BNPT Beri Masukan Jokowi soal Penanganan Teroris Jelang Debat

Jakarta, CNN Indonesia -- Calo presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) bakal mengikuti debat capres perdana untuk Pilpres 2019 malam ini. Pria yang menjadi capres nomor urut 01 itu akan beradu pendapat dengan lawan politiknya, paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal Hukum, Korupsi, HAM, dan Terorisme.

Di satu pihak, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengaku telah memberikan masukan kepada Joko Widodo soal penanganan terorisme terkait materi debat capres pertama yang berlangsung Kamis (17/1) malam ini.

"Kita sudah beri masukan apa yang kita kerjakan selama ini," kata Suhardi di sela Rapat Kerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2019, di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan salah satu masukan yang diberikan adalah upaya penanggulangan terorisme melalui pendekatan halus seperti deradikalisasi dan pendidikan. Suhardi pun membanggakan metode pendekatan itu yang mendapatkan apresiasi internasional.

"Bahkan kita menjadi role model, Indonesia menjadi role model setelah Presiden Jokowi menjadi pembicara di Riyadh di Arab Islamic American Summit tahun 2017. Penanganan terorisme tidak hanya pendekatan tunggal, yakni 'hard approach', tapi juga 'soft power approach'," katanya.

Menurut dia, Jokowi sudah menguasai cara penanganan terorisme karena itu merupakan pidato yang pernah disampaikan Jokowi juga. Oleh karena itu, ia menilai, Jokowi pun akan mudah saja memberikan gambaran dan jawaban yang dilakukan untuk menangani teroris dalam debat capres perdana 2019.

"Memang kami yang siapkan, tapi betul-betul speech beliau kebijakan yang sudah dikembangkan selama ini program deradikalisasi, termasuk kontranya," ujar dia.

Tentunya untuk menjamin pendekatan halus tersebut, kata Suhardi, BNPT tak bisa sendiri tapi harus merangkul kementerian dan lembaga terkait.

"Kita mengidentifikasi hulu masalah, jangan bermain di hilir terus. Apa yang menyebabkan terorisme itu yang kita garap, kita sinergikan dengan kementerian dan badan terkait," ujarnya.

Di tempat yang sama, Menkopolhukam Wiranto membenarkan pentingnya sinergitas antara lembaga terkait dalam menanggulangi terorisme. Dengan ditekannya peredaran terorisme di masyarakat dapat berpengaruh dengan keamanan dan sistem politik negara.

"Kita sekarang harus mempertahankan stabilitas politik dan keamanan. Karena ada korelasinya keamanan enggak beres maka politik enggak beres," kata Wiranto.

Debat capres perdana yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pilpres 2019 itu akan berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, malam nanti. Untuk debat dengan tema Hukum, Korupsi, HAM, dan Terorisme itu bakal dipandu dua moderator yakni Ira Koesno dan Imam Priyono.

Ikuti live streaming, live report, dan cek fakta debat capres 2019 di CNNIndonesia.com pada 17 Januari 2019 mulai pukul 19.00 WIB.

(Antara/kid)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Cv2HDc
January 17, 2019 at 10:31PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2Cv2HDc
via IFTTT

Read More

Kalah Voting Lagi, Oposisi Inggris Kembali Goyang PM May

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua partai oposisi pemerintah Inggris dari Partai Buruh, Jeremy Corbyn, mengajukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Theresa May, pada Rabu (16/1). Langkah itu dilakukan setelah May kalah lagi dalam pemungutan suara soal rancangan undang-undang pengunduran diri dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit).

Mosi tidak percaya diajukan untuk menggulingkan May, setelah draf kesepakatan pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa gagasan pemerintah ditolak parlemen kemarin, seperti dikutip AFP, Rabu (15/1).

Akibat kekalahan ini, kesepakatan Brexit kian tidak jelas. Padahal undang-undang mengenai Inggris keluar dari Uni Eropa harus sudah rampung pada 29 Maret mendatang.

