Terduga Pelaku Pemerkosaan di UGM Belum Jadi Tersangka

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian DI Yogyakarta mengungkapkan hingga saat ini belum menetapkan HS, terduga pelaku kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai tersangka.

"Sampai saat ini masih terlapor. Saya tidak tahu nanti jadi tersangka atau tidak," kata Kepala Bidang Humas Polda DIY Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yulianto seperti dikutip dari Antara, Minggu (30/12).

Menurut Yulianto, Polda DIY menerima laporan dari Arif Nurcahyo atas nama Universitas Gadjah Mada terkait kasus dugaan pemerkosaan itu pada 9 Desember 2018. Kasus itu sendiri terjadi di Maluku saat program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2017 lalu.

Pada 17 Desember lalu, HS dipanggil sebagai saksi terlapor. Proses hukum memang sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk HS. Namun, Yulianto mengaku tidak dapat memperkirakan lama waktu penyidikan tersebut.

"Sudah dipanggil bukan diinterogasi, berarti (HS) masih sebagai saksi," ucap Yuli.

Meski telah dilaporkan oleh pihak UGM, menurut dia, ksus tersebut bisa dihentikan jika pada akhirnya HS tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.

"Nanti kalau memang sama penyidik itu 'legal standing' tidak ada, ya bisa di SP3-kan, kalau memang tidak bisa dibuktikan," kata Yulianto.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM Iva Ariani menyampaikan pihak UGM secara institusional belum pernah membuat laporan kepada kepolisian. Iva juga mengaku belum mengetahui adanya laporan dari Arif Nurcahyo.

"Saya tidak tahu kalau secara individu, tapi sepengetahuan saya secara institusional dari UGM tidak pernah membuat laporan. Dulu UGM hanya melakukan pengaduan, kalau pelaporan belum pernah," ujar Iva.

Menurut Iva, hingga saat ini UGM lebih berkonsentrasi dalam persoalan akademis dan etika sesuai kewenangannya. Terkait aspek hukum, menurut dia, UGM menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian.

"Kalau untuk masalah hukum ya biar kepolisian yang menangani, kami support saja," kata dia.

Hingga saat ini, komite etik UGM masih melakukan kajian terhadap kasus dugaan pemerkosaan tersebut. Komite juga belum memutuskan untuk merekomendasikan penundaan kembali wisuda bagi HS pada Februari 2019.

"Ini masih menunggu hasil tim etik, sekarang kajian masih berjalan, finalnya sampai 31 Desember," tambahnya.

Seperti diwartakan HS diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap rekannya saat KKN di Pulau Seram, Maluku, pada 2017 silam.

Korban merupakan seorang mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Kasus itu mencuat pada pertengahan 2018 setelah majalah kampus mengangkat peristiwa tersebut. (Antara/lav)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2EWM6Mc
December 30, 2018 at 12:25PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2EWM6Mc
via IFTTT

Read More

Gempa 5,2 SR Guncang Gorontalo

Antara, CNN Indonesia | Sabtu, 15/12/2018 05:25 WIB

Bagikan :  

Jakarta, CNN Indonesia -- Gempa bumi dengan kekuatan 5,2 Skala Richter melanda Gorontalo, Sabtu (15/12) dini hari pukul 02.27 WIB dan tidak berdampak tsunami.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan titik gempa berada pada kedalaman 134 km pada koordinat 0.12 LS-122.98 BT atau 74 km Barat Daya Gorontalo.

Sebelumnya gempa bumi juga terjadi di Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Jumat (14/12) malam pukul 21.04 WIB dengan kekuatan 4,1 skala Richter.

Gempa di Pesisir Selatan terjadi pada kedalaman 36 km di bawah laut, dengan pusat gempa berada pada koordinat 1.75 LS dan 100.53 BT atau 40 km barat daya Pesisir Selatan. (age)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2LiehW7
December 15, 2018 at 12:25PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2LiehW7
via IFTTT

Read More

OJK Antisipasi Penurunan Ekonomi Global dari Perang Dagang

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga, didukung kinerja transaksi keuangan yang menguat dan profil risiko yang terkelola.

Pernyataan tersebut disimpulkan dalam hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Namun, regulator jasa keuangan itu mengaku terus memantau risiko penurunan ekonomi yang berasal dari pengetatan likuiditas global serta kelanjutan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

"OJK akan terus memantau dinamika pasar keuangan dan berhati-hati menyikapi penguatan pasar keuangan pasar negara berkembang, sehingga tidak mengganggu kinerja jasa keuangan serta stabilitas sistem keuangan nasional," ungkap Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik Anto Prabowo dalam keterangan tertulis.

Sepanjang Oktober hingga November 2018, pasar keuangan global, terutama di negara berkembang menguat sebagai efek pemilihan umum midterm Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan dapat meningkatkan akurasi pengambilan kebijakan AS.

