FOTO: Menjadi Binaragawan Wanita, Mendobrak Adat Mesir

[unable to retrieve full-text content]

Dina Abdel-Maksoud merupakan wanita Mesir pertama yang menjadi binaragawan profesional di negara tetangga.
http://bit.ly/2QICcUt
December 21, 2018 at 11:17PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2QICcUt
via IFTTT

Read More

Mendagri Tjahjo Kumolo Cabut Aturan soal Penggunaan Jilbab

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencabut instruksi yang mengatur soal penggunaan jilbab bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Sebelumnya, Tjahjo menerbitkan Instruksi Nomor 325/10770/SJ Tahun 2018 yang di dalamnya mewajibkan jilbab PNS dimasukkan ke kerah pakaian dinas cokelat pada Senin-Selasa, dan putih pada Rabu.

"Instruksi Mendagri yang kami sebutkan pada hari ini telah dicabut dan tidak berlaku lagi," kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di kantornya, Jumat (14/12).

Hadi mengatakan pencabutan Inmendagri tersebut sebagai respons atas masukan berbagai pihak. Hadi mengatakan Tjahjo menanggapi masukan secara positif dengan mencabut instruksinya.

"Bapak Menteri juga merespons adanya masukan secara positif sehingga hari ini bahwa Inmendagri itu dicabut. Tidak berlaku lagi," kata Hadi.

Nantinya, setelah instruksi resmi dicabut, segi kerapian diserahkan Kemendagri kepada kesadaran pribadi masing-masing PNS.

"Ya, yang penting sesuai norma-norma ASN (aparatur sipil negara), yang enak dilihat," kata Hadi.

Instruksi Mendagri itu bernomor 325/10770/SJ Tahun 2018 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Instruksi tersebut diterbitkan pada 4 Desember.

Dalam instruksinya, Tjahjo mewajibkan PNS perempuan agar menata rambut dengan rapi dan tidak dicat berwarna-warni. PNS perempuan yang mengenakan jilbab juga diatur perihal penggunaannya.

"Bagi yang menggunakan jilbab, agar jilbab dimasukkan ke dalam kerah pakaian dan sesuai warna pakaian dinas dan warna jilbab tidak bermotif/polos," mengutip isi mengutip isi poin kesatu Instruksi Mendagri No.325/10770/SJ Tahun 2018.

Bagi PNS pria, rambut tidak boleh gondrong. Selain itu tidak diperkenankan dicat warna-warni. PNS pria juga harus menjaga kerapian kumis, jambang, dan jenggot. Celana panjang pun harus sampai mata kaki.

Kemendagri telah memberi informasi kepada Menko Polhukam Wiranto bahwa instruksi Mendagri telah dicabut. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Kirim Surat ke Wiranto

Kemendagri langsung memberikan informasi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bahwa instruksi tersebut telah dicabut. Hal itu tampak dari surat yang diterima CNNIndonesia.com.

Surat itu bernomor 025/11191/SJ tertanggal 14 Desember 2018 atau hari ini. Surat ditandatangani oleh Hadi Prabowo selaku Sekjen Kemendagri.

"Selanjutnya dengan mempertimbangkan masukan dan saran masyarakat, maka Inmendagri yang bersifat pengaturan internal tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku," mengutip surat yang ditujukan kepada Menkopolhukam Wiranto.

Pihak Kemendagri juga menjelaskan motif instruksi dikeluarkan. Pada poin pertama dijelaskan bahwa tujuan instruksi dikeluarkan yakni dalam rangka menciptakan kerapian dan keseragaman mengingat PNS adalah penyelenggara.

Instruksi juga hanya untuk mengatur ketertiban dan kedisiplinan di internal Kemendagri. Hal itu tidak berlaku bagi PNS pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota.

Dalam surat disebutkan pula bahwa intruksi soal penggunaan jilbab dimasukkan ke dalam kerah hanya bersifat imbauan.

