Kemenpora: OTT KPK Tak Ada Hubungan dengan Asian Games 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Menpora RI Gatot S Dewa Broto menegaskan operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan Asian Games 2018.

Sebelumnya, KPK menangkap sejumlah pegawai di Kemenpora RI terkait kasus pencairan dana hibah dari Kemenpora ke Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI).

"Yang perlu saya luruskan adalah kasus ini tidak ada hubungannya dengan Asian Games, alasannya apa? Saya sendiri bagian dari INASGOC [Komite Penyelenggara Asian Games Indonesia] sebagai Direktur Keuangan," kata Gatot di depan Gedung Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan Olahraga Nasional (PPITKON) Kemenpora, Rabu (19/12).

"Anggaran INASGOC itu sudah dikucurkan di awal tahun, tolong jangan dihubung-hubungkan dengan Asian Games. Kasihan, karena Asian Games itu sukses ya," katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Gatot mengatakan kasus korupsi tersebut juga tidak ada hubungannya dengan prestasi atlet di Asian Games 2018.

"Kasihan atletnya. Karena anggaran untuk atlet itu sudah digelontorkan di bulan Januari dan Februari, maka dari itu kemarin tidak ada kegaduhan atlet terlambat honor, training camp, try out, sudah digelontorkan semua. Nah, kalau yang terjadi dengan kasus baru ini, pencairannya adalah baru dua hari lalu, jadi ini adalah proporsal kegiatan baru yaitu dana hibah untuk KONI," ucap dia.

Sesmenpora Gatot S Dewa Broto tegaskan OTT KPK tak terkait Asian Games 2018. (CNN Indonesia/M. Arby Rahmat Putratama H)

Salah satu yang ditangkap KPK dalam OTT tersebut adalah Mulyana yang menjabat sebagai kepala Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sekaligus Kuasa Pemegang Anggaran. Gatot mendorong Menpora RI Imam Nahrawi untuk segera memilih pelaksana tugas (Plt) dari Deputi IV.

"Plt nanti dari Kemenpora dan itu tergantung Pak Menteri, siapa yang akan ditunjuk itu ranah kewenangan prerogatif Pak Menteri. Kalau bisa hari ini ditunjuk, terutama yang krusial itu KPA [Kuasa Pengguna Anggaran]," ucapnya melanjutkan.

Selain itu, Gatot juga mengaku belum berkomunikasi dengan KONI. Ia belum sempat komunikasi karena mengurus beberapa hal pasca OTT itu.

"Karena terus terang saya baru tahu kejadiannya tadi malam, kemudian pagi ini kegiatan saya mengumpulkan rekan-rekan Deputi IV dan meminta bagian hukum kami untuk menyiapkan draft untuk Plt dan KPA," ujar dia.

Gatot pun menerangkan kejadian ini tidak akan mempengaruhi persiapan Indonesia untuk SEA Games 2019 di Clark, Filipina.

"Alhamdulillah tidak [berpengaruh pada SEA Games 2019], makanya tadi saya katakan semoga hari ini atau paling lambat besok sudah ada penetapan Plt Deputi IV supaya tidak ada kendala," ujarnya. (jun/nva)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Gssf8V
December 19, 2018 at 09:50PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Gssf8V
via IFTTT

Read More

Usai Reuni 212, Oposisi Malaysia Gelar Aksi 'Tandingan' 812

Jakarta, CNN Indonesia -- Sepekan setelah reuni gerakan 212 digelar di Indonesia, oposisi Malaysia mengadakan aksi damai 812 pada Sabtu (8/12) dalam rangka merayakan keputusan pemerintah untuk tidak meratifikasi konvensi tentang ras.

Ahmad Zahid Hamidi, presiden Partai UMNO yang memimpin koalisi oposisi Barisan Nasional (BN), mengajak seluruh lapisan masyarakat ikut serta dalam perayaan pembatalan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) itu.

