Showing posts with label 2019 at 11:18PM. Show all posts
Showing posts with label 2019 at 11:18PM. Show all posts

Sunday, January 13, 2019

Doni Monardo Militer Aktif dan Momentum Penguatan BNPB

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Doni Monardo oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sempat mendapat kritik dari sebagian pihak. Jokowi dianggap salah menunjuk perwira aktif sebagai Kepala BNPB.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai BNPB merupakan institusi sipil. Sehingga, TNI aktif tidak boleh menduduki jabatan di dalam lembaga tersebut.

Jokowi resmi melantik Doni Monardo sebagai Kepala BNPB menggantikan Willem Rampangile pada Rabu (9/1). Doni diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 5/P/2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Jokowi meyakini pengangkatan Doni untuk memperkuat manajemen BPNP. Sebab, banyak bencana besar yang melanda Indonesia beberapa bulan terakhir.

Terkait polemik itu, pengamat pertahanan Curie Maharani Savitri mengatakan pengangkatan Doni sebagai kepala BNPB harus dimaknai sebagai komitmen pemerintah untuk memperkuat BNPB dan konsolidasi koordinasi kelembagaan penanganan bencana.

Ia melihat kinerja BNPB selama ini belum maksimal. Sementara peran TNI cukup besar dalam penanganan bencana.

Doni Monado, Aturan dan Penguatan BNPBKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Pengangkatan kepala BNPB yang baru perlu dibaca sebagai komitmen pemerintah," ujar Curie kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/1).

Curie menilai penguatan BNPB merupakan hal penting untuk merespons besarnya skala dan dampak bencana, yang dalam setahun terakhir sudah melebihi dampak perang.

Ia berkata perang merujuk kepada konflik kekerasan dengan korban minimal 1.000 orang per tahun. Sedangkan korban bencana, Curie mengambil contoh di Sulawesi Tengah sudah lebih dari 2.000 orang, belum termasuk kerugian harta benda, infrastruktur, dan sebagainya.

"Sehingga untuk meningkatkan kinerja BNPB, pemerintah menilai perlu mengganti kepala dan dari militer aktif," ujarnya.

Lebih lanjut, Curie tidak mengelak pengangkatan Doni sebagai Kepala BNPB bisa menjadi masalah. Namun, hal itu bisa terjadi ketika yang dijadikan acuan perundang-undangan untuk menilai boleh atau tidaknya militer aktif mengepalai BNPB adalah UU TNI.

"Padahal mestinya yang diacu terlebih dahulu adalah UU Penanggulangan Bencana," ujar Curie.

Dalam UU Penanggulangan Bencana, Curie berkata ada ruang untuk pelibatan TNI, yakni tertuang di dalam pasal 1 yang mendefinisikan tanggap darurat sebagai kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban. 

Ia mengatakan penyelamatan pada hakikatnya adalah search and rescue (SAR). Sementara, tanggap darurat merupakan bagian dari tugas unsur pelaksana BNPB. 

Lewat pendefinisian itu, ia menyebut BNPB adalah kantor yang menyelenggarakan urusan SAR.

SAR dalam Pasal 47 UU TNI, kata dia, merupakan satu dari sepuluh kementerian atau lembaga yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif tanpa harus mundur atau pensiun terlebih dahulu.

"Dengan interpretasi tersebut, maka BNPB terbuka sebagai jabatan sipil yang dapat dijabat militer aktif," ujarnya.

Curie menyebut sebagian pihak mungkin masih memiliki keraguan. Akan tetapi, adanya PP Administrasi Prajurit TNI sebagai tindaklanjut UU TNI dapat mempertegas posisi BNPB sebagai bagian dari SAR.

Bahkan, ia melihat terbitnya Perpres BNPB yang baru secara eksplisit menyatakan kepala BNPB boleh dijabat TNI aktif, dan kemenkopolhukam masuk dalam struktur BNPB.

"Artinya memang pasal 47 tidak bersifat limitatif asalkan instansi lain tersebut ditetapkan dengan perundang-undangan," ujar Curie.


Lebih dari itu, ia meminta semua pihak melihat pendirian Badan Keamanan Laut lewat UU Kelautan pada tahun 2014 dalam menilai BNPB.

