujuh gejala kunci yang timbul saat berada dalam fase mania.

Gejala itu meliputi merasa bahagia dalam waktu yang lama, menurunnya kebutuhan untuk tidur, dan berbicara dengan sangat cepat. Muncul pula perasaan gelisah atau impulsif, menjadi mudah terganggu, dan terlalu percaya pada kemampuan diri sendiri.

Sering kali, saat dalam kondisi mania, seorang bipolar disorder juga mengambil tindakan yang sangat berisiko.

Gejala lain juga dapat muncul dan bentuknya beragam. Tapi, tujuh gejala ini disebut paling sering dijumpai

2. Gejala saat depresi
Sama seperti gejala mania, saat kondisi depresi, gejala yang timbul juga bervariasi. Namun, rata-rata penderita mengalami tujuh gejala berikut.

Gejala itu meliputi rasa sedih atau putus asa dalam waktu yang lama, menarik diri dari keluarga dan teman, serta kehilangan minat pada aktivitas yang diminati.

Pada kondisi depresi, seorang bipolar disorder juga mengalami perubahan selera makan yang signifikan, merasa kelelahan, dan memiliki masalah dengan ingatan, konsentrasi, serta pengambilan keputusan. Pada fase ini pula seseorang bakal berpikir atau mencoba untuk bunuh diri.

Jika Anda atau kerabat memiliki gejala-gejala ini segera mencari perawatan dengan berkonsultasi dengan psikolog atau dokter.

"Masalah mental jangan dianggap enteng. Jika Anda pernah memikirkan atau merasakan tendensi bunuh diri, mengalami krisis emosional, atau mengenal orang-orang dalam kondisi itu, Anda disarankan menghubungi pihak yang bisa membantu, misalnya saja Komunitas Save Yourselves http://bit.ly/2CqQvEn, Yayasan Sehat Mental Indonesia melalui akun Line @konseling.online, atau Tim Pijar Psikologi http://bit.ly/2QMa7M6" (ptj/asr)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GKLk6J
December 29, 2018 at 12:49AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2GKLk6J
via IFTTT

Read More

Tahun Depan, Ganjil-Genap DKI Diusulkan 15 Jam Penuh

Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana pelanjutan ganjil-genap di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta kembali bergulir. Polda Metro Jaya mengusulkan aturan ganjil-genap pada tahun depan diberlakukan selama 15 jam penuh, mulai pukul 06.00 hingga 21.00.

Kasubdit Gakkumdu Dirlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto menilai skema ganjil genap ini ampuh menekan angka kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas di DKI Jakarta.

"Nantinya akan sama saat Asian Games 2018, 06.00 sampai dengan 21.00 WIB," ucap Budiyanto saat dikonfirmasi, Selasa (18/12).

Ia menjelaskan, usulan skema aturan ganjil genap itu hanya berlaku pada Senin hingga Jumat. Sementara itu, pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional aturan ganjil genap tidak diberlakukan.

Selain itu, Budiyanto mengatakan ruas jalan yang diterapkan ganjil genap bakal diintegrasikan dengan sistem tilang menggunakan CCTV alias Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

"Penegakan hukum dengan e-TLE dapat diintegrasikan karena program itu dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Jakarta," ujarnya.

Kendati demikian, keputusan akhir terkait hasil FGD ini berada di tangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Gubernur DKI Jakarta," kata Budiyanto.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pascagelaran Asian Games 2018 pada 18 Agustus hingga 2 September 2018, memperpanjang kebijakan perluasan ganjil-genap hingga 31 Desember 2018. Namun pemberlakuan ganjil genap tak dilakukan penuh selama 15 jam seperti saat perhelatan Asian Games.

Melalui Peraturan Gubernur 106 Tahun 2018, Pasal 3 Ayat 2 Pergub itu berbunyi "Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan hari Senin sampai dengan Jumat mulai dari pukul 06.00-10.00 dan mulai pukul 16.00-20.00."

Sedangkan ruas jalan yang diberlakukan ganjil-genap yakni di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Gatot Subroto, Sudirman, dan sebagian Jalan Jenderal S Parman dari ujung simpang Jalan Tomang Raya sampai Simpang KS Tubun. Sistem ganjil genap juga diberlakukan di sepanjang Jalan MT Haryono, Jalan HR Rasuna Said, Jalan DI Panjaitan, dan Jalan Ahmad Yani. (sah/ain)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BpolYN
December 19, 2018 at 12:49AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2BpolYN
via IFTTT

Read More

OJK Minta Bank Blokir Rekening Fintech Ilegal

Jakarta, CNN Indonesia -- Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta industri perbankan untuk tidak memfasilitasi sistem pembayaran penyelenggara layanan pinjam meminjam teknologi finansial (fintech peer to peer lending/P2P) yang tidak terdaftar atau ilegal.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengungkapkan keterlibatan perbankan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan memblokir rekening perusahaan fintech P2P lending ilegal. Kedua, menolak pembukaan rekening baru perusahaan fintech P2P lending yang tidak terdaftar OJK.

