Eks PM Pakistan Kembali Divonis Bersalah Karena Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif kembali divonis bersalah dalam kasus korupsi. Dia dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh pengadilan di Ibu Kota Islamabad pada Senin (24/12) kemarin.

Seperti dilansir CNN, Selasa (25/12), hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Sharif sebesar US$25 juta (sekitar Rp364 miliar). Menurut hakim, Sharif terbukti menyalahgunakan uang negara untuk memperkaya diri, yakni membeli perusahaan baja Al-Azizia Steel Mills.

Menurut hakim, Sharif menggunakan perusahaan itu untuk mencuci uang, menggelapkan pajak, dan menyembunyikan kekayaan di luar negeri. Selepas pembacaan vonis, hakim memerintahkan supaya Sharif langsung diborgol dan dijebloskan ke penjara.

Ini adalah kedua kalinya Sharif dibui dalam kasus korupsi. Dia dan anak sulungnya, Maryam juga dihukum penjara karena rasuah pada Juli lalu. Saat itu Pengadilan Tinggi Islamabad menangguhkan hukumannya hingga September dan menetapkan jaminan sebesar US$ 5000 (Rp72,8 juta).

Tahun lalu Sharif didesak mundur atas keputusan Mahkamah Agung, setelah nama dia dan keluarganya muncul dalam laporan hasil investigasi sejumlah jurnalis soal orang-orang yang menyembunyikan kekayaan di Panama, yang dikenal dengan Panama Papers.

Nama Sharif memang tidak disebut langsung dalam dokumen itu, tetapi dia diduga menyamarkan kekayaannya dengan membuka rekening dan kepemilikan sejumlah properti di luar negeri atas nama anaknya. Padahal, aset itu tidak diberitahukan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Juli lalu Sharif pulang ke Pakistan, ketika menemani istrinya berobat di London, Inggris. Saat itu juga dia langsung ditangkap atas dugaan korupsi dan menyembunyikan properti di luar negeri.

Maryam yang menjadi anggota Partai Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) digadang-gadang menjadi penerus ayahnya. Namun, dia dan suaminya, Muhammad Safdar juga terbukti melakukan korupsi.

Menurut putusan pengadilan pada Juli lalu, Nawaz beserta Maryam dan Safdar dilarang berpolitik selama satu dasawarsa. Sedangkan empat propertinya di London disita oleh negara. (ayp/ayp)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2PYia33
December 25, 2018 at 10:21PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2PYia33
via IFTTT

Read More

Pahami Kekecewaan SBY, TKN Dorong Polisi Usut Kasus Bendera

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Koalisi Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin mendukung kepolisian mengusut kasus dugaan perusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau. Juru Bicara TKN, Lena Maryana Mukti mengatakan dukungan ini sebagai salah satu bentuk empati atas apa yang dirasakan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Lena mengatakan, apa yang terjadi atas atribut Demokrat itu tentu melukai SBY, termasuk juga segenap unsur di Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kami pun bila dalam posisi seperti itu tentunya juga akan merasakan kecewa, sedih dan mungkin ada sedikit amarah juga karena diperlakukan seperti itu," ujarnya di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (17/12).

Lena mendorong polisi mengusut tuntas, lantaran perusakan APK juga tidak dibenarkan oleh undang-undang. "Kami TKN mendukung upaya yang dilakukan oleh polisi," ujar Lena.

Terkait dengan tudingan keterlibatan PDIP dan TKN, Lena mengaku tidak sepakat. Lena mengklaim pihaknya selalu mengingatkan seluruh relawan untuk melakukan kampanye yang sifatnya mengedukasi pemilih.

Bahkan, ia menyebut Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan kontestasi pemilu harus diwarnai dengan pertarungan rekam jejak, prestasi, dan keberpihakan kepada masyarakat.

"Jadi TKN tetap dalam koridor yang sudah digariskan oleh Pak Presiden Jokowi dan Kiai Maruf Amin," ujar Lena.

