Tito Belum Puas dengan Jumlah Polwan dalam Tubuh Polri

Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai jumlah polisi wanita (polwan) di Indonesia masih minim. Padahal, menurut dia polwan punya banyak andil dalam proses hukum di kepolisian.

Hal ini dikatakan Tito dalam acara rilis akhir tahun yang dipaparkan langsung oleh Tito di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/12).

"Polwan cuma 36.595 polwan atau 8,3 persen. Saya pribadi belum puas dengan angka ini. Menurut saya belum bisa menggambarkan prinsip equality, emansipasi," kata Tito.

Tito menyampaikan polwan cenderung lebih mudah mendekatkan diri kepada saksi maupun tersangka saat melakukan proses hukum. Angka koruptif polwan juga dinilai Tito cenderung lebih minim.

"Yang paling utama dekat kepada saksi, korban, tersangka wanita dan lebih bisa kebal terhadap budaya koruptif," ujar mantan Kapolda Metro Jaya dan Kepala Densus 88 Antiteror Polri tersebut.

Foto: REUTERS/Beawiharta

Dengan ada pemahaman ini, Tito berencana bakal menaikkan jumlah rekrutmen polwan tahun depan. Apalagi, katanya, jumlah penduduk Indonesia didominasi perempuan.

"Ke depan perlu adanya kenaikan rekrutmen polwan. Sehingga prinsip equality dan Indonesia banyak didominasi oleh wanita ini bisa lebih baik," ujar Tito.

Usulan Perubahan Pola Rekrutmen Polri

Rencana rekrutmen yang dilakukan polisi tahun depan, kata Tito, akan dilakukan dengan cara sistem zero growth. Artinya, penambahan polisi hanya berdasarkan pada jumlah polisi yang kurang, serta untuk posisi polisi yang paling dibutuhkan.

"Konsepnya kita ubah dari sistem rasio yang selama ini ditetapkan dan diendorse Bappenas saat itu," kata Tito.

"Merekrut anggota berdasarkan anggota yang pensiun plus yang betul-betul urgen dibutuhkan," ucap dia.

Selama ini pola rekrutmen itu dilakukan berdasarkan rasio perbandingan polisi dengan jumlah penduduk di satu wilayah.

Dalam kenyataannya, menurut Tito, sejumlah kepolisian daerah (polda) yang tidak sesuai rasio pun memiliki kinerja yang tak kalah baik dengan yang melebihi rasio.

"Dalam negeri ada beberapa Polda yang kita memiliki rasio di bawah [standar] malah lebih baik. Jadi kita mungkin akan ubah sistem ini," kata dia.

Sejuah ini anggota Polri ada sebanyak 443.379 personel. Angka ini hanya naik sekitar 186 orang di tahun 2018 dari tahun sebelumnya yakni 443.193 personel.

(ctr/kid)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2LAf6K6
December 27, 2018 at 10:14PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2LAf6K6
via IFTTT

Read More

Nama SUV Wuling Diduga Almaz dan Punya Teknologi CVT

Jakarta, CNN Indonesia -- Nama SUV Wuling diduga bernama Almaz. Informasi ini terkuak dari berbagai keterangan di internet yang bersumber dari data Informasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ada di situs Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam situs, diakses Rabu (19/12), ada dua model yang terpampang, yaitu MPV Confero yang sudah dikenal dan satu nama baru yakni Almaz dengan hanya satu nama tipe ALMAZ1.5LTLUXCVT4X2A.

Bila nama tipe itu diurai, Almaz kemungkinan menggunakan mesin 1.500 cc, sistem gerak 4X2, dan transmisi CVT. Jika informasi ini valid, maka Almaz adalah model pertama Wuling di Indonesia yang menggunakan transmisi murni otomatis. Transmisi itu berbeda dari Cortez yang menggunakan Automated Manual Transmission (AMT).

SGMW Motors Indonesia (Wuling Indonesia) sudah pernah menyatakan bakal meluncurkan model baru, SUV, pada tahun depan. Versi konsep setir kiri SUV itu yang disebut "Wuling SUV" atau dikenal Baojun 530 di China telah dipajang di Gaikindo Indonesia International Auto Show pada Agustus lalu.

Pada November lalu, Wakil Presiden Penjualan, Servis dan Pemasaran Wuling Indonesia Cincy Cai mengakui SUV baru yang bakal diluncurkan sedang menjalani masa pengetesan di jalan umum.

Dia memastikan SUV itu bakal diproduksi lokal seperti tiga model Wuling lainnya, yakni Confero, Cortez, dan Formo.

