Eddy Soeparno Belum Terima Surat Mundur Bendum PAN

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan belum menerima surat pengunduruan diri Bendahara Umum (Bendum) PAN Nasrullah. Eddy juga belum mengetahui alasan mundur Nasrullah sebagai pengurus pusat partai berlambang matahari tersebut.

"Saya belum dapat tembusan suratnya. Saya juga belum tahu alasannya," kata Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/12).

Nasrullah menyerahkan surat pengunduran diri tertanggal 20 Desember 2018 kepada Ketum PAN Zulkifli Hasan. Surat pengunduran diri Nasrullah itu tersebar di kalangan wartawan.

Eddy mengaku belum mengetahui bila benar surat tersebut sudah diserahkan kepada Zulkifli Hasan. Dia menyatakan akan memastikan keberadaan surat pengunduran diri Nasrullah besok.

"Kami kan sejak dua hari ini libur. Besok mungkin baru diterima di kantor," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo dan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengonfirmasi pengenduruan diri Nasrullah sebagai Bendum PAN.

Nasrullah disebut memutuskan mundur sebagai pengurus karena ingin fokus pada bisnis dan keluarga. Dia juga disebut ingin fokus pada pemilihan legislatif. Nasrullah termasuk dalam daftar calon legislatif untuk daerah pemilihan Jawa Tengah.

Pengunduran diri Nasrullah dibantah karena memutuskan mendukung pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Diketahui PAN salah satu partai pengusung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (fra/lav)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GDMwbL
December 26, 2018 at 01:43AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2GDMwbL
via IFTTT

Read More

SBY: Kami Ingin Sukseskan Pak Prabowo Sebagai Presiden

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan pihaknya akan berupaya untuk mendorong Capres nomor urut 01 Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2019.

"Perlu saya sampaikan Demokrat sebagaimana yang sering ditanyakan apa strateginya, apa lebih mengutamakan pemilu legislatif atau pemilu presiden. Ya, kami menetapkan tujuan kembar, double track strategi yaitu memenangkan pemilu legislatif kami ingin memenangkkan suara tinggi, dan kami ingin sukseskan Pak Prabowo menjadi presiden lima tahun mendatang," kata SBY dalam jumpa pers bersama Prabowo yang menyambangi kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12).

SBY mengatakan hal tersebut pun didiskusikan antara dirinya dengan Prabowo yang mendatangi kediamannya pada petang tadi. Menurutnya, pertemuan tersebut adalah bentuk ikhtiar antara pejabat teras Partai Demokrat dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno untuk memenangkan perjuangan politik dalam pemilu 2019 mendatang.

"Kami berdua menyadari dua-duanya (pileg dan pilpres) penting. Oleh karena itu ini kesempatan baik setelah tiga bulan tidak melaksanakan pertemuan, sore ini kami memiliki pandangan yang sama bahwa tujuan perjuangan politik pemilu serentak ini suksesnya pileg dan pilpres," kata SBY.

Ia menegaskan Partai Demokrat sebagai bagian dari koalisi Adil Makmur pengusung Prabowo-Sandi ingin memenangi Pilpres, sekaligus meraih suara banyak dalam pemilu legislatif.

"Kami tentu ingin Pak Prabowo menang dalam pilpres, tetapi Gerindra dan Demokrat juga sukses suara besar di parlemen," ujar Presiden keenam RI tersebut. (fra)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UYjxCG
December 22, 2018 at 01:43AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2UYjxCG
via IFTTT

Read More

Alasan Pemerintah Ubah Batas Harga Pungutan Ekspor Sawit

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan aturan baru tentang pungutan ekspor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan produk turunannya oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Dalam beleid pungutan ekspor terbaru, ada kenaikan pada batasan lapisan harga yang dikenai pungutan dari rencana pemerintah sebelumnya.

Disebutkan, pemerintah membebaskan pungutan ketika harga CPO dan produk turunannya berada di bawah US$570 per ton. Padahal sebelumnya batas bawah harga CPO adalah di bawah US$500 per ton.

Dalam aturan terbaru, ketika harga CPO dan produk turunannya berada di rentang US$570 per ton-US$619 per ton, maka akan dikenai pungutan bervariasi sebesar US$5, US$10, US$15, dan US$25.

