Moeldoko Ingatkan Potensi Bahaya Kelompok Radikal di Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko meminta kepada semua pihak agar tidak bermain menggunakan kelompok radikal untuk kepentingan politik praktis. Moeldoko mengatakan kelompok radikal yang pihak-pihak yang memakai kelompok radikal untuk kepentingan politik praktis akan menjadi backfire atau bumerang.

"Saya pribadi ingin mengingatkan, siapapun yang bermain-main dengan itu, yang menggunakan kelompok radikal untuk kepentingan politik praktis, maka ini akan menjadi backfire (bumerang), jadi jangan main-main dengan itu," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/1).

Moeldoko menyatakan bahwa pihaknya tak akan memberikan ruang kepada kelompok radikal. Mantan panglima TNI itu meminta semua pihak menjadikan kelompok radikal sebagai musuh bersama.

"Semua harus memiliki sikap yang sama. Jadi, akan lebih bagus lagi kalau menempatkan radikal sebagai musuh bersama. Tidak usah ragu-ragu menghadapi situasi seperti itu," ujarnya.

Moeldoko menyatakan negara tak boleh memberikan toleransi terhadap kelompok radikal. Menurut Moeldoko, bila kelompok radikal yang mengusung khilafah diberi ruang maka mereka akan akan mengganggu masa depan anak-anak bangsa.

"Begitu dia berkembang, ini akan mengganggu masa depan anak-anak  bangsa Indonesia," kata dia.

Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga telah menerima masukan dari pengurus Gerekan Pemuda Ansor (GP Ansor) terkait persoalan radikalisme. Menurut dia persolaan radikalisme perlu menjadi perhatian bersama dan mendapat atensi Jokowi.

"Ini sebuah upaya bagi presiden membuka pintu selebar-lebarnya kepada siapapun untuk memberikan masukan atas hal-hal positif yang harus ditindaklanjuti ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, GP Ansor menyatakan kelompok-kelompok radikal yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia mulai terkonsolidasi menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. GP Ansor menyebut telah memetakan wilayah yang menjadi lokasi mereka membangun konsolidasi.

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas  mengatakan kelompok radikal ini di antaranya berada di Jawa Barat dan Riau.

Gus Yaqut mengatakan konsolidasi yang mereka lakukan bukan untuk mengacaukan jalannya pemilihan umum 2019. Justru, kata Gus Yaqut mereka membawa agenda mendirikan negara Islam atau NKRI Bersyariah dengan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Mereka menginduk dalam salah satu kontestan pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka," ujarnya. (fra/sur)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2THvpHW
January 12, 2019 at 12:05AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2THvpHW
via IFTTT

Read More

Praktik Pijat Terapis WNA Raup Omzet Rp1 Miliar Sehari

Jakarta, CNN Indonesia -- Kantor Imigrasi Palembang Kelas I Palembang mengamankan 20 orang warga negara asing (WNA) yang membuka praktik terapi pijat ilegal di Hotel Novotel Palembang.

Secara rinci 20 WNA tersebut yakni 16 warga negara Malaysia, 2 warga negara China, 1 warga negara Belgia, dan 1 warga negara Hongkong.

Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) wilayah Sumsel, Sudirman D Hury mengatakan penangkapan dilakukan pihaknya pada Rabu (9/1) saat para WNA sedang berada di klinik terapi pijat tersebut.

"Penangkapan didasari oleh dua alasan, pertama membuka praktek pijat ilegal tanpa izin serta menyalahi kunjungan wisata. Mereka sudah tinggal di Palembang sejak tiga hari lalu," ujar Sudirman, Kamis (10/1).

Sudirman menjelaskan kelompok terapi WNA bernama CLM itu membuka dan pendaftaran secara online. CLM mematok tarif terapi pijat sebesar Rp 4,5 juta per satu kali pengobatan. Dalam satu hari, bisa sampai ratusan pasien dilayani oleh CLM.  