"Jika sekarang ada nasabah di sana (bank) yang transaksi rekeningnya digunakan untuk melakukan melakukan kegiatan P2P lending, kami minta perbankan untuk meminta tanda daftar dari OJK. Kalau tidak ada, kami minta perbankan untuk memblokir (rekening)," ujar Tongam dalam konferensi pers di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Rabu (12/12).

Hal serupa juga berlaku bagi pembukaan rekening baru. Bank, menurut dia, seharusnya meminta surat tanda terdaftar di OJK jika ada fintech P2P lending yang ingin membuka rekening. Jika tidak bisa membuktikan telah terdaftar, perbankan bisa menolak untuk membuka rekening tersebut.

Tongam mengungkapkan keterlibatan perbankan dalam pengawasan fintech P2P lending tertuang dalam surat OJK yang dikirimkan ke bank mulai hari ini. Keterlibatan perbankan diyakini Tongam bakal membantu upaya OJK membatasi aktivitas fintech P2P lending ilegal dalam rangka melindungi masyarakat.

"Kami harapkan perbankan bisa membantu mengurangi atau mencegah para pelaku investasi ilegal ini," jelasnya.

Sementara itu, OJK baru telah menghentikan kegiatan sebanyak 404 fintech P2P lending ilegal. Data tersebut terkumpul hingga akhir November 2018.

Sebagian fintech yang ditutup OJK tersebut berasal dari China dan negara lain, seperti Thailand dan Malaysia. Tak hanya mengandalkan perbankan, OJK juga mengajukan blokir situs dan aplikasi fintech ilegal secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. (sfr/agi)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PxWdI3
December 13, 2018 at 12:49AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2PxWdI3
via IFTTT

Read More

Napi Rutan Jepara Kabur Usai Potong Terali Kamar Mandi

Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II A Jepara dilaporkan melarikan diri dengan cara memotong terali besi kamar mandi, Sabtu (8/12) dini hari.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, Heni Yuwono di Semarang, Minggu, membenarkan kaburnya satu dari dua napi tersebut kepada Antara.

"Kami sudah perintahkan kepala rutan untuk segera berkoordinasi dengan Polres dan melakukan pencarian," kata Heni.

Dua napi, masing-masing Muhammad Syukur dan Ahmad Syaifudin, berusaha kabur dengan memotong besi terali kamar mandi.

Namun, Syaifudin dapat ditangkap kembali ketika masih bersembunyi di sekitar kompleks rutan tersebut.

Sementara Syukur yang merupakan napi kasus penggelapan berhasil lolos dan masih dalam pengejaran.

Heni sudah memerintahkan penyelidikan tentang dari mana kedua napi tersebut memperoleh alat potong.

"Sudah diperintahkan untuk mencari akar masalahnya, apakah ada kemungkinan unsur kelalaian," katanya.

Seluruh lapas dan rutan di seluruh Jawa Tengah, lanjut dia, juga sudah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar kejadian serupa tidak terulang.

(gil)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2B1AGSR
December 10, 2018 at 12:49AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2B1AGSR
via IFTTT

Read More

PAN Masih Belum Tentukan Pengganti Taufik Kurniawan

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Amanat Nasional (PAN) disebut masih belum mengirimkan surat pergantian posisi Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat dikonfirmasi.

"Belum ada [surat pergantian]," kata Fahri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (3/12).

Fahri menjelaskan surat pergantian posisi Taufik belum dapat diproses, selama surat pengunduran diri Taufik dari jabatannya sebagai pimpinan dewan belum ada.

"Kalau dia enggak mengundurkan diri ya nggak bisa diganti. Kalau ada pengunduran dirinya ya diproses," kata Fahri.

Di sisi lain, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengklaim surat pergantian posisi Taufik sudah dimasukkan ke meja pimpinan dewan.

"Sudah [dimasukkan] dicek aja ke pimpinan," kata Zulkifli singkat.

Zulkifli Hasan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Namun, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menyatakan pergantian posisi Taufik masih dalam tahap pembahasan. Proses tersebut diharapkan bisa selesai hari ini.

