Showing posts with label 2018 at 10:27PM. Show all posts
Showing posts with label 2018 at 10:27PM. Show all posts

Thursday, December 27, 2018

Profil Exco PSSI Johar Lin Eng, Terduga Pengaturan Skor

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng disebut sebagai terduga pengaturan skor oleh Polda Metro Jaya pada Kamis (27/12).

Johar ditangkap tepat pukul 10.12 WIB di Area Kedatangan Lanud Halim, usai melakoni perjalanan dari Solo. Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia.com, penangkapan tersebut berjalan tanpa kendala.

Dilansir dari berbagai sumber, Johar sudah malang melintang di dunia sepak bola Indonesia. Pada 2015, ia termasuk salah satu jajaran dari 17 Komite Tetap PSSI. Saat itu, ia menjabat sebagai Anggota Komite Kompetisi.

Di tengah masa jabatannya, Johar mengundurkan diri pada Mei 2016. Ia mundur karena mendapat desakan dari anggota Asosiasi Provinsi (Asprov) Jawa Tengah.

Para anggota Asprov Jateng meminta Johar fokus menangani sepak bola Jateng ketimbang bergabung dalam PSSI Pusat yang tak bisa menjalankan roda organisasi lantaran sanksi pembekuan PSSI. Johar mengikuti jejak Gusti Randa, anggota Exco yang sebulan lebih dulu meletakkan jabatannya pada April 2016.

Profil Exco PSSI Johar Lin Eng Terduga Pengaturan SkorMantan Ketua Askab PSSI Banjarnegara sempat membocorkan telah memberikan suap kepada Anggota Exco PSSI Johar Lin Eng. (CNNIndonesia/Titi Fajriah)
Setahun kemudian, Johar terpilih menjadi anggota Exco PSSI bersama Dirk Soplanit, Very Mulyadi, Juni Ardianto Rahman, Pieter Tanuri, AS Sukawijaya, Condro Kirono, Yunus Nusi, Gusti Randa, Refrizal, Hidayat, dan Papat Yunisal. Mereka berada dalam kepengurusan Ketua PSSI Edy Rahmayadi. Nama Johar mulai ramai dibicarakan publik sepak bola sejak mantan Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Banjarnegara yang juga Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengaku pernah diminta uang oleh Johar untuk menjadi tuan rumah Liga 3.

Johar juga dituduh menjadi perantara dengan mafia sepak bola berinisial Mr P. Pengakuan itu dilontarkan Budhi dalam program acara talkshow Mata Najwa yang disiarkan secara langsung melalui stasiun televisi Trans7 pada Rabu (9/12).

"Waktu itu saya ditawari oleh Asprov Pak Johar Lin Eng agar Banjarnegara menjadi tuan rumah untuk 32 besar Liga 3 2018."

"Tapi dimintakan uang sebesar Rp500 juta. Kalau saya catat, dalam waktu enam bulan itu saya total mengeluarkan Rp1,3 miliar," kata Budhi. (bac/har)

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2BSQrMv
December 27, 2018 at 10:27PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2BSQrMv
via IFTTT
Share:

Sunday, December 23, 2018

Sutopo Imbau Pengelola Kawasan Wisata Melek Peta Bencana

Jakarta, CNN Indonesia -- Tsunami Selat Sunda yang terjadi di pesisir Banten dan Lampung pada Sabtu (22/12) malam menyisakan duka yang mendalam.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho menyebut korban tewas akibat terjangan tsunami Selat Sunda di Anyer dan Lampung mencapai 168 orang tewas.

Selain korban tewas, Sutopo menyebut setidaknya 745 orang luka dan 30 orang lainnya masih hilang.

"Dan 558 rumah rusak, sembilan hotel rusak," ujar Sutopo dalam konferensi pers di Yogyakarta, Minggu (23/12) seperti dilansir CNN Indonesia TV.

Pantai Tanjung Lesung, kawasan wisata unggulan yang masuk dalam daftar '10 Bali Bali' dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kebanggaan Kementerian Pariwisata terdampak paling parah dari jumlah korban, karena saat bencana terjadi sedang berlangsung kunjungan wisata dari ratusan karyawan PLN dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta konser band Seventeen.

Band Seventeen kebetulan tampil di panggung yang disebut dibangun hanya berjarak lima meter dari bibir pantai.

