Jokowi Minta Perangkat Desa Tak Demo di Istana

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta ribuan perangkat desa yang berkumpul di Istora Senayan, untuk mengurungkan niatnya menggelar demo di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (14/1). Hal tersebut disampaikan Jokowi langsung di hadapan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia.

Jokowi mengaku dirinya semalam mendapat laporan bahwa para perangkat desa dari sejumlah daerah di Indonesia akan demo di depan Istana.

"Itu yang saya dengar, sehingga tadi malam saya sampaikan, katanya mau demo di depan Istana, enggak usah, ini musimnya sudah hujan," kata Jokowi kepada para perangkat desa yang hadir di Istora Senayan.

Jokowi mengatakan langsung menyampaikan kepada jajaranya bahwa dirinya yang akan menerima para perangkat desa tersebut. Menurut Jokowi, acara di Istora Senayan ini dadakan karena keinginan dirinya bertemu para perangkat desa.

"Jadi saya sampaikan sudahlah kita terima, saya yang terima sendiri, presiden yang terima sendiri tapi di Istora Senayan saja. Sehingga tadi acara pagi ini adalah acara yang sangat dadakan," ujarnya.

Dalam acara di Istora Senayan ini, Jokowi menyampaikan sejumlah hal, mulai dari dana desa yang terus meningkat setiap tahun, pengangkatan perangkat desa setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IIA, hingga mendaftarkan perangkat desa di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Mantan gubernur DKI Jakarta itu lantas meminta para perangkat desa yang hadir untuk membatalkan rencana demo di depan Istana Negara. Calon presiden nomor 01 itu meminta ribuan perangkat desa kembali ke daerahnya masing-masing.

"Jadi setelah kita bertemu di sini bapak, ibu saudara-saudara sekalian tidak usah demo di depan Istana. Saya rasa itu yg bisa saya sampaikan," kata dia.

"Sebelum itu, saya ingin sampaikan, marilah kita semua kembali ke daerah masing-masing. Kita berdoa semoga selamat sampai tujuan," ujar Jokowi yang disambut riuh perangkat desa.

Saat di awal sambutan Jokowi sempat diprotes ribuan perangkat desa. Sebabnya adalah Jokowi salah membacakan nama organisasi perangkat desa yang hadir di Istora Senayan. Jokowi awalnya menyebutkan Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia.

"Yang saya hormati perkumpulan perangkat desa Indonesia," kata Jokowi. Sontak para perangkat desa yang hadir berseru. Mereka menyatakan yang benar adalah 'persatuan' bukan 'perkumpulan'.

"Di sini (sambil menunjuk kertas) di tulis perkumpulan. Saya revisi, persatuan perangkat desa Indonesia yang dalam hal ini diketuai oleh bapak Mujito," ujar Jokowi yang disambut tepuk tangan.

Salah satu perangkat desa, Edi (29), yang merupakan Bendahara Desa Kertosari, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengakui bahwa pihaknya berencana menggelar demo di depan Istana.

Namun, kata Edi, saat tiba di Masjid Istiqlal, pihaknya mendapat informasi bahwa acara dialihkan ke Istora Senayan untuk bertemu Jokowi.

Edi menyatakan ada sekitar 25 bus yang membawa perangkat desa dari wilayah Kabupaten Temanggung. Setelah mendapat kepastian dari Jokowi, dirinya bersama para perangkat desa yang lain akan kembali pulang ke daerah masing-masing.

"Kita langsung pulang setelah ini. Enggak jadi demo di depan Istana," kata Edi.

(fra/ain)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SOdbEq
January 14, 2019 at 07:18PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2SOdbEq
via IFTTT

Read More

OJK Siapkan 5 Kebijakan Dorong Sektor Keuangan di 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan lima kebijakan untuk menggenjot sektor keuangan di dalam negeri sepanjang 2019. Kebijakan dipersiapkan karena masih ada ketidakpastian dari ekonomi global, misalnya suku bunga The Fed dan perang dagang.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan kebijakan pertama yang difokuskan OJK adalah memperbesar alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang dari pasar modal. Pembiayaan ini khususnya diperuntukkan bagi proyek strategis pemerintah dan swasta.

Alternatif pembiayaan yang dimaksud, antara lain; efek berbasis utang atau syariah, Reksa Dana Panyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE), dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA).

Selain itu, instrumen derivatif berupa Indonesia Government Bond Futures (IGBF), Medium Term Notes MTN), dan pengembangan produk investasi berbasis syariah seperti sukuk wakaf.

"OJK juga mendorong realisasi program keuangan berkelanjutan dan blended finance untuk proyek ramah lingkungan dan sosial," ujar Wimboh, Jumat malam (11/1).

Kebijakan kedua, OJK akan mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan kontribusinya memberikan pembiayaan untuk industri ekspor, substitusi impor, pariwisata, dan perumahan. Wimboh menyebut pihaknya juga akan melakukan pendampingan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor pariwisata.

"Kami juga mendukung percepatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam mendorong ekspor," tutur Wimboh.

Jurus ketiga, OJK bakal membuka lebih lebar akses keuangan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah dan UMKM. Beberapa hal yang akan dilakukan guna merealisasikan rencana tersebut, di antaranya memfasilitasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target Rp140 triliun, pendirian Bank Wakaf Mikro menjadi sekitar 100 lembaga pada tahun ini, dan percepatan pembentukan 100 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Center di berbagai daerah.

"Lembaga Jasa keuangan juga akan didorong untuk meningkatkan akses keuangan ke daerah-daerah terpencil melalui pemanfaatan teknologi," sambung Wimboh.

Pemanfaatan teknologi yang dimaksud, yakni perluasan laku pandai untuk menjadi agen penyaluran kredit mikro di daerah, mengoptimalkan peran perusahaan efek (perusahaan sekuritas) di daerah, dan merevitalisasi peran dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Kebijakan keempat, OJK akan mendorong inovasi industri jasa keuangan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 dengan menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga jasa keuangan melakukan digitalisasi produk.

Caranya, lanjut dia, dengan terus memantau perkembangan perusahaan finansial teknologi (fintech) di sektor layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer/P2P Lending).

Kebijakan terakhir, OJK akan berkutat dengan teknologi untuk mengawasi perbankan. Struktur perbankan nantinya akan diperkuat melalui peningkatan daya saing dan efisiensi perbankan dengan penggunaan teknologi informasi.

"Transformasi industri keuangan non bank (IKNB) akan dilanjutkan juga tahun ini dengan peningkatan tata kelolanya," ucap Wimboh.

Adapun, Wimboh menuturkan OJK tak bisa sendirian dalam memajukan sektor keuangan di Indonesia. Makanya, ia meminta berbagai pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan dapat berkoordinasi dan berkolaborasi. (aud/agt)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SScF8C
January 12, 2019 at 07:18PM from CNN Indonesia http://bit.ly/2SScF8C
via IFTTT

Read More