Anies Akan Sulap Semua Kolong Flyover Jadi Ruang Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI berencana menata seluruh kolong flyover atau jalan layang di ibu kota menjadi ruang publik. Penataan akan dilakukan secara bertahap.

"Iya (ditata), kita bertahap satu-satu," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/1).

Saat ini, salah satu kolong flyover yang telah ditata adalah kolong flyover di Slipi, Jakarta Pusat. Kolong flyover tersebut dipoles menjadi sebuah taman bermain skateboard.

Penataan di kolong flyover Slipi tersebut, kata Anies, akan menjadi proyek percontohan untuk melakukan penataan di kawasan lainnya.

Anies mengatakan lokasi penataan yang tengah disiapkan di tahun ini adalah kolong jalan layang non-tol (JLNT) koridor 13 transjakarta rute Kapten Tendean-Ciledug.

"Jadi nanti kita tahu apa kekurangannya, sehingga ketika kita membuat lagi di tempat lain tidak mengulangi," ujarnya.

Anies masih enggan menjelaskan secara detail soal rencana penataan seluruh kolong jalan layang tersebut.

Selain itu, Anies menuturkan pihaknya juga masih belum memutuskan soal sistem penjagaan jika nantinya kolong flyover ataupun jalan layang telah selesai ditata. Ia tengah mempertimbangkan apakah akan melibatkan warga dan komunitas atau tidak.

"Apakah masyarakat bisa dilibatkan dalam perawatan? Komunitas mana saja yang bisa dilibatkan? Perawatan Seperti apa? lalu pihak pengelola tolnya Bagaimana?" tutur Anies.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Isnawa Adji mengaku kesulitan membersihkan tumpukan sampah di kolong jalan Tol Wiyoto-Wiyono.

Pasalnya, kata Isnawa, akses menuju jalan tol tersebut menjadi kewenangan dari pihak PT Jasa Marga.

"Salah satu kendala kita, mohon maaf, PT Jasa Marga itu tidak mengamankan aset di kolongnya sehingga seolah kondisinya kondisi terbuka," kata Isnawa di Bekasi, Jawa Barat.

Pernyataan ini merespons tumpukan sampah di kolong tol itu yang telah menimbulkan bau tak sedap.

Isnawa menuturkan sampah-sampah tersebut diduga berasal dari warga. Ia mengklaim pihaknya sebenarnya selama ini juga telah memberikan sosialisasi kepada warga untuk tertib membuang sampah dengan tidak membuangnya secara sembarangan.

"Sampah dari permukiman di sekitarnya, karena memang ketersediaan lokasi tempat sampah agak sulit di situ," ujarnya.

Lebih lanjut Isnawa menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkot Jakarta Utara untuk menyediakan lebih banyak tempat sampah di sekitar lokasi. Motor sampah juga akan disediakan untuk mengangkut tumpukan sampah di kolong tol itu. (dis/wis)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ClVVPS
January 16, 2019 at 12:25AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2ClVVPS
via IFTTT

Read More

Bank Dunia Kritik Pedas Infrastruktur Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Dunia memberikan sorotan pada pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu sorotan mereka berikan terkait penugasan yang diberikan pemerintahan Jokowi terhadap BUMN dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam laporan berjudul "Infrastructure Sector Assesment Program" edisi Juni 2018, Bank Dunia menyatakan untuk menjalankan penugasan yang diberikan, tak jarang pemerintah memberikan keistimewaan kepada perusahaan pelat merah. 

Keistimewaan diberikan dalam beberapa bentuk. Pertama, pemberian suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Tercatat, pada 2015 lalu pemerintah memberikan suntikan modal Rp41,4 triliun untuk 36 BUMN, yang setengah di antaranya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Pada 2016, suntikan modal dinaikkan menjadi Rp53,98 triliun yang 83 persen di antaranya untuk pembangunan infrastruktur. Selain suntikan modal, BUMN juga sering diberikan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dari bank BUMN tanpa uji kelayakan yang jelas dengan suku bunga rendah.

Bank Dunia dalam laporan tersebut menyatakan pemberian penugasan dan insentif tersebut telah menimbulkan masalah. Masalah berkaitan dengan peningkatan jumlah utang BUMN.

