Jika Amerika Serikat Tak Bernafsu Lagi Jadi Polisi Dunia

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump tak pernah berhenti membuat kejutan selepas dilantik. Jelang tutup tahun dia menyatakan berencana menarik seluruh pasukan yang dikirim ke Suriah.

Hal ini membuat sekutu Negeri Abang Sama yakni Inggris dan Prancis sangat terkejut. Peta permainan di Suriah pun langsung berubah. Atas keputusan itu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran, Hassan Rouhani tersenyum karena mereka sudah tak punya lawan kuat lagi di Suriah.

Trump juga sepertinya tak lama lagi bakal menarik setengah dari jumlah pasukan mereka di Afghanistan.

Melalui serangkaian cuitannya melalui media sosial Twitter, Trump menyatakan alasan mengapa dia melakukan hal itu.

Dia ingin mengakhiri permainan AS sebagai 'polisi dunia' yang sudah berjalan puluhan tahun. Banyak konsekuensi harus ditanggung dari kebijakan itu.

"Memangnya AS ingin menjadi polisi di Timur Tengah, dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali menghamburkan uang triliunan dan nyawa untuk melindungi pihak lain, yang sebagian justru tidak senang dengan apa yang kami lakukan? Apakah kami mau berada di sana selamanya? Sekarang waktunya memberikan yang lain kesempatan bertempur," cuit Trump beberapa waktu lalu.

Trump beralasan mereka berada di Suriah hanya untuk memerangi kelompok Negara Islam Irak dan Syam (ISIS). Di matanya ISIS sudah tumbang, maka dari itu buat apa berlama-lama berada di sana. Menteri Pertahanan James Mattis memilih mundur setelah berbeda pendapat dengan Trump.

"Ini enggak adil kalau semua bertumpu kepada kami. Kami enggak mau dimanfaatkan oleh negara-negara yang menggunakan angkatan bersenjata kita untuk melindungi diri mereka. Mereka enggak bayar dan dan seharusnya melakukan itu," ujar Trump di sela-sela kunjungan mendadak di Irak pada.

Iring-iringan pasukan Amerika Serikat di Suriah. (DELIL SOULEIMAN / AFP)

"Pasukan kami tersebar di hampir seluruh dunia. Kami ada di negara-negara yang orang tidak pernah dengar sebelumnya. Terus terang itu konyol," sambung Trump.

Sejak dilantik, Trump ngotot menjalankan program America's First. Sebagai pebisnis, naluri hitungan untung ruginya dipakai dalam menghasilkan kebijakan dalam dan luar negeri. Hanya saja sejumlah negara selama ini telah bergantung kepada militer AS untuk menghadapi pemberontak atau bahkan teroris.

Contohnya Afghanistan. Dengan menggebu-gebu AS menyerbu negara itu pada 2011 dengan dalih menggempur Taliban yang dianggap bersekongkol dengan Al-Qaidah dan menyembunyikan mendiang Usamah bin Ladin. Sudah 17 tahun berlalu, ternyata Taliban tak kunjung tunduk.

AS punya banyak teman, tetapi jumlah musuhnya juga tak kalah bejibun. Tengok juga Libya dan Irak yang kini berantakan karena campur tangan militer AS, dengan alasan menumbangkan rezim diktator. Tingkat kekerasan di sana cukup tinggi, bahkan ada ungkapan 'tiada hari tanpa bom.'

Prajurit AS di Afghanistan. (REUTERS/POOL//Earnie Grafton)

Di sisi lain, perang juga merenggut nyawa muda-mudi AS. Sebagian pulang dengan selamat, lainnya harus menanggung menjadi cacat akibat luka dalam pertempuran.

Di sini Trump berpikir ada baiknya menghemat uang negara ketimbang perang tidak jelas hasilnya di negeri orang. Toh di dalam negeri juga mereka mengalami masalah pengangguran, gelombang pendatang dan kemiskinan yang tak kalah merepotkan. Industri mereka harus bersaing lebih ketat di pasar.

Kehadiran AS melalui militer bak pisau bermata dua. Mereka memang membuat kondisi di sebagian wilayah relatif stabil karena keberadaan senjata-senjata canggih. Namun, keputusan Trump juga memicu kekhawatiran kelompok ekstremis akan bangkit.

