Kali ini di segmen ketiga, ONAR mengisahkan perjalanan karier masing-masing personel serta pandangan soal perkembangan musik hip hop di Indonesia.
Aryo Wismoyo pun kali ini naik panggung Music at Newsroom dengan menampilkan 'My Favorite'.
Perlu diingat, batas waktu pengiriman file hingga 31 Desember 2018. Sedangkan penjurian dilakukan tangga 5-6 Januari 2019, serta pengumuman dilakukan nanti pada tanggal 14 Januari 2019.
Menurut Ketua Panitia WIPC 2019, Patricia Francisca, ada lima seri yang akan menjadi bagian dari Wonderful Indonesia Photography Contest 2019.
Eka menjelaskan selain Wisata Kopi Nusantara, materi lain yang dipilih adalah Wisata Wastra atau kain Nusantara dan pada ditutup Februari 2019. Ada pula Wisata Atraksi Tradisional yang ditutup April 2019, serta Wisata Desa Tradisional yang ditutup Juni 2019, dan Wisata Berwawasan Lingkungan atau ekowisata pada September 2019.
Menurutnya, tujuan utama lomba ini merupakan promosi wisata. Sebab, foto dan video yang dikirimkan peserta bisa dijadikan bahan untuk materi promosi wisata.
Syarat Kontes
Syarat mengikuti kontes ini cukup mudah, foto dan video yang diikutsertakan pada lomba ini harus berisikan objek yang berada di Indonesia.
"Semua foto atau video yang diikutsertakan oleh peserta harus merupakan hasil karya sendiri. Harus dapat dibuktikan di kemudian hari secara sah bila diperlukan atau diminta klarifikasi oleh Panitia WIPC 2019," papar Eka lagi.
Ketua Tim Percepatan Wisata Kuliner dan Belanja Kementerian Pariwisata Vita Datau menilai momentum lomba foto dan video ini sangatlah tepat.
Vita menambahkan, setelah penghargaan diraih, Indonesia memang harus mempromosikan culinary tourism Indonesia sebab momen yang ada sudah tepat.
"Culinary journey through coffee experiences. Ini langkah besar untuk bangkit. Kopi Indonesia pernah masuk 10 besar dunia," katanya.
"Kita harus bikin Roadmap yang komprehensif and fokus di TTI Tourism, Trade and Investment. Dan melibatkan semua Kementerian dan Lembaga Terkait, Industri, juga Produsen. Jangan kerja sendiri-sendiri. Khusus Kemenpar, bisa fokus di promosi Wonderful Indonesia Coffee Tour," jelasya.
Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan, Wonderful Indonesia Photography Contest (WIPC) merupakan bagian dari promosi pariwisata Indonesia.
"Lomba ini merupakan bentuk diplomasi wisata yang kita tawarkan. Bukan hanya untuk menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan. Tapi juga menyampaikan jika Indonesia memiliki tempat-tempat yang asyik, sangat bagus, dan oke buat liburan," papar Arief.
(mid/mid)
[unable to retrieve full-text content]
Saat ditanya soal serangan isu HAM kepada Prabowo, Ketua BPN Djoko Santoso menyatakan lebih baik melanggar HAM ketimbang membiarkan negara runtuh.
Ungkapan itu disampaikan Ifan setelah menerima kabar sang penggebuk drum Windu Andi Darmawan menyusul kepergian Herman Sikumbang (gitaris) dan M. Awal Purbani (pemetik bas).
"Mewakili mas Andi, mas Herman dan mas Bani, kalau selama 20 tahun kurang 20 hari kami berkarya ada salah tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, aku memohon maaf yang sedalam-dalamnya," tulis Ifan pada keterangan foto, Senin (24/12).
Tak hanya meminta maaf, Ifan pun mengharapkan doa bagi tiga orang rekannya dalam grup yang telah dibentuk di Yogyakarta sejak 1999. Ia sekaligus memohon pamit lewat keterangan tersebut.
"Minta tolong doanya buat mas Bani, mas Herman dan mas Andi semoga mereka husnul khotimah dan ditempatkan di sisi Allah yang paling mulia. Pamit terima kasih dari kami," tambah Ifan.