Pihak Wuling Indonesia enggan mengonfirmasi terkait nama Almaz.

"Untuk model baru apapun itu kita tidak bisa komentar dulu, nanti kalau sudah waktunya kita komentar. Tahun depan semester satu, SUV," ujar Dian Ashmahani, Brand Manager Wuling Motors Indonesia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/12). (fea/mik)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2R1JbHH
December 19, 2018 at 10:14PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2R1JbHH
via IFTTT

Read More

Wapres JK Usulkan Kemenag Buat Daftar Tunggu Haji Nasional

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengusulkan agar antrean haji tiap tahun disusun dalam daftar tunggu nasional. Sebab, ada perbedaan panjangnya antrean di tiap daerah.

"Ini nanti perlu dibicarakan bersama menteri agama supaya ada daftar tunggu nasional. Jangan daftar tunggu kabupaten karena ada yang daerahnya [antrean] kurang 15 tahun, ada juga yang 40 tahun," ujar JK saat memberikan sambutan dalam acara rapat kerja Badan Pengelola Keuangan Haji di gedung Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (12/12).

JK mencontohkan banyak orang asal daerahnya, Makassar, Sulawesi Selatan, yang membuat KTP dengan domisili DI Yogyakarta untuk mempercepat antrean naik haji. Sebab, menurutnya, jumlah warga Makassar yang ingin naik haji lebih banyak ketimbang warga Yogyakarta.

"Mendaftar di Yogya menunggu 15 tahun. Kalau dibanding di Pare-Pare atau Sengkang [Sulsel] bisa sampai 30 tahun," katanya.

Banyaknya antrean haji di sejumlah daerah, kata JK, juga menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ia mengatakan, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Riau termasuk wilayah yang antrean hajinya cukup banyak. Untuk itu, daftar tunggu nasional haji itu dinilai perlu agar antrean yang ada adil di semua daerah.

"Jadi memang tingkat kemakmuran masyarakat dapat diukur juga bersamaan dengan daftar tingginya keagamaan di daerah tersebut," ucap JK.

(psp/arh)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QSpD8E
December 12, 2018 at 10:14PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2QSpD8E
via IFTTT

Read More

Senator AS Sebut Trump Mungkin Didakwa Setelah Lengser

Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang senator dari Partai Demokrat, Chris Coons, mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mungkin didakwa atas kasus uang tutup mulut setelah lengser nanti.

Trump diduga memerintahkan pengacaranya, Michael Cohen, memberikan uang tutup mulut kepada seorang perempuan yang mengaku pernah memiliki hubungan gelap dengannya sebelum menjabat di Gedung Putih.

"Bukti yang telah dipaparkan dalam kasus Michael Cohen-bahwa Presiden Trump memerintahkan dia melakukan pembayaran untuk mempengaruhi hasil pemilihan-benar-benar berisiko bagi kedudukan hukum Presiden," ucap Coons pada Selasa (11/12).

"Ini mungkin juga bisa menjadi dasar sebuah dakwaan setelah presiden meninggalkan kantor dan jabatannya."

Pernyataan itu diutarakan Coons menyusul kesimpulan jaksa federal pada Jumat pekan lalu yang untuk pertama kalinya mengatakan bahwa Cohen melakukan upaya tutup mulut itu atas perintah Trump.

Jaksa federal juga menuntut Cohen empat tahun penjara atas kasus penipuan pajak dan kejahatan dana kampanye.

Selain itu, Cohen juga kedapatan berbohong saat memberikan keterangan dalam penyelidikan intervensi Rusia dalam pemilihan umum AS 2016 lalu.

Coons, yang merupakan anggota Komite Kehakiman dan Hubungan Luar Negeri Senat, mengaku setuju dengan pernyataan anggota Kongres AS dari Partai Demokrat, Adam Schiff, bahwa Trump berpotensi dipenjara ketika dia lengser dari jabatannya sebagai presiden.

Dalam wawancaranya dengan CBS "Face the Nation" beberapa waktu lalu, Schiff menganggap ada peluang nyata bagi Kementerian Kehakiman untuk menuntut Trump di hari dia meninggalkan Gedung Putih.

Schiff juga memungkinkan Trump menjadi Presiden AS pertama yang benar-benar terancam dipenjara.

"Ya, tentunya," kaca Coons ketika ditanya apakah dia sepakat dengan pernyataan Schiff, seperti dikutip CNN.

Ketika ditanya apakah Trump telah melakukan pelanggaran hingga patut dimakzulkan, Coons berkata, "Saya belum bisa mencapai pada kesimpulan itu."

