Belajar dari Tsunami Selat Sunda, Pesisir Perlu Diatur Ulang

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah diminta menegakkan regulasi kelola tata ruang pemanfaatan daerah pesisir berbasis kebencanaan, terutama penentuan batas sempadan pantai sesuai Peraturan Presiden No. 51/2016. Hal itu guna mengantisipasi bencana tsunami seperti yang terjadi belakangan ini.

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, sedangkan batas sempadan pantai adalah ruang tepian pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu.

"Perpres mengamanatkan pemerintah daerah dalam perda tata ruang, di mana penghitungan batas sempadan pantai untuk daerah tertentu yang berpotensi tsunami harus memperhatikan perlindungan terhadap gempa atau tsunami. Jadi tidak semua daerah garis sempadan pantainya sama 100 meter," papar Ketua Bidang Mitigasi Bencana Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Widjo Kongko melalui keterangan tertulis, Selasa (25/12), Selasa (25/12).

Terkait bencana tsunami yang terjadi di Selat Sunda 22 Desember lalu, dia menilai hal itu peristiwa yang tak lazim karena tak didahului dengan gempa tektonik.

"Ini adalah peristiwa fenomenal, jarang terjadi, dan tak lazim karena tidak didahului gempa tektonik sehingga masyarakat di sekitar pantai tak sadar melakukan evakuasi mandiri," ujar Widjo.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan kepundan atau kawah gunung Anak Krakatau yang kolaps merupakan penyebab utama tsunami Selat Sunda.

Widjo menyebut hingga saat ini memang belum ada sistem peringatan dini tsunami selain yang dipicu oleh gempa tektonik. Akibatnya, BMKG pun tak mengeluarkan peringatan dini ke masyarakat terkait bencana tsunami.

"Sistem peringatan dini tsunami BMKG baru akan bekerja jika sumber tsunaminya adalah gempa tektonik. Jadi yang sumbernya bukan dari gempa tektonik seperti saat ini tidak tersedia di BMKG," katanya.

Peristiwa ini juga mengingatkan pada hasil penelitian Widjo yang disampaikan 3 April lalu. Saat itu Widjo menyampaikan ada potensi tsunami setinggi 57 meter yang akan menerjang Pandeglang, Banten. Hasil penelitian itu sempat berpolemik karena dianggap menimbulkan keresahan.

Padahal, menurut Widjo, penelitian itu merupakan hasil dari sejumlah skenario permodelan tsunami. Ia pun menyatakan bakal mengkaji kembali terkait mitigasi kebencaanaan terkait tsunami.

Tim PII, lanjut Widjo, telah mengirim tim ke lokasi bencana untuk mengumpulkan sejumlah data demi analisis lebih lanjut.

"PII Banten sedang melakukan pengumpulan data dari semua stakeholders, termasuk dari pengurus dan anggota PII di cabang, perguruan tinggi, serta unsur masyarakat," kata Ketua PII Wilayah Banten Eden Gunawan.

Eden mengatakan data-data yang terkumpul nantinya akan disampaikan kepada PII Pusat agar dapat menjadi bahan Root Cause Analysis untuk pertimbangan pengambil keputusan dalam jangka pendek. (pris/lav)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VbJYor
December 25, 2018 at 09:33PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2VbJYor
via IFTTT

Read More

Soal Dana Kampanye, Hasto Sebut Prabowo-Sandi Orang Tajir

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengkritik calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang sempat meminta sumbangan dana kampanye kepada relawan.

Ia menyebut itu tak seharusnya dilakukan karena Prabowo maupun Sandiaga termasuk golongan kaya di Indonesia.

"Kami enggak urusin rumah tangga orang, tapi Prabowo dan Sandi kan tercatat orang tajir di republik ini," kata Hasto di salah satu hotel di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Jumat (23/11)

Dia mengatakan pihak TKN Jokowi-Ma'ruf sendiri tak memiliki kesulitan soal dana kampanye di Pilpres. Sebab, pihaknya mengandalkan dana gotong royong melalui dana partisipasi dari masyarakat untuk menggalang dukungan.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Kami semua gotong-royong dengan baik," ucapnya.

Meski demikian, Hasto mengeluhkan pihaknya tak bisa mensosialisasikan rekening dana kampanye paslon Jokowi-Ma'ruf ke publik dengan baik karena terbentur regulasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kami mau iklan sosialisasi rekening, tapi enggak diizinkan Bawaslu," kata dia.

Oleh karenanya, ia, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal PDIP itu, mengimbau agar KPU maupun Bawaslu dapat meninjau kembali peraturan tersebut.

"KPU Bawaslu harus meninjau kembali seluruh peraturan yang berkaitan dengan upaya untuk sosialisasi rekening dana kampanye yang memasukkan gambar Paslon," kata dia.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan partai-partai di Koalisi Adil Makmur bukan partai yang memiliki sumber pendanaan berlimpah.

Sehingga bantuan sumbangan dari pendukung sangat dibutuhkan untuk membantu dana pemenangan yang masih miskin alias serba kekurangan.

"Kemudian tolong, terpaksa aku minta bantuan dari kalian semua karena kita kekurangan dana perjuangan. Kami minta kerelaan yang mau bantu Rp2 ribu, Rp5 ribu, Rp10 ribu, Rp20 ribu. Kami nanti akan umumkan rekeningnya," ujar Prabowo pada kesempatan itu.

(rzr/arh)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PPAwZ1
November 23, 2018 at 09:33PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2PPAwZ1
via IFTTT

Read More

Pemprov DKI Bangun Turap, Waring Kali Item Dicopot

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencopot waring atau jaring berwarna hitam yang selama ini dipasang di atas Kali Sentiong atau Kali Item di Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah waring dicopot Pemprov DKI akan memasang turap atau sheetpile. 

