Kemenaker Nyatakan Jumlah Tenaga Kerja Asing hanya 90 Ribu

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia saat ini tidak sampai satu juta atau bahkan 10 juta orang.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Maruli Apul Hasoloan mengatakan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) hingga 31 Desember 2018 hanya 95.335 orang.

Dari 95.335 orang tenaga asing yang bekerja Indonesia tersebut, tenaga asing profesional sebanyak 30.626, manajer sebanyak 21.237, konsultan dan direksi sebanyak 30.708.

Maruli mengatakan jumlah itu terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia yaitu sekitar 250 juta jiwa. "Para tenaga kerja asing ini juga datang dan pergi, jadi tidak menetap di sini. Paling mereka di sini hanya beberapa bulan, paling lama hanya dua tahun," kata Maruli seperti dikutip dari Antara, Jumat (11/1).

Jumlah TKA pada 2018 memang meningkat dibandingkan pada 2017 yang hanya berjumlah 85.974. Menurutnya, peningkatan terjadi karena investasi negara lain di Indonesia sedang meningkat.

Dari jumlah tersebut jumlah tenaga asing yang banyak datang ke Indonesia adalah dari China (32.000), Jepang (13.897), Korea (9.686), India (6.895) dan Malaysia (4.667).

Jabatan yang dapat diisi oleh tenaga kerja asing hanyalah jabatan tertentu. Jadi kata Maruli benar pekerja asing ikut bekerja menjadi buruh kasar dan menyerobot peluang kerja masyarakat Indonesia.

"Kalau pun ada itu harus dilihat sebagai kasus. Kami akan memberikan sanksi," kata dia.

(Antara/agt)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2THFK6s
January 12, 2019 at 11:30AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2THFK6s
via IFTTT

Read More

KPU Bantah Reaktif Tanggapi Hoaks Surat Suara Tercoblos

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman membantah pihaknya terlalu reaktif dalam menyikapi kasus berita bohong alias hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos yang beredar beberapa hari lalu. Ia merasa KPU telah proporsional dalam bersikap, termasuk mengambil langkah hukum atas kasus tersebut.

Pernyataan ia sampaikan untuk menanggapi tudingan sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron dalam rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri.

"Kami tidak sereaktif itu, apalagi sebagian orang menyatakan kami over reaktif, tidak! Ini sangat kami pertimbangkan matang," ujar Arief di Kompleks Parlemen, Rabu (9/1).

Arief pun menjelaskan selama ini KPU selalu merespons tudingan yang dialamatkan terkait penyelenggaraan pemilu berdasarkan fakta dan data. Namun, untuk kasus hoaks tujuh kontainer surat suara, respons harus secara tegas diberikan lantaran sudah masuk upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

Maklum, hoaks menyangkut informasi terkait manipulasi surat suara. "Ada di salah satu akun bahwa KPU telah menyita satu kontainer. Loh ini kan kebohongan luar biasa, ini kan langsung menuding, menilai menghakimi seolah-olah KPU telah menyita satu kontainer. Itu kami harus ambil sikap," kata Arief.

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri, Herman menilai respons KPU terhadap hoaks tujuh kontainer surat suara ikut andil dalam membuat kegaduhan di tengah publik.

Sebagai penyelenggara pemilu, Herman mengatakan seharusnya KPU tidak perlu merespons yang seolah menggiring opini masyarakat. "Saya ingin mengingatkan KPU semestinya tidak banyak membangun opini kalau ada rakyat yang ingin mengingatkan terhadap potensi yang akan mengganggu dan membuat suasana tidak kondusif," ujar Herman dalam rapat.

(swo/agt)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2M1Ohi6
January 10, 2019 at 11:30AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2M1Ohi6
via IFTTT

Read More