Lalu, jika harga CPO dan turunannya kembali melejit hingga di atas US$619 per ton, maka akan dibebankan pungutan bervariasi di rentang US$10, US$20, US$30, US$40, dan US$50.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan perubahan tersebut lantaran adanya perbedaan harga acuan CPO yang digunakan saat rapat penentuan perubahan tarif pungutan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan harga acuan CPO yang digunakan Kementerian Keuangan dalam menyusun regulasi.

Saat rapat, pemerintah menggunakan harga CPO acuan dari Bursa Derivatif Malaysia. Sedangkan Kementerian Keuangan menggunakan acuan harga CPO dari Bursa Komoditas Rotterdam. Keduanya merupakan acuan harga internasional untuk CPO dan produk turunannya.

"Data CIF Rotterdam itu secara rata-rata lebih mahal US$70 dibandingkan dengan Malaysia. Angkanya bedanya US$70 tidak ada masalah," jelas Darmin di Hotel Sahid, rabu (5/12).

Dengan penerbitan PMK tersebut, Darmin mengatakan, maka BPDP tidak mengenakan pungutan kepada eksportir CPO dan turunannya saat ini. Pasalnya, harga sawit anjlok cukup dalam di bawah batas harga yang dikenai pungutan dalam PMK baru.

"Jadi sudah berlaku karena tidak boleh terlalu lama itu keluar PMK-nya, karena eksportir sudah menunggu beberapa hari ini (aturan) keluar dulu baru ekspor," ujarnya.

Sebelumnya, pungutan sawit oleh BPDP-KS dilakukan pemerintah untuk mendorong hilirisasi produk sawit. Dana pungutan selama ini digunakan untuk mensubsidi selisih harga biodiesel dan program peremajaan (replanting) kelapa sawit.

(ulf/lav)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Qc5OcT
December 06, 2018 at 01:43AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Qc5OcT
via IFTTT

Read More

Polisi Bantah Kasus Hina Jokowi dan Prabowo Beda Penganganan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pihak kepolisian membantah penyelidikan kasus penghinaan terhadap Joko Widodo dan Prabowo Subianto ditangani dengan pola yang berbeda.

Bantahan ini disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Syahar Diantono guna merespons pernyataan sejumlah masyarakat yang menilai penyelidikan kasus dugaan penghinaan Jokowi dengan terlapor Habib Bahar bin Ali bin Smith berjalan lebih cepat dibandingkan kasus dugaan penghinaan terhadap Prabowo yang dilakukan Bupati Boyolali Seno Samodro.

Syahar mengatakan, penanganan setiap kasus yang diterima polisi sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, penyidik pun dapat mempertanggungjawabkan seluruh proses penyelidikan kasus yang telah dilakukan

"Semuanya sudah diatur dalam KUHAP bagaimana caranya dan semua sudah sesuai dengan prosedur dan bisa dipertanggungjawabkan oleh penyidik," kata Syahar di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan pada Selasa (4/12).

Syahar menegaskan polisi selalu melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur. Setiap kasus di kepolisian menurutnya memiliki bobot yang berbeda-beda.

"Tentunya penyidik telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedural dan setiap kasus sudah punya bobotnya masing-masing," ucap dia.

Habib Bahar dilaporkan oleh Jokowi Mania pada 28 November 2018 karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan dengan menyebut Jokowi sebagai pengkhianat negara dan rakyat. Habib Bahar juga menyebut Jokowi sebagai seorang banci.

Tiga hari berselang, Bareskrim telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Habib Bahar. Bahkan, berdasarkan keterangan Syahar pada Senin (3/12) diketahui bahwa sebanyak 11 saksi dan empat ahli telah diperiksa terkait kasus Habib Bahar.

Sementara itu, Seno diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian terhadap Prabowo. Seno dilaporkan oleh salah seorang yang mengaku berasal dari Advokat Pendukung Prabowo, Ahmad Iskandar ke Bareskrim pada Senin (5/11).

Sehari berselang, kasus itu pun telah dilimpahkan ke Polda Jawa Tengah lantaran jumlah kasus yang ditangani oleh Bareskrim sudah terlalu banyak saat ini.