Sebelumnya, sejumlah baliho, bendera, dan bendera Partai Demokrat yang terpasang di sejumlah ruas jalan di Riau dirusak orang tak dikenal. Hasil penyelidikan Demokrat menyebut pelaku pengerusakan dibayar Rp150 ribu. Demokrat pun telah melaporkan kasus pengerusakan APK tersebut ke Kepolisian.

Kepolisian Daerah Riau membenarkan motif uang dalam dugaan perusakan tersebut. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Inspektur Jenderal Widodo Eko Prihastopo mengatakan terduga pelaku perusakan bendera dan baliho Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau dijanjikan dengan uang sebesar Rp150 ribu oleh seseorang.

Namun, menurut dia, uang tersebut belum diterima oleh terduga pelaku yang berjumlah tiga orang tersebut.

Situasi di Pekanbaru saat sejumlah atribut Demokrat dirusak. (Dok. Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari)

"Motif pelaku karena dijanjikan dibayar Rp150 ribu, tidak ada motif lain," kata Widodo saat memberikan keterangan pers di Pekanbaru, Senin.

Dia meyakini TKN masih melakukan penyelidikan terhadap pihak yang menyuruh tiga pelaku merusak atribut Partai Demokrat hingga saat ini.

"Masih dalam penyelidikan, jadi dijanjikan kamu lakukan ini saya bayar Rp150 ribu," katanya.

(jps/ain)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SQjsiw
December 17, 2018 at 10:21PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2SQjsiw
via IFTTT

Read More

Ketua DPR Sebut Kader Parpol Korup karena Minim Dana Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan kader partai politik kerap terjerat kasus korupsi karena sumber dana tidak cukup untuk membiayai aktivitas partai.

Bamsoet, sapaannya, menyampaikan hal itu dalam forum diskusi bertema "Mewujudkan Sistem Integritas Politik di Indonesia" dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/11).

Menurut Bamsoet, sumber pembiayaan partai yang tidak mencukupi, seperti dari APBN, kerap menyuburkan praktik korupsi. Terutama saat partai memiliki agenda yang memerlukan banyak biaya, seperti munas, rapimnas, dan rakernas.

"Semua membutuhkan biaya dan sumber. Sumber itu biasanya dibebankan kepada kader-kader yang duduk di parlemen, di pemerintahan," kata Bamsoet.

Ia pun menilai sumber dana dari iuran dan sumbangan darurat tanpa tekanan juga tidak cukup untuk membiayai aktivitas partai politik.

Selain itu, Bamsoet juga menyinggung soal pemilihan wali kota dan gubernur yang memerlukan biaya cukup besar.

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah syarat rekomendasi seorang calon bupati, wali kota atau gubernur yang membutuhkan biaya milyaran.

"Itu dikukuhkan dan ada harganya. Kemarin itu untuk bupati, wali kota paling murah Rp 5 miliar. Untuk gubernur bisa ratusan miliar, bahkan bisa Rp200 miliar, Rp300 miliar, paling murah Rp 50 miliar," jelas Bamsoet.

Bamsoet pun tak heran jika banyak pihak yang meletakkan kepentingan kepada partai politik sekarang ini. Karena saat pemilu atau pilkada dana yang sudah diberikan diharapkan bisa kembali.

"Kalau untuk eksis di parlemen paling tidak memerlukan 30 kursi. Modalkan saja Rp50 miliar. Begitu menghadapi pilkada tahun depan sudah balik modal," ujarnya.

Selain itu, Bamsoet juga menyatakan terima kasih kepada KPK karena mendorong kenaikan dana untuk partai oleh negara.

Dalam diskusi tersebut Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bantuan dana untuk partai dari pemerintah sejumlah Rp1000 per suara masih jauh dari dana ideal yang diperlukan partai. Ia pun mengusulkan pembiayaan partai politik secara penuh dari APBN.