(jps/dea)

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2VO8KLW
January 13, 2019 at 11:18PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2VO8KLW
via IFTTT
Share:

Thursday, January 10, 2019

Tim Jokowi Respons ICW soal Suntikan Dana Perkumpulan Golfer

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Johnny G Plate menganggap Indonesia Corruption Watch (ICW) bukan lembaga akuntan publik yang berhak memeriksa keuangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Johnny untuk merespon ICW yang mencurigai ada aliran dana dari dua kelompok pecinta olahraga golf, yakni Perkumpulan Golfer TRG dan Perkumpulan Golfer TBIG, kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Apapun yg mereka katakan, mereka bukan akuntan. ICW bukan akuntan yang [bisa] memeriksa itu," kata Johnny saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (10/1).

Politisi Partai Nasdem itu menyatakan pihaknya tak mau ambil pusing dengan temuan ICW tersebut.


Tim Jokowi Respons Temuan soal Suntikan Dana Komunitas GolfJohnny G Plate. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

Menurutnya KPU telah memiliki mekanisme tersendiri untuk memeriksa temuan dana kampanye masing-masing paslon capres-cawapres di Pilpres.

Salah satunya, kata Johnny, KPU akan menggandeng akuntan publik guna mengaudit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tiap-tiap paslon.

"Menurut peraturan yang memerika itu kan akuntan yang ditunjuk KPU, jadi kita ikut aturan saja," kata dia.

Dalam catatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPDSK) yang diterima ICW dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatat total dana kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf sebesar Rp55,98 miliar.


Dari jumlah itu, sekitar 67 persen totalnya berasal dari sumbangan kelompok yakni Perkumpulan Golfer TBIG dan Perkumpulan Golfer TRG. Masing-masing menyumbang senilai Rp19,7 miliar dan Rp18,2 miliar.

Peneliti Divisi Korupsi ICW Almas Sjafrina mengatakan dua kelompok penyumbang itu ditengarai sebagai PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dan PT Teknologi Riset Global Investama (TRG).

"Sumbangannya mencapai 86 persen dari total penerimaan. Kedua perusahaan itu sahamnya dimiliki Wahyu Sakti Trenggono, Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf," katanya dalam konferensi pers di kantor ICW, Rabu (9/1).

Tim Jokowi Respons Temuan soal Suntikan Dana Komunitas GolfTim pemenangan Jokowi-Ma'ruf saat menyerahkan laporan dana awal kampanye ke KPU beberapa waktu lalu. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Johnny menganggap temuan ICW itu hanya sebatas informasi bagi masyarakat. Ia mengaskan TKN tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan KPU terkait pemeriksaan dana kampanye tersebut.

"Apapun yang dikatakan ICW baik-baik saja sebagai informasi, tapi kita ikut aturan, nanti KPU yg menunjuk akuntan yg memeriksa itu," kata dia.


Johnny menyatakan ke depannya akan menyerahkan sepenuhnya laporan dana kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf kepada KPU untuk ditindaklanjuti.

Ia menyatakan laporan yang telah di setorkan kepada KPU bukanlah laporan akhir, melainkan masih laporan sementara yang masih diproses sampai saat ini.

"Itu sudah ada di KPU, biarkan KPU yang menilai, dan kita sudah membuat laporan ke KPU," ujarnya. (rzr/gil)

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2CajVFI
January 10, 2019 at 11:18PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2CajVFI
via IFTTT
Share:

Sunday, January 6, 2019

Pemkab Lampung Selatan Pulangkan 175 Pengungsi Sebesi-Sebuku

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memulangkan 175 orang pengungsi asal Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku ke rumahnya masing-masing. Pasalnya, sebagian telah meminta pemkab setempat mengembalikan mereka ke kediamannya masing-masing.

Selain itu, saat ini aktivitas Gunung Anak Krakatau sudah menurun, sehingga kemungkinan kondisi di sekitar wilayah terdampak tsunami Selat Sunda terjadi pada Sabtu (22/12) lalu dinilai sudah aman.

Ratusan pengungsi itu bertolak dari Lapangan Tenis Indoor dan SDN 1 Way Urang ke Pelabuhan Canti, Kecamatan Rajabasa, Minggu, menggunakan kendaraan yang disediakan oleh Pemkab Lampung Selatan dan Kodim 0421 Lampung Selatan.

Pemkab Lampung Selatan menyediakan 6 kapal motor untuk pengungsi yang akan kembali ke rumahnya.

Sesampainya di Pelabuhan Canti, ratusan pengungsi diangkut menggunakan 6 kapal motor yang disiapkan Pemkab Lampung Selatan untuk memfasilitasi para pengungsi yang hendak kembali ke Pulau Sebesi maupun Sebuku.