"Aksi 812 akan dilaksanakan. Saya mengajak seluruh pimpinan negara dan daerah-daerah bersama NGO dan semua rakyat untuk bersama-sama ikut serta menyatakan rasa syukur dan penghargaan atas usaha pemerintah menolak ratifikasi ICERD," ucap Zahid dalam video yang diunggah BN.

[Gambas:Facebook]

Digelar di Dataran Merdeka, awalnya aksi damai ini digagas untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah meratifikasi ICERD.

MalayMail melaporkan bahwa kebanyakan kelompok Muslim Malaysia menolak ICERD karena khawatir dapat berdampak pada hak istimewa mereka sebagai masyarakat pribumi.

Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk membatalkan ratifikasi ICERD melalui pernyataan yang dirilis kantor Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, pada 23 November lalu.

Koalisi berkuasa, Pakatan Harapan, lantas meminta agar unjuk rasa yang diinisiasi oleh Persatuan Mufakat Sejahtera Masyarakat, Gerakan Pembela Umat, dan Daulat ini dibatalkan.

Namun, pihak oposisi dan penyelenggara tetap berkeras menggelar aksi tersebut karena sudah mendapatkan izin dari aparat setempat.

Anwar Ibrahim, penggagas koalisi Pakatan Harapan, lantas meminta Barisan Nasional untuk memastikan agar aksi tersebut berjalan damai.

"Yang paling penting adalah memastikan agar hukum dan perdamaian tetap terpelihara," kata Anwar.

[Gambas:Youtube]

Nama aksi ini sendiri menarik perhatian publik Indonesia karena mirip dengan gerakan di dalam negeri, yaitu 212.

Gerakan ini awalnya muncul sebagai reaksi atas pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang mengutip ayat dalam surat Al Maidah.

Unjuk rasa besar-besaran yang dihelat pada 2 Desember 2016 itu dihadiri oleh ratusan ribu umat Islam dari berbagai penjuru di Indonesia.

Pekan lalu, alumni gerakan ini mengadakan reuni akbar di lokasi yang sama, yaitu di Lapangan Silang Monas, Jakarta. (has/asa)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Unn1hW
December 07, 2018 at 09:50PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Unn1hW
via IFTTT

Read More

Andi Arief Klaim Massa 212 Lebih Besar dari Reformasi 1998

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengklaim jumlah massa Reuni Alumni 212 melebihi jumlah massa aksi reformasi pada 1998 silam ketika ribuan mahasiswa menuntut Soeharto mundur dari kursi presiden.

Andi yang juga mantan aktivis 1998 itu juga menyebut massa reuni 212 lebih besar daripada gerakan mahasiswa pada 1966 dan 1974 di Indonesia.

Bahkan, Andi juga berani mengatakan massa Reuni 212 melebihi revolusi Bolshevik atau Revolusi Oktober di Rusia yang dipimpin Vladimir Ilyich Lenin pada 1917, juga di aksi massa yang bersejarahnegara lain.

"Jumlah orang yang berkumpul di [reuni] 212 jauh di atas semua konsentrasi orang pada perubahan 1966, 1974, 1998. Bahkan jauh di atas revolusi Prancis, revolusi Bokshevik Rusia, protes gaji dan BBM di Prancis awal tahun 2000, pemberontakan Qwangju tahun 1980 di Korea, " Tutur Andi melalui pesan singkat, Rabu (5/12).

Andi tidak menyebut angka jumlah massa Reuni 212 menurut perkiraannya secara gamblang. Dia lebih ingin menggarisbawahi makna di balik Reuni 212.

Aksi massa Reuni 212. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Menurutnya, Reuni 212 adalah revolusi diam karena tidak ada tuntutan yang disuarakan. Oleh karena tidak ada tuntutan yang dilontarkan, maka menurut Andi, massa yang sama akan kembali berkumpul dalam jumlah yang besar pada kemudian hari. Pada saat itulah tuntutan yang sebenarnya bakal menggema.

