Debat Capres, Yusril Bocorkan Jawaban Jokowi soal Kasus Novel

Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar debat pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra membocorkan jawaban Jokowi soal penanganan kasus penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dalam debat capres perdana 2019.

Jawaban itu akan dikeluarkan Jokowi jika dalam debat nanti ditanyakan oleh pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Jadi soal Novel itu jawaban dari Pak Jokowi singkat saja, teruskan penyidikan terhadap kasus itu dan beliau ingin disegerakan penuntasan terhadap kasus yang menimpa Pak Novel Baswedan itu," ujar Yusril di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (16/1) malam.

Yusril menuturkan, dalam kaitan dengan kasus itu Jokowi juga menegaskan pemerintahannya setuju dan menerima rekomendasi dari Komnas HAM untuk membentuk tim gabungan pencari fakta dalam rangka pengungkapan kasus Novel.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengatakan Jokowi juga sepakat penyiraman air keras ke wajah Novel merupakan pelanggaran HAM. Akan tetapi, ia menyebut pelanggaran HAM itu tidak masuk ke dalam kategori berat.

"Jadi kasus Pak Novel Baswedan itu adalah kasus murni hukum, pelanggaran HAM dalam artian pelanggaran hukum. Bukan pelanggaran HAM yang berat," ujarnya.

Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga menilai Jokowi gagal menuntaskan kasus Novel. BPN menyebut kasus itu menjadi salah satu fokus Prabowo-Sandi dalam debat capres perdana yang mengangkat tema tentang hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

"(Kasus Novel) termasuk menjadi salah satu yang paling concern. Karena kalau penyidik KPK saja 650 hari terbengkalai apalagi yang terjadi dengan masyarakat umum," ujar Wakil Ketua BPN Mardani Ali Sera di DPR, Jakarta, Selasa (8/1).

(jps/kid)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VYKFSH
January 17, 2019 at 10:00PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2VYKFSH
via IFTTT

Read More

Menjemput Rezeki di Awal Tahun 2019, Nissan Rilis MPV

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Nissan Motor Indonesia (NMI) punya produk baru yang bakal diluncurkan di Indonesia tahun ini. Santer diberitakan bahwa Nissan akan meluncurkan 'kembaran Xpander' di segmen lowmulti purpose vehicle (LMPV) wujud sinergi aliansi global Nissan-Mitsubishi.

Bahkan sejumlah rekayasa low MPV Nissan telah menghiasi jagat maya dalam beberapa waktu. Terakhir akun resmi menamai dirinya Instagram Otoproject mengunggah dua siluet diduga 'Nissan Xpander'. Satu gambar tampak depan, dan satunya lagi tampak samping.

Si pengunggah menambahkan tulisan pada foto 'Grand Livina Susul Avanza atau Xenia Bulan Maret' yang disertai tanda tanya.

[Gambas:Instagram]

Kabar kehadiran Nissan Xpander sepertinya tak bisa terbendung lagi, dan sempat diucapkan oleh Chief Executive Mitsubishi Motor Corporation (MMC) Osamu Masuko pada awal Oktober 2018, bahwa mesin 1.500 cc Xpander bakal diproduksi pabrik Nissan Motor Indonesia (NMI) mulai tahun fiskal 2020.

Nantinya Nissan disebut bisa memanfaatkan mesin tersebut untuk model low MPV-nya, namun desain dan nama kendaraannya tergantung pada Nissan.

Head of Communication NMI Hana Maharani membenarkan rencana pihaknya meluncurkan mobil penumpang di segmen low MPV yang sudah menjadi agenda jangka menengah dari NMI di Indonesia.

"Mengulang kembali mengenai rencana mid-term plan Nissan di Indonesia, kita punya rencana jangka menengah yang kuat, di mana salah satunya adalah peluncuran produk-produk baru, salah satunya adalah MPV baru. Namun, informasi lebih lanjut terkait hal tersebut belum bisa disampaikan saat ini," kata Hana lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/1).

Diberitakan sebelumnya, Mitsubishi Motors Corporation (MMC) mengumumkan bakal meningkatkan kapasitas pabrik di Bekasi mencapai 220.000 unit per tahun, pada tahun fiskal 2020 (April 2020 - Maret 2021), setelah mengucurkan dana investasi baru sebesar 4 miliar yen (Rp540 miliar).

Penambahan kapasitas produksi itu dimanfaatkan untuk mendongkrak volume produksi Xpander menjadi 160.000 unit per tahun dari sebelumnya sebesar 115.000 unit per tahun. (ryh/mik)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ReDabj
January 08, 2019 at 10:00PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2ReDabj
via IFTTT

Read More

KPU Resmi Tunjuk 6 Perusahaan Cetak Surat Suara Pemilu 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menunjuk enam perusahaan pencetak surat suara Pemilihan Umum 2019. Penunjukan ini sudah melalui proses lelang dan proses sanggah pada Senin (7/1).

"Sampai jam 12.00 WIB [Senin (7/1)] tidak ada yang menyampaikan sanggahan. praktis enam perusahaan percetakan sudah lebih pasti, tinggal menunggu tanggal 8-10 Januari tanda tangan kontrak payung hukum antara LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan perusahaan," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid saat dikonfirmasi, Selasa (8/1).