Ifan menjadi satu-satunya band Seventeen yang tersisa dan selamat dari bencana.
Ketiga rekannya, Andi, Herman dan Bani telah dipastikan meninggal dunia setelah band Seventeen menjadi korban atas bencana tsunami di Selat Sunda kala tampil di kawasan Tanjung Lesung untuk memeriahkan acara gathering perusahaan PLN.
Selain tiga personelnya, dua orang kru dari band ini turut menjadi korban meninggal dunia.
(agn)[unable to retrieve full-text content]
Akibat ledakan jukung yang berdampak terbakarnya SPBU Terapung di Sungai Musi, setidaknya tujuh orang mengalami luka bakar kritis dan dilarikan ke rumah sakit.Dikutip dari Sportskeeda berdasarkan laporan Calciomercato, saat ini Alessio Sundas tengah dalam pembicaraan dengan General Manager Barcelona Pep Segura serta ayah Messi.
Agen asal Tuscan itu juga sempat membuat upaya yang sama pada tahun lalu dan sempat bertemu dengan pihak Messi dan Barcelona, namun ditolak. Hanya saja, respons mereka untuk kali ini berbeda."Belakangan ini saya kerap bertukar email dengan Pep Segura, manajer umum Barcelona, dan juga dengan ayah Leo yang mengurus kepentingannya. Jawaban mereka tidak lagi 'tidak' seperti yang terjadi di masa lalu. Itu membuat saya mengira bahwa ada beberapa peluang untuk melihat Messi bermain di Italia," ujar Sundas.
Sundas mengakui awalnya ia berencana membawa Messi ke Napoli guna menghidupkan kembali mitos Diego Maradona.
 Inter Milan dianggap sebagai klub yang tepat untuk Messi di Serie A. (REUTERS/Stefano Rellandini) |
"Tidak semua klub mampu membayar pemain seperti Leo, dan melihat AC Milan yang tengah kesulitan dengan sanksi UEFA, saya yakin bawah hanya Inter klub yang bisa diandalkan, baik secara finansial dan teknik," ucap Sundas.
Sebelumnya 'rival abadi' Messi, Cristiano Ronaldo, juga sempat menantang pemain asal Argentina itu untuk mengikuti kariernya di Serie A. (sry/ptr)Program tersebut memberikan kesempatan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah dengan cicilan ringan. Bunga KPR yang dikenakan hanya sebesar 5 persen dan bersifat tetap, dengan jangka waktu maksimal 20 tahun. Namun, program tersebut hanya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan di bawah 4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk apartemen.
Di penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah menilai program penyediaan rumah yang dibatasi untuk kelompok MBR tak cukup. Pemerintah kemudian berencana mengeluarkan program KPR milenial yang tak lagi menggunakan batasan gaji maksimum, seperti halnya KPR FLPP maupun KPR Subsidi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan banyak dari kalangan generasi milenial yang memiliki gaji di atas persyaratan KPR subsidi, namun tetap belum mampu membeli rumah dengan KPR komersil dari bank tanpa subsidi pemerintah.
"Kalau (milenial) gajinya lebih (dari Rp4-7 juta), maka tidak bisa manfaatkan FLPP. Padahal, mereka susah juga, pas-pasan juga," ucap Basuki, Senin (10/12).
Ekonom dari Centers of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan rencana pemerintah ini sebenarnya memang diperlukan bagi masyarakat. Namun, lantaran berskema subsidi, maka program ini ujungnya bakal memberi tambahan beban kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, terlalu banyak program subsidi yang harus ditanggung pemerintah.
"Program ini nantinya tidak hanya berpotensi membebani APBN, tapi juga BUMN dan mungkin swasta yang dilibatkan," ujar Piter.
Sepanjang 2015-2018, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebagai dana bergulir FLPP mencapai sekitar Rp20 triliun. Jumlah tersebut, belum termasuk anggaran Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang jumlahnya mencapai ratusan miliar. Sementara tahun depan, pemerintah berencana menambah dana bergulir untuk program FLPP sebesar Rp5,2 triliun.
