Mata-mata Andalan China Dibui Seumur Hidup Karena Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan mata-mata andalan China, Ma Jian divonis penjara seumur hidup karena terbukti korupsi. Pengadilan Negeri Dalian di Provinsi Liaoning juga mencabut hak berpolitik Ma selama-lamanya dan seluruh hartanya disita oleh negara.

"Sikap Ma Jian menerima suap, memeras dan melakukan insider trading," demikian bunyi petikan amar putusan Pengadilan Dalian, seperti dilansir AFP, Kamis (27/12).

Ma mengaku bersalah dan tidak membela diri di depan pengadilan. Mantan wakil menteri keamanan dalam negeri China itu sudah diselidiki karena perkara korupsi mulai 2015. Sejak itu pula dia dipecat dari keanggotaan Partai Komunis China.

Sidangnya digelar secara tertutup sejak Agustus karena dianggap sensitif, lantaran Jian dianggap melibatkan sejumlah rahasia negara.

Menurut pengadilan, Ma dianggap menyalahgunakan jabatannya ketika berada di kementerian keamanan dalam negeri China sejak 1999 hingga 2014. Dia disebut membantu memperkaya diri sendiri dan pihak lain, yakni pengusaha Guo Wengui sebesar US$15,9 juta (sekitar Rp232,4 miliar).

Ma juga melakukan insider trading dengan kerabatnya menjual saham senilai puluhan juta Yuan. Padahal, lembaga tempat Ma bernaung dianggap mirip badan intelijen Uni Soviet, KGB, karena mereka melakukan kegiatan spionase. Guo yang menjadi buronan di China kini hidup di Amerika Serikat sejak 2014.

Guo kini menjadi pengkritik China, dan kerap mencuitkan tuduhan korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat Negeri Tirai Bambu melalui Twitter. Sayangnya, dia juga digugat sejumlah pihak sebesar US$50 juta karena menunggak pembayaran utang. (ayp/ayp)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ERLF5C
December 28, 2018 at 04:09AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2ERLF5C
via IFTTT

Read More

Dubes China Temui Ketum PBNU Said Aqil Bahas Muslim Uighur

Jakarta, CNN Indonesia -- Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian menyambangi Kantor Pengurus Besar Nahldatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (24/12).

Dalam kunjungan yang diterima Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj, itu Xiao turut membicarakan persoalan Muslim Uighur di Xinjiang.

Mengutip dari situs NU Online, Said menyatakan Jika digandeng, PBNU siap menjadi mediator persoalan antara pemerintah China dan Muslim Uighur.

Said mengklaim NU memiliki jejak rekam menjadi 'juru damai' antara dua kelompok yang berkonflik. 

Ia mencontohkan mulai dari konflik Pattani-pemerintah Thailand, Sunni-Syiah di Irak, hingga Taliban-pemerintah Afghanistan. Untuk konflik di Afghanistan, kata Said, masih terus diupayakan hingga hari ini.

Sementara itu terkait persoalan di Muslim Uighur, menurut Said itu akan jadi persoalan domestik jika terkait separatisme yang bersifat politik. Sehingga, katanya, dunia internasional tak bisa ikut campur.

Di satu sisi, tegasnya, jika berkaitan dengan agama Islam dan kebebasan Muslim Uighur melaksanakan ajaran agamanya terkekang, maka itu menjadi persoalan muslim sedunia.

"NU akan ikut dan terus bersuara jika persoalan Muslim Uighur-China adalah persoalan agama," kata Said.

Sementara itu, menjelaskan situasi di negaranya, Xiao mengatakan masyarakat China dari berbagai suku -termasuk Uighur- memiliki kebebasan dalam beragama. Menurutnya, persoalan di Xinjiang adalah persoalan separatisme di mana ada sekelompok orang yang memiliki rencana untuk membuat Xinjiang berpisah dengan China.

"Tapi demikian masih ada segelintir oknum yang berencana memisahkan Xinjiang dari Tiongkok dengan menggunakan tindakan kekerasan, bahkan terorisme," kata Xiao melalui penerjemahnya.

Sebelumnya, terkait situasi yang dialami Muslim Uighur di Xinjiang, pada pekan lalu massa Alumni 212 menggelar aksi di depan Kedubes China di Jakarta.

Sedikitnya seribu orang yang mengaku tergabung dalam Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Alumni 212 menggelar demonstrasi mendesak pengusiran Duta Besar China di Jakarta. Hal itu mereka lakukan sebagai protes atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau persekusi yang dialami minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Yusuf Muhammad Martak, sebagai salah satu koordinator aksi unjuk rasa menyatakan mengutuk keras penindasan yang dilakukan pemerintah China terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

"Kami berdiri di sini untuk membela saudara kami, Muslim Uighur di China. Kami mengutuk keras perbuatan yang dilakukan rezim pemerintah komunis China terhadap etnis Uighur yang nyata melanggar HAM dan hukum internasional," ucap Yusuf saat berorasi di depan massa, Jumat (21/12).

Yusuf mengatakan seperti pemberitaan media internasional, Muslim Uighur di China mengalami penyiksaan, intimidasi, diskriminasi, pengucilan, penangkapan, hingga pembatasan menjalankan aktivitas agama.

Yusuf menegaskan pemerintah RI segera mendesak China agar memberikan kemerdekaan kepada Uighur "atau mengusir Dubes China dari Indonesia."