"Pendapatan mereka per hari bisa Rp1 miliar. Dari pengakuan para pelaku, mereka sebelumnya buka praktik di Medan dan Bali," kata Sudirman.

Untuk mengelabui pantauan petugas, sindikat tersebut sengaja hanya membuka praktek pijat di setiap kota yang dikunjungi tak lebih dari tiga hari.

Usai ditangkap, para WNA pun terancam dideportasi serta denda dan hukuman pidana. Kemenkumham tengah mendalami lebih jauh mengenai praktik pijat ilegal yang dijalankan oleh WNA ini. Sebab, praktek pengobatan seperti pijat dan penyedia tenaga kerja harus mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan serta Ketenagakerjaan.

"Kita bakal dalami lagi, bagaiamana bisa mereka sampai Palembang, apakah ada yang ikut bersekongkol dengan mereka untuk mengarahkan, menunjukkan jalan, termasuk juga hotel sebagai penyedia tempat akan kami periksa," ujar Sudirman.

Lebih dari itu, terkait dugaan praktik prostitusi di balik praktik pijat ilegal tersebut pihak Imigrasi masih belum bisa mengungkapkan. Hal itu akan terungkap setelah kasus ini dilimpahkan ke kepolisian.

(idz/DAL)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AEa2A9
January 11, 2019 at 12:05AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2AEa2A9
via IFTTT

Read More

Antasari Soal Kasus Novel: Kasus Saya 8 Tahun Selesai?

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar meyakini Presiden Joko Widodo mengetahui hal-hal yang harus diperbaiki dalam penegakkan hukum di Indonesia, termasuk dalam penanganan kasus penyiraman terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan dengan air keras.

"Itu sudah ada di otak Pak Jokowi. Nanti akan dikeluarkan," kata Antasari di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1).

Hal ini disampaikan menyikapi debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden pekan depan terkait penanganan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Salah satu hal yang terus disorot kepada calon petahana adalah belum selesainya kasus hukum penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan tahun lalu.

Perkara ini kemudian dikaitkan sejumlah pihak dengan posisi Jokowi dalam menangani permasalahan hukum serta HAM. Antasari menyatakan Jokowi mengerti betul sebagai Presiden tak bisa mengintervensi proses hukum.

"Beliau kan tidak mau intervensi. [Kasus] itu akan selesai nanti. [Kasus] saya aja 8 tahun kok, masalah saya sudah selesai? Lah saya?" cetusnya.

Diketahui, pada 11 Februari 2010 Antasari divonis hukuman penjara 18 tahun karena terbukti bersalah turut serta melakukan pembujukan untuk membunuh pengusaha Nasrudin Zulkarnaen. Perkara ini menuai kontroversi sebab masyarakat Indonesia meyakini itu sebagai kriminalisasi.

Ia mengajukan grasi dan mendapatkan pengurangan masa hukuman enam tahun sehingga menjalani 12 tahun masa hukuman dan menjalani bebas bersyarat sejak 10 November 2016.

Antasari berpendapat penegakkan hukum di bawah kepemimpinan Jokowi akan lebih baik. Ia menyadari mantan Wali Kota Solo ini peduli terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

"Beliau itu orang baik. Beliau concern dengan kasus korupsi dan beliau ingin keadilan itu ada. Teriakan keadilan di masyarakat muncul nanti," klaimnya.

Sebelumnya, Anggota Direktorat Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, menyebut Jokowi gagal menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti yang dijanjikannya pada Pilpres 2014. Selain itu, Jokowi disebutnya tak juga menyelesaikan kasus Novel Baswedan.

(chri/arh)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FfuhrQ
January 10, 2019 at 12:05AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2FfuhrQ
via IFTTT

Read More

Tiket Konser Kodaline di Indonesia Bisa Mulai Dibeli Esok

Jakarta, CNN Indonesia -- Tiket konser Kodaline, grup band asal Irlandia yang akan ke Indonesia dua bulan lagi, sudah mulai bisa dibeli esok, Rabu (9/1). Kodaline akan menggelar konser tunggal bertajuk 'Politics of Living Tour' di Istora Senayan Jakarta, 1 Maret 2019.