Keenam perusahaan itu adalah PT Gramedia (Jakarta), PT Balai Pustaka (Jakarta), PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta), PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur), PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur), dan PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan).

Pramono menyebut penunjukan enam perusahaan melalui proses lelang yang transparan dan akuntabel.

"Ini juga sudah dikawal lelang oleh BPK dan juga pendampingan dari KPK dan PPATK. Jadi tidak ada gratifikasi," tuturnya.

Enam perusahaan itu akan mencetak 939.879.651 lembar mencakup surat suara pilpres, DPD, DPRD kota/kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR.

Pramono mengatakan enam perusahaan ini bakal mulai melakukan pencetakan surat suara pada 16 Januari dan ditargetkan rampung pertengahan Maret mendatang.

"Pertengahan Januari diproduksi dan diharapkan sesuai jadwal enam puluh hari sudah selesai produksi dan distribusinya sampai tingkat kabupaten kota," ucapnya.

Masa pencoblosan Pemilu 2019 digelar 17 April. Pemilihan presiden 2019 dilakukan serentak berbarengan pemilihan legislatif 2019.

(dhf/gil)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Tyt0PC
January 08, 2019 at 10:00PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2Tyt0PC
via IFTTT

Read More

Jelang Vonis PT NKE dan Momentum Berantas Koorporasi Korup

Jakarta, CNN Indonesia -- Agenda pembacaan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) yang dulu bernama PT Duta Graha Indah berpotensi menjadi sejarah dalam penindakan korupsi di Indonesia. Untuk pertama kalinya, korporasi kemungkinan dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Peran korporasi dalam kasus korupsi memang menjadi incaran KPK belakangan ini. Komisi antirasuah belum lama ini menjatuhkan tuntutan untuk pertama kalinya kepada korporasi dalam kasus dugaan korupsi pada November kemarin.

Dari pantauan di Pengadilan Tipikor pada Kamis (3/1) ini, sidang putusan PT NKE belum dimulai. Sementara agenda ini dijadwalkan berjalan sejak pukul 13.00 WIB tadi.

NKE sebelumnya dituntut membayar kerugian negara sebesar Rp188,73 miliar dan denda Rp1 miliar atas keterlibatannya memanipulasi proyek pemerintah bersama mantan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin. NKE juga dituntut tidak lagi memiliki hak mengikuti lelang proyek pemerintah selama 2 tahun.

"KPK berharap ke depan korporasi lebih serius menghindari dan mencegah korupsi karena risiko yang sangat besar tersebut," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam laporan kinerja akhir tahun, 19 Desember 2018.

Setidaknya ada beberapa perusahaan swasta yang terancam bernasib serupa dengan PT NKE. Perusahaan tersebut adalah PT Nindya Karya, PT Tuah Sejati, dan PT Putra Ramadhan. Mereka semua diduga terlibat dalam kasus korupsi yang berbeda-beda.

PT Nindya Karya terlibat dalam perkara pembangunan dermaga bongkar di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh, tahun anggaran 2011-2016 yang memiliki nilai proyek sebesar Rp793 miliar.

Modus yang dipakai adalah menunjuk langsung PT Nindya Sejati Joint Operation sebagai pelaksana proyek. Nindya Sejati lalu menunjuk kembali PT Budi Alam Perkasa sebagai subkontraktor proyek dermaga. Nindya Sejati sendiri merupakan perusahaan patungan antara Nindya Karya dengan PT Tuah Sejati.

Atas keterlibatannya tersebut, KPK telah menetapkan Nindya Karya sebagai tersangka sejak April 2018. KPK memperkirakan manuver Nindya Karya ini merugikan negara hingga Rp313 miliar.

Perusahaan berikutnya adalah PT Tuah Sejati yang berperan sebagai mitra Nindya Karya dalam kasus pembangunan dermaga di Sabang. KPK menuduh Tuah Sejati mengambil untung Rp49,9 miliar dalam praktik tercela ini.

Proyek infrastruktur, banyak menjadi celah korupsi pejabat negara dan koorporasi. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Perusahaan berikutnya yang dibidik oleh KPK adalah PT Putra Ramadhan atau PT Tradha. Korporasi ini terlibat dalam dugaan penerimaan suap terkait pengadaan barang dan jasa APBD Kabupaten Kebumen dan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad.

Tradha dituduh memenangi delapan proyek di senilai total Rp51 miliar di Kabupaten Kebumen dengan bendera perusahaan yang berbeda-beda. Mereka juga diduga menerima uang dari lingkungan Pemkab Kebumen senilai Rp3 miliar yang disamarkan sebagai utang dan uang operasional.

KPK mencium Yahya Fuad sebagai pengendali Tradha ini dan memakai uang haram tersebut untuk kepentingan pribadi. Komisi antirasuah sudah menetapkan PT Tradha sebagai tersangka pada Mei 2018 dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.

(bin/ain)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QlxIy2
January 03, 2019 at 10:00PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2QlxIy2
via IFTTT

Read More