"Nanti mudah-mudahan hari ini akan kita kirim itu suratnya. Karena memang masih dalam proses kita tentukan siapa pengganti pak Taufik ya," ujar Bara.

Meski demikian, Bara enggan mengungkap sosok yang akan diajukan PAN untuk menggantikan Taufik. Dia juga membantah ada dinamika internal dalam pengisian posisi Wakil Ketua DPR itu.

"Kami ingin mencari pengganti pak Taufik yang paling tepat ya, dari segala aspek, dari segala segi senioritas, kemampuan karena posisi wakil ketua DPR ini bukan posisi yang main-main," kata Bara.

Pekan lalu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan surat pergantian posisi Taufik akan diajukan Senin pekan ini. Hal itu merespons kevakuman Taufik dari posisi Wakil Ketua DPR akibat kasus yang menjeratnya di KPK.

Taufik telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2016, senilai Rp100 miliar.

Taufik diduga menerima hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Hal ini terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

(swo/kid)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BOgFAQ
December 04, 2018 at 12:49AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2BOgFAQ
via IFTTT

Read More

Polda Metro Jaya Periksa Pelapor Habib Bahar Smith

Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya memeriksa Muannas Alaidid sebagai pelapor Habib Bahar bin Ali bin Smith atas dugaan ujaran kebencian. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai proses untuk melengkapi barang bukti.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan pemeriksaan tersebut bertujuan untuk melengkapi data dari laporan yang dilakukan oleh Muannas. Setelah Muannas nantinya akan diperiksa sejumlah saksi.

"Pelapor Pak Muannas hari ini kami minta klarifikasi artinya bahwa yang bersangkutan melapor membuat laporan mau kami klarifikasi, setelah itu baru saksi-saksi yang lain," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Jumat (30/11).

Argo mengatakan pihaknya juga akan melakukan gelar perkara setelah pemeriksaan dan memperoleh sejumlah data soal dugaan yang dituduhkan kepada Habib Bahar Smith. Gelar perkara tersebut bertujuan untuk melihat apakah kasus tersebut dapat naik ke tahap penyidikan atau tidak.

Namun jika tidak ditemukan unsur pidana, Argo mengatakan polisi akan menghentikan penyelidikan.

"Dengan klarifikasi itu kita akan mendapatkan data, apa yang beliau sampaikan nantinya kami akan melakukan gelar perkara apakah kasus ini bisa ke penyidikan atau tidak," tuturnya.

Sementara itu, Muannas mengatakan dalam pemeriksaan tersebut juga akan disertakan pemberian barang bukti berupa transkrip omongan Habib Bahar Smith yang berujung pada laporan polisi.

"Juga untuk melengkapi barang bukti khususnya menyerahkan transkrip ceramah durasi 1 Jam 11 Menit 24 Detik," ucap Muannas sebelum menjalani pemeriksaan.

Habib Bahar Smith melontarkan pernyataan soal Jokowi dan tersebar di media sosial dalam bentuk video. Dalam video yang berdurasi 60 detik itu, Habib Smith menyebut Jokowi sebagai pengkhianat negara dan rakyat. Ia juga menyebut Jokowi sebagai seorang banci dan menyerukan untuk membuka celananya.

Laporan Muannas pun diterima dengan Nomor LP/6519/XI/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 28 November 2018.

Selain di Polda Metro Jaya, Habib Bahar Smith juga dilaporkan ke Bareskrim oleh Jokowi Mania dengan tuduhan kejahatan terhadap penguasa dan hate speech. Laporan itu diterima dengan nomor : LP/B/1551/XI/2018/Bareskrim tanggal 28 November 2018. (gst/dea)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Pd0q3T
December 01, 2018 at 12:49AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Pd0q3T
via IFTTT

Read More

Hasto Sebut Merindukan Soeharto Berarti Rindu KKN

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menyebut pihak yang kerap menggaungkan isu kembali ke Orde Baru melaui slogan 'Rindu Soeharto' di Pemilu 2019 berarti merindukan masa-masa kelam Indonesia yang penuh kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Merindukan zaman Pak Harto itu berarti merindukan KKN, merindukan kolusi, merindukan korupsi dan nepotisme," ujar Hasto di bilangan Jalan Gadjah Mada, Jakarta, Jumat (23/11)

Hasto mengatakan bahwa zaman orde baru tak membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia secara luas. Sebab, kebijakan yang dikeluarkan saat masa itu hanya dinikmati oleh keluarga beserta kroni-kroni Soeharto dan tak berdampak bagi masyarakat

"Terutama keluarga Pak Harto. Lihat saja hartanya. Sehingga wajar kalau kroni Pak Harto mengkampanyekan agar itu kembali, karena mereka menikmati previlige yang luar biasa. Tommy dengan mobil timor, humpuss nya, semua dinikmati," kata dia.