Kesepakatan Brexit terancam gagal dan hasil referendum pada 2016 yang menyebabkan Inggris memutuskan untuk hengkang dari Uni Eropa pun di ambang kehancuran.

Pemungutan suara mosi tidak percaya dikabarkan akan berlangsung hari ini sekitar pukul 19.00 waktu lokal atau 02.00 WIB.

Berdasarkan Undang-Undang Parlemen Tetap 2010, pemilihan umum akan digelar dalam dua pekan jika pemerintah kalah dalam mosi tidak percaya.

Jika hal itu terjadi, pemerintahan May memiliki waktu 14 hari untuk berupaya mendapatkan kembali dukungan dari Majelis Rendah Parlemen. Namun, jika pemerintah tetap tak bisa meraih dukungan penuh majelis rendah, secara teori Corbyn bisa membuat koalisi baru dengan partai oposisi lainnya untuk merebut kursi perdana menteri dan pemerintahan.

Meski mosi tak percaya diprediksi bakal gagal, pemerintahan May saat ini bertahan dengan dukungan minoritas di parlemen dengan hanya mengandalkan dukungan dari Partai Persatuan Demokratik Irlandia Utara (DUP).

May sebelumnya lolos dari mosi tidak percaya yang dilayangkan anggota parlemen dari partainya sendiri pada pertengahan Desember lalu. Mosi tidak percaya itu diajukan dengan alasan serupa.

Sejak 1900, pemerintah Inggris tercatat pernah tiga kali kalah dalam mosi tidak percaya. Kekalahan kedua terjadi pada 1924 dan terakhir pada 1979.

Pada 1979, perdana menteri Inggris saat itu, Jim Callaghan kalah dalam mosi tidak percaya dengan selisih tipis 311-310 suara.

Saat itu, Callaghan segera meminta pemilihan umum digelar yang akhirnya membawa Partai Konservatif di bawah kepemimpinan mendiang Margaret Thatcher berkuasa. (rds/ayp)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SXl1Ma
January 16, 2019 at 10:31PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2SXl1Ma
via IFTTT

Read More

Pidato Prabowo, Antara Penuh Kritik dan Minim Solusi Konkret

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan lima fokus kerja yang berisi kritik pada pada pemerintahan Joko Widodo dalam pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (14/1) malam. Di hadapan ribuan orang yang hadir, dengan berapi-api Prabowo melontarkan kritik tajam.

'Peluru' pertama yang ditembakkan Prabowo terkait keadilan ekonomi rakyat. Kedua, tentang kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya keadilan hukum dan kualitas demokrasi.

Lalu, soal upaya menjadikan Indonesia sebagai rumah yang aman bagi semua rakyat. 'Peluru' terakhir, terkait penguatan karakter dan kepribadian bangsa.

Lima fokus itu tentu mendapat apresiasi dan tepuk tangan dari para hadirin yang hadir, termasuk para timsesnya dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Namun di sisi lain, Prabowo dinilai hanya bisa menembakkan 'peluru' kritik tanpa menawarkan solusi konkret. 'Peluru' yang dilontarkan itu pun dianggap cenderung kosong karena tidak melandasinya dengan validitas data.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan mengamini hal tersebut. Menurutnya, Prabowo sebagai penantang Jokowi di Pilpres 2019 ini memang harus 'menghabisi' kinerja pemerintah, namun harus disertai solusi.

Pun dengan program-program yang ditawarkan, Prabowo harus berbeda dengan program yang sudah dijalankan Jokowi bersama Jusuf Kalla dalam empat tahun terakhir.

"(Capres penantang) tidak selesai mengkritisi, (harus) memberikan alternatif solusi. Dia juga harus menunjukkan perbedaan dengan apa yang sudah dilakukan pemerintahan saat ini," kata Firman saat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/1).

Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Dia melanjutkan, solusi-solusi yang disampaikan atas kritik kinerja pemerintahan Jokowi yang disampaikan Prabowo pun harus bersifat konkret.

Menurutnya, pemilih tidak akan bisa menangkap pesan yang disampaikan bila Prabowo masih menggunakan model retorika dalam setiap pidato.

