Buruh Kritik Jokowi Soal Persentase Kenaikan Upah

Jakarta, CNN Indonesia -- Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menyatakan persentase peningkatan upah minimum buruh di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menurun setiap tahunnya. Koordinator KPBI Jakarta Abdul Hafiz mengatakan hal ini terjadi akibat penetapan upah minimum diserahkan kepada mekanisme pasar, yang disesuaikan dengan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.

"Akibatnya, penyesuaian upah terus menurun dari 11 persen pada 2016, 8,25 persen pada 2017, 8,7 persen pada 2018, dan 8,03 persen pada 2019," kata Abdul dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (25/11).

Di sisi lain, Abdul menilai mekanisme penetapan upah minimum tidak sepadan dengan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.

"Akibatnya, daya beli buruh semakin menurun dan terjadi pemiskinan sistemis," kata Abdul.

Abdul juga menolak mekanisme penetapan upah dan hubungan kerja yang mengacu pada PP No.78 Tahun 2015. Menurut dia, seharusnya penetapan upah mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hanya saja penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) memang merujuk pada PP No.78 Tahun 2015. Kementerian Tenaga Kerja bahkan membuat surat edaran, Kepala Daerah yang menetapkan UMP/UMK tidak sesuai dengan PP 78/2015 bisa diberhentikan.

"Buruh mendesak mekanisme penetapan upah dikembalikan pada survei harga (KHL) dan perundingan di Dewan Pengupahan sesuai UU 13 Tahun 2003 ," ujar Abdul.

Sesuai dengan UU 13 Tahun 2003, penetapan upah minimum berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan/atau Dewan Pengupahan setelah dilakukan survey pasar mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Abdul menganggap pemerintah melalui PP 78 menyuburkan praktek outsourcing, kontrak, dan magang. Hal ini semakin mempersulit buruh mendapatkan status pekerja tetap.

"Pemerintah membiarkan mekanisme pasar mendominasi hubungan ketenagakerjaaan melalui PP Pengupahan 78 Tahun 2015 dan menutup mata pada praktek kontrak kerja," kata Abdul.

Menurut Abdul sistem itu tidak adil terhadap buruh karena penuh dengan ketidakpastian. Abdul menyebut sistem kerja ini membuat perusahaan punya banyak cara untuk menyelamatkan diri ketika terlilit masalah, dengan mengorbankan buruh.

"Kontrak, outsourcing, dan pemagangan semakin menjauhkan status karyawan tetap dari para buruh. Akibatnya, pengusaha semena-mena melakukan PHK dan menghambat pertumbuhan serikat buruh," kata Abdul.

Abdul menekankan status magang sering disalah gunakan oleh perusahaan untuk membayar upah buruh di bawah Upah Minimum Provinsi.

"Status kerja disulap menjadi magang dan upah berganti menjadi uang saku. Tidak hanya itu, buruh magang juga bisa di-PHK sewaktu-waktu," kata Abdul. (jnp/ayp)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PU2anu
November 25, 2018 at 09:22PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2PU2anu
via IFTTT

Read More

Tiga Daerah Direstui Pakai Dana Transfer Benahi Efek Bencana

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengizinkan Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD)  2018 dan 2019 digunakan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Izin penggunaan diberikan untuk tiga daerah;  Provinsi Nusa Tenggara Barat, provinsi Sulawesi Tengah, dan provinsi Sulawesi Barat.

Izin tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi.

Melalui beleid yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 14 November tersebut, seluruh komponen TKDD yang diatur penggunaannya terdiri dari; Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK non fisik, Dana Insentif Daerah (DID), dan dana desa.

DBH yang bisa dipakai untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Untuk DBH pajak terdiri dari DBH Pajak Penghasilan (PPh), DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sementara itu, DBH SDA yang bisa digunakan terdiri dari pertambangan Mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, dan panas bumi.

"Penyaluran DBH Pajak dan DBH SDA 2019 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan TKDD," jelas Sri Mulyani seperti dikutip dari beleid tersebut  Jumat (23/11).

Untuk DAU, yang bisa digunakan untuk 2018 adalah DAU sebesar seperduabelas dari pagu APBN 2018. Sementara untuk DAK fisik, sisa anggaran yang bisa digunakan adalah alokasi dana tahap II sebesar 45 persen dari pagu APBN 2018 dan tahap III. Pemerintah daerah juga bisa menggunakan DAK fisik sepanjang tahun depan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sementara itu, Dana Desa yang bisa digunakan untuk perbaikan setelah bencana adalah yang digelontorkan pada tahap I, II, dan III di tahun depan. Sesuai PMK Nomor 225 Tahun 2017, dana desa tahap I digelontorkan sebesar 20 persen, tahap II sebesar 40 persen, dan tahap III sebesar 40 persen dari pagu anggaran.

"Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dari Rekening Keuangan Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Keuangan Desa (RKD) dilaksanakan paling lama tujuh hari

kerja setelah dana desa diterima di RKUD," jelas Ani dalam beleid tersebut.

Menurut data APBN 2019, TKDD dianggarkan sebesar Rp826,9 triliun yang terdiri dari DBH sebesar Rp106,4 triliun, DAU sebesar Rp417,9 triliun, dana transfer khusus sebesar Rp200,5 triliun, dan dana desa sebesar Rp70 triliun.

(glh/agt)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2R66MU9
November 23, 2018 at 09:22PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2R66MU9
via IFTTT

Read More

Prabowo Sebut 2025 Air Laut Tanjung Priok Sampai Bundaran HI

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memprediksi air dari pesisir Jakarta yang ada di kawasan Tanjung Priok akan masuk ke pusat kota pada tahun 2025 mendatang. Menurutnya ini adalah salah satu efek dari perubahan iklim.

"Diperkirakan air Tanjung Priok 2025 akan sampai pada Kempinski, Grand Hyatt, Bundaran HI," kata Prabowo saat memberikan pidato dalam acara Indonesia Economic Forum Jakarta, Rabu (21/11).

Hal ini dia perkirakan setelah mengamati kondisi iklim di dunia yang semakin rusak. Bahkan dampak kerusakan itu pun kata dia sudah mulai bisa dirasakan di Indonesia. 

Prabowo mengatakan akibat perubahan iklim, permukaan air laut semakin naik karena mencairnya es di Kutub Utara. Kenaikan air laut ini diperkirakan bertambah 50 cm per tahun.

Kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

"Tidak lama lagi, kita lihat sekarang dengan climate change ada kekeringan di California dan saya kira, Indonesia tidak siap (dengan perubahan iklim)," kata Prabowo.
Fenomena inilah yang mulai terasa di Jakarta khususnya di kawasan pesisir seperti Tanjung Priok.

Prabowo sendiri mengaku sudah melihat secara langsung dampak dari perubahan iklim ini di Priok saat berkunjung ke sana.

Warga Priok menurutnya kini seperti tinggal di atas genangan air karena air laut sudah masuk ke dalam rumah mereka.

"Saya datangi mereka, di Tanjung Priok mereka hidup di tengah air," katanya.

Ia bahkan mengaitkan hal ini dengan dekatnya kawasan Priok dengan Istana Kepresidenan, yakni sekitar 1 jam perjalanan. "Nanti presiden harus jalan kaki, sebagai WNI saya sedih," katanya. (tst/sur)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2r5Sc3X
November 21, 2018 at 09:22PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2r5Sc3X
via IFTTT

Read More

Ivanka Trump Gunakan Email Pribadi untuk Urusan Pemerintah AS

Jakarta, CNN Indonesia -- Putri Presiden Amerika Serikat, Ivanka Trump, menggunakan akun email pribadi untuk bisnis dalam lingkup pemerintahan. Hal ini jelas melanggar aturan catatan federal Gedung Putih.

Mengutip The Washington Post, masalah tersebut ditemukan oleh salah satu pejabat Gedung Putih, ketika sedang meninjau email untuk menanggapi gugatan catatan publik.

Saat Presiden Donald Trump ditanya tentang hal tersebut, ia mengatakan dirinya tak terbiasa dengan seluk-beluk aturan.

Bahkan seorang juru bicara untuk Trump, Peter Mirijanian, menegaskan Ivana menggunakan akun email pribadi, sebelum ia diberitahu tentang aturan tersebut.

Menurutnya semua email yang terkait dengan pemerintah telah diubah bulan lalu.

Hal ini tentu menjadi sorotan publik karena sebelumnya Presiden Donald Trump berulang kali mencibir Hillary Clinton, saingannya dalam pemilihan presiden 2016.

Cibiran yang dilancarkan Trump itu disebabkan oleh ulah Clinton yang menggunakan server email pribadi, untuk bisnis pemerintah saat ia masih menjabat sebagai sekretaris negara.

Bahkan Direktur FBI James Comey, yang telah dipecat oleh Presiden Trump tahun lalu, juga mengumumkan bahwa FBI akan membuka kembali penyelidikan terhadap penggunaan server email pribadi Clinton, 11 hari sebelum pemilihan presiden 2016 lalu.

Pendukung Trump masih menyerukan "Kunci dia (Hillary Clinton)!" saat unjuk rasa, massa meniru salah satu teriakan perang Trump selama kampanye pemilihan, dan hal itu menunjukkan bahwa mereka percaya Clinton harus dipenjara.

(din/bir)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DKXOss
November 20, 2018 at 09:22PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2DKXOss
via IFTTT

Read More