Prabowo Disebut Lebih Terbebani Isu HAM di Debat Capres 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) diyakini bakal tetap muncul dalam debat capres 2019 edisi perdana, Kamis (17/1) esok. Namun penyelesaian kasus HAM khususnya terkait penghilangan paksa pada 1998 yang tak kunjung tuntas dinilai jadi masalah utama yang akan memberatkan kubu Prabowo Subianto.

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menilai kasus pelanggaran HAM yang menyeret nama Prabowo kemungkinan besar akan muncul dalam debat nanti. Pasalnya dalam 20 tahun terakhir, belum ada pembuktian yang dilakukan untuk menentukan apakah capres nomor urut 02 itu bersalah atau tidak.

"Peluang isu itu akan dijadikan amunisi tentu tetap terbuka di mana pada 2009 dan 2014 pertanyaan itu selalu muncul dan selama itu pula Pak Prabowo belum bisa menjawab dengan cukup meyakinkan bahwa dia memang tidak terlibat," kata Wahyudi dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (16/1).

Sejalan dengan Wahyudi, pengamat politik dari Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menuturkan bahwa dalam debat capres 2019 besok Prabowo dalam posisi kurang menguntungkan. Dengan status keterlibatannya yang belum terpecahkan, Ujang menilai Prabowo akan terus dihantui oleh isu HAM.

Hal ini yang menurut Ujang sedikit banyak mengganjal kans Prabowo setiap kali berkompetisi di pilpres.

"Rugi memang untuk Pak Prabowo. Ini jadi hantu yang tidak pernah selesai dan bahkan saya bilang sampai meninggal dunia karena proses peradilannya tidak pernah jalan," ucap Ujang.

Kendati demikian, isu HAM ini diprediksi tak akan sehitam putih seperti kontestasi sebelumnya. Pada perhelatan ini, Jokowi sudah memerintah hampir satu periode.

Wahyudi menjelaskan lamanya penuntasan kasus pelanggaran HAM pada 1998 cukup mengaburkan pandangan publik tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Terlebih, di kubu petahana ada terduga pelaku lain seperti Wiranto yang kini menjabat Menkopolhukam.

Dalam kondisi seperti itu, Wahyudi menilai publik akan kesulitan memperoleh informasi yang lengkap mengenai pelanggaran HAM masa lalu.

"Apalagi mereka yang lahir setelah 1998, itu akan jadi persoalan sulit untuk menjadikan isu pelanggaran HAM masa lalu sebagai amunisi elektoral untuk meningkatkan elektabilitas," ucapnya.

Sementara Ujang mengingatkan bahwa masih ada kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Ia menilai berlarut-larutnya penyelesaian Novel sebagai beban bagi petahana di debat capres 2019 esok malam.

Ikuti livestreaming, live report, dan cek fakta debat capres 2019 di CNNIndonesia.com pada 17 Januari 2019 mulai pukul 19.00 WIB. (bin/wis)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VTnidf
January 17, 2019 at 02:16AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2VTnidf
via IFTTT

Read More

Haris Azhar Khawatir Tim Kasus Novel untuk Bekal Debat Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Aktivis hak asasi manusia Haris Azhar mengkritik pembentukan tim gabungan penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang baru dilakukan Polri. Ia mempertanyakan pembentukan tim oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian ini yang dilakukan beberapa hari jelang debat Pemilihan Presiden pada 17 Januari mendatang.

Apalagi pada debat perdana nanti akan diangkat tema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.

"Aneh, kok seolah bekerja pas mau Debat. Saya khawatir dibentuk tim ini, hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat. Lucunya pilpres," kata Haris melalui pesan singkat, Jumat (11/1).

Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru ini juga heran dengan anggota tim yang didominasi oleh unsur kepolisian. Padahal, sejauh ini polisi tidak mampu mengusut kasus Novel Baswedan secara maksimal. 

Haris mengamini ada nama-nama baru dalam tim. Misalnya, Direktur Setara Institute Hendardi, eks Komisioner Komnas HAM Ifdhal Kasim dan Nur Kholis serta eks Komisioner Kompolnas Poengky Indarti. Namun, dia menganggap nama mereka pun hanya sebatas disisipkan dalam surat penugasan TGPF.

"Tapi ini tim nama-nama sisipan saja dalam 'rumah lama' tidak pernah berbuah kerja. Dengan kata lain, ini bukan TGPF," kata Haris.

Haris menilai pembentukan TGPF atau Tim Gabungan Pencari Fakta mestinya diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo. Dengan begitu, TGPF wajib melaporkan langsung ke Jokowi apa saja yang telah ditemukan dan juga hambatan yang ditemui.

Penyidik KPK Novel Baswedan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Setelah itu, barulah Jokowi memerintahkan Tito selaku Kapolri untuk menindaklanjuti temuan TGPF.

Haris kemudian menyoroti pertimbangan pembentukan TGPF. Dalam surat tugas yang diterbitkan Tito, TGPF dibentuk dalam rangka melaksanakan rekomendasi Tim Pemantauan Proses Hukum Novel Baswedan yang dibentuk Komnas HAM. 

"Tim ini hanya ada sedikit tambahan pemanis. Seolah merespon laporan Komnas HAM. Lihat saja nanti hasilnya, paling menyalahkan Novel lagi yang difitnah tidak mau kooperatif diperiksa," kata Haris.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membentuk TGPF khusus untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Tito menerbitkan Surat Tugas bernomor 3/II/HUK.6.6/2019 tertanggal 8 Januari lalu.

Ada 65 orang yang berada dalam TGPF. Tito termasuk di dalamnya. Dia bertugas sebagai penanggung jawab dalam TGPF didampingi Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto sebagai wakil penanggungjawab.

Ada sejumlah orang di luar kepolisian yang berada di dalam TGPF. Misalnya Peneliti LIPI Hermawan Sulistyo, Eks Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adi, Direktur Setara Institute Hendardi, eks Komisioner Komnas HAM Ifdhal Kasim dan Nur Kholis serta eks Komisioner Kompolnas Poengky Indarti. (bmw/sur)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FmTSyO
January 12, 2019 at 02:16AM from CNN Indonesia http://bit.ly/2FmTSyO
via IFTTT

Read More