"Hal ini dapat dilihat dari kata 'AGAR' yang artinya bukan merupakan larangan," mengutip surat yang ditujukan kepada Menkopolhukam Wiranto. (bmw)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UIoUpp
December 14, 2018 at 11:17PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2UIoUpp
via IFTTT

Read More

Kecelakaan Kereta di Ibu Kota Turki, 7 Orang Tewas

Jakarta, CNN Indonesia -- Tabrakan dua kereta di stasiun kereta api Ankara, Turki, merenggut tujuh nyawa dan melukai 43 orang lainnya, Kamis (13/12).

Reuters melaporkan bahwa satu kereta cepat menabrak lokomotif armada lainnya sebelum menghantam jembatan penyeberangan pejalan kaki.

Kecelakan tersebut terjadi sekitar pukul 06.30 waktu setempat, ketika kereta sedang membawa penumpang dari Ankara ke Konya.

Gubernur Ankara, Vasip Sahip, menyatakan bahwa salah satu dari korban yang tewas adalah masinis kereta.

Sementara itu, tiga dari puluhan korban terluka saat ini masih dalam kondisi kritis.

Televisi swasta, NTV, melaporkan setidaknya dua mobil tergelincir dan sebagian dari jalan layang runtuh menimpa kereta.

Dalam sebuah rekaman video yang berhasil menangkap insiden tersebut, terlihat pekerja darurat membantu penumpang keluar dari gerbong di bawah puing-puing jalan layang di Stasiun Marsandiz, 8 kilometer dari Stasiun Ankara. (fey/has)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zTsPH1
December 13, 2018 at 11:17PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2zTsPH1
via IFTTT

Read More

Deddy Mizwar Lapor Jokowi Sebelum Beri Rekomendasi Meikarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku sempat melapor kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana pembangunan proyek Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, perihal pemberian rekomendasi penggunaan lahan untuk proyek milik Lippo Group itu.

"Saya juga lapor ke Pak Jokowi. 'Pak, ini beberapa pejabat publik sudah main bola liar sama Meikarta, ini adalah faktanya begini'. Pak Jokowi bilang, 'ya sudah sesuai aturan dan prosedur'. Ya sudah selesai, 84,6 hektare," kata Deddy usai diperiksa, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/12).

Deddy, yang kini menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyebut laporan itu dilakukan saat mendampingi kunjungan kerja Jokowi di Muara Gembong, Bekasi, pada 2017. Menurutnya, Jokowi meminta agar pemberian rekomendasi tersebut sesuai aturan dan prosedur.

"Enggak ada [intsruksi khusus], cuma itu arahannya tadi sesuai aturan dan prosedur, sudah selesai," ujarnya.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat memberikan rekomendasi lahan seluas 84,6 hektare kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dapat digunakan untuk proyek Meikarta, pada akhir Desember 2017. Deddy ketika itu menjabat sebagai Kepala BKPRD Jawa Barat.

Sebelum rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat itu keluar, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin lebih dahulu mengeluarkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare kepada PT Lippo Cikarang Tbk, pada Mei 2017.

Izin tersebut untuk pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran, di Desa Cibatu, Cikarang Selatan.

Deddy hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro. Politikus Partai Demokrat itu mengaku dicecar sekitar 31 pertanyaan oleh penyidik KPK. Pertanyaan yang dilontarkan, kata Deddy seputar pemberian rekomendasi kepada Pemkab Bekasi.

"Ya soal Meikarta lah. Rapat-rapat BKPRD, rekomendasi [lahan kepada Pemkab Bekasi untuk Meikarta]," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, dua di antaranya ialah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Sementara, tujuh orang lainnya berasal dari Pemkab Bekasi dan pejabat Lippo Group.

Neneng dan anak buahnya diduga menerima Rp7 miliar secara bertahap lewat Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

(arh)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SGk4XV
December 12, 2018 at 11:17PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2SGk4XV
via IFTTT

Read More

Kejati DKI Ungkap 43 Ribu Perusahaan di Jakarta Tunggak BPJS

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta Pathor Rahman mengungkap 43 ribu perusahaan di DKI Jakarta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan. Daftar perusahaan tersebut dikategorikan menjadi tersendat, ragu-ragu dan macet dalam hal pembayaran iuran tersebut.

