Avanza dan Veloz model baru diharapkan mengikuti kesuksesan varian sebelumnya. Terhitung sejak diperkenalkan pada akhir 2003 dan resmi dipasarkan pada awal 2004, mobil ini menjadi MPV dengan penjualan terbanyak membukukan lebih dari 1,7 juta unit dalam 15 tahun.
Kepala Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia menyebut kesepakatan itu sebuah kemunduran. Sebab, menurutnya, debat merupakan ruang yang cukup penting dalam mengukur akuntabilitas peserta pilpres, khususnya terkait pelanggaran kasus HAM.
Putri menyarankan baiknya materi debat capres tak dibatasi. Apalagi, kata Putri, saat ini negara masih dalam posisi berutang menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Kalau banyak aturan kayak gini, saya melihat debat capres ini seremonial saja, mungkin lebih cocok disebut sebagai malam keakraban," kata Putri saat dihubungi via telepon, Kamis (10/1).Putri menyatakan kesepakatan untuk tidak menyinggung kasus per kasus membuat debat kehilangan esensinya sebagai ruang eksplorasi dan klarifikasi peserta capres.
Maria Catarina Sumarsih, ibu dari Wawan korban Tragedi Semanggi I, menyatakan hilangnya materi kasus pelanggaran HAM berat pada debat nanti mempertebal keyakinannya bahwa Joko Widodo pelindung pelanggar HAM berat dan Prabowo Subianto adalah pelanggar HAM.
"Saya kecewa. Kecewa ini bukan untuk pribadi saya, tapi kecewa atas nama rakyat Indonesia," tegas Sumarsih.Kendati demikian, Sumarsih tetap akan menonton debat capres nanti. Hal itu tetap ia lakukan untuk mencari komitmen para calon penguasa melindungi warga negara.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengaku sudah skeptis sejak awal bahwa kedua paslon capres dapat membahas kasus pelanggaran HAM berat secara detail dalam debat nanti.
Sejak awal Wahyudi mengaku meyakini baik Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Ma'ruf Amin membahas kasus HAM hanya di permukaannya saja.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan panelis debat maupun tim sukses kedua paslon sudah sepakat tidak akan membahas kasus saat debat capres Pilpres 2019.Agus merupakan salah satu orang yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi panelis. Dia menyebut panelis lain yaitu Bivitri Susanti dan Margarito Kamis beserta utusan pasangan calon ikut hadir membahas kesepakatan ini.
Debat perdana bakal dilaksanakan pada 17 Januari 2019 mendatang dan akan membahas empat hal yakin, hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
Agus mengatakan panelis bakal tetap membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM, hukum, korupsi maupun terorisme. Namun bukan kasusnya yang dibahas, melainkan lebih secara umun. (wis)
Menanggapi kabar tersebut CEO Autoglaze Indonesia Robby Kurnia mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir limbah yang dihasilkan dari tempat usahanya. Ia mengklaim sabun terbuat dari campuran zat kimia yang digunakan menghasilkan limbah ramah lingkungan.
"Samponya kan ramah lingkungan, dari Eropa. Kami juga ada izinnya, dari Lingkungan Hidup, segala macam bahwa obat ini tidak berbahaya," kata Robby ditemui di sela-sela acara peresmian salon mobil Autoglaze di SPBU Pertamina Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (7/1).
PT Pertamina Retail menggandeng Autoglaze meresmikan fasilitas baru di SPBU mereka yaitu 'Bright Wash by AutoGlaze'. Fasilitas ini akan tersedia di ribuan outlet SPBU Pertamina.Fasilitas-fasilitas seperti ini diduga menjadi 'PR' bagi Premprov Jakarta ke depannya. Anies menjelaskan, gebrakan untuk mengatasi pencemaran detergen di sungai dan kali dengan membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di perkampungan warga, dengan harapan limbah tidak lagi dibuang ke sungai dan kali.
Tanggapan PertaminaPertamina mengaku belum mengetahui rencana Gubernur Anies yang ingin menata usaha cuci mobil di Jakarta. Seperti diketahui tempat usaha cuci mobil yang menyatu dengan SPBU di daerah Fatmawati merupakan outlet cuci mobil keenam yang dibangun di lahan Pertamina.
"Saya sebetulnya belum tahu tentang kebijakan tersebut," kata Direktur Operasi Pertamina Retail Pramono Sulistyo.
