Australia, Yerusalem, dan Ujian Diplomasi Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Langkah Australia yang secara resmi mengumumkan mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel, pada Sabtu (15/12) dipastikan akan mengundang kontroversi.

Sejak awal rencana itu terkuak beberapa pekan lalu, Australia mendapat banyak tentangan, termasuk dari Indonesia. Pengakuan ini dinilai bisa membikin rumit relasi Australia dengan Indonesia, yang selama ini getol mendukung Palestina.
 
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menganggap Australia hanya main aman dengan menunjuk Yerusalem Barat, bukan Yerusalem Timur, padahal masalah intinya tetap sama.

"Menurut saya isunya bukan pada ada di mana letak Kedubes, apakah di Yerusalem Barat atau Timur. Isunya adalah Israel menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya yang sebelumnya adalah Tel Aviv," katanya.

Melanjutkan pendapatnya, Hikmahanto berkata, "dan agar mendapat pengakuan maka mereka meminta agar negara-negara yang memiliki perwakilan memindahkan kedubesnya sehingga ada pengakuan bahwa Yerusalem, lepas dari Barat atau Timur, diakui oleh negara-negara sebagai ibu kota Israel."

Sebelumnya, Hikmahanto menganggap Indonesia harus terus menekan Australia dengan cara apa pun, salah satunya menggunakan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komperhensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) sebagai 'senjata' untuk menekan Perdana Menteri Australia Scott Morrison.

"Indonesia harusnya menentang menggunakan daya tekan yang dimiliki kita terhadap Australia, semisal, perjanjian perdagangan yang sedang dinegosiasikan tidak akan ditandatangani oleh RI," ucap Hikmahanto kepada CNNIndonesia.com sebelum pengumuman Morrison.

IA-CEPA merupakan kesepakatan dagang bernilai US$11,4 miliar (sekitar Rp17,3 triliun) yang telah digodok selama lebih dari satu dekade. 

Perjanjian itu dimaksudkan untuk meningkatkan neraca perdagangan kedua negara dalam berbagai bidang mulai dari kerajinan, agrikultur, hingga peternakan. 

IA-CEPA sebenarnya telah disepakati pada Agustus lalu dan direncanakan akan diteken oleh Morrison dan Presiden Joko Widodo pada akhir tahun ini. Namun, rencana itu nampaknya meleset lantaran kedua negara masih belum bisa memastikan kapan perjanjian tersebut disepakati.

Molornya finalisasi IA-CEPA juga diyakini 'dibumbui' oleh isu relokasi kedutaan besar Australia untuk Israel ke Yerusalem. 

Masjid Al Aqsa di Kota Yerusalem. (REUTERS/Ammar Awad)

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita, pada pertengahan November lalu bahkan menegaskan tidak akan membuat kesepakatan dengan Australia terkait IA-CEPA, jika Canberra tetap melancarkan langkah kontroversialnya itu.

Tak hanya IA-CEPA, Hikmahanto menilai Indonesia juga masih punya banyak cara untuk menekan Australia soal ini, salah satunnya memboikot bantuan Negeri Kanguru.

"Bahkan Indonesia bisa menolak berbagai bantuan dan asistensi dari Australia," ujar Hikmahanto.

Selain politik dan ekonomi, Hikmahanto menuturkan keputusan Australia ini hanya akan memperburuk citra Negeri Kanguru di mata masyarakat Indonesia.

"Bahkan perwakilan Australia di Indonesia seperti kedutaan besar dan kantor konsulat dan hal-hal yang berbau Australia akan menjadi target untuk didemo oleh publik Indonesia," tutur Hikmahanto.

Di sisi lain, Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah menilai sebenarnya tidak elok jika Indonesia menekan Australia-apalagi dengan ancaman membatalkan perjanjian bilateral-terkait hal ini.

"Pemerintah RI tidak memiliki kekuasaan untuk tekan negara lain, termasuk Australia dalam masalah ini karena ini kedaulatan mereka. Indonesia juga tidak menginginkan hal yang sama (ditekan negara lain) terkait politik luar negerinya," kata Teuku kepada CNNIndonesia.com.

Teuku mengatakan rencana Australia ini memang akan menyulitkan Indonesia lantaran tekanan masyarakat di dalam negeri yang pasti mendesak pemerintah berbuat sesuatu untuk mengubah keputusan Canberra. Yang bisa dilakukan pemerintah menurut dia hanya dialog dan membujuk Australia), atau menggalang dukungan di antara negara-negara yang pro Palestina.

"Indonesia dan negara-negara sependapat lainnya hanya bisa membujuk negara lain agar tidak mengikuti langkah-langkah yang telah diambil Amerika Serikat dan Australia ini." (rds)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QyDqld
December 16, 2018 at 08:28PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2QyDqld
via IFTTT

Read More

Angan-angan Swasembada Pangan Jokowi VS Eks Presiden Soeharto

Jakarta, CNN Indonesia -- Isu swasembada pangan kembali mengemuka setelah calon Presiden Prabowo Subianto dengan lantang meneriakkan tidak akan impor jika ia terpilih menjadi pemimpin di 2019 mendatang. Terlebih lagi, cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk swasembada pangan, ibarat pepatah jauh panggang dari api.