Penyelidikan kasus tersebut pun masih berjalan di tempat lantaran polisi masih menunggu analisis dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan analisis Bawaslu penting karena kasus itu dinilai berkaitan dengan proses Pemilu 2019. Menurut dia, analisis Bawaslu akan menentukan apakah kedua kasus mengandung unsur pelanggaran pemilu atau tidak.

Sejumlah masyarakat mempertanyakan netralitas polisi karena menilai penyelidikan kasus dugaan penghinaan Jokowi dengan terlapor Habib Bahar bin Ali bin Smith berjalan lebih cepat dibandingkan kasus dugaan penghinaan Prabowo.

Salah satunya, pemilik akun media sosial Twitter @Ghoz4ly. Ia mempertanyakan alasan polisi yang terkesan lambat dalam menyelidiki kasus dengan terlapor pihak-pihak pendukung Jokowi.

"Giliran kasus Habib Bahar cepat Kali Penyidik melakukan Pemeriksaan bahkan sampai Pencekalan, Tapi giliran: Bupati Boyolali, Permadi Arya, Husin Sihab, Denny S, dan pendukung Jokowi lainnya kok terkesan lambat...? Inikah Netralitas mu..?" cuit @Ghoz4ly, Selasa (4/12). (mts/gil)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ANWx03
December 05, 2018 at 01:43AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2ANWx03
via IFTTT

Read More

Kata-kata Terakhir George H.W Bush Sebelum Meninggal

[unable to retrieve full-text content]

Sebelum menghembuskan napas pada Jumat malam (1/12) lalu, George H.W Bush sempat menelpon anaknya George W Bush dan mengucapkan kata terakhir.
https://ift.tt/2FPm8LE
December 03, 2018 at 01:43AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2FPm8LE
via IFTTT

Read More

Soal Sanksi Boeing, Menhub Masih Tunggu Rekomendasi KNKT

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi masih menunggu rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait pengenaan sanksi terhadap Boeing Airplanes selaku produsen pesawat udara tipe Boeing 737 Max 8.

Boeing 737 Max 8 merupakan tipe pesawat yang digunakan penerbangan Lion Air JT-610 yang mengalami kecelakaan pada akhir Oktober lalu.

"Nanti kami lihat rekomendasi KNKT seperti apa," ujar Budi usai menghadiri Forum Komunikasi Kelitbangan di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (27/11).

Terkait bentuk sanksi Budi belum bisa membeberkan. Pasalnya, jenis sanksi yang dijatuhkan juga harus menunggu hasil investigasi KNKT.

"Belum tahu bentuknya (sanksi) tunggu rekomendasi KNKT," ujarnya.

Sebelumnya, Budi telah menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Penerbangan.

Dalam instruksi tertanggal 5 November tersebut, Budi telah memerintahkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana Banguningsih Pramesti untuk segera mengambil langkah pengenaan sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dalam kecelakaan naas tersebut.

Selain Boeing Airplanes, Kemenhub juga akan mengenakan sanksi kepada PT Lion Mentari Airlines dan personil penerbangan yang terkait langsung dengan kecelakaan pesawat Lion Air itu.

Selain Boeing Airplanes, Budi juga memerintahkan Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan Inspektur Penerbangan untuk segera memeriksa dokumen dan kompetensi personil.

(sfr/lav)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2r6aYYL
November 28, 2018 at 01:43AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2r6aYYL
via IFTTT

Read More

Polisi Belum Terima Pemberitahuan Reuni Aksi 212 di Monas

Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya belum menerima surat pemberitahuan kegiatan reuni Aksi 212 yang rencananya diselenggarakan di Monumen Nasional pada 2 Desember mendatang. Kegiatan reuni itu dihelat oleh Persaudaraan Alumni 212.

"Belum ada surat pemberitahuan," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Senin (19/11).

Lantaran belum ada surat pemberitahuan, Argo mengatakan pihaknya belum dapat menentukan jumlah personel pengamanan untuk menjaga keberlangsungan acara.

Dia pun masih menunggu pihak penyelenggara memberikan surat pemberitahuan itu ke Polda Metro Jaya.

"Nanti kalau sudah ada surat pemberitahuan kami cek. Kami belum tahu berapa banyak (massa) yang akan itu (datang)," tuturnya.