Melihat hal itu, Hasto menilai berbagai 'warisan' Orde Baru seperti perilaku KKN itu justru terus berlanjut dan menimbulkan ketidakadilan hingga saat ini.

Oleh karena itu, ia meminta agar para kroni-kroni dan keluarga Soeharto bisa mempertanggungjawabkan berbagai persoalan tersebut saat ini.

"Mereka harus bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang muncul saat ini, ketidakadilan yang muncul akibat salah urus selama pemerintahan Soeharto," ungkapnya.

Sebelumnya, beberapa kali kubu capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkit keberhasilan Soeharto. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan jika Prabowo-Sandi terpilih, pihaknya akan mengusung semangat swasembada pangan yang pernah dilakukan Soeharto.

Tak hanya itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto melalui akun media sosial Twitternya berharap Indonesia kembali seperti era kepemimpinan Soeharto yang dianggap sukses dengan swasembada pangan.

"Sudah cukup... Sudah saatnya Indonesia kembali seperti waktu era kepemimpinan Bapak Soeharto yang sukses dengan swasembada pangan, mendapatkan penghargaan internasional dan dikenal dunia," demikian kicauan Titiek lewat akun media sosial Twitter @TitiekSoeharto.

(arh)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2R7RCxT
November 24, 2018 at 12:49AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2R7RCxT
via IFTTT

Read More

Hakim AS Larang Donald Trump Batasi Suaka

Jakarta, CNN Indonesia -- Hakim Federal Amerika Serikat pada Senin (19/11) menghentikan sementara perintah presiden Donald Trump tidak memberikan suaka kepada orang-orang yang memasuki AS secara ilegal.

Presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakannya awal bulan ini atas dasar keamanan nasional. Di saat bersamaan, ribuan migran Amerika Tengah bergerak menuju perbatasan AS melalui Meksiko.

Hakim Distrik AS Jon Tigar di San Francisco mengeluarkan perintah penangguhan sementara terhadap kebijakan Trump, sekaligus mengabulkan permintaan kelompok hak asasi manusia yang langsung mengajukan gugatan hanya sesaat setelah kebijakan Trump diumumkan.

Sebelumnya Trump mengatakan hanya orang-orang yang memasuki AS lewat pos-pos pemeriksaan resmi, ketimbang menyelinap lewat perbatasan, dapat mengajukan permohonan suaka.

Hakim Tigar menulis bahwa Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan (INA) 1965 menyatakan bahwa setiap orang asing yang tiba di AS, "entah itu tiba di titik kedatangan yang ditunjuk," dapat mengajukan permohonan suaka.

"Aturan yang melarang suaka bagi imigran yang memasuki negara tidak melewati pelabuhan masuk, bertentangan dengan INA dan tujuan Kongres," ujar Tigar.

"Apa pun ruang lingkup wewenang Presiden, ia tidak boleh menulis ulang undang-undang imigrasi untuk memberlakukan syarat yang dilarang secara tegas oleh Kongres," Tigar menambahkan.

Perintah penangguhan ini tetap berlaku sampai pengadilan memutuskan kasus ini.

Pemerintahan Trump telah menyatakan bahwa sang presiden memiliki kekuasaan eksekutif untuk mengatur urusan imigrasi atas dasar keamanan nasional.

Kekuasaan ini langsung dia gunakan setelah naik sebagai Presiden tahun lalu dengan mengeluarkan larangan kontroversial bagi para pelancong dari beberapa negara Muslim.

Versi terakhir dari perintah itu ditegakkan oleh Mahkamah Agung AS pada 26 Juni setelah pertikaian hukum yang berlarut-larut.

Penyalahgunaan Sistem Imigrasi

Ketika kebijakan baru ini diumumkan Departemen Keamanan Dalam Negeri pada 8 November, seorang pejabat senior pemerintah mengatakan peraturan ini akan mengatasi "penyalahgunaan sistem imigrasi kami yang levelnya tak tertandingi sepanjang sejarah" di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.

Pejabat pemerintah mengatakan mereka yang berhasil menyeberang dan meminta suaka sering menghilang ketika kasus mereka diproses di pengadilan.

"Sebagian besar dari pengajuan suaka ini pada akhirnya menjadi tidak bernilai," kata seorang pejabat senior pemerintah yang meminta untuk tidak diungkap namanya.

Pemerintah mengatakan hanya kurang dari 10 persen kasus yang akhirnya menghasilkan suaka.