Prajual tiket konser Kodaline bisa dibeli online melalui tiket.com dan blibli.com, dan dibatasi hanya dari pukul 10.00 sampai 00.00 WIB.

Harga tiket prajual konser bervariasi sesuai kelas. Tiket termurah adalah kelas Tribune 2 yang dijual seharga Rp500 ribu, sedangkan harga termahal adalah Rp1,1 juta di VIP 1.

Di antara kelas itu ada Tribune 1 yang dijual Rp600 ribu, Festival B seharga Rp700 ribu, Festival A seharga Rp800 ribu, VIP 2 seharga Rp900 ribu, dan VIP Floor seharga Rp1 juta.

Ini bukan kali pertama Kodaline ke Indonesia. Mereka sudah pernah mengisi LaLaLa Festival 2016. Kodaline juga pernah tampil di We The Fest 2017 yang didatangi Presiden Joko Widodo.

Namun ini adalah konser tunggal pertama mereka di Indonesia.

Pengumuman konser di Indonesia disampaikan Kodaline melalui fitur Instagram Story mereka beberapa pekan lalu. Sebelumnya Kodaline sudah pernah mengunggah jadwal 'Politics of Living Tour 2019' di Instagram mereka, namun tidak menyertakan Indonesia di dalamnya.

Unggahan di Instagram itu menunjukkan bahwa Februari 2019 mereka sibuk konser di China, Thailand dan Filipina. Mereka mengawali Maret dengan konser di Malaysia pada tanggal 3. Penampilan itu dilanjutkan di Singapura, Taiwan, Korea, Jepang, lalu keliling ke beberapa kota di Australia. Indonesia baru ditambahkan kemudian.

Promotor konser, GudLive dan TerasKonser akhirnya memberi bocoran tanggal konser di Indonesia melalui akun Instagram pada 26 Desember lalu.

'Politics of Living Tour' masuk dalam rangkaian tur konser Kodaline yang mempromosikan album mereka yang bertajuk Politics of Living. Akhir Januari, mereka akan memulai konser di beberapa kota di Inggris seperti Birmingham, London, Bournemouth, dan Manchester. (nda/rsa)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2C8xXrm
January 09, 2019 at 12:05AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2C8xXrm
via IFTTT

Read More

VIDEO: Hasil Tes Yamaha R25 di Jalan Jakarta

Tim CNN Indonesia, CNN Indonesia | Senin, 07/01/2019 17:05 WIB

Bagikan :  

Jakarta, CNN Indonesia -- Yamaha menggunakan mesin kapasitas 250 cc. Mesin itu menghasilkan tenaga 35,5 tenaga kuda pada 12.000 rpm dan torsi 23,6 Nm pada 10.000 rpm. Catatannya, Yamaha masih mempercayakan mesin 250 cc itu walaupun sudah dua kali mengalami recall. (mik)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AysuKt
January 08, 2019 at 12:05AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2AysuKt
via IFTTT

Read More

Daftar 6 Panelis Debat Perdana Pilpres 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan enam panelis dalam debat Pilpres 17 Januari mendatang usai mencoret dua nama yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo.

Pada debat perdana nanti, tema yang diangkat adalah soal Hukum, Hak Asasi Manusia, Korupsi, dan Terorisme. Tema debat capres perdana ini akan menjadi pertaruhan bagi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam menjawab isu yang menjadi pertanyaan publik.

Untuk isu hukum dan HAM, Jokowi jadi sorotan karena dianggap ingkar menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Sementara Prabowo di sisi lain kerap dikaitkan dengan pelanggaran HAM semasa peralihan menuju reformasi.

