Kasus Suap, Eks Bupati Bandung Barat Divonis 5,5 Tahun Bui

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Bupati Bandung Barat, Abubakar Nataprawira divonis lima tahun penjara dan enam bulan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung, Senin (17/12).

Majelis hakim yang diketuai I Dewa Gede Suardhita memutuskan Abubakar terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan, sebagaimana dakwaan alternatif pertama, pasal 12 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan 6 bulan. Serta denda Rp200 juta subsider kurangan pidana 6 bulan," kata Dewa dalam amar putusan.

Selain itu, hakim juga mengharuskan Abubakar membayar uang pengganti sebesar Rp485 juta yang harus dibayarkan maksimal satu bulan setelah keputusan tetap. Namun apabila tidak memiliki harta benda, diganti dengan hukuman penjara selama satu tahun.

Hal yang memberatkan dalam vonis, Abubakar tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan telah mengembalikan uang Rp100 juta ke penyidik KPK.

Seusai sidang, Abubakar menyatakan menerima keputusan hakim. "Insyaallah, saya pribadi dapat menerima keputusan. Mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi tata pengelola pemerintahan ke depan," kata Abubakar.

Hal senada diungkapkan pengacara Abubakar, Iman Nurhaeman. Ia menilai putusan tersebut sudah sesuai dengan kondisi dan fakta persidangan.

Sementara, itu, Jaksa KPK Budi Nugraha akan berpikir apakah menerima atau banding atas vonis tersebut.

"Kami hargai keputusan hakim. Terkait apakah vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa, kami akan laporkan pada pimpinan. Itu makanya kami pikir-pikir dulu," katanya.

Sebelumnya, pada sidang tuntutan, Abubakar dituntut hukuman delapan tahun penjara, denda Rp400 juta, subsider kurungan empat bulan. Dia juga harus mengembalikan uang pengganti Rp601 juta lebih.

Dalam persidangan yang sama, majelis hakim juga memvonis mantan Kadis Industri dan Perdagangan KBB Weti Lembanawati dengan hukuman lima tahun penjara dan Kepala Bapelitbangda KBB Adiyoto hukuman 4,5 tahun, serta denda masing-masing Rp200 juta, subsider kurungan enam bulan. (hyg/ain)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2USUkta
December 18, 2018 at 05:48AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2USUkta
via IFTTT

Read More

Protes Presiden Daniel Ortega, Tujuh Jurnalis Ditangkap Polis

Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi di Nikaragua memukul tujuh jurnalis, termasuk jurnalis dari media kenamaan di negara itu, setelah memanasnya isu independensi media yang disuarakan oleh para pekerja media kepada Presiden Daniel Ortega.

Mengutip Reuters, awal pekan lalu, polisi menduduki kantor editor terkemuka, Carlos Fernando Chamorro. Polisi menyita peralatan tulis dan kerta para jurnalis.

Sebagai balasan dari aksi tersebut, para jurnalis berkumpul pada Sabtu (15/12), di luar markas polisi dan menuntut penjelasan atas serangan ilegal di kantor Chamorro.

Alih-alih memberikan penjelasan, polisi malah muncul dengan perlengkapan anti huru-hara dan mulai mengayunkan tongkat. Kemudian, menendang Chamorro beserta rekan-rekannya yang bermaksud meliput kejadian.

Saksi Reuters menyebut setidaknya tujuh jurnalis dari media internasional dan nasional, termasuk Chamorro, ditangkap oleh polisi. Tidak sampai disitu, polisi juga mengejar jurnalis lainnya dengan sebutan 'komplotan kudeta.'

Para polisi juga mengancam akan menyita ponsel dan peralatan para jurnalis.

"Tiga petugas memukuli saya. Mereka menendang kaki saya dan mencoba menjatuhkan saya," ujar Nestor Arce, jurnalis dari Confidential Chamorro.