"Itu full dibiayai negara, kemudian implikasinya adalah auditnya sudah dalam sekali dan diumumkan ke seluruh masyarakat," kata Agus. (ani/pmg)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FV27TR
December 04, 2018 at 10:21PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2FV27TR
via IFTTT

Read More

Bentrok Mahasiswa Papua dengan Ormas Surabaya, 16 Orang Luka

Jakarta, CNN Indonesia -- Aksi demonstrasi berujung ricuh saat ratusan orang dari Aliansi Mahasiswa Papua Surabaya bentrok dengan ormas setempat, Sabtu (1/12). Bentrokan terjadi saat para mahasiswa Papua di Surabaya berdemonstrasi dalam peringatan 57 tahun Papua Barat di Jalan Pemuda Surabaya, Sabtu pagi.

Pengacara yang mendampingi aksi mahasiswa, Veronica Koman, mengatakan setidaknya 16 orang mahasiswa mengalami cedera akibat bentrokan dengan oknum ormas. Veronica mengatakan dari ke 16 orang itu, tiga orang mengalami luka parah, yakni pendarahan daerah kepala akibat lemparan batu dan botol.

"Mendapat lemparan batu dan botol, ada juga yang mendapatkan pukulan tongkat" kata Veronica saat dikonfirmasi, CNNIndonesia.com.

Veronica mengatakan kejadian itu bermula saat 300-an mahasiswa Papua melakukan unjuk rasa memperingati ulang tahun Papua Barat ke-57 tahun, dengan titik awal di Monumen Kapal Selam, Surabaya.

Di tengah jalan menuju lokasi rencana unjuk rasa dilakukan di Gedung Negara Grahadi, mahasiswa papua, kata dia, dicegah oleh sekelompok massa tandingan yang berasal dari ormas gabungan kepemudaan, di depan Gedung RRI.

"Mahasiswa tetap dalam satu barisan, sementara ormas mengepung dari kanan, kiri, depan, sampai belakang kami," kata Veronica.

Saat itulah, massa tandingan mulai melakukan tindakan pelemparan batu, pelemparan botol air mineral, hingga serangan verbal. Bentrokan pun sempat terjadi.

Beruntung, kata dia, petugas kepolisian sigap menjaga kondisi keamanan hingga bentrokan yang lebih besar tak sampai terjadi. Ia pun mengapresiasi hal itu.

"Saya mengapresiasi petugas kepolisian yang telah menjaga jalannya unjuk rasa dengan relatif baik, hingga pihak mahasiswa juga bisa penyampaian aspirasinya hingga pernyataan sikap selesai dibacakan," kata dia.

Tak lama setelahnya, polisi lalu meminta mahasiswa dan massa tandingan untuk membubarkan diri. Jalan Pemuda yang tadinya ditutup akhirnya pada pukul 09.00 WIB barangsur dibuka.

Veronica mengatakan ratusan mahasiswa Papua membubarkan diri dan kembali ke asrama mereka yang berada di bilangan Kalasan, Tambaksari, Surabaya.

"Saat ini, teman-teman sudah kembali ke asrama, tiga orang yang luka juga telah mendapatkan perawatan medis dengan baik, oleh teman-temannya," kata dia.

Sementara itu, Jubir mahasiswa Papua, Dorlince Iyowau mengatakan dalam aksi ini, mahasiswa Papua dari se-Jawa dan Bali ini menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Hal itu biasa diperingati para mahasiswa Papua selama bertahun, dan tahun ini Surabaya dipilih menjadi titik pusat aksi tersebut.

"Aksi tadi memperingati 57 tahun yang setiap tahunnya kami memperingati, namun kali ini kami pusatkan di Surabaya, karena kota ini tingkat represivitas kepada kawan-kawan masif," kata dia. (frd/ain)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Ea68Cc
December 01, 2018 at 10:21PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Ea68Cc
via IFTTT

Read More