Harga properti yang terus meningkat diiringi bunga bank yang makin mahal membuat generasi milenial memang akan makin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan papan. Namun, Piter melihat pemerintah sejatinya harus bisa mencari solusi yang lebih kreatif, sehingga tidak ujug-ujug menyerahkannya ke APBN.
 Ilustrasi rumah subsidi. (CNN Indonesia/ Harvey Darian) |
"Misalnya, boleh gunakan APBN, tapi lakukan pilot project dulu. Caranya, batasi dulu kuotanya, targetkan ke daerah yang memang jumlah KPR masih kecil, dan sesuaikan dengan daya beli per segmen," katanya.
Lalu, target milenial ini sejatinya perlu dipilah-pilih lagi. Misalnya, fokus ke milenial yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini karena kalangan seperti itu sudah memiliki gaji tetap, sehingga tinggal potong dari gaji bulanan. Baru setelah ini berjalan efektif, bisa diperluas ke milenial yang bekerja di sektor swasta.
Walhasil, risiko terhadap kredit perumahan juga tetap terjaga. Menurut Bhima, persoalan risiko ini tetap perlu diperhatikan pemerintah, sehingga tak sekedar obral KPR subsidi, namun benar-benar dilengkapi mitigasi.
Tak hanya perlu meracik program KPR subsidi, pemenuhan masalah lain yang bersinggungan dan mempengaruhi sektor perumahan juga perlu dibenahi. Misalnya, dengan turut memikirkan pemenuhan lahan perumahan. Caranya, dengan membantu kontraktor untuk proses pembebasan lahan yang lebih cepat.
"Meskipun uang muka nol persen sekalipun, tapi kalau harga kenaikan rumah tiap tahun cukup tinggi, ya sama saja," imbuhnya.
Kemudian, perlu pula bagi pemerintah untuk membantu permodalan bagi kontraktor. Dengan begitu, bisa juga dimunculkan subsidi bunga kredit ke pihak ini. Tujuannya lain, agar harga jual lahan tidak bergerak terlalu liar.
Di sisi lain, rencana pemerintah membentuk skema KPR bersubsidi baru ini dinilai rentang bermuatan politis. Sebab, kebijakan ini bakal dikeluarkan pada tahun depan bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.
"Ini bermuatan politis, untuk menggaet suara milenial jelang Pilpres," kata Bhima.
Sementara itu, menurut Piter, kebijakan ini memang rawan disalahartikan sebagai strategi politik, namun urgensinya memang kembali lagi merujuk pada kaca mata masing-masing kalangan.
"Bagi mereka yang membutuhkan rumah, kebijakan ini akan tetap urgent dan tepat waktu. Meski sekarang ini hampir semua kebijakan pemerintah akan terkesan politis," pungkasnya. (agi)
"Dana desa itu kurang efektif kalau daerah tersebut infrastruktur utamanya tidak ada. Misalnya jalan tidak ada, kita harus pakai pesawat. Dana Rp1 miliar jadi tidak efektif karena apa-apa mahal," ujar Eko di Jakarta, Senin (10/12).
Untuk itu, menurut dia, dana desa harus didukung oleh sinergi program antarkementerian atau lembaga lainnya, terutama terkait proyek pembangunan infastruktur seperti jalan dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga terjangkau.
"Kan adaprogramTrans PapuadanBBM Satu Harga, karenakalauBBM mahal, dana desa berapapun juga tidak efektif," kata Eko.
Penyerapannya juga tercatat meningkat setiap tahun. Pada 2015, realisasi dana desa mencapai 82,72 persen, 2016 mencapai 97,65 persen, dan 2017 mencapai 98,54 persen.
Saat ini, mayoritas desa kategori tertinggal masih berada di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan. (Antara/agi)
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu DS (Djoko Saputra) dan AY (Andririni Yaktiningsasi)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/12).
Djoko selaku Dirut Perum Jasa Tirta II menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengadaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017. Setelah diangkat menjadi orang nomor satu di perusahaan itu pada 2016, Djoko diduga memerintahkan melakukan relokasi anggaran.