"Karena ini sudah masuk empat bulan terahir masa kampanye, seharusnya bicara tataran solusi konkret. Kalau model masih retorika, pemilih belum menangkap pesan yang ditawarkan Prabowo," ujarnya.

Firman pun melihat Prabowo belum memiliki isu prioritas yang kemudian dijabarkan secara mendalam.

Menurutnya, Prabowo harus berbicara pada tataran hal yang lebih bersifat mikro. Firman berpendapat, masyarakat sulit memahami pandangan capres bila terus diberikan hal-hal bersifat makro dan data yang general.

Dia mengambil contoh terkait upaya memperkuat program Keluarga Berencana (KB). Menurutnya, program ini harus dijabarkan agar jelas dan tidak jadi mengarahkan ingatan publik pada era Orde Baru saja.

"Misalnya KB, apa prioritas? Ketika di-breakdown mungkin nanti nyambungnya ke ekonomi dan sebagainya, tapi harus di-breakdown," ucap Firman.

Ia pun mencatat, selain minim solusi konkret, Prabowo juga memiliki persoalan terkait data dalam setiap kritik yang dilayangkan terhadap pemerintahan Jokowi.

Salah satu bukti nyata terkait hal tersebut dalam pidato di JCC, tambah Firman, saat Prabowo menyatakan bahwa penghasilan dokter di Indonesia lebih kecil dibandingkan tukang parkir.

Menurutnya, kritik-kritik semacam hal tersebut dapat menjadi kontroversi di tengah masyarakat bila tidak didukung dengan data valid. Firman berkata, hal itu sebelumnya pernah terjadi saat Prabowo menyebut wilayah Jawa Barat masuk dalam kategori rawan pangan.

"Ketika mengkritisi juga, datanya harus valid. Statement Prabowo beberapa kali menimbulkan kontroversi karena tidak dilengkapi data," ujar dia.

Prabowo Subianto dan Jokowi kembali bertarung di Pilpres 2019. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).

Harus Lebih Substantif

Senada, pengamat politik dari Universitas Paramadina Toto Sugiarto juga menyatakan Prabowo harus melengkapi setiap kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi dengan solusi dan data valid.

Menurutnya banyak hal substansi yang harus diperjelas dari setiap kritik yang dilontarkan oleh Prabowo lewat pidatonya di JCC, seperti terkait impor, angka masyarakat miskin, hingga pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.

Selain harus didukung dengan memberikan solusi, kata Toto, kritik-kritik itu juga harus ditopang dengan data yang valid.

"Itu tidak dijelaskan. Secara retorika bagus, tapi sisi substansi banyak yang harus diperjelas lagi," tuturnya.

Lebih lanjut, Toto pun mempertanyakan isi pidato Prabowo yang menjanjikan sebuah program yang sudah berjalan di era pemerintahan Jokowi yakni pemberian dana desa sebesar Rp1 miliar.

Menurutnya, tidak ada hal baru dari program dana desa yang dijanjikan Prabowo. Dia pun menduga, Prabowo medapatkan informasi yang salah tentang dana desa sehingga menjanjikan program tersebut kembali.

"Dana desa Rp1 miliar setiap desa itu sudah jalan, kalau dikatakan itu akan jadi program, itu akan aneh. Berarti dalam pikiran Prabowo itu belum berjalan, artinya ada informasi belum sampai ke dia," katanya.

Dia melanjutkan, seharusnya Prabowo menyelipkan sebuah hal baru dalam janji pemberian dana desa sebesar Rp1 miliar, misalnya mekanisme penyalurannya guna mencegah praktik korupsi.

Lebih dari itu, Toto berharap Prabowo segera menambal kekurangannya tersebut jelang debat perdana Pilpres 2019 yang akan berlangsung Kamis, 17 Januari mendatang. Menurutnya, Prabowo harus datang ke arena debat dengan dibekali banyak data.

Prabowo pun harus menyampaikan pernyataan yang berbasiskan data kemudian menawarkan program yang lebih baik dari calon presiden petahana.

"Harus lebih maju dari sekarang," kata Toto.