"Pasti akan muncul tuntutan sejatinya entah kapan momentumnya," ujar pria yang juga pernah menjadi staf khusus presiden di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Meski menyebut Reuni 212 sebagai revolusi diam, Andi tetap menilai ada maksud di balik itu. Menurutnya, ada dua hal yang ingin disampaikan massa dalam momen tersebut meski tidak terucap secara tersurat.

"Reuni 212 2018 adalah revolusi diam. Pisau bermata dua, bisa ke Pilpres 2019 bisa juga mengarah pada koreksi total. Minta perubahan total melebihi reformasi," kata Andi.

Sebelumnya, atas Reuni Aksi 212 yang berlangsung pada 2 Desember 2018 lalu ada perbedaan klaim soal jumlah massa yang hadir dalam kegiatan di kawasan Monas dan sekitarnya di Jakarta Pusat. Kepolisian menyatakan jumlah massa yang hadir sekitar 40 ribuan, sementara penggiat aksi 212 mengklaim jumlah massa mereka yang hadir mencapai mencapai angka jutaan.

Belakangan, calon presiden Prabowo Subianto memperkirakan jumlah massa Reuni 212 mencapai 11 juta orang.

(bmw/kid)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PmVWrv
December 05, 2018 at 09:50PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2PmVWrv
via IFTTT

Read More

Inspirasi Michael Jackson di Klip 'Really Bad Boy' Red Velvet

Jakarta, CNN Indonesia -- Girlband Red Velvet yang telah diantisipasi comeback-nya, akhirnya merilis video musik untuk lagu RBB atau Really Bad Boy.

RBB resmi dilepas pada akhir November lalu, dan penggemar pun langsung merayakannya di Twitter, membuat Red Velvet melesat menjadi topik paling banyak dibicarakan.

Bertema horor dengan mengambil lokasi di pemakaman, keberadaan serigala jadi-jadian menambah keseruan video musik yang diambil dari mini album kelima Red Velvet ini. Berirama pop dance dengan sedikit sentuhan R&B, ada tiupan brass yang mengejutkan di dalam RBB.

Tak lama setelah itu, SM Entertainment mengunggah dua video yang menampilkan BTS (behind the scene) Red Velvet untuk video terkait. Dengan latar belakang lagu RBB, terlihat para member bersenang-senang dalam proses pembuatan klip, sembari menyempatkan diri mengambil swafoto.

[Gambas:Twitter]

[Gambas:Twitter]

Penggemar yang bergembira dengan kembalinya Red Velvet menyampaikan sukacita mereka menyambut Irene, Seulgi, Wendy, Joy dan Yeri yang terakhir mengeluarkan album pada 2017 lalu melalui Perfect Velvet.

Fan juga menyadari kesamaan salah satu adegan dengan film horor populer The Shining, serta bahwa video musik RBB dirilis bersamaan dengan lagu Thriller milik Raja Pop Michael Jackson pada 1982 silam.

[Gambas:Twitter]

(rea)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2rhZMYY
December 02, 2018 at 09:50PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2rhZMYY
via IFTTT

Read More

BPN Kecewa Ucapan Prabowo soal Kedubes Australia Dipolitisasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Hubungan Internasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiga Uno, Irawan Ronodipuro mengaku menyayangkan sikap sejumlah orang terkait pernyataan Prabowo soal Palestina dan Israel.
Irawan menyebut beberapa pihak telah salah paham dengan pernyataan mantan Danjen Kopassus itu terkait pemindahan Kedutaan Besar Australia untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Pernyataan Pak Prabowo soal pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem itu juga disalahartikan," kata Irawan di Jakarta, Minggu, (25/11).

Dia juga sangat kecewa dengan sikap seorang tokoh yang dianggapnya sangat membabi buta menyerang Prabowo. Serangan itu, kata dia, telah dipolitisasi sedemikian rupa. Terlebih, lanjutnya, yang menyerang ini memang berbeda pandangan politik.

"Jangan hanya karena berbeda pandangan politik lantas menyerang membabi-buta. Padahal dikenal sebagai tokoh agama, padahal tahu perjuangan Pak Prabowo untuk Palestina. Tapi lantaran pernah diperiksa KPK jadi takut dengan penguasa. Dan menyebarkan cerita salah yang menyerang Prabowo. Menjilat penguasa," kata Irawan.