Pada isu korupsi, Prabowo sempat menganalogikan sikap koruptif di Indonesia ibarat kanker stadium 4. Jokowi membantahnya dengan menunjukkan pencapaian indeks korupsi yang menunjukkan Indonesia mengalami perbaikan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Tugas tim panelis adalah membahas, menggodok dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sejalan tema debat perdana nanti. Masing masing panelis menyiapkan pertanyaan sesuai dengan latar belakang lembaganya. Misalnya, Komnas HAM maka akan menyiapkan pertanyaan yang tak lepas dari aspek HAM.

Berikut enam profil panelis debat pilpres:

1. Hikmahanto Juwana

Hikmahanto Juwana (Detikcom/Ari Saputra)

Hikmahanto merupakan guru besar hukum internasional Universitas Indonesia. Sebelum menjadi panelis pada pilpres tahun ini, ia pernah menjadi salah satu moderator debat pada pilpres 2014. Lulusan doktor Universitas Nottingham Inggris itu, saat ini masih mengajar di almamaternya, UI.

2. Bagir Manan

Bagir Manan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Bagir merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung yang menjabat sejak tahun 2001 hingga 2008. Lulusan doktor bidang hukum Universitas Padjajaran Bandung ini juga pernah menjadi ketua dewan pers pada tahun 2010 hingga 2016. Bagir juga beberapa kali menekuni bidang eksekutif dengan menjadi staf ahli menteri kehakiman pada tahun 1974 dan dirjen hukum dan perundang-undangan departemen kehakiman pada tahun 1995 hingga 1998.

3. Ahmad Taufan Damanik

Ahmad Taufan Damanik. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Taufan merupakan ketua Komnas HAM periode 2017 hingga 2020. Sebelumnya ia merupakan seorang dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Selain sebagai dosen, Taufan juga menjadi penggiat lembaga non pemerintah dan aktivis hak anak.

4. Bivitri Susanti

Bivitri Susanti. (Detikcom/Ari Saputra)

Bivitri merupakan ahli hukum tata negara UI. Ia termasuk salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Bivitri beberapa kali menjabat sebagai staf ahli di MPR, DPR, dan tim pembaruan kejaksaan. Keahliannya fokus pada sejumlah perancangan peraturan perundang-undangan, antikorupsi, dan peradilan.

5. Margarito Kamis

Margarito Kamis. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Margarito merupakan ahli hukum tata negara asal Maluku Utara. Ia pernah menjadi saksi ahli gugatan kubu Prabowo-Hatta Rajasa dalam pilpres 2014. Saat itu ia menyatakan bahwa keberadaan Daftar Pemilih Khusus Tambahan tidak sah. Margarito juga pernah menjadi staf ahli menteri sekretaris negara di masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

6. Agus Rahardjo

Agus Rahardjo. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Agus merupakan Ketua KPK yang menjabat sejak tahun 2014 hingga 2019. Ia mengawali karir sebagai PNS di Bappenas dan pernah menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari tahun 2010 hingga 2015. Dalam debat pilpres kali ini, Agus memastikan tak akan hadir dan hanya akan menyumbangkan pertanyaan bagi para paslon. Ia beralasan tak hadir untuk menghindari kesan politik pada lembaga antirasuah. (psp/gil)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Tr7ufq
January 07, 2019 at 12:05AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2Tr7ufq
via IFTTT

Read More

BPN Prabowo-Sandi Batal Diskusi Debat dengan SBY

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah juru debat dan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso batal bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya yang berada di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. 

Pertemuan itu semula terjadwal akan digelar tepat pukul 15.00 WIB hari ini, Jumat (4/1) dan akan membahas terkait debat pertama capres-cawapres yang akan digelar KPU pada 17 Januari mendatang. 

Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan pertemuan tersebut akan dijadwal ulang, lantaran masih ada kesibukan yang lebih diprioritaskan.

"Memang kami (BPN) minta waktu untuk minta masukan, tapi di-reschedule," kata Ferry saat dikonformasi melalui telepon. 