Lihatlah, harga pangan saat ini masih menjadi persoalan. Sebut saja, beras, jagung, telur, daging ayam, dan bawang harganya terus menanjak. Bukan cuma harga, persoalan pasokan hingga data yang berbuah pada kesalahan pengambilan kebijakan pun terjadi di level pemerintah.

Ambil contoh beras. Sampai kurun waktu Januari-Oktober 2018 atau empat tahun Jokowi memerintah, Indonesia masih mengimpor lebih dari 2 juta ton beras. Jumlah itu meroket tujuh kali lipat dibanding tahun lalu 305 ribu ton beras. Bahkan, nyaris menyamai impor beras saat Indonesia dilanda krisis moneter pada 1998 lalu sebanyak 2,89 juta ton.

Wajar, Prabowo dan kubunya koar-koar mempermasalahkan pangan. Tidak cukup di situ, Prabowo dan kubunya bahkan berjanji akan membawa swasembada pangan era Presiden Soeharto dalam kepemimpinannya kelak, jika terpilih.

Namun, benarkah swasembada pangan era Soeharto? Mari kita lihat.

Ilustrasi swasembada pangan Jokowi. (Foto Biro Pers/Laily Rachev).

Selama memimpin Indonesia selama 32 tahun, kenyataannya tidak mudah bagi Soeharto berswasembada pangan. Buktinya, ia membawa Indonesia swasembada setelah 16 tahun memimpin, yakni pada 1984. Itu pun, tak benar-benar tanpa impor.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Indonesia mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) berbentuk medali emas dengan gambar Soeharto. Namun, saat itu pun impor beras masih dilakukan sebanyak 414 ribu ton. Swasembada itu hanya bertahan selama lima tahun.

Setelah itu, ketergantungan Indonesia pada impor beras terus meningkat hingga saat ini. Menginjak tahun 2000-an, impor menjadi makanan sehari-hari rakyat Indonesia. Pada 2000, impor mencapai 1,35 juta ton. Kemudian meningkat menjadi 1,80 juta ton pada 2002 dan 1,42 juta ton pada 2003.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengatakan pernah tercapainya swasembada beras Era Soeharto didorong upaya pemerintah memaksimalkan subdisi kepada petani.

"Ada bimbingan massal bagi petani dari Kementerian Pertanian ke daerah-daerah untuk mengamankan agar produksi beras tercapai. Meskipun sekarang masih ada (bimbingan massal) tapi kondisinya berbeda," kata Rusli kepada CNN Indonesia.com, akhir pekan ini.

Pengamat Pertanian dan Direktur Pusat Penelitian Sustainable Food Studies Universitas Padjajaran Ronnie S Natawijaya menambahkan swasembada beras masa Orde Baru juga didukung totalitas Operasi Pasar (OP) dan anggaran yang tidak terbatas. "Memang kalau dilihat biayanya sangat besar," tutur Ronnie.

Namun demikian, Rusli dan Ronnie berpendapat swasembada pangan bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.

Rusli mengatakan tekad swasembada pangan yang digelorakan Prabowo dan kubunya sebenarnya bisa saja terealisasi. Tekad itu didukung oleh banyak faktor. Salah satunya, lahan pertanian potensial di Indonesia yang jumlahnya bejibun.

Tetapi, ada usaha besar menanti untuk mewujudkan tekad swasembada pangan. Bahkan perlu waktu yang tidak sebentar. Selain itu, tantangan pertumbuhan permintaan yang melesat. Maklum, pertumbuhan penduduk Indonesia boleh dibilang cukup kencang.

"Itu (swasembada pangan) mungkin tapi tidak bisa dalam satu atau dua tahun. Presiden Soeharto saja, membangun swasembada beras butuh puluhan tahun sejak 1971 dengan membangun irigasi, mempersiapkan lembaga," imbuh Rusli.

Selain konsistensi, Ronnie menambahkan agar swasembada pangan bisa terwujud, calon pemimpin bangsa yang akan terpilih nantinya juga harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan membenahi manajemen pangan.

"Pemerintah harus membuat sistem yang kompetitif dalam negeri, sehingga pasar optimal," kata Ronnie.

(agt/bir)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2OXzmFD
November 24, 2018 at 08:28PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2OXzmFD
via IFTTT

Read More

VIDEO: Robert de Niro Disebut Ceraikan Istri

& CNN, CNN Indonesia | Kamis, 22/11/2018 15:37 WIB

Bagikan :  

Jakarta, CNN Indonesia -- Aktor veteran Robert de Niro dikabarkan akan berpisah dari istri, Grace Hightower, yang sudah hidup bersamanya selama 20 tahun dan memiliki dua anak. Pada 1999, ia sudah pernah memasukkan gugatan cerai namun menariknya lagi dan keduanya pun memperbarui janji pernikahan pada 2004 silam.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QciJuh
November 22, 2018 at 08:28PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2QciJuh
via IFTTT

Read More