Dalam kesempatan itu, Irawan membeberkan perjuangan Prabowo untuk Palestina. Dia mengatakan perjuangan yang diberikan mantan menantu Soeharto untuk Palestina itu tak perlu dipertanyakan lagi.

"Silakan tanya ke warga Palestina. Silakan tanya ke Duta Besar Palestina yang pernah di Indonesia Fariz N Mehdawi. Prabowo langsung mengirim bantuan ketika Israel menginvasi Palestina. Bantuan Prabowo ini bukan karena apa-apa. Tapi ini karena kemanusiaan dan keadilan," ujarnya.

Untuk itu, Irawan mengaku heran jika persoalan kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina ini malah menjadi komoditas politik.

"Apalagi hanya untuk mencari muka kepada penguasa dengan cara menyerang pribadi orang lain membabi-buta. Agama mana yang mengajarkan itu? Apalagi jika dia seorang tokoh agama," ucap Irawan. (tst/dea)

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BvdSfO
November 25, 2018 at 09:50PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2BvdSfO
via IFTTT

Read More

FOTO: Mengenal Gaza Melalui Instagram

[unable to retrieve full-text content]

Generasi muda di Gaza berusaha menampilkan negara ini dari berbagai sudut pandang berbeda melalui Instagram
https://ift.tt/2Qmb9xc
November 24, 2018 at 09:50PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2Qmb9xc
via IFTTT

Read More

Saat Iriana Foto Bareng Pewarta dan Ora Duwe Instagram

Jakarta, CNN Indonesia -- Ibu Negara Iriana Joko Widodo mendampingi Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat melantik Andika Perkasa menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Mulyono, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/11).

Usai pelantikan, Jokowi seperti biasa berbincang-bincang dengan para menteri dan tamu lainnya di meja makan. Iriana masih terlihat berada di dekatnya, bersama para ibu pejabat lainnya.

Saat itu, Jokowi sedang berbincang-bincang dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Iriana yang mengenakan blus merah terlihat berjalan sendiri dan kemudian berbincang dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan alias BG.

Keduanya hanya berbincang sebentar. Iriana kemudian melihat ke sisi kanannya dimana para pewarta sudah rapi berjejer menantikan wawancara dengan Presiden Jokowi.

Melihat hal itu, Iriana langsung mengeluarkan ponsel pribadinya dan tampak menekan layarnya itu sambil berjalan ke arah kerumunan pewarta.

Tanpa banyak bicara, Iriana langsung duduk bersimpuh di lantai bersama para pewarta dan menghadap ke arah yang sama. Para pewarta tampak kaget. Bukan hanya karena terjadi tiba-tiba, Ibu Negara juga saat itu mengenakan kain lilit yang terlihat membuatnya sulit leluasa bergerak.

[Gambas:Instagram]
Sementara, ajudan Iriana langsung mengambil ponsel dengan kamera yang sudah siap dipakai itu. Iriana kemudian berpose. Momen itu kemudian diabadikan dalam beberapa kali jepretan. Setelah itu, Iriana yang dibantu anggota Paspampres kembali berdiri.

"Mau di-upload ke Instagram bu?" tanya pewarta.

"Ora duwe (tidak punya)," jawab Iriana sambil tersipu dan berjalan kembali ke arah Jokowi.

Baru beberapa langkah, Iriana menengok ke arah pewarta lagi. "Ora duwe itu [artinya] ndak punya," ia menjelaskan.

Pengakuan itu membuat pewarta tertawa. Selama ini, Iriana diketahui tak 'bermain' media sosial seperti Instagram. Di keluarga Jokowi, hanya Iriana yang diketahui tak aktif di media sosial.

Selain Jokowi, ketiga anaknya yakni Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep, juga aktif di media sosial.

