"Kalau dibocorkan itu kan kesannya disembunyi-sembunyikan lalu dibocor-bocorkan. Itu memang disepakati, diskusi dulu pembahasan metode debat itu. Pertama, kita harus menjaga martabat kedua pasangan calon. Kedua, kita tidak ingin ada pertanyaan yang justru saling menjatuhkan," ujar Arief usai pelantikan Komisioner KPU kabupaten/kota se-Sumatra Selatan di Hotel Horison Ultima, Palembang, Senin (7/1).
Arief berujar pihaknya berkaca pada pengalaman debat-debat sebelumnya yang terlalu mendetail dan sangat merinci hingga berkesan menjatuhkan salah satu pasangan kandidat pemilu. Dirinya pun menegaskan tidak menginginkan ada pertanyaan selain yang sudah disiapkan oleh KPU sebagai penyelenggara debat."Jadi kita tidak ingin ada pertanyaan lain. Debat itu kan salah satu metode kampanye. Tujuan debat adalah tersampaikannya visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon dengan baik," kata dia.
Terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani menyatakan keputusan KPU tersebut tidak membawa keuntungan ataupun kerugian bagi semua pihak.
"Tidak ada untung, tidak ada rugi. Pak Jokowi sebagai petahana, tentu pada dirinya sudah ada dan sudah tersimpan data-data kebijakan, termasuk juga tabulasi, atas pro dan kontra," kata Arsul di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/1).TKN Jokowi-Ma'ruf, kata dia, melihat sebenarnya kisi-kisi pertanyaan itu dapat membantu kedua pasangan calon untuk mempersiapkan data-data dan jawaban yang lebih detail.
"Kalau orang tidak tahu kan, barangkali tidak bawa data, juga belum secara internal didiskusikan, jawaban hanya seminimal mungkin. Tentu ada sisi positif dan negatif," ujarnya.
Sementara itu anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, menyebut keputusan KPU membocorkan pertanyaan-pertanyaan debat perdana Pilpres 2019 membuat debat itu tak lagi menarik."Cukup aneh, menurut saya kenapa harus pertanyaan-pertanyaan itu dibocorkan atau diberikan? Itu kan enggak asyik lagi, enggak ada gregetnya, enggak ada efek kejutnya," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta.
(swo)
"Minggu depan kami rencanakan ada sejumlah saksi juga yang akan diperiksa termasuk mantan Gubernur Jawa Barat yang pernah dipanggil sebelumnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/1).
Febri meminta Aher untuk hadir memenuhi panggilan pemeriksaan kedua sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Meikarta, proyek milik Lippo Group. Sebelumnya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mangkir dari panggilan penyidik lembaga antirasuah.
"Jadi tentu saja dalam proses pemeriksaan berikutnya kami harap bisa hadir dan pemeriksaan bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Kata Febri, KPK juga terus mengikuti proses persidangan terhadap empat terdakwa yang telah dibawa ke meja hijau, yakni pegawai PT Lippo Karawaci Tbk., Billy Sindoro, pegawai Lippo Group, Henry Jasmen; dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.Menurut Febri, sejumlah fakta yang muncul dalam persidangan akan digunakan untuk mengembangkan kasus dugaan suap tersebut, baik kepada perorangan maupun korporasi, dalam hal ini PT Lippo Cikarang Tbk, anak usaha Lippo Group.
"Kami tentu akan mengembangkan sepanjang ada bukti-bukti yang cukup kuat nanti yang muncul pada fakta persidangan," ujar Febri.
Aher sebelumnya mangkir pada panggilan 20 Desember 2018. Aher diduga tahu proses pengurusan izin proyek Meikarta di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam surat dakwaan kepada Billy Sindoro dan empat terdakwa lainnya, pejabat Pemprov Jawa Barat era Aher diduga ikut kecipratan uang pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.Pejabat tersebut adalah Yani Firman yang merupakan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat.
Dalam rangka mempercepat proses penerbitan Rekomendasi Dengan Catatan (RDC) dari Pemprov Jawa Barat, pada bulan November 2017 Henry Jasmen P. Sitohan, Fitradjaja Purnama dan Taryudi memberikan uang dalam amplop sejumlah Sin$90 ribu kepada Yani Firman.
Penyerahan uang Sin$90 ribu dalam amplop kepada anak buah Gubernur Jawa Barat itu, dilakukan setelah muncul sengkarut izin antara pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemprov Jawa Barat.Tak berselang lama atau tepatnya 23 November 2017, Aher mengeluarkan Keputusan nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. (fra/wis)
Menanggapi hal tersebut, Presiden petahana RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya sebagai peserta dalam kontestasi pilpres akan mengikuti aturan dari penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ya saya ini kan peserta pilpres, yang mengatur semuanya adalah KPU. KPU mau seperti apa ya terserah KPU, kita ikut," kata capres nomor urut 01 itu di Blitar, Kamis (3/1) seperti dikutip dari Antara.
Gagasan itu pun didukung pula Majelis Permuwasyaratan Ulama (MPU) Aceh. Wakil Ketua MPU Aceh Lem Faisal mengakui bahwa tes tersebut bukanlah amanat dari undang-undang, namun bisa memastikan masyarakat lebih paham mengenai para kandidat yang akan dipilihnya.
"Jika digelar tes baca Alquran tentu lebih baik agar masyarakat lebih puas," ujar Lem Faisal kepada CNNIndonesia.com di Banda Aceh, Kamis (3/1).
Menurut Lem Faisal, jika kemudian tetap digelar tes baca Alquran tentu saja nanti formatnya bukan seperti musabaqah tilawatil quran yang memperlombakan kepiawaian melantunkan bacaan Alquran dengan lantang dan merdu.
Sebaliknya, tes baca Alquran sudah memadai dilakukan sekadarnya yang mengedepankan cara mengucapkan ayat Alquran dengan tajwid yang benar.
Menanggapi itu, Komisioner KPU RI Hasyim Asyari mengatakan pihaknya tak mempersoalkan jika tes baca Alquran itu digelar bagi peserta Pilpres. Ia pun menyerahkan keikutsertaan dalam tes itu kepada para peserta.
"Persoalan capresnya mau hadir atau tidak, ya urusan mereka masing-masing," ucap dia di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (2/1).
Menurut Hasyim, masyarakat punya kriteria dalam memilih pemimpin. Kompetensinya itu dibuktikan dengan berbagai uji kemahiran yang dimiliki, termasuk tes membaca Alquran.
(Antara/kid)
Sumber pendapatan terbesar legenda bola basket asal Amerika Serikat, Michael Jordan, datang dari kepemilikan klub NBA Charlotte Hornets.