Video saat panggung konser band Seventeen diterjang tsunami Selat Sunda juga viral di media sosial.

Mengenai banyaknya korban yang jatuh atas bencana ini, Sutopo berkata bahwa dirinya menyayangkan bahwa mitigasi bencana di kawasan Indonesia masih sangat minim.

Ia juga menyebut bahwa pengelola kawasan wisata di Indonesia perlu mempelajari peta bencana yang kemungkinan terjadi di kawasannya.

"Kedepannya semoga mitigasi bencana di Indonesia semakin diperhatikan lagi sehingga bisa meminimalisir jumlah korban, terutama di kawasan wisata yang rawan bencana seperti pantai dan gunung," kata Sutopo.

Ketua TCC Guntur Sakti melalui keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com pada Minggu (23/12).

Guntur menjelaskan, langkah konkrit yang dilakukan pada Minggu (23/12) sesuai instruksi Menpar adalah menyetop promosi di destinasi terdampak bencana, menerbitkan informasi situasi terkini dan membentuk posko koordinasi di wilayah Banten dan Lampung.

"Nantinya, hanya ada satu pintu untuk mengeluarkan pernyataan dampak bencana di sektor pariwisata. Dan ini adalah pelayanan utama yang dilakukan TCC Kemenpar di fase tanggap darurat. Selain tentunya ikut serta memberikan pelayanan kepada wisatawan yang terdampak," ujar Guntur.

Belajar dari pengalaman penanganan bencana erupsi Gunung Agung Bali, gempa Lombok dan Palu, layanan terhadap wisatawan diberikan dalam bentuk layanan informasi, akomodasi, konsumsi serta imigrasi dan atraksi, khususnya bagi mereka yang tertahan di bandara atau pelabuhan.

[Gambas:Video CNN]
(rds/ard)

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2V4i79Q
December 23, 2018 at 10:27PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2V4i79Q
via IFTTT
Share:

Monday, December 3, 2018

Rizal Ramli: Hati-hati Ide 100 persen Asing di Bisnis Digital

Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonomi Senior sekaligus mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengingatkan pemerintah berhati-hati dengan rencana untuk membuka 100 persen kepemilikan asing pada bisnis digital.

Rizal menjelaskan Indonesia perlu mempertahankan kedaulatan teritorial digital. Ini penting agar anak-anak muda Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari rantai nilai tambah ekspansi digital, tak hanya sekadar menjadi pasar dan konsumen.


"Oleh karenanya hati-hati dengan ide 100 persen pemilikan asing di bisnis digital, data interchanges, online contents, payment system, dan sebagainya," ujar Rizal Ramli, Senin (3/12).

Ia menjelaskan penetrasi digital dalam bisnis dan finansial Indonesia saat ini masih rendah. Namun, dalam 5-10 tahun ke depan, menurut dia, bisnis digital akan berkembang dengan pesat mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa.


"Tanpa visi dan strategi nasional yg kuat, Indonesia hanya akan menjadi pasar digital dan online yang didominasi oleh oligopoli Amerika dan China," jelas dia. 

Sebelumnya, pemerintah berencana merelaksasi ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI). Melalui relaksasi tersebut, pemerintah akan mengizinkan asing untuk memiliki 100 persen saham pada sejumlah bidang usaha, di antaranya perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet yang mencakup e-commerce.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2QyXVxs
December 03, 2018 at 10:27PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2QyXVxs
via IFTTT
Share:

Wednesday, November 28, 2018

Perpres DNI Diteken Pekan Depan Usai Kantongi Restu Pengusaha

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pembahasan mengenai Peraturan Presiden mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) tetap dilanjutkan dan rencananya diteken pekan depan. Hal itu dipastikan setelah pemerintah mendapat restu dari pengusaha terkait kebijakan pelonggaran investasi bagi asing tersebut.

Darmin mengatakan restu diperoleh kala ia melakukan sosialisasi DNI dengan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Solo, Selasa kemarin (27/11). Memang, ia akui sempat terjadi penolakan dari satu-dua pengusaha. Namun, pengusaha akhirnya setuju setelah mendengarkan penjelasan pemerintah panjang lebar.

"Artinya kami jelaskan, kalau sebagian besar sih menurut saya mereka menerima (kebijakan tersebut). Tentu ada satu, dua orang yang bilang 'nanti pelaksananya bagaimana?' tapi pelaksanaannya ya nanti dong dilihat," jelasnya, Rabu (28/11).