"Tidak butuh imajinasi lebih untuk membayangkan stabilitas digantikan dengan kekacauan. Ribuan orang bisa kocar-kacir jika salah ambil keputusan," kata Kepala Komite Relawan Dunia, David Miliband.

Hal ini menjadi simalakama. Namun, keputusan harus diambil. Geopolitik bisa dipastikan berubah jika memang AS benar-benar ingin menyudahi peran sebagai polisi dunia. (ayp/ayp)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Q6sc2o
December 29, 2018 at 04:37AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2Q6sc2o
via IFTTT

Read More

Pertamina Genjot Kepemilikan SPBU

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) akan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) di atas ruas tol yang dioperasikan oleh PT Hutama Karya (Persero) Tbk dan anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yaitu PT Waskita Toll Road.

Selain itu, Pertamina akan menggunakan jasa konstruksi dari Hutama Karya dan Waskita Karya untuk membangun SPBU tersebut. Kedua rencana ini disepakati dalam penandatangan Nota Kesepahaman antar ketiga pihak yang disaksikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Rini mengatakan kerja sama antara Pertamina dengan kedua perusahaan karya ini dilakukan agar BUMN minyak tersebut bisa mengejar target kepemilikan SPBU mencapai 25 persen. Sementara saat ini, total kepemilikan SPBU oleh Pertamina baru sekitar 5 persen dari total mencapai 5.000 SPBU yang tersebar di Tanah Air.

"Kami mau minimal ke depan sekitar 25 persen yang benar-benar dipunyai dan dikontrol oleh Pertamina. Itu targetnya dua tahun ke depan," ujarnya di Kementerian BUMN, Senin (3/12).

Lebih lanjut, Rini menjelaskan Pertamina sangat perlu untuk meningkatkan porsi kepemilikan SPBU di Indonesia agar jaminan distribusi BBM kepada masyarakat semakin tinggi. Khususnya, ketika terjadi kondisi mendesak, seperti bencana alam.

Hal ini, katanya, berkaca pada kejadian gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Ia mengisahkan, kala itu korban bencana alam kesulitan mendapatkan pasokan BBM karena SPBU yang ada di dua lokasi bencana itu tidak beroperasi.

SPBU itu, sambungnya, tidak beroperasi lantaran dimiliki oleh individu dan swasta yang tidak memiliki beban kewajiban distribusi BBM dalam keadaan apapun, seperti halnya SPBU yang dimiliki oleh Pertamina. Oleh karenanya, ketika bencana terjadi, pemilik SPBU cenderung menutup usahanya dan mengamankan diri dari lokasi bencana.

(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

"Kemarin di Palu cukup susah karena mereka pergi, akhirnya kami terpaksa tunggu sampai bisa bawa dispenser dari Jawa lewat Balikpapan dan lainnya. Kalau ini milik Pertamina kan, kalau ada apa-apa tinggal minta Pertamina langsung gerak," jelasnya.

Di sisi lain, Rini bilang, Pertamina perlu meningkatkan kepemilikannya sebagai bentuk penetrasi pasar guna menyaingi para distributor BBM dari pihak luar. Misalnya, Chevron, Shell, Total, dan lainnya.

"Karena ke depan persaingan BBM semakin luas. Mereka semua bisa masuk jadi harus jaga kehadiran Pertamina di masyarakat," katanya.

Selain itu, pembangunan SPBU oleh Pertamina di beberapa ruas jalan tol juga dirasa tepat lantaran pemerintah memang sedang mengebut berbagai proyek jalan tol, baik yang ada di Sumatera, Jawa, maupun Papua. "Targetnya ini semua selesai sebelum Lebaran 2019, karena salah satu permasalahan saat mudik adalah ketersediaan BBM di tol," tuturnya.

Dalam kerja sama antara Pertamina dan Hutama Karya, perusahaan migas raksasa akan membangun SPBU di beberapa ruas jalan tol, mulai dari ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang, dan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung.

