Jakarta, CNN Indonesia --
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah angkat suara terkait pernyataan Ketua Majelis Kehormatan
Partai Amanat Nasional (PAN)
Amien Rais akan menjewer Ketua Umum
Haedar Nashir jika membebaskan pilihan warga Muhammadiyah pada
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa organisasinya tidak akan pernah bisa ditekan oleh pihak manapun, terutama terkait sikap politik untuk pilpres tahun depan.
Mu'ti juga membantah adanya pihak-pihak termasuk Amien Rais yang 'menekan' Muhammadiyah untuk menentukan sikap politik praktis.
"Tidak ada tekanan dari pihak manapun terhadap Muhammadiyah. Selain itu, Muhammadiyah juga tidak akan bisa ditekan-tekan oleh siapapun, dari manapun, dengan cara apapun," tegas Mu'ti kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/11).
Mu'ti menyatakan Muhammadiyah sudah menegaskan dan menegakkan sikap netral dalam politik terkait Pilpres dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
"Muhammadiyah sudah menegakkan sikap netral di pilpres dan pileg," kata Mu'ti.
 Sekjen Muhammadiyah Abdul Mu'ti tegaskan organisasinya tetap netral di pilpres 2019. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
|
Secara terpisah, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prasetyo mengatakan khitah Muhammadiyah yaitu tidak terikat dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik.
"DPP IMM menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Amien bertentangan dengan semangat khittah yang sudah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar," kata Najih dikutip Antara, Selasa (20/11).
Khittah tersebut ditetapkan kembali pada Tanwir Muhammadiyah 2002 di Denpasar, Bali. Najih mengatakan dalam forum itu ditegaskan bahwa Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.
Pada khitah Denpasar juga ditegaskan jika ada hal-hal yang dianggap genting, maka Muhammadiyah bisa menjalankan peran sebagai kelompok berkepentingan, atau menyampaikan opini maupun mendesakkan sikap.
"Di dalam khitah Muhammadiyah, tidak ada anjuran harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres," ujarnya.
Najih mengatakan jika fatwa sampai dikeluarkan, maka dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif. Sementara Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah.
Sebelumnya, Amien Rais mengutarakan ketidaksetujuannya pada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir karena memberi kebebasan bagi warga Muhammadiyah untuk menentukan pilihan pada Pilpres 2019.
"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nashir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilpres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer," ujar Amien itu di sela Tablig Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa (20/11).
Menurut Amien, sikap pimpinan Muhammadiyah yang menyerahkan kepada kadernya untuk memilih capres masing-masing, bukan fatwa. Sehingga dibutuhkan ketegasan agar terwujud pemimpin yang sesuai harapan.
Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menegaskan organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan presiden periode 2019-2024. Amien sendiri pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah yakni pada masa 1995-2000. Ia menggantikan ketum sebelumnya yakni KH Ahmad Azhar Basyir. Amien Rais sendiri setelah jabatannya berakhir, posisi Ketum PP Muhammadiyah diisi Ahmad Syafii Ma'arif.
(kid)
Let's block ads! (Why?)
https://ift.tt/2FzNHIQ
November 21, 2018 at 05:30PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2FzNHIQ
via
IFTTT