Di dalam sosialisasi tersebut, Darmin menuturkan relaksasi DNI tidak serta merta ditujukan untuk membuka lebar kepemilikan asing semata. Ia mengatakan di dalam kebijakan pelonggaran DNI yang baru, pemerintah justru menjamin agar Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) tidak usah terbebani regulasi untuk memulai usaha.

Hal ini terlihat dari empat bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI, yakni jasa industri pengupasan umbi, usaha jasa warung internet, industri percetakan kain, dan industri kain rajut yang dimaksudkan agar UKMK tidak perlu susah-susah mengajukan izin usaha.

Di samping itu, DNI kali ini juga mengeluarkan satu bidang usaha untuk dikeluarkan dari golongan kemitraan karena tidak jelas tolak ukurnya. Sektor usaha itu ialah perdagangan eceran melalui pos dan internet.


"Malah kami buat pencadangan makin besar untuk UKMK. Selain itu, kami juga keluarkan satu badan usaha dari golongan kemitraan karena kami anggap kemitraan ini tidak terlalu jelas tolak ukur. Jadi jangan dipersepsikan dan diisukan kami sepenuhnya buka investasi untuk asing," imbuh Darmin.

Oleh karenanya, ia optimistis bisa melanjutkan revisi Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang DNI. Aturan tersebut akan difinalisasi pekan ini dan bisa ditandatangani pekan depan.

"Dengan selesainya sosialisasi, kami tinggal finalkan aturannya," paparnya.


Di dalam revisi DNI kali ini, terdapat 54 bidang usaha yang mengalami perombakan DNI. Hanya saja, ini bukan berarti seluruh bidang usaha yang dimaksud semakin terbuka bagi kepemilikan asing.

54 bidang usaha itu terbagi menjadi lima kelompok besar. Kelompok pertama adalah bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI dengan tujuan bahwa bidang-bidang usaha tersebut tidak lagi dicadangkan untuk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKMK).

Kelompok ini terdiri dari empat bidang usaha, yakni industri pengupasan umbi, usaha jasa warung internet, industri percetakan kain, dan industri kain rajut.


Kelompok kedua adalah kelompok usaha yang kini sudah tidak perlu lagi melakukan kemitraan. Kelompok ini terdiri dari satu bidang usaha saja, yakni perdagangan eceran melalui pos dan internet.

Kemudian, kelompok tiga dengan jumlah tujuh bidang usaha, di mana bidang-bidang usaha ini tidak perlu lagi persyaratan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 100 persen.

Kelompok empat yang terdiri dari 17 bidang usaha. Bidang-bidang usaha di kelompok ini sebelumnya sudah dibuka untuk Penanaman Modal Asing (PMA), namun kini tidak perlu lagi mendapatkan rekomendasi kementerian teknis.


Yang terakhir, adalah 25 bidang usaha yang secara kepemilikannya sudah direvisi, sehingga Penanaman Modal Asing (PMA) bisa masuk. 25 bidang usaha ini tadinya memang sudah dibuka untuk asing, namun kini kepemilikan PMA bisa merambah sampai 100 persen. Nah, bidang-bidang usaha ini yang betul-betul bisa dijamah lebih lanjut oleh PMA.

Aturan ini sempat menuai kritik dari pengusaha. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani meminta aturan itu ditunda karena sejatinya dunia usaha belum mengetahui rincian kebijakan itu. Apalagi, informasi soal kebijakan itu dinilai masih simpang siur dari yang semula sempat diberikan untuk 54 bidang usaha kini menjadi 25 bidang saja.

Tak ketinggalan, Kadin menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mengajak kalangan pengusaha berdiskusi lebih dulu. "Kami minta ini ditunda sampai kami jelas dengan kebijakan ini. Meski saya tahu, pemerintah pasti punya alasan kuat untuk relaksasi DNI," tandas Rosan belum lama ini.

(glh/bir)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2QtL9jS
November 28, 2018 at 10:27PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2QtL9jS
via IFTTT
Share:

Tuesday, November 27, 2018

Akomodasi KPK, Yasonna Dorong Revisi UU Tipikor Usai Pilpres

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan pemerintah bakal mendorong revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pada pemerintahan baru hasil Pilpres 2019. Dia tak menjamin revisi UU Tipikor ini bisa selesai dalam waktu singkat.