Untuk menjalankan penugasan dan membiayai pembangunan infrastruktur, BUMN yang tidak mempunyai dana operasional harus mencari pinjaman. Data Bank Dunia, tingkat utang tujuh BUMN infrastruktur yang ditugaskan pemerintah membangun infrastruktur, pada September 2017 lalu mencapai Rp200 triliun.

Jumlah utang BUMN tersebut naik tiga kali lipat dari tiga tahun sebelumnya atau sebelum mendapatkan penugasan. Utang berpotensi bertambah terus kalau mereka tetap menjalankan penugasan.

Masalah lain, berkurangnya kesempatan investasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Bank Dunia menyatakan suntikan modal, insentif dan kemudahan yang diberikan kepada BUMN dalam menjalankan penugasan telah membuat perusahaan pelat merah di atas angin dalam tender dan lelang proyek infrastruktur.

Fasilitas tersebut telah mengurangi daya saing sektor swasta terhadap BUMN, sehingga membatasi kesempatan mereka untuk dapat memenangkan proyek.

Ilustrasi. (Anadolu Agency/Eko Siswono Toyudho)

Selain penugasan BUMN, Bank Dunia juga memberikan perhatian kepada pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan skema pemerintah badan usaha (KPBU). Bank Dunia dalam laporan setebal 344 halaman tersebut menyatakan sebenarnya pemerintah melalui Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sudah membuat kemajuan yang bagus dalam menetapkan institusi, instrumen dan proses agar proyek berskema KPBU bisa dijalankan.

Dengan kemajuan tersebut, selama 2015 sampai dengan 2017, 13 proyek berskema KPBU dengan nilai total investasi US$8,94 miliar berhasil dijalankan. Tapi menurut mereka, masih ada sejumlah hambatan yang harus diselesaikan pemerintah agar skema tersebut bisa ditingkatkan.

Salah satu hambatan berkaitan dengan kualitas persiapan proyek. Mereka menilai kemauan dan kapasitas yang dimiliki oleh agen pemerintah dalam merencanakan proyek masih kurang. 

Permasalahan tersebut diperparah oleh keengganan Bappenas dalam menolak setiap proposal yang perencanaannya masih kurang tersebut. Selain kualitas persiapan, mereka juga menyoroti buruknya manajemen koordinasi dalam pelaksanaan proyek berskema KPBU.

Dalam pemberian dukungan kepada sektor swasta yang ingin masuk ke dalam proyek berskema KPBU, koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait cukup lemah. Untuk pemberian dukungan berbentuk dana dukungan tunai infrastruktur (Viability Gap Fund) maupun pembayaran layanan ketersediaan (availibility payment) misalnya, sering instansi yang terlibat banyak dan memiliki suara berbeda.

VGF dan Instrumen AP diatur serta dikelola oleh direktorat jenderal yang berbeda di dalam Kemenkeu, dan juga Kementerian Dalam Negeri (Depdagri). Sedangkan ketentuan jaminan untuk dukungan tersebut dikelola terutama oleh PT PII.

Sayang sampai dengan berita ini diturunkan, CNNIndonesia belum bisa mengkonfirmasi ke Bank Dunia perihal laporan tersebut.  Selain Bank Dunia, sorotan terhadap pembangunan infrastruktur era Jokowi sebelumnya juga disampaikan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno.

Sandiaga saat menghadiri Dialog dan Silaturahim Tokoh-tokoh dan Pengusaha se-Jawa Timur mengatakan pembangunan infrastruktur saat ini tidak tepat sasaran. Secara gamblang Bank Dunia sudah mengatakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur RI tidak dilakukan dengan baik, sehingga akhirnya tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak yang baik ke masyarakat.

(aud/agt)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VBfYmm
January 05, 2019 at 12:25AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2VBfYmm
via IFTTT

Read More

VIDEO: Belasan Orang Terjebak 21 Hari di Situs Tambang India

Reuters, CNN Indonesia | Jumat, 04/01/2019 17:25 WIB

Bagikan :  

Jakarta, CNN Indonesia -- 15 orang penambang liar terjebak di dalam tambang selama 21 hari di Meghalaya, India. Pemerintah India sudah mengerahkan pasukan untuk membantu penyelamatan penambang yang masih terjebak.

Hingga Kamis (3/1) air yang membanjiri tambang hanya berkurang satu kaki, dan belum ada tanda-tanda dari para pekerja tambang yang tertimbun.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QoENxQ
January 05, 2019 at 12:25AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2QoENxQ
via IFTTT

Read More