KALEIDOSKOP 2018
CNN Indonesia | Kamis, 27/12/2018 16:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tahun 2018 dianggap sebagai titik tempur menuju tahun politik. Awal ditabuhnya genderang tanda dimulainya rangkaian pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019.Pemilu yang akan digelar tanggal 17 April 2019, akan menjadi tonggak sejarah bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sebab pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilihan legislatif akan digelar secara serentak.
Calon presiden yang bersaing di Pilpres 2019 mengulang pertarungan lama Pilpres 2014, antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Genderang Pilpres diawali oleh manuver PDIP yang mencalonkan kembali Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Keputusan itu diambil langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam rapat kerja nasional (Rakernas) di Sanur, Bali Februari 2018 silam.
Langkah PDIP itu lantas disusul oleh Partai Gerindra yang kembali mencalonkan Ketua Umumnya, Prabowo Subianto sebagai capres pada April 2018. Prabowo membuka pintu bagi parpol koalisi untuk bergabung guna memenangkan Pilpres tahun depan.
Memasuki pertengahan tahun, dinamika politik Indonesia mulai memanas. Mesin parpol mulai dinyalakan, strategi pun dijalankan.
Sebanyak 16 partai politik peserta pemilu yang tekah ditetapkan Komisi Pemilihan Umim (KPU) mulai bermanuver mencari rekan koalisi yang tepat guna mengusung capres-cawapres di Pilpres 2019.
Kondisi itu tak lepas dari diberlakukannya Undang-undang Pemilu yang mematok ambang batas sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.
 (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi) |
Bagi Jokowi, yang berstatus sebagai capres petahana, tak kesulitan untuk membentuk koalisi parpol di Pilpres. Sekitar Juli 2018, Jokowi berhasil menggaet enam parpol di parlemen untuk berkoalisi. Mereka diantaranya PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP dan Hanura.
Sebagai simbolisasi terjalinnya koalisi itu, Jokowi lantas menggelar jamuan makan malam dengan mengundang enam ketua umum parpol tersebut di Istana Bogor, Jawa Barat, pada 23 Juli 2018.
Tak berhenti di situ, tiga parpol non parlemen pun menambah gemuk gerbong koalisi Jokowi di Pilpres. Mereka diantaranya PSI, Perindo dan PKPI. Alhasil, total 9 partai politik bersepakat berkoalisi dan mencalonkan Jokowi sebagai capres dengan nama Koalisi Indonesia Kerja.
Di sisi lain, sang rival, Prabowo Subianto belum memiliki banyak parpol dukungan seperti layaknya Jokowi. Awalnya Prabowo hanya berhasil mengumpulkan tiga parpol di parlemen yakni Gerindra, PKS, PAN untuk berkoalisi di Pilpres.
Kesepakatan itu diam-diam sudah ditandatangani di kediaman Prabowo yang terletak di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 14 Juli 2018.
Tak hanya soal kesepakatan koalisi, tapi juga kesepakatan soal Prabowo ditunjuk sebagai capres. Prabowo juga turut disokong penuh oleh tokoh-tokoh agama melalui agenda Ijtima Ulama yang diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF U) pada 27-29 Juli 2018.
Kala itu, Ijtima Ulama merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Dari sisi dukungan, Prabowo menambah amunisinya dengan merapatnya Partai Demokrat. Sinyal itu diperkuat ketika Prabowo mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada bulan Juli 2018.
(rzr)1 dari 2
http://bit.ly/2AeXM8L
December 27, 2018 at 11:47PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2AeXM8L
via IFTTT
KPK memasukkan Izil Azhar, yang juga orang kepercayaan Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus suap.
Presiden Jokowi disarankan tak ikut melaporkan Habib Bahar bin Smith. (CNN Indonesia/Hesti Rika)