Menurut Febri, revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat dari awalnya senilai Rp2,8 miliar menjadi Rp9,55 miliar.
Penambahan anggaran ini dilakukan terhadap, perencanaan strategi korporat dan strategi bisnis senilai Rp3,8 miliar serta perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II senilai Rp5,7 miliar."Setelah dilakukan revisi anggaran, DS kemudian diduga memerintahkan pelaksanaan pengadaan kedua kegiatan tersebut dengan menunjuk AY sebagai pelaksana pada kedua kegiatan tersebut," ujar Febri.
Febri menyebut dalam pelaksanaan pekerjaan itu Andririni diduga menggunakan bendera perusahaan PT Bandung Management Economic Center (BMEC) dan PT 2001 Pangripta. Realisasi penerimaan pelaksanaan proyek itu sampai 31 Desember 2017 untuk kedua pekerjaan itu sebesar Rp5,5 miliar.
Atas perbuatannya itu, Djoko dan Andririni disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(fra/osc)Ada dua stasiun pengisian yang sudah berdiri. Satu berlokasi di kantor BPPT di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat dan satu lagi berada di B2TKE-BPPT Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan.
"Gini kami inginkan sistem seperti ini bisa dipasang di berbagai tempat dan ini pertama kalinya quick charging ada di Indonesia," kata Deputi BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) Eniya Listiani di kantor BPPT, kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).
Stasiun pengisian daya listrik kendaraan milik BPPT ini mempunyai kapasitas 50 kW. Klaim Eniya baterai dapat terisi penuh dalam satu kali pengisian durasi 30 menit.Di stasiun pengisian ada tiga colokan berbeda, jenis AC, DC (CCS), dan DC CHAdeMO. Ketiganya sedang dipelajari agar bisa menemukan standar yang tepat buat pemakaian pengisian kendaraan listrik di Indonesia.
"Nah kalau ada banyak charge seperti quick ini di berbagai tempat kaya di mal dan lainnya. Terutama saya ingin ada di gedung kementerian. Ini juga semacam introduce ke masyarakat," katanya.
Sumber energi stasiun pengisian ini berasal dari fotovoltaik (PV). Teknologi itu, yang terintegrasi dengan panel surya, mengubah energi matahari menjadi listrik."Tapi untuk yang roof top-nya menggunakan PV di stasiun pengisian di Serpong. Kalau di BPPT Thamrin masih pakai listrik PLN," ujar Eniya.
 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meluncurkan Stasiun Pengisian Listrik atau Electric Vehicle Charging Station (EVCS) 20 kW di B2TKE-BPPT Puspiptek, Tangerang Selatan (5/11). (Foto: CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Pada kesempatan yang sama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengapresiasi langkah BPPT membuat stasiun pengisian listrik untuk kendaraan.
Menurut Moeldoko hal ini adalah waktu yang tepat mengembangkan industri otomotif agar lebih bersih terutama dari sisi lingkungan.
"Untuk itu, ini saatnya, kalau tidak sekarang kapan lagi. Indonesia harus membuat sebuah loncatan. Masa depan adalah baterai, baterai adalah masa depan," kata Moeldoko.
Selain Moeldoko, turut hadir dalam acara tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Presiden Direktur Prestige Image Motorcars Rudy Salim, Director of Coordination & Development Division Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Ogi Ikematsu, dan segenap pejabat lainnya.
"Kami menyambut positif langkah BPPT dan Pemerintah dalam proses transisi dan percepatan pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia," kata Ikematsu.
Peresmian stasiun pengisian listrik cepat ini pun diakhiri dengan iring-iringan kendaraan listrik yang terdiri dari Tesla Model X, Mitsubishi i-Miev, Outlander PHEV, dan rombongan sepeda listrik menuju B2TKE-BPPT Puspiptek, Tangerang Selatan.
Kedua statiun pengisian BPPT bisa digunakan masyarakat yang memiliki kendaraan listrik secara gratis, sampai waktu yang belum ditentukan.