Rilis data tenaga kerja dan inflasi AS yang berada di bawah ekspektasi pasar telah menahan kenaikan imbal hasil obligasi AS dan penguatan indeks mata uang dolar AS. Penurunan harga minyak dan kesepakatan pemisahan Inggris dari Uni Eropa (Britania Exit/Brexit).

Perkembangan global itu diiringi dengan kinerja emiten yang terus membaik pada kuartal III 2018, sehingga memberi sentimen positif terhadap pasar keuangan domestik.

Per 23 November 2018, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penguatan sebesar 3 persen disertai volatilitas yang rendah. Penguatan IHSG didorong oleh sektor keuangan, industri dasar, dan properti. Investor asing mencatatkan beli bersih Rp9,5 triliun.

Di pasar Surat Berharga Negara (SBN), imbal hasil tenor jangka pendek, menengah, dan panjang menyusut masing-masing 34 basispoin (bps), 52 bps, dan 49 bps dalam perhitungan bulanan. Investor asing mencatatkan beli bersih Rp30,3 triliun.

Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan juga bergerak positif pada Oktober 2018. Kredit perbankan tumbuh 13,35 persen dalam perhitungan tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan pada September lalu. Di sisi lain, piutang pembiayaan hanya tumbuh 5,92 persen atau lebih rendah dari capaian September 6,06 persen.

Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh sebesar 7,6 persen atau lebih tinggi dari raihan September yang hanya 6,6 persen. Premi asuransi jiwa dan asuransi umum/reasuransi per Oktober 2018 masing-masing tercatat Rp156,09 triliun dan Rp69,74 triliun atau melonjak dari premi bulan sebelumnya masing-masing tercatat Rp141,14 triliun dan Rp62,74 triliun.

Di bursa saham, penghimpunan dana oleh korporasi sampai 23 November 2018 telah mencapai Rp156 triliun. Jumlah emiten baru sepanjang tahun tercatat 56 emiten, lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang baru terbuka sepanjang tahun 2017 sebanyak 46 emiten. Penghimpunan dana didominasi oleh emiten di sektor keuangan sebesar 56,91 persen.

Profil risiko lembaga jasa keuangan juga terjaga pada level yang terkelola. Rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL) bruto perbankan tercatat 2,65 persen, sedikit lebih rendah dari rasio bulan sebelumnya 2,66 persen. Sedangkan rasio non-performing financing (NPF) perusahaan pembiayaan berada pada level 3,21 persen, naik tipis dari level 3,17 persen pada September 2018.

Permodalan lembaga jasa keuangan tercatat pada level yang cukup tinggi. Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan per Oktober 2018 tercatat sebesar 23,09 persen, dari sebelumnya 22,91 persen. Sedangkan risiko berbasis modal (risk-based capital/RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 308 persen dan 418 persen. (lav/wis)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FOBvnK
November 30, 2018 at 12:25PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2FOBvnK
via IFTTT

Read More

Ma'ruf Tak Khawatir DNI Turunkan Elektabilitas Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil presiden nomor 01 Ma'ruf Amin mengatakan dirinya tidak khawatir Daftar Negatif Investasi (DNI) akan memberikan dampak negatif pada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 01, apalagi sampai menurunkan elektabilitas Joko Widodo.

Ma'ruf justru menganggap DNI adalah salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan jumlah investasi di Indonesia.

"Tidak khawatir artinya itu kebijakan bagaimana kita membuat peluang-peluang investasi supaya lebih besar," kata Ma'ruf usai Acara Pengukuhan Pimpinan ISNU, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (25/11).

Mantan Rais Aam Nahdlatul Ulama ini menganggap DNI semata-mata dilahirkan untuk kesejahteraan bangsa dan bukan untuk kepentingan siapa pun.

"Kan untuk kesejahteraan bangsa, bukan untuk kepentingan siapa siapa. Bagiamana kita sekarang mengambil kebijakan untuk memberikan peluang-peluang lebih besar untuk kebaikan bangsa," tutur Ma'ruf.

Sebelumnya, Pemerintah lewat Kemenko Bidang Perekonomian menelurkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI pada Jumat (16/11).

Paket kebijakan tersebut terdiri dari perluasan penerima fasilitas libur pajak (taxholiday), relaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI), dan pengaturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHESDA).

Hal yang disorot dalam peraturan ini adalah dikeluarkannya 54 bidang dari DNI. Akibatnya, investasi di 54 bidang itu bisa dikuasai pihak asing 100 persen.

Namun baru berjalan seminggu, Jokowi langsung merevisi kebijakan tersebut. Jumlah bidang yang dikeluarkan dari DNI hanya 25 bidang dan ditunda pelaksanaannya sampai ada kajian lebih lanjut.

(jnp/osc)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PRaR26
November 26, 2018 at 12:25PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2PRaR26
via IFTTT

Read More