Pentagon Setujui Tambah Pasukan AS di Perbatasan Meksiko

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) menyetujui permintaan perpanjangan masa dan penambahan jumlah serdadu ke sepanjang wilayah perbatasan dengan Meksiko. Hal itu diajukan oleh Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS, dengan alasan mengadang laju pendatang gelap.

"Menanggapi permintaan dari Kementerian Keamanan Dalam Negeri pada 27 Desember, pelaksana tugas Menteri Pertahanan Pat Shanahan menyetujui bantuan tambahan prajurit hingga 30 September 2019," dikutip dari pernyataan resmi Pentagon, seperti dilansir CNN pada Selasa (15/1).

Pernyataan tersebut juga menjelaskan militer AS saat ini sedang melakukan transisi terhadap perlindungan keamanan perbatasannya di barat daya, dari pengetatan menjadi pengawasan dan deteksi. Hal ini juga akan dilakukan bersamaan dengan penempatan kawat berduri di berbagai akses masuk perbatasan.

Pada akhir November 2018, militer AS telah membentangkan kawat berduri sepanjang lebih dari 10 mil di Texas, Arizona dan California.

Permintaan atas bantuan itu adalah upaya berbeda yang dilakukan Gedung Putih dalam menggunakan dana Pentagon, untuk membantu pembangunan bagian baru dari tembok perbatasan.

Pejabat Pentagon juga mengatakan kepada CNN mereka masih menentukan besar dan komposisi pasukan yang akan dilibatkan untuk sistem baru ini.

Oleh karena itu, masih belum jelas apakah nantinya mereka akan mengerahkan pasukan militer aktif, atau pasukan Garda Nasional AS.

Sekitar 2.300 serdadu aktif berada di perbatasan AS-Meksiko sebenarnya dijadwalkan untuk pulang pada 15 Desember lalu. Namun, masa tugas mereka diperpanjang sampai akhir Januari sesuai permintaan.

Biaya pengerahan pasukan yang mecapai 5.800 pasukan itu diperkirakan akan mencapai US$ 132 juta.

Selain itu, Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah memerintahkan pengerahan pasukan Garda Nasional untuk membantu mengamankan perbatasan. Terdapat sekitar 2.200 pasukan di dalamnya yang terlibat perjanjian misi pengamanan tersebut. Pengerahan yang dijadwalkan untuk berakhir pada September itu diperkirakan menggunakan biaya sebanyak US$308 juta (sekitar Rp4,3 triliun).

Pentagon membantah untuk mengungkap sumber anggaran pengerahan pasukan tersebut.

Perselisihan berkepanjangan antara Presiden Donald Trump dan fraksi Partai Demokrat di Kongres membuat sebagian pemerintahan tutup hingga lebih dari tiga pekan.

Penutupan pemerintahan merupakan situasi ketika pemerintah AS dan Kongres gagal menyepakati anggaran negara yang akan dicairkan. Dalam situasi ini, pemerintah AS pada umumnya berhenti menyediakan sejumlah layanan publik dan akibatnya para pegawai negeri terpaksa cuti tanpa digaji.

Penutupan pemerintah AS dimulai sejak 22 Desember 2018 lalu, dan dinyatakan terus berlanjut setelah negosiasi antara kubu Partai Demokrat dan Partai Republik mentok.

Hingga kini, Trump masih berkeras meminta anggaran US$5,6 miliar untuk membiayai proyek tembok perbatasan AS-Meksiko. Dia menyatakan akan tetap mempertahankan penutupan pemerintahan selama anggaran proyek yang diajukannya belum disetujui. (ani/ayp)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HebmiV
January 15, 2019 at 11:56PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2HebmiV
via IFTTT

Read More

Kepala BNPB Minta Ulama Sisipkan soal Bencana Alam di Khotbah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Doni Monardo meminta tokoh masyarakat dan agama menyisipkan soal pengenalan alam dan bencana dalam khotbah Salat Jumat atau pengajian. Menurutnya, itu diperlukan demi meningkatkan kesadaran dan mengurangi risiko bencana.

"Seluruh tokoh masyarakat, terutama ulama, seminggu sekali saat khotbah atau pengajian, mengingat mayoritas masyarakat Jawa Barat ini beragama Islam, untuk menyisipkan 2-3 menit, perhatian kepada alam. Kita peduli alam, alam merawat kita." kata Doni melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (12/1).

Imbauan itu disampaikan Doni ketika berkunjung ke Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Jawa Barat, kemarin (11/1). Saat berada di sana, Doni menemui beberapa tokoh masyarakat setempat.

Dalam bincang-bincang, Doni menyatakan banyak penduduk setempat tidak mengetahui kawasan selatan Sukabumi rawan gempa bumi dan tsunami.

Desa itu sempat tertimbun longsor pada 31 Desember 2018. Hal itu, kata Doni, bisa dihindari apabila warga setempat menyadari risiko bencana dan menanam tanaman buah dan tanaman keras yang endemik di Jawa Barat.

"Karena kalau tidak diberikan sebuah pemahaman maka risiko terjadi bencana akan semakin banyak," tutur mantan Komandan Kopassus ini.

Penyisipan pemahaman mengenai bencana diyakini sebuah kepedulian yang harus melibatkan semua komponen mulai dari pemerintah pusat hingga daerah seperti lurah, kepala desa, dan kampung.

Menurut Doni, tugas BNPB mendatang adalah memberi pendidikan sadar potensi bencana kepada masyarakat. Penduduk di suatu daerah menurut dia harus peka terhadap lingkungan dan tanda-tanda alam demi menekan potensi kerugian ketika terjadi bencana.

"Misalnya pada musim hujan waspada banjir dan longsor. Kemudian menjelang musim kemarau dengan kebakaran hutan. Itu juga harus kita antisipasi dan bagamana masyarakat kita bisa lebih siap," ucap mantan Sekjen Wantanas ini. (chri/ayp)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2TLVKVk
January 12, 2019 at 11:56PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2TLVKVk
via IFTTT

Read More