[unable to retrieve full-text content]
Sambil menyinggung kasus pembunuhan John F Kennedy, Wapres Jusuf Kalla mengakui tak mudah untuk menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Marzuqi diduga memberikan uang sejumlah Rp700 juta kepada Lasito agar menerima permohonan praperadilan yang diajukannya.
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai, yaitu AN (Ahmad Marzuqi). AN merupakan Bupati Jepara, lalu tersangka kedua LAS (Lasito), LAS ini hakim Pengadilan Negeri Semarang," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/12).
Uang yang diberikan kepada Lasito diduga untuk mempengaruhi putusan praperadilan yang diajukan oleh Marzuqi atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Pengadilan Negeri Semarang tahun 2017.
"Hakim tunggal memutuskan praperadilan yang diajukan AM dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka AM tidak sah dan batal demi hukum," ujar Basaria.
Dalam kasus ini Marzuqi dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara Lasito dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Basaria mengatakan sampai saat ini sudah memeriksa sejumlah saksi dari pihak Pemerintah Kabupaten Jepara maupun Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Menurut Basaria, kedua tersangka itu juga belum dilakukan penahanan.
Sebelumnya, Marzuqi mengatakan kasus dugaan korupsi dana bantuan partai politik untuk DPC PPP Kabupaten Jepara tahun 2011-2014 yang sempat menjeratnya sebagai tersangka bermotif politis. Kasus tersebut ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
Marzuqi mengatakan kasus dugaan korupsi itu muncul usai terjadi perpecahan di dalam tubuh PPP. Marzuqi ketika itu menjabat sebagai ketua DPC PPP Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Konflik semakin meruncing menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2014.
"Sehingga saya ini ditinggalkan oleh wakil-wakil ketua saya, sekretaris saya di Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Jepara," kata Marzuqi di rumah dinasnya, Selasa (4/12).
CNN Indonesia | Rabu, 05/12/2018 18:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan sejumlah pelaku usaha yang masih bergantung dengan impor sepakat untuk menggunakan mata uang China Renminbi dalam pembayaran impor mereka. Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan kesepakatan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan importir terhadap mata uang dolar AS.Kesepakatan juga dilakukan demi menjaga kekuatan rupiah. Hariyadi mengatakan dalam kesepakatan tersebut sudah ada 31 perusahaan yang setuju untuk menggunakan renminbi untuk pembayaran impor mereka.
Mayoritas perusahaan bergerak di sektor manufaktur. "Sementara dengan China dulu, efektif juga kalau dengan China jika bisa dikonversi 20-30 persen tentu pengaruh ke rupiah bagus sekali," ucap Hariyadi, Rabu (5/12).
Ia mengatakan kalau dari total nilai impor tersebut, US$ 20 miliar berhasil dibayar dengan renminbi, dampaknya akan luar biasa bagi rupiah. Perhitungannya, kalau pembayaran dilakukan dengan renminbi dengan total nilai itu, plus harga minyak turun, rupiah sepanjang tahun depan bisa menguat ke kisaran US$13.800-13.900 per dolar AS.
"Jadi kami yakin rupiah akan di bawah US$14 ribu per dolar AS," tegas Hariyadi.
Sementara itu, rupiah sore ini tercatat melemah tipis 0,77 persen atau 110 poin ke level Rp14.399 per dolar AS. Sepanjang hari ini rupiah bergerak dalam rentang Rp14.289-Rp14.423 per dolar AS.
"Biro Operasi akan melakukan persiapan perencanaan pengamanan," ujar Argo di Polda Metro Jaya, Selasa (27/11).
Terkait pengamanan reuni 212, Argo mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan personel. Namun, ia belum bisa memastikan apakah pada saat acara berlangsung akan dilakukan rekayasa lalu lintas, buka tutup jalan atau penutupan jalan.
Ditanya mengenai kegiatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal bersamaan dengan reuni akbar 212, Argo mengatakan hal itu bukan menjadi persoalan besar.
"Itu kan acara keagamaan," ucap Argo.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan hal itu disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang tak ingin terprovokasi oleh situasi politik saat ini.
"Enggak bakal seramai yang dulu. Sudah sangat menyusut. Masyarakat sudah mulai sadar jangan sampai terprovokasi oleh situasi-situasi politik seperti ini," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa.
Aksi 212 telah dilaksanakan tahun 2016 silam. Aksi tersebut dilaksanakan akibat dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang dianggap menistakan Alquran dan menuntut Ahok untuk bertanggung jawab atas pernyataan yang ia lontarkan.
 Memori aksi 212 (CNN Indonesia/Andry Novelino). |
"Seperti tahun lalu saya datang meskipun saya bukan alumni," kata Anies di Balai Kota, Senin (26/11). (ain)
"Perlu saya sampaikan yang masih berat itu Lampung Utara. Hati-hati. Terakhir di Lampung Utara baru mencapai 36 persen. Perlu kerja keras di sini," kata Jokowi di Graha Wangsa, Lampung, Sabtu (24/11).
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama ratusan anggota Tim Kampanye Daerah Provinsi Lampung. Data itu, kata Jokowi, didapat dari hasil survei internalnya.
"Ini perlu kerja keras kita. Perlu saya sampaikan kita masih perlu 13 atau 14 persen lagi. Perlu kerja keras menuju ke situ," tutur mantan Wali Kota Solo ini.
Anggota TKD diinstruksikan dapat memberi tahu kepada masyarakat luas kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini mulai dari penerbitan PKH, KIP, KIS, dan dilakukan langsung door to door.
Jokowi meyakini teknik seperti itu akan lebih efektif dibanding mengundang massa atau memasang baliho-baliho di jalan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan keyakinan itu timbul setelah bersalaman dengan banyak warga Lampung terutama ketika salat Jumat di Masjid Agung Istiqlal, Lampung.
"Saya nyalamin masyarakat feeling saya 70 persen dapat lah," katanya. (chri/asa)