Pembangunan juga akan dilakukan; di Tol Palembang-SP Indralaya, Tol Palembang-Tanjung Api-api, Tol Pekanbaru-Dumai, Tol Kisaran-Tebing Tinggi, dan Tol Medan-Binjai. Dari beberapa ruas jalan tol itu, rencananya akan dibangun sebanyak 20 SPBU di ruas tol yang dioperasikan oleh Hutama Karya.

Namun rencananya, baru sekitar 13 SPBU yang akan dibangun dan selesai pada April 2019. Sedangkan 7 SPBU lainnya ditargetkan selesai bertahap hingga Desember 2021.

Sementara dengan Waskita Toll Road, rencananya akan dibangun 8 SPBU di beberapa ruas tol yang dioperasikan oleh anak usaha Waskita Karya itu. Ruas tol tersebut, yaitu Tol Kanci-Pejagan, Tol Pejagan-Pemalang, dan Tol Pemalang-Batang. Kendati begitu, ketiga perusahaan belum ingin memberi rincian biaya investasi yang diperlukan.

(uli/agt)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FZT3NF
December 04, 2018 at 04:37AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2FZT3NF
via IFTTT

Read More

Pemerintah Bakal Gunakan Dolar untuk Biaya Haji 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Agama (Kemenag) berencana kembali menggunakan kurs dolar Amerika Serikat (AS) untuk biaya haji 2019, setelah pada tahun ini menggunakan satuan rupiah. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (26/11).

Menteri Agama Lukman Hakim menjelaskan usulan itu diajukan lantaran 95 persen pembayaran penyelenggaraan ibadah haji dilakukan dengan satuan dolar AS dan riyal Arab Saudi, dan hanya 5 persen menggunakan rupiah.

"Fluktuasi perubahan kurs mata uang rupiah terhadap, baik dolar maupun riyal itu kan juga senantiasa mengalami perubahan. Oleh karenanya akan lebih aman bagi semua kita untuk penetapan biaya haji dengan US Dollar," kata Lukman usai rapat dengan Komisi VIII DPR, di kompleks parlemen.

Menurut Lukman, berdasarkan pengalaman tahun ini yang menggunakan satuan rupiah, ada selisih mencapai Rp500 miliar yang harus dibayar pemerintah akibat pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS.

"Oleh karenanya di 2019 sebaiknya kita tak mengulang peristiwa seperti itu," kata dia.

Dengan kembali menggunakan kurs dolar AS, Lukman mengklaim jemaah tidak akan dirugikan karena pelunasan pembayaran tinggal disesuaikan dengan kurs rupiah saat itu. Jemaah juga disebut tetap dapat membayar setoran biaya haji dengan kurs rupiah.

"Pada saat pelunasan itulah kurs itu ditetapkan. Jadi setiap calon jemaah haji pada sisi US Dollar sama, tapi berapa rupiah yang harus dia bayarkan tergantung dari kapan dia melakukan pelunasan," katanya.

Hingga kini, pemerintah dan DPR kata dia masih membahas biaya haji 2019. Namun, pemerintah mengusulkan biaya haji 2019 sebesar 2.675 dolar AS atau naik 43 dolar AS dari tahun sebelumnya.

Lantas, Lukman menjelaskan ada tiga variabel yang menyebabkan kenaikan biaya haji 2019. Pertama, kenaikan biaya sewa dan avtur bahan bakar pesawat yang mencapai 43 dolar AS.

Kedua, kenaikan transportasi darat dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya dari Jedah ke Mekah yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi sebagai imbas peremajaan bus.

Ketiga, kata dia, upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah khususnya di Arafah dengan melengkapi tenda dengan penyejuk udara atau AC.

"Sebenarnya kenaikan itu riilnya itu bisa sampe 143 atau 148 dolar AS tapi kita lalu kemudian kita mencoba menyeimbangkan dengan indirect cost-nya, sehingga kenaikan yang harus dibayar jemaah itu hanya 43 dolar AS," ujarnya.

Meski demikian, Lukman menegaskan angka tersebut masih bersifat usulan yang akan dibahas di tingkat panitia kerja (panja) bersama Komisi VIII DPR. (swo/dea)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PSpZfH
November 27, 2018 at 04:37AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2PSpZfH
via IFTTT

Read More