Para aktivis hak asasi manusia dan pengkritik Trump mengatakan bahwa dengan membatasi pencari suaka, pemerintah secara efektif menutup pintu pada orang-orang yang mungkin benar-benar melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka.

"Pemerintah tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya terhadap para migran yang melarikan diri dari bahaya," kata kelompok advokasi Koalisi Imigrasi New York.

Pada 2018, patroli perbatasan mendaftarkan lebih dari 400 ribu pelintas batas ilegal. Dalam lima tahun terakhir, jumlah mereka yang meminta suaka meningkat 2.000 persen, demikian menurut data pemerintah AS. (vws)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QVN39D
November 21, 2018 at 12:49AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2QVN39D
via IFTTT

Read More

LSM: Putusan MK Soal Politisi Jadi Caleg DPD Tidak Retroaktif

Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Bivitri Susanti menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak pengurus parpol sebagai caleg DPD di Pileg tahun 2019 tidak bersifat retroaktif atau berlaku surut.

Bivitri menuturkan suatu putusan bersifat retroaktif harus dilihat secara konteks. Ia berkata sifat putusan retroaktif tidak bisa semata-mata dilihat dari tanggal.

Dalam perkara pengurus parpol menjadi caleg DPD yang masuk dalam kategori pemilu, kata dia, merupakan peristiwa yang terjadi secara bertahap. Lebih lanjut, Bivitri mengingatkan putusan MK tidak bersifat retroaktif karena dibuat sebelum KPU membuat Daftar Calon Tetap DPD di Pileg 2019.

Ia berkata ada jeda yang panjang bagi para caleg berlatar pengurus parpol untuk mematuhi putusan MK. Terlebih, ia menyebut KPU Pusat dan KPU Provinsi sempat mengimbau caleg DPD yang terdaftar di dalam Daftar Calon Sementara untuk mundur dari posisinya sebagai pengurus parpol jika status calon legislatif mereka tidak dibatalkan.

"Dengan itu maka nanti bisa diklarifikasi ke KPU, data yang saya punya di atas 200 orang bisa memenuhi itu. Karena waktunya lama," ujarnya.

Dari sekian banyak celeg yang mematuhi imbauan KPU, Bivitiri menyebut hanya Ketua DPD, sekaligus Ketum Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso yang menolak dan memilih mengajukan uji materi Peraturan KPU yang melarang pengurus parpol menjadi caleg DPD ke Mahkamah Agung.

Sikap Oso menolak mundur sebagai pengurus parpol, kata dia, bukan karena tidak bisa. Ia justru melihat Oso sengaja tidak mau mundur. Sebab, Oso melakukan perlawanan terhadap MK, seperti meyebut MK 'goblok' hingga mendesak Presiden Joko Widodo meninjau keberadaan MK.

"Jadi kan kalau buat saya jelas menunjukkan dia unwilling, bukannya unable," ujar Bivitri.

Bivitiri menambahkan putusan MK tidak retroaktif dalam perkara larangan pengurus parpol menjadi caleg DPD tertuang dalam pertimbangan MK yang menyebut putusan tersebut diberlakukan sekarang, bukan pada Pileg mendatang.

Terkait dengan hal itu, Bivitri menyarankan KPU untuk mengikuti putusan MK. Sebab, ia menyebut MK memiliki kewenangan untuk memutuskan konstitusionalitas suatu uu berdasarkan UUD.

"KPU sendiri jelas sekali dalam UU Pemilu tugasnya menyelenggarakan pemilu berdasarkan UU. Jadi patokan dia harus selalu levelnya UU dan putusan MK itu konkret mengubah UU Pemilu," ujarnya.

"Soal retroaktifnya, kalau menurut saya tidak retroaktif sama sekali. Karena DCT waktu itu jauh belum diumumkan," ujar Bivitiri.

Lebih dari itu, ia mengaku tidak sepakat dengan putusan PTUN yang memerintahkan KPU untuk mengembalikan status Oso ke dalam DCT. Sebab, putusan MK keluar sebelum KPU membuat DCT.

(panji/agt)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DuerHW
November 19, 2018 at 12:49AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2DuerHW
via IFTTT

Read More

Politikus PSI Sebut Aparatur Negara Aktor Munculnya Intoleran

[unable to retrieve full-text content]

Politikus PSI Guntur Romli menyebut intoleransi muncul karena adanya peraturan yang diskrimnasi, sementara pemerintah tak berani mengoreksi aturan tersebut.
https://ift.tt/2qNXUHk
November 17, 2018 at 12:49AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2qNXUHk
via IFTTT

Read More