"Jadi ini juga semacam CSR BPPT, masyarakat sekarang boleh dan gratis isi listrik mobilnya di tempat kami," kata Senior Researcher (EV & RE) BPPT Ganesha Tri Chandrasa. (ryh/fea)
Ia mengatakan aksi itu tak lebih dari sekadar bentuk kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat dijamin oleh peraturan yang berlaku. Karenanya reuni kedua para alumni 212 itu tak perlu menjadi sesuatu yang dikhawatirkan.
"Jadi sepanjang semangat dan niat berkumpul, bereuni dan lain sebagainya dalam bingkai NKRI tak perlu dikhawatirkan, apalagi dianggap satu ancaman," kata Basarah saat ditemui di Kantor Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/11)
Politisi PDIP itu menjelaskan bahwa asal usul gerakan 212 muncul ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeuarkan fatwa terkait pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di hadapan masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu pada akhir 2016. Kala itu, Ahok menyitir surat Al-Maidah Ayat 51.
MUI, melalui Ketua Umumnya Ma'ruf Amin saat itu mengatakan bahwa pernyataan Ahok dikategorikan sebagai bentuk penghinaan terhadap Al-Quran dan menghina ulama."Toh menyangkut alumni 212 itu kan asbabul nuzul-nya itu kan fatwa majelis ulama, yang dulunya mengawal fatwa Majelis Ulama Indonesia," kata dia.
Basarah mengatakan bahwa Ma'ruf yang mengeluarkan fatwa MUI itu kini sudah menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.
Hal itu menunjukan bahwa Jokowi sangat menghormati ulama ketimbang hanya menjadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan.
"Betapa pak Jokowi menghormati alim ulama, dan bukan sekadar menjadi alat mendapatkan kekuasaan politik dan menjadikan alim ulama itu untuk membangun republik ini," kata dia.
"Jadi silakan rakyat yang menilai, mana yang menghormati alim ulama dan mana yang memanfaatkan alim ulama," ungkapnya.Sebelumnya, Persaudaraan Alumni 212 berencana menghelat reuni akbar Aksi 212 di kawasan Monas pada 2 Desember mendatang. Reuni tersebut merupakan gelaran kedua setelah PA 212 menggelar acara serupa pada akhir 2017 lalu.
Diketahui, Aksi Damai Bela Islam 2 Desember (212) pertama kali dilaksanakan di kawasan Monas pada 2016 silam.
Kala itu, massa menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk bertanggungjawab terhadap pernyataannya yang dianggap menghina agama Islam. (rzr/osc)
Ketua KPU Arief Budiman mengaku pihaknya masih ragu untuk menentukan nasib pencalegan Ketua Umum Partai Hanura tersebut. Sebab, kata dia, belum semua komisioner satu suara atas hal ini.
"Yang sebetulnya hari ini mungkin belum bisa diumumkan," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/11).
Polemik terkait pencalonan OSO sebagai caleg DPD berawal dari terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 30/PUU-XVI/2018 pada 23 Juli 2018. Di dalamnya menegaskan bahwa DPD tidak boleh diisi oleh pengurus parpol. Anggota partai yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD harus mengundurkan diri dari kepengurusan parpol.
Putusan MK ditindaklanjuti KPU RI dengan menerbitkan aturan perubahan. Di dalamnya meminta bakal calon anggota DPD yang sudah mendaftarkan diri segera melampirkan surat pengunduran diri dari parpolnya masing-masing.
Namun, OSO tak kunjung memberikan lampiran surat tersebut ke KPU. Kemudian KPU tidak meloloskan OSO sebagai caleg DPD.
OSO menempuh jalur hukum dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Menurut Arief, aturan PKPU perubahan itu tidak bisa berlaku karena putusan MK diterbitkan ketika proses tahapan pencalonan sudah berjalan. Sedangkan sifat dari putusan MK tidak berlaku surut.
MA dalam putusannya pada 25 Oktober 2018 memenangkan OSO, karena menurut MA putusan MK tidak berlaku surut. Artinya aturan perubahan yang di dalamnya menyertakan harus melampirkan surat pengunduran diri dari partai menjadi tidak berlaku pada pemilu kali ini.