Sejak April lalu, Nikaragua mengalami salah satu krisis terburuknya sejak perang saudara pada 1980-an. Para demonstran mengamuk selama berbulan-bulan sebelum tindakan keras pemerintah mengekang mereka.

Menurut Pusat HAM negara tersebut, setidaknya 322 orang tewas dan lebih dari 500 orang dijebloskan ke penjara. Pusat HAM Nikaragua menjadi salah satu kelompok yang diblokir pemerintah.

Ana Maria Tello dari Komisi HAM Inter-Amerika (IACHR) di Nikaragua menyatakan keprihatinannya atas peningkatan represi terhadap LSM dan media independen, serta jurnalis.

Sementara itu, Pemerintahan Ortega tidak memberikan tanggapan mengenai kekerasan yang telah terjadi. Ortega telah menyebut protes masyarakatnya sendiri sebagai upaya kudeta.

(kst/bir)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2rDDRM9
December 17, 2018 at 05:48AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2rDDRM9
via IFTTT

Read More

Akibat Deklarasi Jokowi, Kepercayaan Pada PAN Berkurang

Palembang, CNN Indonesia -- Deklarasi mendukung Jokowi-Ma'ruf untuk menjadi pasangan presiden-wakil presiden yang mengatasnamakan kader Partai Amanah Nasional (PAN) di Sumatra Selatan dianggap menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap PAN.

Wakil Ketua DPW PAN, Yulianto mengaku tindakan deklarasi oknum yang mengaku kader tersebut adalah hal yang memalukan.

"Akibat dari perbuatan mereka, caleg dari PAN se-Sumsel kena imbasnya. Ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap massa pemilih," ujar Yulianto di Palembang (13/12).

Jajaran pengurus DPW PAN Sumsel meminta kepada para oknum yang bersangkutan untuk meminta maaf dan mengklarifikasi secara publik karena telah mencatut nama PAN.

Ditambahkan Wakil Ketua DPW PAN Sumsel lainnya, Rudi Apriadi, deklarasi yang menyeret nama PAN itu menjadi beban moral, khususnya bagi kader dan pengurus PAN yang sedang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif di daerah masih-masing.

"PAN kita tahu adalah partai pendukung dan pengusung Prabowo-Sandi. Kalau terjadi dualisme tentu akan membingungkan pemilih. Saya yang tidak nyaleg saja jadi bulan-bulanan," ungkap dia.

Sebelumnya, puluhan orang yang mengatasnamakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) DPW Sumatra Selatan mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden urut nomor 01 Jokowi-Ma'ruf di Palembang, Rabu (12/12).

Sholahudin, salah satu yang mengaku sebagai kader PAN DPW Sumsel mengatakan, meski hanya sedikit yang datang dalam deklarasi tersebut, namun dirinya mengklaim sebagian kader PAN di Sumsel mendukung deklarasi tersebut.

"Banyak kader sudah menyatakan mendukung ke Jokowi-Maruf. tapi mereka gak berani mengungkapkan ke publik karena masuk dalam lingkaran partai," ujar dia.

Dia mengungkapkan, mereka yang mendeklarasikan hal tersebut menilai pembangunan yang dilakukan Jokowi selama empat tahun ini sudah terasa.

Sholahudin pun menegaskan, deklarasi yang mereka lakukan tidak ada sangkut pautnya dengan pengurus PAN di daerah dan pusat. Namun dirinya berharap semua pengurus partai dapat mengikuti langkah mereka berbalik arah menyalonkan Jokowi.

"Kami disanksi tidak masalah. Harus berani, tidak bisa harus diam. Kader punya hak suara. Pembangunan di masa Presiden Jokowi sudah terlihat loh, tol Palindra contohnya sudah bisa dilalui. Kami harap ada perubahan di kubu PAN," ujar Sholahudin. (idz/age)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Bf7o3a
December 14, 2018 at 05:48AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Bf7o3a
via IFTTT

Read More