Siap Dipecat, Tjahjo Sebut Ada Oknum di Kasus e-KTP Tercecer

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku siap dipecat jika kasus terkait e-KTP yang tercecer di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, akan mengganggu pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Dia bahkan memastikan bahwa kasus yang tak hanya terjadi di wilayah Jakarta ini tidak akan berpengaruh dengan sistem pemilu.

"Dijamin enggak akan ada [gangguan], saya tanggung jawab. Saya siap dipecat, dan ini enggak ada hubungannya dengan sistem yang ada," kata Tjahjo, di Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/12).

Tjahjo menyebut pihaknya pun terus bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus ini.

Dia juga meyakini ada peran oknum yang membuat e-KTP keluaran 2011 itu tercecer dengan motif tertentu.

"Ini bukan tercecer, tapi ada yang dibuang. Pengawasan sudah. Ini oknum, dia bermain kok, sekarang sedang diusut oleh polisi, ini cetakan 2011, kok dicecer sekarang, motifnya apa dibuang sekarang? Pastinya ini ada, apa dia diperintah atau mengganggu isu ini, kita serahkan ke polisi," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah anak menemukan kepingan-kepingan e-KTP yang berserakan di daerah Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (8/12) sekitar pukul 13.30 WIB. Saat ini e-KTP tersebut telah dibawa ke Mapolsek Duren Sawit untuk diselidiki.

Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Timur menangani kasus kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang tercecer di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Untuk kasus e-KTP tercecer, itu ditangani bersama antara Polda dan Polres Jaktim. Saat ini anggota semua masih terus menyelidiki," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Jakarta dikutip dari Antara Senin.

Argo mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menyelidiki motif kejadian. Polisi juga memeriksa orang yang terakhir bertanggung jawab atas ribuan e-KTP kedaluwarsa itu.

(tst/arh)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2rw9APg
December 11, 2018 at 04:51AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2rw9APg
via IFTTT

Read More

Kubu Prabowo Minta TNI Jaga Proyek Infrastruktur di Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Kubu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta pemerintah untuk tegas menindak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua karena sudah termasuk tindakan terorisme. Perlindungan bagi pembangunan infrastruktur dan upaya meredam isu dugaan pelanggaran HAM di Bumi Cendrawasih pun diminta digencarkan.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Fadli Zon, mengatakan yang dilakukan kelompok itu bukan lagi kriminal biasa, melainkan gerakan pemberontak separatis yang melakukan aksi teror.

"Sehingga mereka lebih tepat disebut pemberontak, teroris, daripada kelompok kriminal. Pemerintah telah gagal memberangus mereka dan menjamin keamanan warga negara kita sendiri," ujarnya, melalui keterangan tertulis, Rabu (5/12).

Fadli mencatat peristiwa penembakan pekerja ini bukan yang pertama. Sebelumnya pada November 2017, pernah terjadi penyanderaan, lalu ada pula penembakan terhadap empat pekerja di wilayah Sinak, Papua.

Ia pun menyarankan sejumlah hal. Pertama, tindakan tegas tanpa negosiasi dari aparat terhadap kelompok ini.

"Rentetan peristiwa ini, perlu respon tegas dari pemerintah. Jangan ada negosiasi lagi, sebab insiden ini sudah berulang dan banyak menimbulkan korban," ujar dia, yang juga Wakil Ketua DPR ini.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (5/10). (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Kedua, lanjutnya, pelibatan TNI dalam mengawal kegiatan pembangunan infrastruktur di Papua, seperti yang pernah dilakukan ketika masih ada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

Ketiga, sambung Fadli, ketegasan dalam diplomasi di luar negeri terkait isu Papua. Menurut Fadli, pemerintah kurang gencar melawan isu pelanggaran HAM yang dilontarkan kelompok separatis Papua di negara lain.

Misalnya, kelompok ini berhasil meyakinkan sejumlah anggota parlemen Inggris, khususnya dari Partai Buruh, untuk mendukung gerakan Papua merdeka.

"Mereka [kelompok separatis] menyebarkan hoaks terkait pelanggaran hak asasi manusia. Counter dari pemerintah sangat minimalis," ucap dia, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Sementara kerja Dubes di Inggris kurang proaktif dan tak berbuat banyak terkait isu Papua ini," ia menambahkan.

Terpisah, Sandiaga Uno mengutuk pembunuhan puluhan pekerja yang tengah membangun infrastruktur untuk kemaslahatan masyarakat Papua.

Calon Wakil Presiden pasangan nomor urut 02 Sandiaga Uno. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Kami Prabowo-Sandi mengutuk tindakan kekerasan yang terjadi di Papua. Apalagi itu terjadi pada kegiatan infrastruktur yang dibangun untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi kami sangat betul-betul prihatin terhadap kejadian ini," kata Sandiaga usai bertemu pengusaha UMKM di Surabaya, Selasa (4/12) malam.

"Kita inginkan ada tindakan tegas dari pemerintah untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab di balik serangan ini, untuk segera di tuntaskan dan dibawa kemeja hukum, karena bagi kita bahwa tidak bisa kita torelir," Sandi menambahkan.

Kendati demikian, Sandiaga meminta pemerintah sekaligus mencari jalan tengah demi menyelesaikan konflik bertahun-tahun di Papua. Untuk menyelesaikannya, pemerintah tak cukup hanya dengan membangun.

"Kita melihat ada suatu hal yang sangat mendasar yang belum terselesaikan, kita sudah memberikan perhatian begitu besar kepada saudara-saudara kita di Papua, tapi mungkin ada rasa keadilan yang perlu kita hadirkan," kata dia.

Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja PT Istaka Karya (Persero) yang tengah membangun jembatan di Jalur Trans Papua, di Kabupaten Nduga, dilaporkan tewas akibat serangan KKB.

(swo)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EfnwWi
December 06, 2018 at 04:51AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2EfnwWi
via IFTTT

Read More