Persaudaraan Alumni 212 berencana menghelat reuni akbar Aksi 212 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta pada 2 Desember mendatang. Reuni tersebut merupakan yang kedua setelah PA 212 menggelar acara serupa pada 2017 lalu.

"Insya Allah," kata Ketua PA 212 yang juga juru bicara FPI Slamet Maarif saat dikonfirmasi, Jumat (19/10).

Salah satu rangkaian Aksi 212 di Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Rencana reuni diperoleh berdasarkan dua foto berisi ajakan reuni akbar Aksi 212 yang diterima CNNIndonesia.com.

Pada foto pertama tertulis Reuni Akbar Mujahid 212 Monas 2 Desember 2018. Kemudian pada foto kedua, tertulis Reuni ke-2 Alumni 212 dan Deklarasi Akbar Relawan Prabowo-Sandi dari Seluruh Indonesia.

Aksi Damai Bela Islam 2 Desember (212) pertama kali dilaksanakan di kawasan Monas pada 2016 silam. Kala itu, massa yang hadir menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk bertanggungjawab terhadap pernyataannya yang dianggap menghina agama Islam.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara terpisah mengatakan pihaknya tidak melarang kegiatan apapun yang berlangsung di Monas termasuk reuni akbar 212 tersebut. Namun untuk izin penyelenggaraan acara, Anies menyebut hal itu tetap menjadi kewenangan polisi.

"Tidak ada larangan," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (19/11).

(gil)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FsN7MM
November 20, 2018 at 01:43AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2FsN7MM
via IFTTT

Read More

Pansus DPRD DKI Realokasi PMD BUMD Terbentuk Pekan Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan panitia khusus (pansus) yang akan melakukan penyelidikan terhadap realokasi penyertaan modal daerah (PMD) yang mengendap di 10 BUMD akan terbentuk minggu depan.

Pembentukan pansus itu, kata Taufik harus segera diselesaikan agar proses penyelidikan bisa segera dilakukan. Mengingat pengendapan PMD ini ia sebut sebagai penyimpangan yang besar.

"Minggu depan selesai (pansus terbentuk), pansus ini penting, ini penyimpangan besar menurut saya Rp650 miliar," kata Taufik saat dihubungi, Jumat (16/11).

Taufik menjelaskan mekanisme pembentukan pansus tersebut dilakukan oleh pimpinan dewan yang menyampaikan kepada fraksi untuk menentukan siapa yang ditunjuk masuk ke dalam pansus.

Nantinya, dari fraksi akan mengirimkan utusan nama-nama yang tergabung dalam pansus. Untuk utusan dari tiap fraksi, sambung Taufik, bisa berbeda-beda menyesuaikan dengan jumlah kursi fraksi di DPRD.

Taufik menyebut idealnya anggota pansus berjumlah sekitar 22 anggota dewan

"Kalau (sudah) terbentuk, nanti pansus bekerja," ujat Taufik.

Taufik menuturkan fokus dari pansus tersebut akan melakukan penyelidikan terhadap dana PMD yang mengendap di 10 BUMD. Apalagi, ada dana PMD mengendap yang diketahui direalokasi ke proyek lain tanpa persetujuan dari DPRD.

"Yang jelas kenapa ada pansus kemarin kan baru terbuka, ternyata uang digunakan bukan untuk yang diajukan," ucapnya.

Lebih dari itu, Taufik menegaskan dana PMD yang mengendap sebesar Rp1,1 triliun saat ini dimoratorium atau ditangguhkan terlebih dulu sambil menunggu hasil penyelidikan pansus.

Sebelumnya, Banggar DPRD DKI memutuskan membentuk pansus guna menyelidiki BUMD yang melakukan pengalokasian kembali atau realokasi anggaran PMD yang mengendap. Pasalnya, realokasi yang dilakukan BUMD tersebut ternyata tidak memiliki aturan atau dasar hukum.

Hal itu diketahui setelah Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto menuturkan ada PMD mengendap milik Jakpro yang telah direalokasi untuk proyek lain tanpa ada persetujuan dari DPRD DKI.

"Banggar merekomendasikan dibentuk pansus untuk menyelidiki penggunaan PMD di semua BUMD, kita setujui ya," kata Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana, Kamis (15/11). (dis/osc)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Dqhr8f
November 17, 2018 at 01:43AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Dqhr8f
via IFTTT

Read More