"Hari ini kami siapkan 6 kapal motor untuk mengangkut saudara-saudara kita yang mengungsi di Lapangan Tenis Indoor maupun SDN 1 Way Urang. Semua yang kami fasilitasi untuk kembali ke Pulau Sebesi dan Sebuku ada sebanyak 175 jiwa," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamsel I Ketut Sukerta.

Ratusan pengungsi yang terdiri dari anak-anak, wanita-pria dewasa, dan orang tua yang diangkut menggunakan kapal Setia Jaya terlihat ceria menatap hamparan laut yang mereka lewati menuju Pulau Sebesi.

Sejak beberapa hari ini, sejumlah pengungsi itu menyatakan ingin kembali ke rumah mereka agar dapat beraktivitas seperti sedia kala. Keinginan kuat itu seolah mampu menyingkirkan rasa takut dan trauma akibat gelombang tsunami dipicu longsoran Gunung Anak Krakatau pada Sabtu, 22 Desember 2018 lalu.

Yessi, warga Dusun Gan Lada Pulau Sebesi di Kapal Motor Putri Salju mengaku senang bisa kembali ke rumahnya.

"Saya sama anak pulang duluan, bapaknya nyusul karena bawa barang. Rasanya senang, bisa pulang beres-beres rumah yang sudah lama ditinggal," katanya.

Sedangkan Dahlia, warga Pulau Sebesi juga mengaku tidak ragu untuk kembali ke rumah.

"Rumah saya jauh dari pantai, kalau ada apa-apa saya bisa lari ke atas (bukit)," ujar warga Dusun Tejang, Pulau Sebesi ini pula.

Sartani, warga Dusun Segenom mengucapkan terima kasih kepada pemda setempat, terutama kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto yang telah memberikan perhatian kepada pengungsi ini.

Dia mengungkapkan, semua kebutuhan selama berada di pengungsian terpenuhi dan lebih dari mencukupi.

"Mulai kami berangkat mengungsi dibantu, makan, minum, tempat tidur, disediakan. Ada juga aparat yang menghibur anak-anak disediakan pemda, pokoknya selama di tempat pengungsian kami cukup enggak kekurangan," ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Desa Pulau Sebesi Sugeng pun mengungkapkan hal yang sama.

"Iya, warga Pulau Sebesi banyak yang pulang, ada sekitar 250 jiwa sudah pulang," kata Sugeng, Minggu (6/1).

Sugeng mengatakan, alasan warganya pulang karena jenuh hampir dua minggu tinggal di pengungsian.

"Alasanya mereka tidak betah di tempat pengungsian, terus mereka punya kebun di sana, ada hasil bumi yang mau mereka jual," ujar Sugeng.

Sugeng menyebutkan, warganya pulang mulai Sabtu (5/1) dan Minggu ini.

"Yang di indoor mulai hari ini, mereka memaksakan pulang sendiri. Ini kemauan sendiri, kami hanya memfasilitasi. Bingung mereka itu, karena biasa bekerja di kebun," katanya.

Mengenai kekhawatiran bahaya dari aktivitas Gunung Anak Krakatau, warga yang pulang menilai kepulangan mereka aman, tambah Sugeng. Dia menyatakan, kepulangan warga Pulau Sebesi ke kampungnya difasilitasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

"Dari indoor kita diberi tumpangan kendaraan ke Dermaga Canti. Dari Dermaga Canti diberi tumpangan kapal ke Pulau Sebesi," ujar Sugeng.

Saat ini, kata Sugeng, jumlah pengungsi yang masih bertahan di Lapangan Tenis Indoor sebanyak 700 orang. (age)

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2LRULjl
January 06, 2019 at 11:18PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2LRULjl
via IFTTT
Share:

Saturday, January 5, 2019

Wacana Ganjil-Genap, Menhub Ingin Evaluasi Jumlah Motor

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan bakal mengevaluasi populasi dan struktur kepemilikan motor di daerah-daerah di Indonesia sebelum mengambil keputusan soal ganjil-genap untuk motor.

"Kami akan melihat, kami akan petakan dulu apakah populasi motor ini sudah melampaui batas. Kalau sudah melampaui batas, mungkin kami pikirkan (penerapan ganjil-genap)," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Depok, Sabtu (5/1).


Budi menyebut wacana ganjil-genap di suatu daerah dirancang untuk menangani kemacetan sehingga daerah yang ingin menerapkan sistem itu harus dihitung tingkat kemacetannya.