Sementara itu Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean mengatakan apa yang disampaikan Prabowo adalah garis besar. Sementara untuk detailnya menurut Ferdinand akan dilakukan saat eksekusi kebijakan.

"Tapi kalau ada yang mau diskusi dengan kami soal detailnya seperti apa, kami akan jawab," kata Ferdinand.

(mts/osc)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VT6PWf
January 15, 2019 at 10:31PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2VT6PWf
via IFTTT

Read More

Tren Partisipasi Pemilih Turun, BPN Singgung Fenomena 'Dildo'

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti faktor yang memengaruhi tren partisipasi pemilih dalam tiap gelaran pemilihan presiden dari tahun ke tahun.

Salah satunya, HNW menyebut tingginya perhatian masyarakat terhadap calon presiden dan calon wakil presiden fiktif Nurhadi-Aldo (Dildo). HNW berpendapat hal itu seharusnya menjadi pelajaran bagi peserta dan penyelenggara pemilu.

"Kalau ini dinilai rakyat enggak ada manfaatnya atau kurang manfaatnya, memang mereka cari altermatif. Alternatifnya bisa jadi golput alternatifnya," tutur HNW di Kompleks Parlemen, Jumat (11/1).

Foto: ANTARA FOTO/Ismar Patrizki

Penyebab lainnya, kata HNW, tidak sinkronnya janji kampanye calon pemimpin dengan kenyataan ketika sudah terpilih. Menurutnya, hal itu membuat masyarakat golput.

"Masyarakat menjadi apatis ketika melihat dulu kampanye janjinya begitu manis kemudian dipilih eh tidak dilaksanakan. Dikritisi eh ngeles. Terus mereka mengatakan buat apa memilih misalnya," kata HNW yang juga Wakil Ketua MPR ini.

Partisipasi masyarakat dalam Pilpres terus menurun sejak 2009. Dalam Pilpres 2004 79,76 persen masyarakat berpartisipasi. Angka itu menurun menjadi 71,17 persen pada Pilpres 2009 dan semakin menurun menjadi 69,58 persen dalam Pilpres 2014.

Padahal jumlah pemilih kelompok pemula di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2014 mencapai 20 juta jiwa atau sekitar 11 persen dari total 186 juta jiwa pemilih.

HNW menilai penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memengaruhi partisipasi masyarakat. Ia mencontohkan perkara mengenai pengacungan jari tertentu oleh kepala daerah.

"Ada kepala derah yang acungkan dua jari diperkarakan tapi banyak kepala daerah mengacungkan satu jari tidak diperkarakan. Kayak gini buat orang apatis," tutur Politikus PKS ini.

Diketahui, dalam salah satu kajian, tren penurunan partisipasi pemilih dalam Pilpres mencuat seiring apatisme politik generasi milenial. Padahal, generasi milenial saat ini diklaim sebagai penentu kemenangan paslon di Pilpres 2019.

"(Generasi milenial) Dengan total 80 juta jiwa atau 30 persen dari total pemilih," kata Direktur Indonesia New Media Watch, Agus Sudibyo, beberapa waktu lalu.

Namun demikian, jumlah ini tidak dibarengi dengan minat anak-anak muda untuk terlibat aktif sebagai pemilih dalam tiap kontestasi politik. Dalam survei CSIS pada 2017, survei menyebutkan bahwa generasi milenial lebih tertarik untuk mengakses konten hiburan, teknologi, dan inovasi.

"Mereka (milenial) mengakses internet bukan untuk mengakses berita politik. Kata apolitis mungkin bisa digunakan untuk milenial," ujar Agus.

Dengan sikap apolitis yang dimiliki, kata Agus, pada akhirnya generasi milenial cenderung antipati dengan pemilihan umum. terlebih, sejauh ini media sosial banyak disuguhkan konten-konten hoaks tentang politik.

"Hal ini semakin membuat anak-anak muda, generasi milenial, semakin memilih untuk golput," tegasnya.'

(chri/ain)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FlmdFJ
January 11, 2019 at 10:31PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2FlmdFJ
via IFTTT

Read More