Namun menurutnya, pada akhirnya dia akan duduk sebagai "salah satua anggota hakim" jika proses pemakzulan Trump berlangsung. (rds/has)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2C4VXN9
December 11, 2018 at 10:14PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2C4VXN9
via IFTTT

Read More

Hari Antikorupsi, KPK Ingatkan PNS Tak Jual-Beli Jabatan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menggunakan momen Hari Antikorupsi 2018 untuk mengingatkan pegawai negeri sipil (PNS) atau penyelenggara negara menghindari perilaku koruptif.

Agus mengatakan kasus-kasus yang masih sering ditemukan di kalangan PNS, khususnya di pemerintah daerah, adalah jual-beli jabatan.

"Sering terjadi teman-teman di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang mau naik jabatan, promosi, mutasi, bayar, itu juga enggak boleh. Dilaporkan saja kalau ada yang seperti itu," kata Agus saat ditemui usai menghadiri peringatan Hari Antikorupsi 2018 di depan Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (9/12).

Selain itu, kata Agus, ada dua jenis korupsi yang biasanya dilakukan kalangan PNS, yaitu suap dan mark-up pengadaan barang. Ia mengatakan dua hal itu terjadi karena masih ada mental koruptif abdi negara.

Agus mengatakan selama ini KPK memiliki keterbatasan dalam menangani korupsi di kalangan PNS. Biasanya KPK mendapat suntikan bantuan dari laporan-laporan masyarakat, khususnya orang dekat pelaku korupsi.

"Saya beri contoh yang paling manjur, paling akurat, laporan dari orang sekitarnya. Jadi kenapa kami bisa menangkap, karena yang melaporkan bisa sekdanya, bisa kepala dinasnya. Malah ada satu daerah di Jawa Timur yang melaporkan istrinya," tambah dia.

Sebab itu, Agus meminta masyarakat dan juga PNS berperan aktif jika menemukan hal mencurigakan terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme di instansi pemerintah.

"Arah kita untuk pencegahan. Saya menangkap orang tidak bergembira. Dalam hati saya juga menangis, sama seperti keluarga. Karena itu partisipasi bapak dan ibu sangat kami harapkan," tutur Agus. (dhf/evn)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BYqmMW
December 09, 2018 at 10:14PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2BYqmMW
via IFTTT

Read More

Sri Mulyani Ramal Subsidi Energi 2018 Jebol Rp62,42 Triliun

Nusa Dua, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran subsidi energi pada 2018 ini akan membengkak sekitar Rp62,42 triliun. Dengan pembengkakan tersebut anggaran subsidi yang dalam APBN 2018 dipatok Rp94,5 triliun diramalkan akan naik menjadi Rp156,92 triliun.

Dari perkiraan tersebut, sampai 30 November 2018 kemarin, realisasi belanja subsidi energi sudah mencapai Rp130,4 triliun atau 138 persen dari target awal. Realisasi subsidi energi tersebut meroket 66,2 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Sumbangan subsidi energi tersebut berasal dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji sebesar Rp84,3 triliun atau 179,8 persen dari target awal yang hanya Rp46,9 triliun. Lalu, juga disumbang oleh subsidi listrik yang sudah mencapai Rp46,1 triliun atau 96,8 persen dari asumsi Rp47,7 triliun.

Ia mengatakan proyeksi pembengkakan tersebut terjadi lantaran pembayaran dari pemerintah untuk subsidi BBM jenis solar meningkat dari semula Rp500 per liter menjadi Rp2.000 per liter.

"Kenaikan ini besar karena ada perubahan pembayaran solar yang naik tiga kali lipat. Sedangkan dari listrik, kami lakukan pembayaran dari tahun sebelumnya," ujar Ani di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12).

Selain itu, Ani juga mengatakan pembengkakan anggaran subsidi terjadi karena kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan kemarin.

Kendati anggaran subsidi energi bakal membengkak, namun Ani meyakini masalah tersebut tidak menjadi beban. Pasalnya, pelemahan kurs rupiah dikatakannya juga memberi 'untung' bagi penerimaan negara.

Sementara realisasi subsidi nonenergi sebesar Rp52,3 triliun atau 84,7 persen dari asumsi awal di APBN 2018 sekitar Rp61,7 triliun. Sedangkan total realisasi subsidi secara keseluruhan sudah mencapai Rp182,7 triliun atau 116,9 persen dari target Rp156,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 39,8 persen dari periode yang sama tahun lalu.

(uli/agt)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QI3HwU
December 06, 2018 at 10:14PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2QI3HwU
via IFTTT

Read More