Yasonna menyatakan desakan revisi UU Tipikor yang dilontarkan Ketua KPK, Agus Rahardjo bisa didorong lebih cepat saat pemerintah baru bergulir pada tahun depan.

"Nanti dengan pemerintahan baru tahun depan, saya kira ini bisa kami dorong lebih cepat [revisi UU Tipikor]. Saya kira begitu," kata Yasonna, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/11).

Yasonna sempat menyebut Agus telah melempar 'bola tinggi' soal desakan revisi UU Tipikor. Dia pun memastikan usulan revisi UU Tipikor yang dilontarkan Agus itu akan berjalan.

"Pak Agus itu kan melempar bola tinggi, turun ke bawah pasti jalan itu barang. Karena akan terjadi perdebatan," ujarnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo, di Jakarta, 18 November.Ketua KPK Agus Rahardjo, di Jakarta, 18 November. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Yasonna memahami kebutuhan mendesak merevisi UU Tipikor untuk memasukkan sejumlah poin dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), di antaranya korupsi di sektor swasta, perdagangan pengaruh, memperkaya diri sendiri secara tidak sah, serta perampasan aset.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu meminta revisi UU Tipikor nantinya tak ditunggangi pihak lain. Dia meminta KPK yang mendorong rencana revisi UU Tipikor dari bawah.

"Makannya KPK ini yang harus mendorong dari bawah, nanti seluruh stakeholders akan duduk bersama," ujarnya.

Namun demikian, Yasonna tak bisa menjamin revisi UU Tipikor bisa segera dilakukan dalam waktu dekat lantaran saat ini tengah masuk proses Pemilu 2019. Dia menyebut akan sulit menyelesaikan beberapa hal di tahun politik.

"Pada proses sekarang, proses politik kita yang menjelang Pemilu, yang agak sulit kita menyelesaikan beberapa soal," kata dia.

Meskipun demikian, Yasonna menyebut pemerintah tetap akan mempersiapkan sejumlah hal dalam merevisi UU Tipikor, di antaranya tahapan menyusun naskah, membuat draf, harmonisasi dan membuat rancangan.

Yasonna tak bisa menyebutkan target revisi UU Tipikor sampai nantinya disahkan. Dia menyebut pihaknya akan menyiapkan lebih dahulu draf, rancangan UU Tipikor, dan setelah itu masuk dalam program legislatif nasional (Prolegnas).

"Komisi III juga sudah respons. Yang perlu sekarang kita buat time table dari KPK dan kami semua," ujarnya.

(fra/arh)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2TOqzte
November 27, 2018 at 10:27PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2TOqzte
via IFTTT
Share:

Thursday, November 22, 2018

Gus Nur Jadi Tersangka Kasus Penghinaan NU dan Banser

Jakarta, CNN Indonesia -- Sugi Nur Raharja alias Gus Nur resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penghinaan atau pencemaran nama baik melalui videonya yang dinilai telah menghina elemen Nahdlatul Ulama (NU), kiai dan Banser.

"Hari ini, berdasarkan dari masukan saksi-saksi ahli, kami menetapkan saudara Sugi Nur sebagai tersangka," kata Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Frans Barung Mangera, di Mapolda Jatim, Kamis (22/11).

Barung mengatakan penetapan tersangka pada Gus Nur ini dilakukan setelah kepolisian melewati serangkaian pemeriksaan dan meminta masukan pada sejumlah saksi ahli. Hal itu kata dia memakan waktu yang cukup lama.


"Kita lakukan cukup lama dari bulan Seprtember sampai November 2018, setelah neneriksa sejumlah saksi ahli" kata Barung.

Senada, Kepala Subdirektorat V Siber Ditreskrimsus AKBP Harissandi mengatakan status tersangka ini ditetapkan pada Gusnur, setelah penyidik meminta keterangan empat orang ahli yakni ahli bahasa, ahli ITE, dan dua orang ahli pidana.

Selain itu, Harissandi mengatakan, kepolisian kini juga telah mengantongi sejumlah barang bukti terkait kasus ini, salah satunya adalah video penghinaan terhadap NU, yang direkam oleh Gus Nur.

Kendati demikian, kata Harissandi, kepolisian masih membutuhkan satu bukti lagi sebagai pelengkap, yakni alat yang diduga digunakan Gus Nur untuk mengedit videonya tersebut.