"Kami juga mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Komnas HAM RI menyelamatkan muslim Uighur dan bersikap tegas terhadap rezim komunis China," katanya.

(kid/DAL)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2rUWkUt
December 25, 2018 at 04:09AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2rUWkUt
via IFTTT

Read More

OSO Diminta Legawa Agar KPU Fokus pada Tahapan Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berharap Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) legawa atas keputusan pihaknya yang mengharuskan calon anggota DPD mundur dari partai politik. Dengan demikian, pihaknya bisa berkonsentrasi pada tahapan Pemilu 2019.

Keputusan KPU itu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal caleg DPD dari parpol.

"KPU tentu berharap semua bisa menerima putusan yang sudah dibuat KPU," ujar Arief di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/12).

Selain itu, Arief juga berharap OSO tidak terus mempersoalkan hal ini dengan mengambil langkah hukum lanjutan. Sehingga, KPU bisa fokus menjalankan berbagai tahapan pemilu yang sudah di susun.

"Supaya kita konsentrasi menyelesaikan tahapan-tahapan pemilu berikutnya," kata Arief.

Terkait laporan yang disampaikan pihak OSO kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Arief mengaku sudah mendapatkan surat dari lembaga pengawas tersebut. Di surat itu, kata Arief, Bawaslu mengingatkan KPU agar segera menindaklanjuti putusan PTUN yang memerintahkan KPU memasukan nama OSO ke daftar calon tetap (DCT).

Namun, menurut Arief, pihaknya sudah menindaklanjutinya. Oleh karena itu, KPU mengirimkan surat pada 8 Desember lalu agar OSO segera mundur dari pengurus parpol karena jika tidak, KPU tak akan memasukan namanya ke DCT.

"Kalau soal surat itu, sudah saya terima. Intinya, bawaslu menyampaikan bahwa memang ada ketentuan putusan PTUN wajib ditindaklanjuti. KPU kan sudah menindaklanjuti," ujarnya.

Laporan OSO ke Bawaslu sendiri disampaikan pada Jumat (7/12). Dalam laporannya, OSO berharap Bawaslu mendorong KPU agar segera menindaklanjuti putusan PTUN. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 7 juncto angka 17 UU Pemilu.

Putusan MK sendiri mengharuskan caleg DPD tak boleh dijabat oleh kader parpol sejak putusan itu diterbitkan. Sebaliknya, putusan MA dan PTUN memberi peluang kader parpol untuk tetap mendaftar sebagai caleg DPD.

(fhr/arh)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RXsE4K
December 14, 2018 at 04:09AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2RXsE4K
via IFTTT

Read More

Music at Newsroom: TDS - 'Live News'

Sebarkan Band asal Bandung bernama Teenage Death Star (TDS) datang ke CNNIndonesia.com dan membawa suasana hura-hura di acara Music at Newsroom edisi Juli 2018 lalu.

TDS mengungkapkan filosofi di balik semboyan miliknya, 'Skill is Dead'. Mereka pun mengakui akan kegemarannya berpesta. Mereka pun menampilkan lagu 'Live News' di segmen keduanya di Music at Newsroom.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QvgZgP
December 14, 2018 at 04:09AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2QvgZgP
via IFTTT

Read More

Warga Hong Kong yang Aniaya TKI Erwiana Ternyata Sudah Bebas

Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang warga Hong Kong, Law Wan-tung yang divonis 6 tahun penjara karena menganiaya seorang tenaga kerja Indonesia, Erwiana Sulistyaningsih dikabarkan sudah bebas beberapa bulan lalu. Hal itu membuat Erwiana kecewa karena merasa hukuman itu tidak adil.

Dilansir dari AFP, Kamis (22/11), kabar bebasnya Law dikabarkan oleh pengadilan setempat. Sayangnya, Departemen Pemasyarakatan Hong Kong enggan membeberkan alasan mengapa Law bisa bebas lebih cepat.

Sebab, menurut sistem hukum di Hong Kong, narapidana bisa menerima keringanan hukuman hingga sepertiga, asalkan berkelakuan baik. Namun, masa hukuman Law belum memenuhi untuk bisa diberi keringanan.

"Saya sangat sedih dan kecewa ketika mengetahui mantan majikan saya sudah bebas lebih cepat dari masa hukuman yang seharusnya," kata Erwiana.

Hakim pada pengadilan Hong Kong pada 2015 lalu menyatakan Law terbukti bersalah atas penganiayaan, intimidasi, dan tidak membayarkan upah pekerjanya. Dia juga dihukum denda sebesar HK$100 ribu.

Erwiana mengaku masih sangat ingat bagaimana kekejaman Law saat mempekerjakannya. Dia mengaku kerap disiksa, dikurung, dilarang istirahat dan menolak membayarkan upahnya.

"Saya berharap Law mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan tidak melakukannya lagi," ujar Erwiana.

Salah satu sejawat Erwiana, Tutik Lestari Ningsih, menyatakan dia khawatir dengan pembebasan Law yang lebih cepat. Sebab, di masa lalu Law sempat mengancam akan membunuhnya.

Saat ini ada sekitar 340 ribu buruh migran di Hong Kong. Kebanyakan dari mereka berasal dari Filipina dan Indonesia. Mereka kerap dibebani pekerjaan berat, dengan upah dan perlindungan yang minim. (ayp/ayp)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2KqyxEz
November 23, 2018 at 04:09AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2KqyxEz
via IFTTT

Read More