Hal sama juga diungkapkan oleh Kepala Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari. Saat dihubungi, Imelda menyebut pertemuan itu ditunda dan akan segera dijadwal ulang untuk mengatur pertemuan selanjutnya. 

"Setahu saya pertemuan konsultasi Tim Visi Misi BPN dengan Pak SBY hari ini ditunda," kata Imelda. 

Meski begitu Imelda mengaku belum tahu pasti alasan penundaan pertemuan tersebut. 

Di lain pihak Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Somanjuntak menyebut akan ada pertemuan serupa sebelum debat digelar, hanya saja pertemuan tak hanya dihadiri oleh tim BPN, tetapi juga pasangan calon yakni Prabowo dan Sandi bersama SBY. 

"Karena nanti akan ada pertemuan juga antara Pak SBY dan Pak Prabowo bersama Bang Sandi, tapi sedang dilihat jadwalnya, mungkin bisa jadi tanggal 5," kata dia. 

Yang jelas, kata Dahnil, pertemuan itu dilakukan untuk menghadapi debat pertama Pilpres 2019, 17 Januari mendatang. Tentunya baik Prabowo maupun Sandi memerlukan masukan dari SBY yang sudah dua kali menghadapi debat pilpres. 

"Ya minta masukan, latihan, macam-macam lah. Kan Pak SBY ini sangat berpengalaman," katanya. 

(tst/DAL)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RAWUFK
January 05, 2019 at 12:05AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2RAWUFK
via IFTTT

Read More

Veteran Tolak Petisi untuk Ubah Malaysia Jadi Negara Islam

Jakarta, CNN Indonesia -- Kelompok veteran yang tergabung dalam Asosiasi Patriot Nasional (Patriot) menolak sebuah petisi berisikan seruan mendeklarasikan Malaysia sebagai negara Islam. Petisi itu dibuat oleh Ikatan Muslimin Malaysia (Isma).

Patriot menganggap Undang-Undang Federal harus tetap sesuai seperti yang diinginkan para pendiri negara Malaysia. Presiden Patriot, Brigadir Jenderal (Purnawirawan) Mohamed Arshad Raji, mengatakan setiap gagasan yang ingin mengubah konstitusi harus bertujuan mengubah negara semakin demokratis, bukan otokratis.

"Patriot bersama G25 menyatakan bahwa kami tidak akan mendukung amandemen yang akan menganti ideologi negara dari sebuah rezim demokratis menjadi sebuah rezim otoriter atau teokrasi," kata Arshad melalui sebuah pernyataan pada Kamis (3/1).

G25 merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang etnis Melayu terkemuka yang dikenal karena mendorong paham Islam moderat di Negeri Jiran.

Dalam pernyataan itu, Arshad juga mengatakan Isma harus menjelaskan lebih detail lagi apa yang mereka maksud sebagai "negara Islam."

"Jika itu berarti sistem pemerintahan digerakan oleh dewan ulama yang akan menggantikan sistem parlementer yang demokratis saat ini, maka (amandemen) akan sia-sia karena mayoritas warga Malaysia tidak akan mendukung petisi itu," katanya seperti dikutip The Strait Times.

Arshad mengatakan sebagai contoh, banyak negara-negara dengan sistem teokratis menjadi tidak teratur. Sebagian pemerintahannya cenderung tidak progresif bahkan hingga menjadi sebuah negara gagal.

Dia menuturkan Malaysia tak perlu menjadi negara Islam lantaran selama ini Negeri Jiran telah menganut prinsip-prinsip agama tersebut dalam pemerintahan.

Arshad mengatakan Malaysia bahkan mengakui Islam sebagai agama resmi negara.

"Patriot juga berpandangan bahwa di bawah konstitusi demokratis saat ini, negara kita memiliki peluang lebih baik untuk berkembang menjadi negara yang bersatu dan sukses daripada di bawah Konstitusi yang didasarkan pada teokratis." (rds/ayp)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QkFIj4
January 04, 2019 at 12:05AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2QkFIj4
via IFTTT

Read More