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Teguh Hendrawan mengatakan keputusan untuk mencopot waring tersebut telah disampaikan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya sudah bersurat dengan Pak Gubernur mohon izin waring hitam kita cabut agar selesai untuk pembangunan sheetpile untuk sisi kanan dan sisi kirinya," kata Teguh di Balai Kota Jakarta, Kamis (15/11).

Teguh menjelaskan pemasangan turap di Kali Item termasuk program Dinas SDA tahun 2018 dalam rangka penataan pembangunan saluran kali. Proyek itu dikerjakan oleh bidang aliran timur SDA.

"Ini lanjutan dari Kali Sentiong yang Senen, yang rencananya memang tahun ini sampai depan Wisma Atlet," ujarnya.

Pemasangan turap juga akan dilakukan dari Kali Grogol, Kali Sekretaris, Kali Sentiong, dan lainnya. Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp369 miliar.

Proyek tersebut, kata Teguh, telah dikerjakan secara bertahap dan harus diselesaikan tahun ini.

Teguh menambahkan proses pengerukan Kali Item baru akan dilakukan setelah pembangunan turap. Pasalnya, kata Teguh, struktur di sepanjang Kali Item tersebut tidak memungkinkan untuk langsung dilakukan pengerukan.

"Waktu kemarin Asian Games enggak bisa dikeruk, karena pas dikeruk satu meter sudah longsor makanya kelanjutan program kita bangun sheetpile di sana," katanya.

Lebih dari itu, Teguh menyampaikan selama program pembangunan turap, alat nano buble di Kali Item juga dimatikan sementara waktu.

"Nanti kalau sudah sheetpile, baru dikerukin lumpurnya, termasuk yang juga terkoneksi ke kali item, kami bersihkan semuanya, kami rekayasa hidroliknya dibangun. Di sana juga rencana dibangun komunal kapasitas besar di sana, 2019 selesai," tutur Teguh.

Jaring hitam itu sebelumnya dipasang guna mengurangi bau tidak sedap dari Kali Item selama pelaksanaan Asian Games. Kali Item dipasang jaring karena berada persis di samping Wisma Atlet.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengatakan pihaknya tidak akan mencopot waring atau jaring hitam yang dipasang di atas Kali Item sebelum ada solusi permanen untuk permasalahannya.

"Ini yang kita siapkan solusi untuk airnya itu yang harus permanen," ucap Anies, Selasa (4/9).

Sandiaga Uno yang saat itu masih menjabat Wakil Gubernur DKI menyebut anggaran pengadaan kain waring untuk Kali Item sebesar Rp580 juta.

"Kali Item total pagu anggaran Rp580.833.000, terbagi tiga segmen," ucap Sandi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/7). (dis/wis)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2OIEDR7
November 15, 2018 at 09:33PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2OIEDR7
via IFTTT

Read More

Demokrat Minta Prabowo-Sandi Serius Garap Konsolidasi Parpol

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat menilai belum ada upaya dari Badan Pemenangan (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk berkomunikasi dan melakukan konsolidasi internal secara serius dengan partai politik pendukung.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Putu Supadma Rudana mengungkapkan selama ini ajakan berkonsolidasi baru dilakukan secara nonformal melalui sambungan telepon.

"Ini kan koalisi yang harus dibangun secara fondasi baik dan formal. Harus ada undangan secara tertulis, bagaimana mekanisme, bagaimana porsinya, bagaimana duduknya, bagaimana posisinya, sehingga jelas," kata dia, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (15/11).

Putu mengingatkan dalam berkonsolidasi harus dilakukan secara fokus dan serius karena yang dihadapi adalah gelaran pilpres. Sejumlah strategi perlu dibicarakan, dan tidak hanya sekadar kampanye keliling daerah.

"Bagaimana pelibatan saksi, sampai seluruh TPS [Tempat Pemungutan Suara], banyak sekali yang harus dipikirkan, bukan sekadar jalan-jalan keliling dan turun," ujar Putu.

Namun, Putu membantah Demokrat setengah hati dalam memenangkan Prabowo-Sandi pada kampanye Pilpres 2019. Menurut dia, keseriusan Demokrat sudah ditunjukkan sejak awal.

Di antaranya adalah dengan komitmen menandatangani surat dukungan ke Prabowo-Sandi, kesediaan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Anggota Dewan Pembina BPN, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadi juru kampanye nasional.

"Pak SBY pun mengungkapkan beliau bersedia jadi jurkam itu sepenuh hati. Kader kami pun sama, di seluruh Indonesia," kata dia.

Apalagi, Putu mengatakan Demokrat juga telah menyerap aspirasi masyarakat di berbagai daerah. Jika dilakukan koordinasi dan pelibatan yang komprehensif, lanjut dia, seharusnya bisa menjadi modal untuk mendongkrak elektabilitas Prabowo-Sandi.

"Tentu harus ada efek kontribusi dari tadi, SBY, AHY, dan Demokrat. Kalau ini saya yakin paling tidak bisa memberikan suara yang signifikan pada paslon 02," ujarnya.

Untuk itu, Juru Bicara Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat ini mengingatkan konsolidasi dan koordinasi secara komprehensif harus segera dilakukan karena waktu yang terus berjalan dan tinggal menyisakan empat bulan menjelang pemilihan.

"Kami berharap segera, disegerakan. Ini waktu sudah bergulir terus, berjalan terus, kira-kira sisa berapa, lima bulan lagi, empat bulan malah. Coba dipikirkan, dan kita lihat surveinya masih jauh," ujar Putu.

(swo/arh)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PsVBrT
November 15, 2018 at 09:33PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2PsVBrT
via IFTTT

Read More