Selain menggugat ke MA, OSO juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. PTUN memenangkan OSO dan memerintahkan KPU memasukkan nama OSO sebagai caleg DPD Pemilu 2019.
Adanya tiga putusan lembaga peradilan tersebut membuat KPU bingung dalam menentukan nasib OSO.
 Ketua KPU Arief Budiman kembali menunda kasus OSO. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Dalam menanggapi masalah ini, Arief mengaku bahwa pihaknya harus hati-hati agar tidak memunculkan polemik baru. Maka dari itu diperlukan kesepakatan bulat dan alasan yang kuat dari seluruh komisioner KPU.
"KPU pasti akan melaksanakan putusan. Tapi bagaimana melaksanakan putusan itu, itu yang sedang kita buat," kata Arief.
Koalisi Masyarakat Sipil Kembali Kasih Saran
Bersamaan dengan batalnya pengumuman nasib pencalegan OSO hari ini, sejumlah perwakilan dari lembaga sosial masyarakat menemui Arief untuk memberikan saran. Di antaranya adalah Perludem, Kode Insiatif, Pusako Andalas dan Formappi.
Mereka menyarankan KPU menindaklanjuti putusan pengadilan MA dan PTUN, namun tidak mengabaikan putusan MK. Karena putusan MK, menurut mereka setara undang-undang.
Mewakili koalisi masyarakat sipil tersebut, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan bahwa KPU kembali menyurati OSO agar segera melampirkan surat pengunduran diri dari parpol. Kemudian KPU memasukkan nama OSO ke dalam jajaran caleg DPD Pemilu 2019.
"KPU memasukkan OSO dalam DCT (Daftar Calon Tetap) hanya jika ada surat pemberhentian dari parpol," kata Titi.
Hal senada disampaikan Peneliti PUSaKO Universitas Andalas Feri Amsari. Ia mengatakan bahwa putusan MK harus dipatuhi oleh OSO, yakni dengan mengundurkan diri dari Partai Hanura, jika ingin tetap menjadi caleg DPD.
Cara ini lebih baik dilakukan OSO sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
"Jadi itu pilihan kenegarawanan agar Pak OSO sendiri yang bergerak menghilangkan kekisruhan ini," kata Feri.
(fhr/DAL)
Kepala Dewan Revolusioner Pemberontak Yaman, Muhammad Ali Al-Huthi dan beberapa tokoh politik juga menuliskan cuitan di Twitter ingin supaya menangguhkan dan menghentikan seluruh operasi militer.
"Semua (Huthi) di Yaman resmi mengeluarkan arahan untuk mengakhiri peluncuran rudal dan pesawat tanpa awak terhadap negara itu. Hal ini dilakukan untuk menghalangi mereka dari alasan apapun untuk melanjutkan agresi dan pengepungan mereka," kata dia, seperti dilansir AFP, Senin (19/11).
Griffiths juga mengatakan pemerintah Arab Saudi dan pemberontak Houthi telah menunjukkan komitmen untuk perdamaian. Ia menyebut kedua pihak menjamin akan menghadiri perundingan meskipun tanggal belum ditetapkan.
Dirinya juga mengatakan para pemberontak harus siap untuk menghentikan seluruh operasi militer di seluruh lokasi. Hal ini juga merupakan bukti mendukung upaya PBB dan membuktikan niat baik.
Sejak September lalu, berbagai upaya untuk mengadakan negosiasi antara pemerintah dan kelompok Huthi gagal, ketika para pemberontak menolak terbang ke Swiss untuk melakukan negosiasi dengan PBB.
Pada awal bulan ini, pertempuran di Yaman semakin meningkat ketika koalisi memperbarui serangan yang ditujukan untuk merebut Pelabuhan Hudaida, yang merupakan titik masuk untuk lebih dari 70 persen impor ke Yaman.
Pemberontak Huthi telah menguasai ibu kota Sanaa pada akhir 2014. Mereka telah menyerang Arab Saudi dengan ratusan rudal balistik.