Kendati demikian, Pramono mengaku tidak memusingkan rencana itu. Sebab, ia meyakini usaha Pertamina dan Autoglaz tidak akan berdampak negatif terhadap lingkungan di Jakarta.
"Tapi pada prinsipnya sejalan dengan visi kami ramah lingkungan. Dan Autoglaz itu juga konsen dengan limbah. Dia menggunakan sabun ramah lingkungan. Saya kira itu sih sejalan dengan kami," tutup Pramono. (ryh/mik)
"Kami telah melakukan kajian, kami akan laporkan ke DKPP," kata Taufik di Jakarta, Minggu (6/1).
Taufik mengaku menyayangkan keputusan KPU soal keputusannya yang malah membatalkan agenda penyampaian visi misi pasangan calon presiden 2019. Padahal, Taufik mengatakan agenda tersebut adalah momen penting bagi kedua pasangan calon agar bisa dinilai langsung oleh masyarakat.
"Kemudian rakyat mau nilai apa terhadap calon. Visi misi itu hukum wajib menurut aturan, wajib disampaikan oleh kandidatnya," ujarnya.
Ia pun menyebut cara ini tidak baik. Sebab, menurutnya visi misi merupakan bagian dari kampanye yang harus diisi dengan penyampaian program dari kedua belah pihak.
Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini juga menambahkan penyampaian visi misi juga wajib dilakukan oleh pasangan calon yang bersangkutan.
"Yang mau dinilai itu program dan gagasannya. Tapi kalau visi misi tidak disampaikan, gagasan apa? Mau cerita-cerita? Saya minta DKPP untuk menilai secara jujur," kata Taufik.
Agenda sosialisasi visi-misi jelang debat perdana Pilpres 2019 yang semula dijadwalkan 9 Januari diketahui batal. Agenda ini semula bakal difasilitasi KPU.
 Dua paslon Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Ketua KPU Arief Budiman menyebut keputusan ini diambil pada Jumat (4/1) malam usai rapat dengan tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon.
"Soal sosialisasi visi misi, tadi malam sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri, tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri, jadi tidak lagi difasilitasi oleh KPU," kata Arief ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1).
 Ketua KPU, Arief Budiman. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Keputusan KPU ini, kata Arief, karena kedua tim paslon tidak sepakat terkait sosok yang akan membacakan visi misi tersebut.
Sebelumnya Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta agar pembacaan visi dan misi bisa diwakilkan kepada timses agar efektif, sementara tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkukuh agar pembacaan dilakukan oleh kedua pasangan capres dan cawapres. (ryh/ain)
Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso mengemukakan alasan tersebut usai mengikuti acara validasi surat suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Priyo menceritakan pihaknya sudah mengundang sejumlah tokoh budaya untuk memilih busana untuk foto di surat suara, namun yang terpilih akhirnya jas dan peci.
"Tapi tokoh-tokoh budaya dari berbagai elemen dan etnis yang kami undang termasuk pakar-pakar menyimpulkan kali ini Pak Prabowo dan Sandi ingin tampil beda dengan baju yang mencitrakan kepemimpinan dan kewibawaan nasional," kata Priyo di Gedung KPU, Jumat (4/1).
Menurut Priyo, pihaknya meyakini kombinasi jas dan peci yang dipakai Prabowo-Sandi mewakili elemen nasionalisme dan religius. Lagipula, ia berpendapat busana tersebut lazim digunakan pemimpin dunia.
"Kami meyakini tidak harus terlalu mengeksploitasi dengan menunjukkan keislaman dengan baju muslim atau adat tertentu. Kami hindari itu, sengaja kami tidak memilih. Itu kenapa enggak pakai budaya Jawa atau pakaian adat lain," tutur Priyo.
Pasangan capres Prabowo-Sandi resmi menggunakan setelan kemeja putih berbalut kemeja hitam, dasi merah, dan dilengkapi peci hitam. Di lain pihak, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tampil berbeda dengan busana serba putih dengan peci hitam.
Bagi dia dan Prabowo, pilpres adalah sesuatu yang sangat formal dan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, yakni dimulai dengan foto berbusana formal.
"Bagi kami kan ini sesuatu yang sangat formal. Dan kalau lihat foto presiden dan wakil presiden kan semuanya juga pakai pakaian formal," kata Sandi.
(bin/DAL)
Peserta CPNS yang lolos seleksi namun kemudian mengundurkan diri diberikan sanksi berupa tidak boleh ikut seleksi di periode berikutnya.