"Semua 43 ribu. Di situ ada kategorinya. Ada yang lancar, tersendat, ragu-ragu, ada yang macet," ucap Pathor dalam konferensi pers di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/12).

Dari jumlah perusahaan tersebut, ada sekitar 6 ribu perusahaan yang benar-benar dikategorikan macet dalam pembayaran. Mayoritas penunggak adalah perusahaan swasta.

"Terbesar macetnya itu Rp1,1 triliun," cetus Rahman.

Untuk itu, pihaknya bersama BPJS Kesehatan mengumpulkan beberapa pemimpin perusahaan untuk memberi semacam penyuluhan dan penjelasan terkait kendala yang dihadapi oleh perusahaan yang menunggak.

Rahman mengatakan hal ini adalah bentuk dari tindak lanjut penunggakan iuran yang sudah mencapai Rp 1,1 triliun sejak tahun 2015.

Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen

Dia mengatakan forum ini bertujuan untuk mengetuk nurani para pengusaha yang menunggak iuran, bukan menggeretak.

"Tidak ada istilahnya gertak-menggertak. Saya akan mengetuk nurani saja. Nurani pengusaha untuk mematuhi peraturan itu," tepisnya.

Rahman mengatakan bahwa para pengusaha sebenarnya sudah mengetahui konsekuensi menghindar dari iuran BPJS itu. Yakni, denda Rp1 milyar dan kurungan 8 tahun. Selain itu izin-izin perusahaan juga bisa dicabut, termasuk izin tender.

Hal ini sesuai dengan Perturan Pemerintan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Senada, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Ahmad Hafiz mengatakan bahwa perusahaan lupa untuk membayar iuran.

"Biasanya mereka lupa saja itu. Makanya hari ini diingatkan. Kalau BPJS diingatkan terus. Kalau kami tidak bisa maka kami serahkan ke jaksa," kata Ahmad.

Foto: CNN Indonesia/Fajrian

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan potensi defisit neraca keuangan BPJS Kesehatan tahun ini mencapai Rp10,98 triliun.

Pemerintah juga telah memberikan suntikan dana Rp4,9 triliun. Namun, Mardiasmo mengatakan BPJS Kesehatan masih perlu dibantu lagi.

(arh)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2E28qCA
December 05, 2018 at 11:17PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2E28qCA
via IFTTT

Read More

Bertinju di Singapura, Driver Ojek Online Diarak ke Bandara

Medan, CNN Indonesia -- Hardian Siregar (34), pengemudi ojek online diarak oleh rekan-rekannya ke Bandara Kualanamu, Medan, Kamis 29 November 2018. Dia akan bertanding melawan petinju Prancis, Karrdum Abdelelah pada ajang The Ring Fighting Championship V yang digelar di Singapura.

Hardian bekerja sambilan sebagai pengemudi ojek online untuk menafkahi keluarganya. Dia juga berprofesi sebagai seorang sekuriti salah satu perusahaan swasta. Tak hanya itu, Hardian juga dikenal sebagai petinju profesional.

Salah satu hal yang menarik, Hardian berangkat ke Singapura dengan dana pribadi. Dia dijadwalkan akan bertanding Jumat 30 November 2018 malam. Partai itu merupakan perbaikan peringkat di welter super. Tak ada pelatih atau manajer yang mendampinginya. Pria yang tinggal di kawasan Mariendal ini mengaku sudah siap menghadapi pertarungan besok.

"Kelebihannya sudah saya pelajari, video-videonya sudah saya pelajari, supaya saya bisa tahu cara main untuk menghadapinya. Ini saya sudah tiga kali ke Singapura, inilah pertandingan ketiga, sebelumnya saya melawan petinju Malaysia dua kali," ungkap Hardian.