"Barang bukti yang disita adalah video, nantinya kita minta kepada saudara Gus Nur alat pembuat vlognya, yaitu untuk mengedit, laptopnya, itu belum diserahkan kepada penyidik," kata dia.


Sementara itu, Gus Nur sendiri hingga kini masih menjalani proses pemeriksaan penyidik. Pemeriksaan ini adalah panggilan keduanya sebagai tersangka. Karena, panggilan yang pertama lalu, ia mangkir dengan alasan mengikuti pengajian di daerah lain.

Atas perbuatannya ini, Gus Nur disangkakan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan acaman hukuman empat tahun penjara.

Namun polisi tidak menahan Gus Nur dengan pertimbangan ancaman hukuman hanya empat tahun.

"Tapi kita pasti akan melakukan pencekalan sebagai antisipasi kalau yang bersangkutan ini kabur ke luar negeri," kata Harissandi. (frd/sur)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2zlyNR1
November 22, 2018 at 10:27PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2zlyNR1
via IFTTT
Share:

Hujan Es Turun di Thamrin City

Jakarta, CNN Indonesia -- Hujan lebat disertai dengan butiran es turun di kawasan Thamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (22/11). Kejadian langka ini terjadi sekitar dua menit. 

"Durasi hujan es sekitar satu sampai dua menit," kata salah seorang warga Abi Hafiizh kepada CNNIndonesia.com.


Hujan es terjadi sekira pukul 15.20 WIB. Selain kawasan Thamrin, hujan es diperkirakan juga terjadi di sekitar Tanah Abang.

"Sebesar kerikil-kerikil ukuran esnya," ujar Abi menambahkan.

Hujan Es Turun di Thamrin CityHujan Es turun di kawasan Thamrin City, Jakarta Pusat. (Dok. Abi Hafiz)

Fenomena hujan es/hasil merupakan fenomena cuaca alamiah yg biasa terjadi.

Dalam penjelasannya di web Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menjelaskan, kejadian hujan lebat/es disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat lebih banyak terjadi pada masa transisi/pancaroba musim baik dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya.

"Luasan hujan es tak lebih dari sepuluh kilometer, durasinya kurang dari 10 menit," demikian dikutip dari laman BMKG.

(ain/sur)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Qc9pqd
November 22, 2018 at 10:27PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Qc9pqd
via IFTTT
Share:

Sunday, November 18, 2018

Pemerintah Tak akan Campuri Gugatan Korban Lion ke Boeing

CNN Indonesia | Minggu, 18/11/2018 15:46 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan tak akan turut campur dalam gugatan yang diajukan oleh keluarga korban kecelakaan Lion Air JT610 terhadap produsen pesawat Boeing. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan gugatan tersebut merupakan hak individu keluarga korban.

"Bahwa ada (keluarga korban) yang menuntut (Boeing) itu merupakan hak individu, jadi pemerintah tidak mungkin ikut dalam persepsi masing-masing," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Minggu (18/11).

Orang tua dari salah satu korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang yang jatuh beberapa waktu lalu, (Alm) Rio Nanda Pratama dikabarkan menggugat perusahaan pembuat pesawat terbang asal Amerika Serikat Boeing. 


Salah satu alasan gugatan diajukan karena orang tua Rio menganggap Boeing lalai menjaga keselamatan pengguna pesawat produksi mereka. Kelalaian menurutnya dilakukan karena Boeing tidak memberi pemahaman cukup soal perangkat sensor sudut terbang (angle of attack) kepada awak yang menerbangkan pesawat seri 737 MAX 8.

Kelalaian tersebut diduga telah membuat pesawat Lion Air JT610 jatuh pada 29 Oktober lalu. Budi mengatakan dari sisi pemerintah, pihaknya masih akan menunggu hasil penyelidikan dari Komite Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut.

Hasil rekomendasi KNKT lah nantinya yang akan dijalankan pemerintah. "Kalau kami melihat sesuatu itu harus konstruktif. Justifikasi orang itu bisa saja, tapi kami memiliki sandarannya. Berulang-ulang kami sampaikan pihak yang berwenang memberikan evaluasi terhadap kecelakaan ini adalah KNKT," katanya.

(Antara/agt)

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2QSc5GT
November 18, 2018 at 10:27PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2QSc5GT
via IFTTT
Share: