Ketua MA Siap Mundur Jika Ketua Pengadilan Tinggi Terima Suap

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan siap mundur jika ada ketua pengadilan tinggi yang kembali terbukti menerima suap. Kasus ini pernah terjadi pada 2017 ketika Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardana ditetapkan sebagai tersangka usai menerima suap dari politikus Golkar.

"Kalau ada ketua pengadilan tinggi melakukan tindak pidana korupsi seperti kejadian di Manado, saya akan mundur. Ada yang mengatakan begitu gampang pertaruhkan jabatan, saya bilang tidak," ujar Hatta saat memberikan keterangan dalam refleksi akhir tahun di Gedung MA, Jakarta, Kamis (27/12).

Hatta mengatakan sikap ini merupakan tantangan pada seluruh ketua pengadilan tinggi di seluruh Indonesia sebagai bukti cinta pada MA sebagai lembaga hakim tertinggi.

"Kalau dia sudah tidak mencintai, silakan melakukan (korupsi). Tapi kalau masih mencintai ya jangan lakukan," katanya.

Hatta menilai mundur dari jabatan ketua MA bukan persoalan besar. Jika memang melakukan kesalahan, ia pun bersedia mundur dari jabatan yang sudah diemban sejak 2012 itu. Adapun, Hatta mengingatkan agar para ketua pengadilan tinggi di Indonesia berpikir ulang jika akan menerima suap.

"Ingat ya, sepanjang ada ketua pengadilan tinggi yang ditangkap tangan, saya nyatakan mundur. Berarti orang yang saya pimpin ini tidak mencintai saya sebagai pimpinannya. Buat apalagi saya bertahan," ucap Hatta.

Sepanjang 2018 ini terdapat sejumlah hakim dan pegawai pengadilan yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Di antaranya hakim PN Tangerang, hakim PN Jakarta Selatan, hingga PN Medan yang terlibat suap dengan pengusaha.

Hatta mengklaim telah mengawasi secara ketat dengan memperbaiki kebijakan serta sistem yang berlaku selama ini. Salah satu yang ditempuh adalah dengan melarang pertemuan aparat peradilan dengan pihak berperkara. (psp/pmg)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GFiLqX
December 28, 2018 at 05:00AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2GFiLqX
via IFTTT

Read More

Besok, KPU Kembali Tetapkan DPT Nasional Pemilu 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), Sabtu (15/12). Publikasi penetapan DPTHP ini akan digelar di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, pukul 14.00 WIB.

"Kami sedang mempersiapkan untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional," ujar Komisioner KPU, Viryan Azis di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/12).

Viryan mengatakan rapat pleno terbuka penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota dan provinsi telah digelar. Karena itu, besok menjadi penetapan DPT untuk tingkat nasional.

Di sisi lain, sejak pukul 09.00 WIB hari ini hingga Sabtu pukul 09.00 WIB, pihak peserta pemilu bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) melakukan pencermatan bersama.

Ini menindaklanjuti keputusan rapat yang digelar Kamis malam (13/12), dimana seluruh pihak dilibatkan dalam pencermatan data DPT.

"Kami membuka seluruh data, mulai dari (soal data) 31 juta, 1,1 juta, 190 juta untuk dilakukan pencermatan bersama. Mulai dari ingin dicek lagi data gandanya. Kalaupun masih ada, berapa jumlahnya," ujarnya.

Foto: CNN Indonesia/Fajrian

Sebelumnya penetapan DPT sudah beberapa kali dilakukan KPU. Pertama kali, penetapan DPT dilakukan pada Rabu, 5 September 2018.

Kemudian, KPU kembali menetapkan DPT pada Minggu 16 September 2018. Selanjutnya, DPT kembali ditetapkan pada Kamis 15 November 2018.

Ketika penetapan DPT terakhir, yakni pada Kamis 15 November 2018, jumlah pemilih dari 28 provinsi yang terdiri dari 418 Kabupaten/Kota sebanyak 141.412.533 pemilih. Secara rinci, jumlah itu terdiri dari 70.586.944 pemilih laki-laki dan 70.825.549 pemilih perempuan.

Namun, jumlah itu belum semua wilayah. Masih ada enam provinsi yang belum selesai pemutakhiran data.

Enam Provinsi tersebut, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Arief mengatakan alasannya, antara lain karena terkendala faktor geografis dan jumlah pemilih yang terlampau banyak.

KPU melakukan penetapan DPT secara berulang karena disinyalir masih ada data yang kurang akurat. Misalnya, data ganda, pemilih yang tidak memenuhi persyaratan tapi masuk dalam DPT, serta pemilih yang memenuhi syarat tapi belum masuk DPT. Karena itu, KPU melakukan penyempurnaan data DPT. (fhr/osc)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2rD5kh4
December 15, 2018 at 05:00AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2rD5kh4
via IFTTT

Read More

PDIP Klaim Tak Kenal KAMI, Pemasang Poster 'Raja Jokowi'

Semarang, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim tidak mengenal nama kelompok Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI) yang mengaku sebagai pemasang poster 'Raja Jokowi' di wilayah Banyumas, Jawa Tengah.

"Kami PDIP belum mengenal nama itu, dan baru dengar namanya saat ini ketika mereka mengklaim sebagai pemasang poster," ungkap Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto.

Selain tak dikenal PDIP, Bambang memastikan nama kelompok KAMI juga tidak dikenal oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"TKN pun tidak tahu dan tidak kenal, dan TKD tidak pernah bersentuhan," tambah politisi yang akrab disapa Bambang Pacul ini.

Nama kelompok KAMI muncul setelah ditemukan gudang penyimpanan poster 'Raja Jokowi' di Banyumas. Salah satu anggota KAMI, Ade Irmanus Sholeh yang berasal dari warga Desa Dukuhturi, Bumiayu, Kabupaten Brebes mengaku bertanggung jawab atas poster wajah Jokowi berbusana raja itu di wilayah Banyumas.

Saat didatangi pengurus PDIP, Ade mengaku hanyalah salah satu koordinator tingkat Kabupaten/Kota yang diundang dalam sebuah pertemuan di Semarang oleh pengurus pusat KAMI, yang dikatakan sebagai kelompok pendukung Jokowi 2 periode. Ade sendiri mengaku sebagai pendukung Jokowi.

Pihak PDIP masih terus meminta keterangan dari Ade dan mencari pihak-pihak yang ada di dalam kelompok KAMI.

"Yang warga Brebes itu hanya pemasang, "dalang" pembuat poster belum kita dapati. Kita masih terus lakukan investigas," kata Bambang.

Sebelumnya, Bambang mengatakan berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, terdapat sekitar 10 poster Jokowi Raja di setiap desa di Jawa Tengah. Sementara jumlah desa di Jawa Tengah sebanyak 8.559 desa.

"Ini analisis, analisis kan subyektif bukan fakta. Berarti ada 85 ribu lebih poster terpasang. Sekali pasang, yang memasang dapat uang Rp5 ribu per poster plus dengan bambu dan tali Rp5, jadi total Rp10 ribu per pasang," kata Bambang.

"Dikali berapa, itu sudah kelihatan angkanya besar, belum lagi biaya cetak, pemesanan, dan pengiriman. Jadi ini melibatkan uang besar, di dalam cara berpikir kami, uang yang keluar tidak kurang dari Rp3,5 sampai Rp4 miliar. Ini uang besar, tentu yang punya gawe ini orang punya duit," Bambang menambahkan.

(dmr/DAL)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DI9mwL
November 17, 2018 at 05:00AM from CNN Indonesia https://ift.tt/2DI9mwL
via IFTTT

Read More