Saat Jokowi rutin mengunggah hal-hal serius terkait kegiatan kepresidenannya, anak-anak Jokowi, terutama Kaesang, yang punya akun instagram kaesang, itu dikenal publik dengan unggahan-unggahannya yang jenaka.

(arh/sur)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DB7UeO
November 22, 2018 at 09:50PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2DB7UeO
via IFTTT

Read More

KPU Ingin Temui MK, Bahas Nasib OSO di Pileg 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap dapat segera bertemu Mahkamah Konsitusi (MK) untuk membahas soal nasib Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO sebagai caleg DPD RI 2019-2024. Hal ini menyusul putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memerintahkan KPU memasukkan nama OSO dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) DPD.

"Kita harapkan MK memberi waktu secepatnya sehingga kita masih dalam rentang waktu yang ditetapkan oleh UU dalam tindak lanjuti putusan PTUN," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid di kantornya, Jakarta, Senin (19/11).

Pramono mengatakan KPU sudah mengirimkan surat kepada MK ihwal rencaana konsultasi soal putusan itu sejak seminggu lalu. Karenanya dia berharap gayung bersambut pada minggu ini.

"Kita sudah mengirimkan surat seminggu yang lalau kita akan konfirmasi lagi. Mudah mudahan dalam minggu ini kita sudah bisa dapat kan jadwal dari MK sehingga kita dalam mengambil keputusan, kita dengarkan semua pihak," tutur Pramono.

Sampai saat ini KPU masih belum memutuskan OSO masuk dalam DCT DPD atau tidak. Pasalnya KPU dihadapkan dengan tiga putusan yang bersinggungan.

Pertama tentunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada 23 Juli lalu. Putusan MK itu menyatakan bahwa DPD tidak boleh diisi oleh pengurus parpol. KPU menindaklanjuti putusan MK itu dengan menerbitkan aturan perubahan yang meminta bakal caleg DPD melampirkan surat pengunduran diri dari parpolnya masing-masing.

Atas aturan itu, KPU mencoret nama OSO sebagai bakal caleg DPD karena tidak melampirkan surat pengunduran diri dari Partai Hanura.

Kedua, putusan MA, dan terakhir, putusan PTUN. MA dalam putusan (25/10) berpendapat bahwa aturan KPU tersebut tidak bisa diberlakukan terhadap bakal caleg DPD Pemilu 2019, karena putusan MK tidak berlaku surut. Artinya, aturan caleg DPD tidak boleh dari pengurus parpol baru bisa berlaku pada pemilu selanjutnya, yakni 2024.

Sementara putusan PTUN pada Rabu (14/11) kemarin memerintah KPU mencabut surat ketetapan (SK) calon tetap DPD yang telah diterbitkan. Majelis hakim PTUN juga memerintahkan KPU menerbitkan keputusan baru yang di dalamnya mencantumkan nama OSO sebagai Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Wahyu Setiawan mengaku pihaknya membuka opsi untuk memasukkan nama OSO dalam DCT DPD. Hanya saja, dalam opsi itu, saat terpilih OSO harus mengundurkan diri dari jabatan pengurus partai politik.

"Apabila yang bersangkutan terpilih, maka dia harus mengundurkan diri dari jabatan pengurus parpol. Ini kan win-win solution," papar Wahyu di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (15/11). (sah/osc)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TndYwG
November 19, 2018 at 09:50PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2TndYwG
via IFTTT

Read More

VIDEO: Layanan Pembayaran Tilang Kini Ada di Mal

Tim CNN Indonesia & Tim, CNN Indonesia | Senin, 19/11/2018 03:57 WIB

Bagikan :  

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menguji coba layanan pengurusan tilang di pusat perbelanjaan Gandaria City untuk memudahkan warga. Pelanggar tinggal membayar denda tilang yang sudah ditetapkan pengadilan. Diharapkan, layanan sejenis akan diterapkan di pusat perbelanjaan lain.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2qSvhZF
November 18, 2018 at 09:50PM from CNN Indonesia https://ift.tt/2qSvhZF
via IFTTT

Read More