Hardian Siregar diantar oleh rekan-rekannya ke bandara Kualanamu. (CNN Indonesia/Farida Noris)

Sejak pagi, ratusan pengemudi ojek online berkumpul di Stadion Teladan, Medan. Mereka memberikan dukungan kepada Hardian dengan mengaraknya ke Bandara Kualanamu. Beberapa di antaranya menyempatkan diri untuk berfoto bersama

"Tentunya kami sangat mendukung Hardian. Kami berharap adik kita Hardian Siregar ini bisa memenangkan pertandingan di sana," ucap Joko Pitoyo, salah seorang pengemudi ojek online.

Para pengemudi ojek online ini juga berharap pemerintah lebih peduli pada atlet berpotensi, seperti Hardian. Apalagi Hardian membawa nama baik bangsa Indonesia.

"Sahabat kita Hardian Siregar, sesama driver ojol ini punya potensi untuk menaikkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional," urai Joko. (frd/ptr)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zvYCxy
November 29, 2018 at 11:17PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2zvYCxy
via IFTTT

Read More

PN Jaksel Kembali Tunda Sidang Gugatan Terhadap Facebook

Jakarta, CNN Indonesia -- Sidang gugatan class action terhadap Facebook soal kebocoran data kembali ditunda oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (27/11). Selain karena tidak hadirnya pihak Facebook Indonesia, penundaan juga disebabkan oleh kurang lengkapnya berkas dari pihak tergugat.

Sidang class action itu dipimpin oleh Ketua Hakim Martin Ponto. Adapun pihak penggugat yang hadir adalah Ketua Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) Kamilov Sagala dan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute (IDICTI) Heru Sutadi serta tim kuasa hukum Jemmy Tommy dan Ashori Toyib.

Sementara untuk pihak tergugat yang hadir hanya kuasa hukum dari Facebook yang merupakan pihak tergugat satu. Namun tergugat dua yaitu Facebook Indonesia dan tergugat tiga Cambridge Analytica, London, tidak hadir di sidang tersebut.

Alasan hakim menunda sidang tersebut karena belum dilegalisirnya surat kuasa yang dibawa oleh kuasa hukum Facebook dari HHP & Partner. Surat tersebut seharusnya sudah dilegalisir oleh Kedutaan Besar RI di Amerika Serikat untuk dibawa ke persidangan.

"Jadi ini surat kuasanya belum dilegalisir di kantor kedutaan, karena belum dilegalisir maka sidang belum bisa dilaksanakan dan diundur tiga bulan lagi. Waktu yang cukup lama diharapkan kelengkapan berkasnya," ujar hakim saat sidang.

Martin memutuskan sidang ketiga akan dilanjutkan pada 6 Maret 2019 mendatang. Pihak PN Jakarta Selatan pun akan memanggil pihak Facebook Indonesia secara khusus.

"Sidang dilanjutkan tanggal 6 Maret 2019, sebab kita membutuhkan waktu untuk penambahan biaya dengan panggilan Berbahasa Indonesia, khusus panggilan untuk tergugat dua, tergugat tiga kita panggil melalui kedutaan, mahkamah agung. Sidang ditutup, ada pertanyaan? Jadi sidang ditunda sampai tanggal 6 Maret 2019," tuturnya.

Sementara itu Heru menyayangkan ketidakhadiran dua tergugat di sidang hari ini.

"Memang disayangkan tergugat dua dan tergugat tiga tidak hadir. Tadi tergugat pertama ada kuasa yang harus dilegalisir terlebih dahulu di kedutaan besar RI di Amerika Serikat tadi catatannya itu," ujarnya usai sidang.

Bahkan, Heru mengatakan majelis hakim meminta supaya mereka yang melakukan gugatan itu mengumumkan di media untuk meminta Facebook Indonesia hadir di persidangan.

"Tergugat dua ini kalau dalam beberapa kali acara di Menkominfo orangnya hadir, tadi diberitahukan majelis hakim untuk kita memberikan pemberitahuan di media dicari Facebook Indonesia untuk hadir ke sidang berikutnya," tuturnya.