"Tujuannya sebenarnya satu, yaitu me-manage kemacetan, yang kedua mengedukasi penggunaan transportasi massal. Nanti kita lihat apakah daerah tersebut sudah padat sekali atau tidak," ungkap dia.


Budi pun mencontohkan sistem ganjil genap (untuk mobil) yang diterapkan di jalan tol di sekitar daerah penyangga Ibu Kota. Sistem ini dilihat dari tingkat kelancaran jalan yang terhubung.

"Tergantung pemetaannya. Kalau memang pemetaannya memungkinkan untuk dilakukan ya dilakukan. Karena nanti pemerintah mensubstitusi dengan menyediakan bus," terang Budi.

Sebelumnya wacana ganjil-genap untuk motor di DKI Jakarta muncul dalam diskusi atau focus group discussion (FGD) yang digelar Dinas Perhubungan pada Desember 2018.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan sistem tersebut bukan solusi kemacetan, dan menolak penerapannya.

Anies menjelaskan sistem ganjil-genap hanya solusi sementara untuk mengurangi kemacetan. Tujuan utamanya memindahkan para pengendara mobil ke transportasi publik massal.

"Ini adalah solusi antara. Jadi cukup sampai mobil saja," ucap Anies.

Pembatasan sepeda motor pernah diterapkan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2015. Pengendara motor dilarang melintas di kawasan Bundaran HI hingga Jalan Medan Merdeka Barat.

(vws/vws)

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2SDP7E6
January 05, 2019 at 11:18PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2SDP7E6
via IFTTT
Share:

Thursday, January 3, 2019

Jepang Sulap Gerbong Kereta Serupa 'Ryokan'

Jakarta, CNN Indonesia -- Bisa dipastikan segala hal tentang Jepang selalu menarik, mulai dari kebudayaan, kemajuan teknologi hingga pariwisatanya. Semuanya seakan selalu sukses menjadi magnet bagi para wisatawan.

Salah satu tempat favorit wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Jepang adalah di ryokan alias penginapan tradisional ala Jepang lengkap dengan interior bernuansa bambu dan kayu, alas duduk tikar bambu (tatami), pintu geser (shoji), hingga taman bonsai.

Namun bukan Jepang namanya jika tidak hadir dengan inovasi yang nyeleneh. Kali ini Jepang 'mendirikan' ryokan di dalam kereta yang disebut Kyotrain Garaku.

Mengutip Lonely Planet pada Kamis (3/1), Kyotrain Garaku memiliki desain interior yang menyerupai ryokan sesungguhnya. Bahkan temanya pun dipilih sesuai dengan suasana musim di Jepang.

Setiap gerbong pada kereta ini memiliki empat tema yang berbeda yang terinspirasi dari musim-musim yang ada di Jepang, seperti musim semi, panas, gugur dan salju.

Gerbong musim gugur dominan dengan nuansa daun mapel, sedangkan gerbong musim panas dominan dengan bunga geranium, musim dingin kental dengan nuansa bambu dengan titik salju, dan musim semi tentu saja sakura.

Kereta ini juga dilengkapi fasilitas wi-fi gratis.

Kyotrain Garaku akan segera beroperasi pada Maret 2019 dengan kecepatan tempuh sekitar 45 menit dengan empat pemberhentian, yaitu Karasuma, Katsura, Awaji, dan Juso.

Untuk tarif tiket, Kyotrain Garaku juga menerapkan tarif yang sama dengan kereta lainnya, yakni sekitar 400 yen (atau sekitar Rp55 ribu) per orang.

Namun sayangnya jadwal Kyotrain Garaku masih sangat terbatas, kereta ini hanya pulang pergi empat hari sekali dengan jurusan Kyoto-Osaka.

(dwi/ard)

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2CLvHb5
January 03, 2019 at 11:18PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2CLvHb5
via IFTTT
Share:

Majelis Ulama Aceh Setuju Tes Baca Alquran bagi Capres

Banda Aceh, CNN Indonesia -- Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mendukung usulan tes baca Alquran bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung di Pilpres 2019. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua MPU Aceh, Lem Faisal kepada CNNIndonesia.com, Banda Aceh, Kamis (3/1).

Lem Faisal mengakui bahwa tes tersebut bukanlah amanat dari undang-undang, namun bisa memastikan masyarakat lebih paham mengenai para kandidat yang akan dipilihnya.

"Jika digelar tes baca Alquran tentu lebih baik agar masyarakat lebih puas," ujar Lem Faisal.


Menurut Lem Faisal, jika kemudian tetap digelar tes baca Alquran tentu saja nanti formatnya bukan seperti musabaqah tilawatil quran yang memperlombakan kepiawaian melantunkan bacaan Alquran dengan lantang dan merdu.

Sebaliknya, tes baca Alquran sudah memadai dilakukan sekadarnya dengan mengendepankan cara mengucapkan ayat Alquran dengan tajwid yang benar.

Sebelumnya Ikatan Dai Aceh pada 29 Oktober 2018 mengusulkan sekaligus mengundang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung di Pilpres 2019 untuk mengikuti tes baca Alquran. Tes itu diharapkan bisa menyudahi politik identitas, terutama terkait agama yang marak belakangan ini.

"Untuk mengakhiri polemik keislaman capres dan cawapres, kami mengusulkan tes baca Alquran kepada kedua pasangan calon," kata Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Da'i Aceh, Tgk Marsyuddin Ishak di Banda Aceh, kala itu.

Menurut Marsyuddin, sebagai organisasi yang fokus pada pengembangan dakwah dan syiar Islam, pihaknya ingin turut berperan dalam pesta demokrasi lima tahunan. 

Dia lantas mengundang baik Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mengikuti uji membaca Alquran di Aceh.

Tes baca Alquran di provinsi Aceh bukan hal baru. Tes ini sebelumnya telah diberlakukan kepada calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, anggota DPR Provinsi Aceh (DPRA) dan DPRD kabupaten/kota di Aceh (DPRK).

Bedanya, tes bagi calon legislatif dan eksekutif itu menjadi aturan yang wajib dijalankan bagi kandidat di Serambi Makkah tersebut.

(ibn/kid)

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2QiWkHR
January 03, 2019 at 11:18PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2QiWkHR
via IFTTT
Share:

Tuesday, January 1, 2019

Esteban Vizcarra: Mungkin Saya Pilih Persib

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemain naturalisasi asal Argentina yang musim lalu memperkuat Sriwijaya FC Esteban Vizcarra tidak menutup kemungkinan membela Persib Bandung pada musim kompetisi yang akan datang.

Vizcarra disebut-sebut menjadi pemain yang akan didatangkan Persib pada musim kompetisi mendatang. Mengenai kabar tersebut, mantan pemain Semen Padang itu mengaku telah dikontak klub Pangeran Biru selain juga beberapa klub lainnya.

Sebelumnya pemain 32 tahun itu juga mengindikasikan pindah dari Sriwijaya FC yang musim lalu terdegradasi ke Liga 2 lantaran permintaan sang istri yang tinggal di Bogor.

"Ada klub yang hubungi saya. Itu juga termasuk manajemen Persib yang sudah menghubungi saya," kata Vizcarra.

"Istri ingin saya bermain di klub yang dekat dan tidak jauh dengan Bogor. Kalau keinginan istri, saya tidak bisa apa-apa, mungkin saya pilih Persib karena yang terdekat," imbuh pemain yang sudah menjalani laga debut bersama timnas Indonesia.

Esteban Vizcarra: Mungkin Saya Pilih PersibEsteban Vizcarra (kanan) menjadi salah satu pemain asing yang lama bermain di Indonesia dan akhirnya menjadi pemain naturalisasi. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)
Vizcarra memiliki jam terbang yang cukup tinggi di kompetisi sepak bola Indonesia. Sejak bermain di Pelita Jaya pada 2009, gelandang yang dapat bermain sebagai pemain sayap itu lantas melanjutkan karier di Semen Padang, dan Arema FC sebelum membela Sriwijaya FC pada Liga 1 tahun lalu.

Sementara manajemen Sriwijaya FC masih berusaha membentengi Vizcarra kendati Laskar Sriwijaya itu akan bermain di Liga 2 2019.

"Kita upayakan [memeprtahankan], setidaknya setengah musim lah untuk mereka berdua di Liga 2 ke depannya," kata Manajer SFC Ucok Hidayat, Selasa (1/1).

Selain mempertahankan Vizcarra, Ucok juga menjelaskan masih berusaha menjaga pemain naturalisasi lainnya Beto Goncalves agar tetap membela klub asal Palembang tersebut. </span>

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2SwRh8s
January 01, 2019 at 11:18PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2SwRh8s
via IFTTT
Share: