PDIP Belum Terima Surat Permohonan Ahok Jadi Kader

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan belum menerima surat permohonan dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadi kader PDIP.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons rencana Ahok yang akan bergabung dengan PDIP usai bebas dari penjara pada 24 Januari mendatang.

Hasto menyampaikan mekanisme untuk menjadi kader di parpol berlambang banteng moncong putih itu harus mengajukan permohonan secara tertulis sebagai prasyarat.

"Bagi kami untuk menjadi anggota [PDIP] harus mengajukan permohonan secara tertulis, kami belum pernah menerima pengajuan ini," kata Hasto di kawasan JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/1).

Hasto mengaku secara personal belum bertanya secara langsung kepada Ahok terkait rencananya tersebut

Ia hanya mengatakan Ahok masih memiliki rencana untuk jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarganya usai bebas dari penjara.

"Belum kami tanya, Pak Ahok sendiri masih mau jalan-jalan ke luar negeri kata Pak Djarot. Mau jalan-jalan jadi pembicara di beberapa tempat," kata Hasto. 

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat dieksekusi ke penjara. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Ahok saat ini masih tercatat sebagai terpidana kasus penistaan agama dan dihukum dua tahun penjara. Ahok mendekam di balik jeruji besi sejak Mei 2017. Dia diprediksi bisa bebas murni pada 24 Januari 2019.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat adalah sosok yang pertama kali membocorkan rencana Ahok bakal bergabung ke PDIP bila kembali terjun ke dunia politik.

"Dia [Ahok] bilang, 'kalau nanti saya masuk politik, saya akan pasti masuk PDI-Perjuangan'," ujar Djarot.

Dia mengatakan Ahok berharap para pendukungnya tidak golput pada Pemilu 2019 dan memilih PDIP serta pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Pada Juli 2018, Ahok juga sempat menyampaikan dukungan kepada Jokowi yang akan maju kembali dalam kontes Pilpres 2019. 

(rzr/pmg)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FkREPI
January 11, 2019 at 01:36AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2FkREPI
via IFTTT

Read More

Respons Para Menteri Jokowi soal Kritik Pedas Bank Dunia

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah menteri Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) merespons kritik Bank Dunia terhadap pembangunan infrastruktur Indonesia yang tertuang dalam laporan bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP). Dalam responsnya, para pembantu Jokowi mengaku tak tahu menahu soal laporan setebal 344 halaman yang dirilis Juni 2018 itu.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui ia pernah melihat laporan tersebut. "Saya tidak tahu. Di Bank Dunia itu kami tidak tahu siapa yang menulis. Bisa saja Bank Dunia, bisa saja expert (ahli). Tapi apapun itu, saya cuma pernah lihat, tapi ada yang bilang begini, begitu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/1).

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku tidak melihat studi Bank Dunia yang melaporkan pembangunan infrastruktur RI. Bahkan, ia menuding studi Bank Dunia salah kalau menyebut pembangunan infrastruktur membebani perusahaan pelat merah.

"Itu kan studinya Bank Dunia saja. Tapi, kami melihat studinya dia tidak benar. Jauh dari kacamata kami. Kami melakukan semua dengan benar, transparan, dan ketat," tegasnya.

Senada dengan Rini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tak tahu menahu soal laporan InfraSAP. "Saya tidak mengerti laporannya (maksudnya belum lihat), mereka tidak komunikasi," terang dia.

Sedangkan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong dengan singkat menyebut bahwa laporan InfraSAP Bank Dunia sebagai laporan tua.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berkata lain. Ia mengaku sudah pernah membahas laporan Bank Dunia tersebut. Inti laporan itu, sambung dia, untuk penguatan KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) terkait penyediaan infrastruktur.

"Itu sudah dibahas dengan kami waktu itu laporannya. Jadi, yang kami dapatkan dari laporan World Bank (Bank Dunia) adalah kami perlu terus perkuat skema KPBU dan memberikan keyakinan kepada potential investor bahwa investasi di infrastruktur Indonesia itu sudah ada skemanya dan memberikan kepastian," tutur Bambang.

(uli/bir)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AwPCZS
January 08, 2019 at 01:36AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2AwPCZS
via IFTTT

Read More