Gugatan terhadap Facebook dilakukan pada 14 Mei lalu. Pada 27 Agustus lalu pun dilangsungkan sidang pertama.

Namun sidang ditunda karena Facebook mangkir dari sidang tersebut dengan alasan kesalahanya penyebutan nama tergugat. Jemmy mengatakan surat akan segera dikirimkan seusai sidang apabila pihak Facebook tetap mangkir.

Sidang dengan nomor Perkara 396/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL ini digelar di pukul 10.40 WIB. Namun sidang tak berlangsung lama lantaran belum lengkapnya berkas dan tergugat yang hadir di sidang.

(gst/DAL)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2KB9KOj
November 27, 2018 at 11:17PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2KB9KOj
via IFTTT

Read More

PM Australia dan Tokoh Muslim Berseteru Usai Teror Melbourne

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemuka agama Islam Australia menolak bertemu Perdana Menteri Scott Morrison,menyusul komentarnya terkait teror di Melbourne beberapa waktu lalu. Mereka tersinggung dengan ucapan Morrison yang mengatakan pemuka agama Islam setempat harus berbuat lebih banyak lagi demi menghentikan serangan teror di Negeri Kanguru.

Morrison mengatakan pemimpin umat Islam di negaranya memiliki tanggung jawab khusus untuk melawan ideologi radikal yang berbahaya.

Pernyataan itu diutarakan Morrison merespons penikaman di sebuah distrik bisnis di Bourke Street, Melbourne, pada awal Oktober lalu yang menewaskan dua orang.

"Mereka (para pemuka agama) harus proaktif, mereka harus waspada, dan mereka harus menyerukan dan menyelesaikan (masalah) ini," kata Morrison kepada wartawan di Canberra, Rabu (21/11).

Morrison menuturkan dia berencana menggelar pertemuan dengan para pemimpin Muslim di Negeri Kanguru untuk membahas masalah tersebut pada pekan ini.

Namun, Mufti Besar Australia Ibrahim Abu Mohamed dan sekelompok tokoh muslim senior lain menolak undangan Morrison itu melalui sebuah surat terbuka.

"Kami sangat prihatin dan kecewa dengan komentar PM Morrison dan sejumlah menteri lainnya yang menyimpulkan bahwa masyarakat secara kolektif bersalah atas tindakan kriminal individu, dan harus berbuat lebih banyak untuk mencegah kekerasan seperti itu," bunyi surat terbuka itu yang terbit di sejumlah media lokal Australia, seperti dikutip AFP.

"Pernyataan itu tidak menghasilkan apa-apa dalam menyelesaikan masalah, tetapi justru telah mengasingkan/menyudutkan komunitas Muslim."

Tidak tinggal diam, Morrison membalas surat terbuka itu dengan menganggap orang-orang yang menolak bertemu dengannya terus mencoba membuat penyangkalan, dan membuat komunitas mereka tidak aman dan semakin rentan.

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk membuat Australia aman, dan berarti memastikan komunitas muslim tidak terinfiltrasi dengan ideologi berbahaya ini," ucap Morrison melalui Twitter-nya.

Kelompok Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) mengklaim bertanggung jawab atas insiden penikaman di Melbourne yang terjadi pada 9 Oktober lalu itu. Kepolisian mengatakan pelaku penikaman, yang berasal dari Somalia, melakukan aksinya karena terinspirasi ISIS.

Peristiwa di Melbourne merupakan aksi teror terbaru yang menyerang Negeri Kanguru dalam beberapa waktu terakhir.

Pekan ini, kepolisian Australia juga menahan tiga terduga teroris yang disebut tengah merencanakan aksi mereka menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru pada Desember mendatang.

Semakin tingginya ancaman teror membuat para tokoh konservatif mendesak pemerintah Australia memperketat hukum keimigrasian mereka. Hal itu turut meningkatkan kekhawatiran bagi komunitas minoritas Muslim di negara tersebut. (rds/ayp)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BnEsra
November 21, 2018 at 11:17PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2BnEsra
via IFTTT

Read More